Peran Pemerintah Dalam Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Oleh: dr. Herus Prasetyo Kasidi, MSc Deputi Kesetaraan Gender Puskapol, 10 Maret 2016
Peran Pemerintah Dalam Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan
Oleh:
dr. Herus Prasetyo Kasidi, MSc
Deputi Kesetaraan Gender
Puskapol, 10 Maret 2016
Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif Hasil
Pemilu Legislatif 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2014
72,00% 74,24%
28,00% 25,76%
Perempuan
Laki-laki
SUMBER: KPU
PERBANDINGAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPD RI PADA PEMILU 2009 DAN PEMILU 2014
JUMLAH PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPD RI PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN PROVINSI
SUMBER: KEPUTUSAN KPU NO:417Kpts/KPU/ Tahun 2014
81,96%
18,04%
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
PEMILU 2009 PEMILU 2014
SUMBER: KPU
PERBANDINGAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU 2009 DAN PEMILU 2014
JUMLAH PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN PROVINSI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
13
27
1310
5
14
1
13
2 3
17
72
63
6
76
17
9 913
75 5
11
3 4 4
19
15
2 2
9
30
31 1 2 3 3
51 0
4
19
14
2
11
5
0 1 03 3
1 0 02 1
52 1 2 1 1 0
Laki-Laki
Perempuan
SUMBER: KEPUTUSAN KPU NO:416/Kpts/KPU/ Tahun 2014
DPRD Provinsi
Laki-Laki 1780 84%
Perempuan 350 16%
Anggota DPRD
Laki-Laki 118 91%
Perempuan 12 9%
Pimpinan DPRD
3 Provinsi belum termasuk dalam data Pimpinan DPRD (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua
LEGISLATIF
9%
14% 16%
9% 9%
5%
13%
11%
16%
13% 13%
9%
14%
22%
17%
27%
16%
24%
15%
19% 18%
27%
16%
27% 28%
33%
9%
14%
13%
9%
18%
13%
31%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi
LEGISLATIF
DPRD Kab/Kota LEGISLATIF
Terdapat 10 Kab/Kota yang belum termasuk dalam data diatas (dari 508 Kab/Kota di Indonesia (kecuali DKI Jkt(6))
Laki-Laki 14587 86%
Perempuan 2296 14%
Anggota DPRD Kab/Kota
Terdapat 169 Kab/Kota yang belum termasuk dalam data diatas (dari 508 Kab/Kota di Indonesia (kecuali DKI Jkt(6))
Laki-Laki 1007 92%
Perempuan 88 8%
Pimpinan DPRD Kab/Kota
LEGISLATIF
9%
13% 13%
9% 8%
16%
11%
13%
16%
18%
12%
7%
15%
10% 10%
7%
11%
18%
9%
15%
18% 17%
15%
21%
11%
23%
11%
17%
8%
12% 12%
18%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Keterwakilan Perempuan sbg Anggota DPRD Kab/Kota
Upaya Pemerintah mengatasi Kesenjangan gender bidang Politik
1. Melaksanakan kebijakan:
a. Inpres No.9 tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah.
b. Peraturan Presiden terkait RPJMN 2004 – 2009 dan RPJMN 2009 -2014 dan RPJMN 2015 – 2019.
c. Permendagri No. 15/2008 yo No 67/2011 tentang Pelaksanaan PUG di daerah.
d. SE empat Menteri: Mendagri, Menkeu, Men-PPN/Bappenas dan MenPP-PA tentang PPRG
Manfaat:
Berbagai kebijakan tersebut, memberikan kontribusi besar dalam mengubah mindset individu dan kelompok masyarakat semakin sadar gender yang memberikan akses yang luas bagi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. (Semakin kondusif bagi perempuan)
2. Mengawal Peraturan Perundangan dan kebijakan pembangunan yang Responsif gender.
a. Kementerian PP-PA melatih bagi perancang peraturan perundangan, agar mereka memahami cara menyusun peraturan perundangan yang responsif gender.
b. Mereview peraturan perundangan yang bias gender (atau merugikan perempuan).
c. Kerjasama dengan Kemdagri dan Kemenhukham mengawal produk peraturan perundangan yang responsif gender.
d. Memfasislitasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender.
