Peran Perawat Dalam Perspektif Uu Kesehatan n0.36 Tahun 2009

PERAN PERAWAT DALAM PERSPEKTIF UU KESEHATAN

N0.36 TAHUN 2009

KELOMPOK 3

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

• Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang semakin meningkat, termasuk

bidang kesehatan secara umum. Dibidang kesehatan termasuk pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya kesehatan baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah serta peran masyarakat dan tenaga kesehatan khususnya perawat. Peran tenaga kesehatan telah diatur dalan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Lanjutan..................

• Kegiatan pelayanan keperawatan berkualiatas telah dimulai sejak seorang perawat Muslim pertama yaitu Siti Rufaida pada jaman Nabi Muhammad S.A.W selalu berusahan memberikan pelayanan terbaiknya bagi yang membutuhkan tanpa membedakan apakah kliennya kaya atau miskin.

• Menurut UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa:

Tenaga kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

• Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perdagangan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986, tanggal 4 Nopember 1986, tenaga perawatan adalah, Pegawai negeri sipil yang berijazah perawatan yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada unit pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya).

FALSAFAH KEPERAWATAN

• Pandangan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan

• Kerangka dasar dalam praktik keperawatan

• Hakikat manusia biologis, psikologis, sosial dan spiritual

Biologis : makan, minum, reproduksiPsikologis : rasa aman, rasa nyaman,

kebahagiaanSosial : interaksi dengan orang

lain, bergaul, bermasyarakat

Spiritual : kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan pribadi, harapan

UU Kesehatan no.36 tahun 2009

• Pasal 23• Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan

pelayanan kesehatan.• Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

• Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

• Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

• Ketentuan mengenai perizinan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

SURAT IZIN SURAT IZIN • SURAT IJIN TENAGA KESEHATAN ADALAH BUKTI

TERTULIS PEMBERIAN KEWENANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

• KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN MENERBITKAN SURAT IJIN TENAGA KESEHATAN

• SURAT IJIN TERSEBUT BERLAKU LIMA TAHUN DAN DAPAT DIPERBAHARUI KEMBALI

• DASAR UNTUK MEMPEROLEH SURAT IJIN KERJA/SURAT IJIN PRAKTIK

• SURAT IJIN KERJA (SIK) ADALAH BUKTI TERTULIS YANG DIBERIKAN KEPADA TENAGA KESEHATAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK DI SARYANKES

• 2. SURAT IJIN PRAKTIK ADALAH BUKTI TERTULIS YANG DIBERIKAN KEPADA TENAGA KESEHATAN UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK PERORANGAN / BERKELOMPOK

• SIK ATAU SURAT IZIN PRAKTIK DITERBITKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KAB./KOTA

• 4. SIK DAN/ATAU SIP BERLAKU SEPANJANG SURAT IJIN TENAGA KESEHATAN BELUM HABIS MASA BERLAKUNYA

Lanjutan.............

• Pasal 24• Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional.

• Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.

• Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri.

Kode etik keperawatan Indonesia:• a. Perawat dan Klien• b. Perawat dan praktek• c. Perawat dan masyarakat• d. Perawat dan teman sejawat• e. Perawat dan profesiStandar profesi:Batasan kemampuan (knowledge, skill and

professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

PERAN DAN FUNGSI TENAGA KEPERAWATAN

PERAN:

• Pendidik keperawatan

• Pengelola keperawatan

• Peneliti keperawatan

• Pelaksana pelayanan keperawatan

FUNGSI:

1. Fungsi Independen

2. Fungsi Dependen

3. Fungsi Intradependen

KesimpulanKKeperawatan adalah upaya pemberian eperawatan adalah upaya pemberian

pelayanan/asuhan yang bersifat humanistic dan pelayanan/asuhan yang bersifat humanistic dan professional, holistic berdasarkan ilmu dan kiat, professional, holistic berdasarkan ilmu dan kiat, standart pelayanan dengan berpegang teguh standart pelayanan dengan berpegang teguh kepada kode etik yang melandasi perawat kepada kode etik yang melandasi perawat professional secara mandiri atau memalui upaya professional secara mandiri atau memalui upaya kolaborasi.kolaborasi.

Perlindungan hukum seorang perawat dalam Perlindungan hukum seorang perawat dalam melaksanakan tugas profesi akan diperoleh, melaksanakan tugas profesi akan diperoleh, apabila pelaksanaan tugas profesi dilaksanakan apabila pelaksanaan tugas profesi dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan standar profesi berdasarkan kewenangan dan standar profesi serta memperhatikan hak pasien berdassarkan serta memperhatikan hak pasien berdassarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.ketentuan perundang-undangan yang berlaku.