”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan” 1 ”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan” Oleh: Ir. Imam S. Ernawi MCM. MSc. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Konferensi Nasional Teknik Jalan ke-8 HPJI Hotel Mercure Convention Center - Jakarta, 4 September 2007. A. PENDAHULUAN Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.550 pulau yang membentang dari timur ke barat, dukungan infrastruktur yang kuat dan handal merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, dan sanitasi perkotaan, yang nota-bene merupakan social overhead capital, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula. Dalam konteks Wawasan Nusantara, infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional yang berperan vital tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi nasional namun turut membentuk kesatuan wilayah serta melayani masyarakat dalam mengartikulasikan kehidupan sosialnya dalam kesatuan NKRI sebagai suatu entitas yang berdaulat. Esensi penataan ruang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan pembangunan nasional ke dalam suatu padanan terpadu, baik lintas wilayah, lintas sektor maupun lintas pemangku kepentingan, termasuk pengembangan infrastruktur didalamnya. Keterpaduan tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan sinergi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan yang dalam pelaksanaannya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”
1
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah
Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan
Investasi Bidang Jalan”
Oleh: Ir. Imam S. Ernawi MCM. MSc.
Direktur Jenderal Penataan Ruang
Departemen Pekerjaan Umum
Konferensi Nasional Teknik Jalan ke-8 HPJI Hotel Mercure Convention Center - Jakarta, 4 September 2007.
A. PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.550 pulau yang membentang dari
timur ke barat, dukungan infrastruktur yang kuat dan handal merupakan suatu keharusan
dalam pembangunan. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara,
sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, dan sanitasi
perkotaan, yang nota-bene merupakan social overhead capital, memiliki keterkaitan
yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh
laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari
kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih
baik, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik pula. Dalam konteks Wawasan Nusantara, infrastruktur merupakan faktor kunci
dalam mendukung pembangunan nasional yang berperan vital tidak hanya sebagai
penggerak roda ekonomi nasional namun turut membentuk kesatuan wilayah serta
melayani masyarakat dalam mengartikulasikan kehidupan sosialnya dalam kesatuan
NKRI sebagai suatu entitas yang berdaulat.
Esensi penataan ruang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan
pembangunan nasional ke dalam suatu padanan terpadu, baik lintas wilayah, lintas sektor
maupun lintas pemangku kepentingan, termasuk pengembangan infrastruktur
didalamnya. Keterpaduan tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan sinergi,
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan yang dalam pelaksanaannya
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”
2
menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan fungsinya
masing - masing dalam mengisi pembangunan.
Jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi merupakan unsur
sentral dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah
atau kawasan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pembangunan jalan
mendorong komunikasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga diharapkan dapat
membangun toleransi dan menghilangkan kendala akibat perbedaan budaya yang ada di
masyarakat. Hal ini dapat mendukung pengembangan wilayah agar tercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan
memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional
dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu
mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang memperhatikan dengan seksama secara
seimbang aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Sehingga keberadaan jalan
tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan lainnya yang
ada di sekitarnya. Dengan demikian kebijakan investasi bidang jalan juga harus
diselenggarakan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kondisi
sosial ekonomi masyarakat, sehingga bukan sekedar menjadikan infrastruktur jalan
sebagai komoditas ekonomi.
Untuk menjamin terpenuhinya peran jalan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan jalan agar dapat
berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. KEBIJAKAN INVESTASI BIDANG JALAN
Investasi bidang jalan sangat ditentukan oleh tingkat kelayakan dari investasi
tersebut. Secara umum kelayakan investasi bidang jalan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek
pokok, yaitu: aspek teknis, aspek ekonomi/ finansial dan aspek lingkungan. Dari aspek
teknis perlu dipastikan apakah koridor yang akan dilalui memungkinkan untuk dibangun
infrastruktur jalan secara mudah dan murah, serta memenuhi standar teknis yang
dipersyaratkan. Aspek yang terkait dengan tata ruang dalam hal ini adalah mengenai
informasi tentang kondisi geologi lingkungan maupun penggunaan lahan. Kondisi
tataguna lahan di sepanjang koridor perlu dilihat apakah memang merupakan lahan yang
secara fisik dapat dibangun untuk infrastruktur jalan.
