PERAN SEMUA PIHAK - humanitarianresponse.info filePenetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi tahun 2018 dan surat permohonan bantuan kepada kepala Badan

KAREBA PALU KOROKABAR PENANGANAN BENCANA SULTENG

Februari 2019 - I edisi #7

Warga di Desa Salua memanfaatkan fasilitas MCK yang

dibangun oleh ERCB. Foto: Martin Dody/ERCB

AIR, SANITASI DAN KEBERSIHAN, PERAN SEMUA PIHAK

Pembentukan gugus tugas di tingkat Kabupaten Sigi

disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muhammad

Basir, dalam pertemuan organisasi-organisasi yang melaksanakan

intervensi di sektor WASH (water, sanitation, and hygiene - air,

sanitasi dan kebersihan) pada 31 Januari 2019. Pertemuan yang

diadakan di ruang rapat bupati yang bertempat di Biromaru,

Sigi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memetakan

pelaku di sektor WASH di Kabupaten Sigi. Selain itu ingin juga

dilihat bagaimana peran pemerintah daerah setelah masa transisi

bencana, terutama rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di masa

mendatang.

Gugus tugas yang sudah terbentuk di Kabupaten Sigi meliputi

gugus tugas di bidang infastruktur, sosial budaya, dan ekonomi.

Pembentukan gugus tugas inilah salah satu upaya pemerintah

Kabupaten Sigi untuk mempersiapkan jajarannya untuk lebih siap

untuk memasuki masa rehabiliasi dan rekonstruksi. Diakui bahwa

hal mitigasi bencana, pemerintah daerah kurang siap.

“Dinas-dinas yang terkait tidak berfungsi dengan baik,

permintaan bantuan tidak segera bisa ditanggapi,” kata Basir.

Kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari masa

tanggap bencana hingga masa transisi ini diapresiasi karena

banyak hal yang bisa diintervensi pemerintah daerah berkat

peran LSM di berbagai sektor. Untuk mengoordinasikan

siapa, apa yang dilakukan, dan dimana melakukan intervensi,

pertemuan-pertemuan per-klaster seperti klaster WASH ini

dilaksanakan.

“Harapannya adalah agar bisa bersama-sama membuat

perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pemenuhan kebutuhan akan air ke tempat-tempat

pengungsian masih dirasa kurang mencukupi untuk saat ini.

Ditambah, pemenuhan kebutuhan air ini difokuskan juga untuk

ke hunian sementara (huntara). Pemenuhan kebutuhannya baik

dengan mobil tangki air (MTA) maupun dengan membuat sumur

bor di sekitar huntara.

“Selama masih menggunakan MTA maka biaya agak mahal dan

akan selalu terasa kurang,” kata Caco Laratu, Kepala Satuan Kerja

(Satker) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sulawesi Tengah.

Bersambung ke halaman 6...

KAREBA PALU KORO

PALU - Kabar gembira bagi warga korban bencana gempa bumi,

tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi

Moutong. Usulan dana stimulan dan uang santunan duka akan

dicairkan awal Februari. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah

mengajukan Rp2,6 triliun untuk dua hal tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) usai

memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Sulawesi Tengah,

Kamis, 31 Januari 2019 di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Kata Jusuf Kalla, untuk warga yang direlokasi masih menunggu

status tanah. Sedangkan warga yang rumahnya rusak berat,

sedang dan ringan akan diberikan dana stimulan untuk

membangun kembali. Begitu pula uang duka juga akan dicairkan

bersamaan dengan dana stimulan pemukiman.

Pemerintah, kata Jusuf Kalla menargetkan pembangunan

hunian tetap selama dua tahun.

"Yang mendapatkan dana stimulan tidak lagi direlokasi.

Pembangunan hunian untuk warga yang direlokasi akan

dilakukan oleh pemerintah melalui PUPR atau swasta dan

targetnya dua tahun pembangunan," kata JK.

Sedangkan untuk pembangunan kembali bangunan milik

pemerintah, sekolah, rumah sakit, puskesmas, jalan masih

menunggu hasil assemen.

"Dana stimulan bagi kerusakan pemukiman dan uang duka cair

pekan depan," kata Jusuf Kalla.