3. Kementerian PP-PA pada Pileg 2014. a. Kementerian PP-PA mengeluarkan Kebijakan melalui Permen PP-PA
No. 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik di Legislatif.
b. Melakukan pendidikan politik bagi organisasi perempuan untuk memberikan pemahaman pentingnya 30% perempuan di parlemen.
c. Kementerian PP-PA bersama masyarakat sipil lainnya mengawal UU Paket Politik.
d. Kerjasama Kementerian PP-PA dan Kemdagri, Proyek SWARGA-UNDP:
- melakukan pembekalan kpd perempuan calon legislatif pusat dan daerah dan Pembekalan pada Aleg terpilih.
c. Promosi Caleg Perempuan pada Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media cetak dan elektronik.
d. Lomba karya tulis jurnalistik. e. Kementerian PP-PA melaksanakan MoU dengan KPU dan Bawaslu. f. Menciptakan opini publik melalui Kunjungan Menteri PP-PA ke
berbagai media cetak dan elektronik.
Menghadapi Pileg 2019
1. Kementerian PP-A telah mengeluarkan kebijakan melalui Permen PP-PA No. 10 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif (GD-PKL) pada Pemilu 2019.
2. Mengawal Revisi UU Pemilu 2019 yang kini sedang disusun berupa Policy Recomendation para Pimpinan Parpol.
3. Grand design (GD-PKL) telah disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia.
4. Grand Design telah disosialisasikan di Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK.
5. Grand design telah disampaikan kepada Mendagri dan diresponsif positif yang kini sedang disiapkan langkah-langkah kongkrit berupa pendidikan politik untuk perempuan di seluruh Indonesia.
6. Kementerian PP-PA bersama dengan Kesbangpol dan Badan PP-PA Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia akan melakukan pendidikan kebangsaan perspektif gender, diseluruh Indonesia guna memperbanyak jumlah perempuan calon legislatif pusat dan daerah pada Pemilu 2019.
7. Penguatan Kapasitas Caleg dan Aleg Perempuan
Data Perolehan Kursi Legislatif Hasil Pemilu 2014
16
Legislatif Jumlah
kursi laki-laki
Persen
Jumlah kursi
perempuan
Persen Total kursi
DPR RI 463 83% 97 17% 560
DPD RI 98 74% 34 26% 132
DPRD Provinsi*
1780 83.6% 350 16.4% 2130
DPRD Kab/Kota*
14587 86.4% 2296 13.6% 16883
Total 16.928 86% 2.777 14% 19.705
*) Pemutakhiran Data Asdep Politik dan PK, 34 Provinsi dan 498 Kab/Kota
17
Kategori
Persentase
DPR
(n: 560)
DPRD
Provinsi (n:
34)*
DPRD
Kabupaten/Kota (n:
498)*
Rendah
(0-19%)
17%
26 (76%)
382 (77%)
Sedang
(20-29%)
6 (18%)
93 (19%)
Tinggi
(>30%)
2 (6%)
23 (5%)
Jika kita membagi perolehan kursi keterwakilan berdasarkan kategori rendah (0-19%), sedang (20-29%), dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 30%), maka nampak perbedaan pencapaian di Pusat dan Daerah.
KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA MASIH RENDAH
*) Pemutakhiran Data Asdep Politik dan PK
WILAYAH KERJA 1. NASIONAL
2. DAERAH, terbagi dalam tiga klaster yaitu:
a. Rendah (provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 0-19%)
b. Sedang (provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 20 – 29%)
c. Tinggi (provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 30% dan ke atas)
18
19
20
Skema Grand
Design Peningkatan Keterwakilan
Politik Perempuan di
Legislatif
FASE KEGIATAN
Pemilu
Pasca pemilu
Pra pemilu
21
Fase pra pemilu: 2015-2017 Fase pemilu: 2018-2019 Fase pasca pemilu: 2019-2020
WILAYAH NASIONAL TUJUAN
STRATEGIS
FASE (*)
PROGRAM INTERVENSI
KELOMPOK SASARAN PELAKSANA Perempuan
Aktivis Kelompok Pemilih Komunitas
Pendukung Ormas Politisi Perem-
puan Pemula Disabili-
tas Margi-
nal Media Adat &
Agama
A. Meningkat-kan jumlah anggota perempuan di legislatif pada Pemilu 2019
1 1. Sosialisasi Grand Design peningkatan
2. keterwakilan perempuan di legislatif pada Pemilu 2019 kepada jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kesatuan Bangsa seluruh Indonesia
- KPPPA - Kemenda
gri
1 1. Rekomendasi kebijakan afirmatif dalam revisi UU Pemilu (TINDAKAN)
v v - KPPPA - Universit
as - LSM
1 5. Pembentukan Tim Fasilitator dan Pelatihan Fasilitator Pendidikan Politik untuk Peremppuan.