Analisis dari aspek ekonomi/ finansial umumnya terkait dengan perhitungan
biaya dan manfaat investasi bidang jalan yang akan dilakukan. Umumnya investasi
bidang jalan dilakukan dengan prinsip ”ship follows trade”, yaitu pembangunan jalan
dibangun apabila ada kepastian demand terhadap infrastruktur jalan tersebut. Kepastian
demand ini ditunjukkan oleh volume lalulintas atau aktivitas perekonomian wilayah
yang ada atau diperkirakan akan ada di sekitar koridor jalan tersebut. Hal ini penting
untuk menghindari adanya unsur spekulasi dan terjadinya risiko kerugian akibat
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”
3
penyediaan infrastruktur jalan yang tidak tepat, baik dari segi lokasi maupun waktu
pelaksanaan. Khusus bagi rencana investasi bidang jalan yang diarahkan untuk
dikerjasamakan dengan swasta (jalan tol), juga dibutuhkan tingkat kelayakan yang
tinggi. Umumnya investor swasta hanya akan tertarik dengan proyek-proyek yang
memang layak baik secara ekonomi maupun finansial (bankable). Sedangkan proyek-
proyek yang kurang layak secara finansial cenderung kurang diminati.
Pada kawasan-kawasan yang relatif baru berkembang, umumnya kelayakan
ekonomi maupun finansial masih sulit dipenuhi, karena penyediaan infrastruktur lebih
bersifat perintis (to initiate development). Pada kasus seperti ini peran pemerintah akan
lebih dominan, terutama untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik (public service
obligation). Sebaliknya pada kawasan-kawasan perkotaan yang sudah lebih berkembang,
pembangunan infrastruktur umumnya dapat lebih layak baik secara ekonomi maupun
finansial. Dengan demikian tingkat keterlibatan swasta dalam pengembangan
infrastruktur dapat lebih diharapkan. Secara diagramatik peran pemerintah dan swasta
dalam investasi pembangunan jalan tersebut seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Role-sharing Penyediaan Infrastruktur Jalan
Dari aspek lingkungan, tentu perlu pula dilihat apakah ruas jalan yang akan dibangun
melalui kawasan-kawasan sensitif, seperti hutan lindung, sawah irigasi teknis, wilayah
adat, dan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi budaya, cagar alam atau
kawasan pertahanan keamanan. Kawasan-kawasan tersebut secara prinsip harus
dihindari agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko keterlambatan akibat
adanya penolakan dari aspek lingkungan hidup.
Penataan ruang sebagai piranti dalam penilaian kelayakan investasi bidang jalan
dapat diperankan dalam memberikan informasi baik dimensi spasial maupun dimensi
sektoral. Dimensi spasial meliputi informasi tentang rencana struktur ruang, dan rencana
pola ruang, yang dapat memberikan indikasi mengenai lokasi yang tepat dan kepastian
Swasta
Pengembangan Wilayah
Role Sha
ring
Pem
biayaanb
Pemerintah
Kws Pengemb. Baru
Kws Sedang Berkembang
Kws Telah Berkembang
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”
4
adanya pengembangan kawasan sebagai jaminan terhadap kepastian permintaan
(demand). Sementara secara sektoral tentu dapat dipastikan adanya keterpaduan yang
positif dan sinergis terhadap rencana pengembangan sektor-sektor lain yang dapat
meningkatkan tingkat kelayakan investasi bidang jalan. Kepastian dalam pembebasan
lahan juga merupakan hal penting yang dapat diperoleh dari penataan ruang.