Hanya saja untuk pencairan dana santunan duka bagi korban

jiwa akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi masih ada sedikit

kendala terkait ahli waris yang belum lengkap.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki

Djanggola memimpin rapat koordinasi evaluasi terkait finalisasi

data dan informasi rekapitulasi progres korban bencana di

wilayahnya yang berlangsung di Ruang Polibu kantor gubernur

setempat, Selasa (29/1/2019).

Dalam rapat koordinasi itu Gubernur Longki didampingi Ketua

DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele, Sekretaris Provinsi Hidayat

Lamakarate serta Satgas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

Dalam keterangannya, gubernur telah menetapkan Surat

Keputusan (SK) Nomor: 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang

Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan

Likuefaksi tahun 2018 dan surat permohonan bantuan kepada

kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI untuk realisasi

pemberian dana stimulan berdasarkan datanama penerima

manfaat dan alamatnya.

Menurut gubernur, berdasarkan data, jumlah korban jiwa yang

meninggal dunia di Kota Palu akibat bencana sebanyak 2.141

orang, di Sigi 289 orang, Donggala 212 orang, dan Parigi Moutong

15 orang.

Total korban jiwa yang meninggal 2.657 orang, hilang 667

orang, korban jiwa tak teridentifikasi 1.016, total korban jiwa 4.340

orang.

Untuk data kondisi rumah rusak ringan di Kota Palu sebanyak

17.293 unit, sedang 12.717 unit, berat 9.181 unit, dan hilang 3.673,

total 42.864 rumah.

Sementara di Kabupaten Sigi rumah rusak ringan 10.612 unit,

sedang 6.480 unit, berat 12.842, hilang 302, dengan total 30.236

unit rumah.

Kabupaten Donggala rusak ringan 7.989, sedang 6.099, berat

7.215, hilang 75 unit, total 21.378 unit rumah. Di Kabupaten Parigi

Moutong rusak ringan 4.191 unit, sedang 826 unit, dan berat 533

unit, total 5.550 unit rumah.

Dalam rapat koordinasi tersebut selanjutnya didiskusikan

untuk disepakati hal-hal yang meliputi hak mendapatkan hunian

sementara, hunian tetap, dana stimulan jaminan hidup dan

santunan duka oleh Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala,

serta Bupati Parigi Moutong.

Terdapat enam poin utama yang menjadi pembahasan yang

penyerahannya nya paling lambat diterima gubernur dari bupati

yang daerahnya terdampak bencana sebelum Wakil Presiden

Jusuf Kalla tiba di Sulteng.

Poin tersebut meliputi masyarakat terdampak berhak

mendapatkan hunian sementara dan hunian tetap serta

mendapatkan jaminan hidup selama 60 hari sejak menempati

hunian sementara, berhak mendapatkan dana stimulan masing-

masing maksimal Rp 25 juta untuk rusak sedang dan maksimum

Rp 10 juta bagi rumah rusak ringan, dan . Untuk mendapatkan hal

tersebut masyarakat harus menunjukkan surat kepemilikan atau

surat keterangan dari pemerintah setempat.

Pada kesempatan itu pula juga diserahkan data hasil akuisisi

pemetaan dasar pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah

dari Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi Badan

Informasi Geospasial kepada Gubernur Sulteng, Bupati Sigi, Bupati

Donggala, Wakil Bupati Parigi Moutong, Sekretaris Kota Palu,

dan Ketua Satgas PUPR. (Pataruddin, Kabar Sulteng Bangkit, 1 Februari 2019)

Foto: Wapres RI Yusuf Kalla dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Sulawesi Tengah, foto oleh: Pataruddin.

DANA STIMULAN DAN SANTUNAN DICAIRKAN AWAL FEBRUARI

02

KAREBA PALU KORO

Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah

Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun bersama

oleh lintas kementerian dan lembaga pemerintah, mencakup

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas),

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan

Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan

Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupatan/Kota di Sulawesi Tengah serta

lembaga-lembaga yang terkait. Dalam dokumen ini, dimuat

rancangan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang

akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan seluruh

aspek layanan publik/masyarakat sampai tingkat memadai

pada wilayah pascabencana, sedangkan rekonstruksi adalah

pembangunan kembali seluruh prasarana dan sarana serta

kelembagaan pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi

dan rekonstruksi terbagi menjadi beberapa sektor yaitu

Perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial, dan budaya,

perekonomian wilayah dan masyarakat, serta lintas sektor.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan

upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana

di mana dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana

pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah

provinsi Sulawesi Tengah untuk tahap rehabilitasi dan

rekonstruksi tersebut antara lain:

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman. Kebijakan ini diambil karena akibat bencana gempa, tsunami,

dan likuefaksi sektor perumahan dan permukiman ini yang

megalami kerusakan dan kerugian terberat dengan nilai

kerusakan ditaksir sebesar Rp 8,1 triliun dan kerugian sebesar

Rp. 1,23 triliun.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

Dengan nilai kerugian sebesar Rp. 59,4 miliar, jika tidak

dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor ini maka

akan berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat

akibat rusaknya sistem transportasi dan komunikasi,

contohnya. Selain dapat mengganggu perekonomian

masyarakat, juga bisa menimbulkan rasa tidak aman atau

trauma pada masyarakat.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial dan Budaya Kejadian bencana pada tanggal 28 September 2018 lalu

menimbulkan efek jangka panjang dari sisi psikologis

warga terdampak. Penyebabnya antara lain kehilangan

sanak keluarga, tertundanya berbagai kegiatan seperti

kegiatan pendidikan, menurunnya kondisi kesehatan para

warga terdampak. Di sektor budaya, bencana tersebut

menyebabkan hilangnya bukti sejarah setempat dan tokoh-

tokoh masyarakat yang menjadi korban.

4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perekonomian Wilayah dan Masyarakat

Kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi dengan nilai

kerugian sebesari Rp. 1,9 triliun menyebabkan lumpuhnya

roda perekonomian akibat rusaknya sarana dan prasarana

yang mendukung kegiatan ekonomi.

5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Yang dimaksud dengan lintas sektor adalah sektor keamanan

dan ketertiban, fungsi pemerintahan, perempuan, anak-

anak dan kelompok rentan (disabilitas). Terkait perempuan

dan anak-anak, beberapa kali ditemukan kasus pelecehan

dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di lokasi

pengungsian. Hilangnya dokumen kependudukan juga

mempersulit dalam melakukan pendataan.

Selain rancangan kebijakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

serta pembangunan serta kembali di beberapa sektor.

Diantaranya (1) Penataan Ruang Kawasan Permukiman Baru, (2)

Penataan Administrasi Kependudukan Wilayah Permukiman

Bersambung ke halaman 5...

RENCANA INDUK PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

03

KAREBA PALU KORO

Pertemuan dua mingguan untuk Sub

Klaster Hunian kembali dilaksanakan

di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi

Tengah pada tanggal 1 Februari 2019. Sub

Klaster Hunian ini berada di bawah Klaster

Nasional Pengungsian dan Perlindungan

yang dikoordinasikan oleh Kementerian

Sosial. Ada beberapa perkembangan

yang disampaikan oleh Wahyu Widayanto

selaku Koordinator Tim Pendukung Klaster

Hunian terkait pembangunan hunian

sementara (huntara) di Palu, Sigi, dan

Donggala (Pasigala).

Wahyu menyampaikan bahwa saat

kunjungan Wakil Presiden Republik

Indonesia, Yusuf Kalla, ke Palu, Sulawesi

Tengah dibahas tentang kesiapan dana

stimulan dan dana santunan bersama dengan Gubernur Sulawesi

Tengah, Longki Djanggola, menteri/kepala Bappenas (Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional), menteri PUPR (Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat), menteri ATR (Agraria dan Tata

Ruang), kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

dan wakil Menteri Keuangan. Ditegaskan oleh wakil presiden

bahwa bupati atau walikota harus segera menyiapkan dan

mengajukan data penerima manfaat yang jelas dan valid, baik

nama, alamat, usia, dan data pendukung lainnya.

“Belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk

teknis (juknis) mungkin akan menjadi kendala dalam penyaluran

dana stimulan ke masyarakat nantinya,” kata Wahyu.

Penyaluran dana stimulan tersebut rencananya akan melalui

mekanisme transfer tunai langsung ke masing-masing kepala

keluarga (KK). Kekhawatiran yang muncul terkait penggunaan

dana tersebut yang tidak sesuai peruntukannya. Pemberian

jaminan hidup (jadup) sebesar sepuluh ribu rupiah per kepala per

hari selama dua bulan juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Wahyu

menyampaikan bahwa banyak pihak yang menyatakan tentang

rencana pembangunan huntap ini.