v v v v v - KPPPA - Universit
as - LSM?LM
22
23
WILAYAH DAERAH : TINGGI TUJUAN
STRATEGIS FAS
E (*)
PROGRAM INTERVENSI
KELOMPOK SASARAN PELAKSANA Perempuan
Aktivis Kelompok Pemilih Komunitas
Pendukung
Ormas /LSM
Politisi
Perempuan
Pemula
Disabilitas
Marginal
Media
Adat & Agama
B. Meningkat kan dan memperkuat praktik representasi politik perempuan
1 1. Pelatihan Pendidikan Kebangsaan Berperspektif Gender (KESADARAN)
v v V v v v v v - Badan PP
- Badan Kesbangpol
- Dinas Pendidikan
- Asosiasi jurnalis
- Universitas
3 1. Pelatihan untuk perempuan anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019 (TINDAKAN)
v - Badan PP
- Badan Kesbangpol
PROSES MENUJU LEGISLATIF
Intervensi Pemerintah Pembekalan
Caleg Pembekalan Aleg
ALEG
Individu/kelompok ingin menjadi legislatif
Pendidikan Kebangsaan
Kesadaran politik
Sikap politik
• Individu • Ormas
• Anggota Parpol
• Pengurus Parpol
Tindakan/pilihan politik
Menjadi Caleg dari parpol
Kam
pan
ye
SIMULASI Menghitung Jumlah Perempuan Calon Legislatif di Pusat
Kursi DPR yang diperebutkan = 560
Partai Peserta Pemilu berjumlah = 10 Partai Politik (asumsi)
Jumlah Perempuan calon minimal 30% = dari seluruh jumlah kursi yang diperebutkan
560 kursi DPR x 10 Parpol = 5.600 kursi Calon DPR X 30 Pr = 1.680
100
1.680 : 10 Parpol = 168 perempuan calon DPR pada setiap partai politik harus miliki.
25
CONTOH Menghitung Jumlah Perempuan Calon Legislatif di
Jawa Tengah
Kursi DPRD di Provinsi = 100
Partai Peserta Pemilu 2019 = 10 Partai Politik (asumsi)
Perempuan calon legislatif minimal 30% = dari seluruh jumlah kursi yang diperebutkan
100 x 10 Parpol = 1.000 Calon DPRD X 30 = 300
100
300 : 10 Parpol = 30 perempuan calon DPRD Provinsi pada setiap partai politik harus miliki di setiap provinsi.
26
CONTOH Menghitung Jumlah Perempuan Calon Legislatif di
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Kursi DPRD Kab/Kota rata-rata = 50
Partai Peserta Pemilu 2019 = 10 Partai Politik (asumsi)
Perempuan calon legislatif minimal 30% = dari seluruh jumlah kursi yang diperebutkan
50 x 10 Parpol = 500 Calon X 30 = 150
100
150 : 10 Parpol = 15 perempuan calon legislatif pada setiap partai politik harus miliki di setiap Kabupaten/ Kota.
27
Menyiapkan Perempuan Calon Legislatif
1. Pemerintah Pusat, cq Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PP-PA
Bersama-sama secara sinergi untuk menyiapkan perempuan calon legislatif selama kurun waktu 30 bulan (2,5 tahun), mulai tahun 2016 – hingga pertengahan tahun 2018. Karena pertengahan tahun mulai pendaftaran calon legislatif.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (cq Kesbangpol provinsi dan Badan PP-PA).
Bersinergi untuk menyiapkan perempuan calon DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah yang sudah disimulasikan di atas.
3. Lembaga masyarakat dapat berperan aktif turut mengatasi hal tersebut.
28
Terima Kasih
Tidak ada Keadilan tanpa Komitmen dan tidak ada Kesetaraan tanpa Peluang Yang Sama