Pengaruh negatif akibat adanya kompetisi antar moda transport (competing
modes) atau kompetisi antar rute jalan yang paralel (competing routes) akibat kurangnya
keterpaduan dalam perencanaan antar sektor perlu dihindari untuk meningkatkan
kelayakan investasi. Pada tingkat nasional, tentu dimensi kelayakan investasi dapat
dikaitkan dengan upaya pencapaian kerangka strategis penataan ruang nasional yang
berorientasi secara ekonomi, dan secara kewilayahan dalam rangka keutuhan NKRI. Di
samping itu rencana pengembangan kawasan strategis (baik secara ekonomi, sosial
budaya, lingkungan hidup maupun pertahanan keamanan) memberikan arahan tentang
peluang investasi yang dapat dilakukan. Sedangkan dalam konteks regional atau lokal
(perkotaan), dimensi kelayakan investasi ini dapat dikaitkan dengan berbagai informasi
spasial seperti sistem struktur jaringan transportasi yang akan dikembangkan, baik untuk
kota kecil, sedang, besar, metropolitan maupun megapolitan. Karena itu, untuk dapat
lebih memerankan penataan ruang, sistem informasi penataan ruang yang aksesibel dan
transparan sangat diperlukan tidak hanya bagi dunia usaha tetapi juga bagi masyarakat
pada umumnya.
C. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
1. Paradigma Baru Penataan Ruang
Pelaksanaan penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan
wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang guna mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dapat tercipta melalui keharmonisan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan/infrastruktur yang bersumber pada keterpaduan
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan fungsi
ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Perbedaan utama konsep tata ruang masa lalu dengan tata ruang yang
dikembangkan di abad 21 adalah dalam lingkup spektrum pengaturan dan
pembahasannya (Dorojatun, 2006). Konsep tata ruang lama umumnya lebih mengatur
tentang ruang secara dua dimensi yang ada di permukaan, dengan ketinggian dan
kedalaman yang terbatas. Dalam konsep tata ruang modern abad 21, ruang yang diatur
tidak terbatas pada darat saja, melainkan juga meliputi ruang udara, ruang laut, dan
ruang dalam bumi, seperti yang juga lebih ditegaskan dalam Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Selain itu, dalam UU Tentang Penataan Ruang
tersebut sangat ditekankan bahwa rencana tata ruang harus betul-betul dimanfaatkan
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”
5
sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing daerah dan sektor,
dan bila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan
pelaksanaan pembangunan maka akan dikenakan sanksi baik kepada pelanggar maupun
kepada pejabat yang memberikan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang ditetapkan sebagai
upaya untuk terwujudnya tertib pelaksanaan pembangunan. Hal lain yang juga
merupakan pembaharuan di dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain adalah
dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan
disinsentif untuk mendorong agar pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Kerangka Strategis Penataan Ruang Nasional
Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang berada pada batas
pertemuan lempeng tektonik Euroasia dan Indo-Australia serta lempeng Pasifik di
sebelah timur Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan mengalami
bencana alam, baik gempa, tsunami maupun bencana lainnya seperti longsor dan banjir
akibat perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Akan tetapi Indonesia memiliki keunggulan
komparatif geografis yang tidak tertandingi oleh negara lain. Indonesia terletak di antara
dua benua, Australia dan Asia serta dua samudera, Pasifik dan Hindia, yang menjadi
perlintasan kapal-kapal perdagangan dari berbagai negara. Selain itu, Indonesia yang
terdiri dari 17.550 pulau berbatasan langsung dengan tidak kurang dari 9 negara yaitu
Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India dan
Palau. Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan untuk dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya, terutama dalam mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan.