“Pembangunan huntap sebenarnya sudah diinisiasi juga oleh

pemerintah, dengan luas bangunan 27 meter persegi di luas tanah

150 meter persegi dari kesepakatan awal luas bangunan 32 meter

persegi,” kata Wahyu.

Pembebasan lahan sedang berlangsung di Duyu. Sementara

ini, huntap hanya diperuntukkan untuk rumah yang hilang di area

likuefaksi dan akan direlokasi.

“Akan tetapi hal ini masih dikaji kembali apakah hanya untuk

rumah yang hilang di area likuefaksi atau bisa juga untuk rumah

rusak berat di sekitar area likuefaksi,” tambahnya.

Pembangunan Huntara kolektif saat ini juga sedang dievaluasi

oleh PUPR. Dari target sebanyak 699 unit, saat baru sekitar

lebih dari 200 unit yang sudah selesai. Pembangunannya untuk

sementara dihentikan karena kendala administratif.

Wahyu dalam menyampaikan pesan Hidayat Lamakarate,

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah

akan mendorong berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan

akan huntara. Pembangunan huntara juga harus memenuhi

kualitas bangunan, misalnya pemilihan bahan, pengerjaan dan

kekuatan bangunan.

Selain bangunan huntaranya, pemenuhan kebutuhan akan

logistik, air bersih, dan pemeriksaan kesehatan masih dirasa

kurang, terutama di area huntara kolektif.

Ada catatan penting bahwa dalam pembangunan huntara

ataupun huntap, organisasi-organisasi yang terlibat hendaknya

memperhatikan beberapa aspek, diantaranya pelibatan

masyarakat dari perencanaan hingga pembangunannya

(partisipatif).

Emergency Response Capacity Building (ERCB) sendiri

berencana untuk membangun sebanyak 223 unit huntara dengan

konsep “rumah tumbuh” . Sebanyak 223 unit huntara yang

direncanakan untuk dibangun tersebut dibagi ke dua kabupaten:

178 unit di Kabupaten Sigi dan 45 unit di Kabupaten Donggala.

(mdk)

Para pekerja konstruksi sedang mengerjakan pembangunan huntara

di Kabupaten Donggala. Foto: Martin Dody/ERCB

HUNTARA: PARTISIPATIF DAN MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT

04

KAREBA PALU KORO

Baru, (3) Pembangunan Perumahan pada Permukiman Baru,

(4) Pembangunan Infrastruktur pada Permukiman Baru, (5)

Pembangunan Sosial Budaya dan Perekonomian Wilayah,

dan (6) Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan

Kemasyarakatan. Keenam hal di atas terangkum dalam rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Baru. Kebutuhan akan

lahan atau lokasi untuk relokasi, penolakan warga akibat

beberapa faktor, dan masalah pembiayaan menjadi kendala.

Untuk itu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah

mengambil langkah kebijakan antara lain: melibatkan

masyarakat dalam pembangunan perumahan yang baru dalam

hal penentuan lokasi, keinginan masyarakat atas permukiman

berkelompok atau perorangan, atau juga dalam pemilihan

bahan baku yang mengadopsi kearifan lokal. Terdapat pula

kegiatan untuk peningkatan kapasitas dengan melakukan

pelatihan-pelatihan untuk para tukang yang terlibat dalam

pembangunan. Kajian risiko juga dilaksanakan atas wilayah

yang dipilih untuk membangun permukiman tersebut.

Pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan

rawan bencana dimasukkan pula dalam Rencana Induk

Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana

Provinsi Sulawesi Tengah ini. Untuk wilayah-wilayah yang

rawan bencana, dilakukan pemetaan kawasan rawan

bencana dan dilakukan analisa risiko bencana untuk masing-

masing kawasan. Untuk pembangunan di kawasan-kawasan

tersebut harus mempertimbangkan risiko bencana dan

tidak menghasilkan kerentanan baru. Untuk wilayah-wilayah

pascabencana, pembangunan kewilayahan berbasis mitigasi

risiko bencana ditekankan dalam perencanaannya. Perumusan

kembali rencana tata ruang yang berbasis risiko bencana serta

perumusan dan pengesahan detail tata ruang dan peraturan

zonasi sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang

tertuang di bagian ini. Demikian juga peningkatan kapasitas

dan kelembagaan kota dan kabupaten untuk mendorong

kesiapsiagaan dan kemampuan untuk melakukan mitigasi

bencana. (mdk)

Sumber: Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2018

Diterbitkan oleh: Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/ BappenasJalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10130

Sambungan halaman 3...

05

KAREBA PALU KORO

Untuk pembuatan sumur bor untuk kebutuhan huntara, di

Petobo misalnya, dengan bekerja sama dengan LSM, dapat dibuat

2 titik sumur bor dengan debit air 7 liter per detik dan 5 liter per

detik.

“Menurut perhitungan kami bisa untuk mencukupi kebutuhan

air 60 liter per orang per hari di lokasi huntara tersebut,”

tambahnya.

Di Kabupaten Sigi ada satu titik di Kelurahan Mpanau

dengan debit air 5 liter per detik. Upaya membuat sumur bor

ini sebetulnya disambut oleh banyak pihak, terutama untuk

pemenuhan kebutuhan di Huntara. Namun kendalanya, tidak

semua wilayah bisa dengan mudah dilakukan pengeboran.

“Contohnya di Gawalise, mata bor patah tidak hanya sekali,

bahkan ganti mesin,” cerita Caco.

Terkait air bersih, yang membutuhkan perhatian tidak

hanya untuk pemenuhannya saja. Namun juga perlu adanya

pendampingan atau semacam advokasi kepada para penyintas

yang tinggal di lokasi-lokasi pengungsian atau huntara mengenai

penggunaan air. Dalam kondisi normal, penggunaan air per

orang per hari mungkin bisa hingga 150 liter per orang per hari.

Namun hal ini tidak bisa diterapkan dalam kondisi di area-area

pengungsian atau Huntara. Terbatasnya jumlah air yang mampu

disuplai membuat pola penggunaanya harus diubah.

“Tidak bisa seperti kondisi normal dimana air melimpah di

masing-masing rumah,” kata Caco.

Permasalahan lain terkait WASH di lokasi-lokasi pengungsian

sebetulnya sudah muncul sejak masa tanggap darurat, yaitu

terkait limbah dan sampah. Limbah yang dimaksud adalah limbah

yang berasal dari fasilitas MCK darurat yang menggunakan septic

tank darurat. Permintaan penyedotan tinja di Kabupaten Sigi

cukup tinggi. Operasional cukup tinggi di kabupaten ini karena

pemerintah daerah belum memiliki kendaraan penyedot tinja

dan pembuangannya harus ke Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT) di Palu karena IPLT yang di Kabupaten Sigi belum

Berita Foto

Air, Sanitasi dan Kebersihan,...Sambungan halaman 1...

06

KAREBA PALU KORO

Berita fotoPenyediaan Ruang Ramah Anak di lingkungan

Huntara perlu dipertimbangkan. Tidak hanya sebagai

tempat belajar dan bermain mereka, namun juga

menghindarkan mereka dari kemungkinan pelecehan

atau tindak kekerasan lainnya. Foto: Martin Dody/ERCB

beroperasi.

“Di Pasigala hanya ada 6 unit truk sedot tinja. 4 unit untuk

kebutuhan di Kota Palu, dimana operasionalnya dibantu oleh teman-

teman LSM, yang 2 unit kami gunakan untuk kebutuhan di Sigi dan

Donggala,” tambah Caco.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengupayakan untuk

memindahkan para penyintas ke lokasi-lokasi pengungsian ke

huntara agar penanganannya lebih terpusat, tidak terbagi ke banyak

titik. Disini peran dari LSM sangat diharapkan oleh pemerintah daerah,

untuk mendukung intervensi yang dilakukan untuk pemenuhan

kebutuhan air, penanganan sanitasi, dan promosi kebersihan dan

kesehatan di lokasi-lokasi huntara akibat keterbatasan baik anggaran

maupun sumber daya dari pemerintah daerah.

Oleh karenanya dalam pertemuan ini kembali dipetakan

organisasi yang terlibat, melakukan apa, dimana, dan kapan untuk

mempermudah koordinasi. Ketika intervensi sudah dilakukan,

ada tindak lanjut dari sisi pemerintah daerah: bagaimana peran

pemerintah untuk melakukan perawatan agar pemanfaatan dapat

berlangsung untuk jangka panjang. Peran masyarakat

pun didorong, salah satunya dengan pembentukan

Kelompok Masyarakat (Pokmas) di huntara-huntara untuk

lebih mendukung pengelolaan Huntara, salah satunya

kebutuhan yang terkait WASH. (mdk)

07

KAREBA PALU KORO

Kareba Palu Koro adalah media penyebaran informasi terkait penanganan bencana di Sulawesi Tengah yang dikelola oleh Jaringan Emergency Response Capacity Building (ERCB) pada masa tanggap darurat hingga masa rehabilitasi pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018 di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Media ini didukung oleh pendanaan dari SHO dan Cordaid dan terbit dua mingguan.

Pemimpin Redaksi: Arfiana Khairunnisa (ERCB Indonesia)

Redaksi: Martin Dody Kumoro

Saran dan masukan dapat dikirimkan melalui [email protected] atau dialamatkan ke Jl. Karanja Lembah, Lorong BTN Polda, Samping Perum Kelapa GadingDesa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Sulteng

REDAKSIONALPERENCANAAN YANG BAIK UNTUK PENANGANAN PASIGALA

“Negara harus hadir dalam penanganan

bencana,” kata Andika, Sekretaris Jendral

Pasigala Center, pada pertemuan berbagi

praktik baik (best practice) Pemerintah Daerah

Kabupaten Sigi pada 30 Januari 2019 di

Kantor Yayasan Tanah Merdeka, Jalan Tanjung

Manimbaya, Palu. Pertemuan ini terkait peran

Kabupaten Sigi terkait peranannya dalam masa

tanggap darurat pasca becana gempa, tsunami,

dan likuefaksi tanggal 28 September 2018 yang

lalu hingga masa transisi saat ini.

Yang dimaksud dengan negara harus hadir

adalah harapan agar negara, dalam hal ini

pemerintah daerah, membangun semacam

skema untuk penanganan bencana hingga ke

tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya.

“Hal ini karena bencana ini bukan (dinyatakan)

bencana nasional tapi penanganannya (dirasa)

sangat terpusat dari Jakarta,” kata Andika.

Oleh karenanya pertemuan ini diadakan

agar daerah-dearah lain dapat belajar tentang

praktik-praktik baik yang telah dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan

mereplikasi atau mengadaptasinya untuk

diterapkan di daerah masing-masing.

Melihat kembali apa yang terjadi pada saat

bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang

lalu, dimana kesiapan dan penanganan dari

pemerintah daerah masih sangat kurang, juga

tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum,

maka langkah mitigasi dirasa sangat perlu.

“Hal ini sudah coba saya tuangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan melibatkan teman-

teman dari LSM,” kata Bupati Kabupaten Sigi, M.

Irwan Lapata.

Pelibatan lembaga sosial masyarakat (LSM)

dalam langkah ini dirasa perlu, karena LSM

dipandang bisa langsung terjun ke masyarakat

dibanding organisasi perangkat daerah (OPD)

yang mungkin harus melalui proses birokrasi

yang cukup panjang. Selain itu kolaborasi antar

OPD juga didorong. OPD tidak bisa berjalan

sendiri-sendiri tanpa perencanaan bersama

yang baik.

Gugus TugasAda tiga gugus tugas di tingkat kabupaten

yang dibentuk untuk membuat perencanaan,

yaitu gugus tugas infrastruktur, gugus tugas

ekonomi, dan gugus tugas sosial budaya.

Pembentukan gugus tugas tersebut melalui

OPD yang terkait.

“Gugus tugas ekonomi, misalnya, terdiri dari

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD), Kadis Pertanian, Kadis Sosial, dan

Kadis Tanaman Pangan, saling menyampaikan

program kegiatannya berdasarkan Tugas Pokok

dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. Sehingga

kebutuhan masyarakat di sektor ekonomi

dapat diakomodasi secara lengkap dan tepat,”

tambahnya.

Hadir dalam acara ini Bupati Kabupaten Sigi,

M. Irwan Lapata, sebagai narasumber utama

untuk berbagi tentang hal-hal baik apa yang

sudah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Sigi

selama penanganan bencana di kabupaten

tersebut. Kepala Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten

Sigi, Sutopo Sapto Condro, Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Sigi, Sitti Ulfah, serta perwakilan

organisasi pemerintah daerah lainnya. (mdk)

Bupati Kabupaten Sigi, M. Irwan Lapata, berbagi praktik baik yang

dijalankan di Kabupaten Sigi. Foto: Martin Dody

Dengan dukungan:

08