Mengingat sebagian besar wilayah adalah lautan, perlu diberikan perhatian yang
lebih besar terhadap penataan ruang lautan di masa yang akan datang. Selain potensi
perikanan, saat ini Indonesia memiliki 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang
merupakan jalur perlintasan bagi lebih dari 40% kapal-kapal kontainer besar (very large
crude carrier) dunia sepanjang tahun salah satunya Australia sebagai penghasil uranium
terbesar di dunia yang tidak akan dapat mengirimkan uraniumnya ke Cina dan negara
lain tanpa melalui perairan Indonesia. Untuk itu perlu dikembangkan suatu geo-strategi
kawasan yang dapat mengoptimalkan potensi kawasan dan kondisi obyektif yang kita
miliki.
Dalam kenyataannya, pengembangan strategi dan kebijakan penataan ruang
nasional tidak dapat dilepaskan dari kenyataan geoposisi, geoekonomi, dan geopolitik
baik regional maupun global. Ditinjau dari geoekonomi, konstelasi ekonomi dunia di
abad 21 akan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan global yang
terjadi belakangan ini. Dalam konteks ekonomi, dewasa ini mulai terjadi pergeseran
pertumbuhan ekonomi dari negara-negara maju ke Asia timur (new emerging countries,
NEC) terutama Cina, India dan Korea untuk menggantikan kedudukan posisi Amerika,
”Peran Penataan Ruang dalam Dimensi Nasional dan Wilayah Perkotaan sebagai Piranti dalam Pemilihan Kebijakan Investasi Bidang Jalan”
6
Jepang dan negara-negara Eropa, terutama dalam memenuhi kebutuhan teknologi
informasi, otomotif dan barang-barang elektronik. Kecenderungan pergeseran peta
ekonomi global tersebut mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan perekonomian
nasional kedepan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dan dengan
mengembangkan sistem jaringan infrastruktur yang memadai. Dalam kerangka strategi
pengembangan nasional secara ekonomi tersebut sentra-sentra perekonomian nasional,
seperti di koridor timur P. Sumatera dan di koridor pantai utara P. Jawa, dan juga di
pulau-pulau lainnya perlu didorong pengembangannya melalui penyediaan infrastruktur
yang memadai. Selain pertimbangan dari aspek ekonomi, Indonesia yang merupakan
negara kepulauan juga sangat rentan terhadap gangguan dari negara lain, untuk itu perlu
dikembangkan sentra-sentra kegiatan di lokasi yang strategis dalam rangka untuk
menjaga ketahanan nasional. Selain itu mengingat di Indonesia masih terdapat
kesenjangan wilayah, baik antara KBI dengan KTI, maupun yang terjadi di masing-
masing pulau besar, maka perlu diupayakan pengembangan sentra-sentra kegiatan dan
infrastruktur yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan wilayah tersebut. Untuk
jelasnya geo-strategi pengembangan penataan ruang nasional dari aspek ekonomi,
ketahanan nasional, dan keseimbangan wilayah tersebut adalah sebagai dalam gambar 2
sebagai berikut.
Gambar 2. Geo-Strategi Pengembangan Penataan Ruang Nasional
Bontang
Pulau Besar
Gugus Pulau Samudra
Gugus Pulau Pantai
Pegunungan Tinggi
Kawan, Kapet, Kesr
Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional
Poros Pengembangan Strategis Sub Regional
Poros Pengembangan Strategis Nasional
Batas Teritorial
Batas ZEE
Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional
Kota PKN
Samudera Hindia
(Afrika, Australia)
Teluk Benggala,
Mediteran, Samudera
Hindia (Timur Tengah,
Eropa) Laut Cina Selatan
(Hongkong, Cina, Taiwan)
Laut Cina Selatan
(Jepang, Korea, Filipina)
Samudera Pasifik
(Jepang, Korea, Amerika,
Kanada)
Samudera Pasifik
(Amerika, Kanada,
Amerika Latin)
Samudera Hindia (Australia,
Selandia Baru)
KUALA LUMPURBANDAR SRI BEGAWAN
SINGAPORE
DILLI
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
GorontaloTernate
Sorong
Entikong
Malang
Pangkalan Bun
Balikpapan
Biak
Merauke
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGISKERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS
BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI)BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI)
Bontang
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGISKERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS