Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo Sunario

Peran Pemerintah/Pemda Dalam Pengembangan

Wilayah Pesisir(tinjauan kualitas lingkungan)

Kabupaten Bantaeng 1-2 Oktober 2014disusun oleh :

prasetyo sunaryo, Ir, MT. anggota dewan pakar ICMI Pusat

ketua DPP LDII

Ciri Khas Wilayah Pesisir

• Dari aspek biogeofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat unik, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar, dan air laut, pasang-surut, menghasilkan beberapa ekosistem. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya umumnya memiliki sifat terbuka (open access).

Karakteristik Ruang Pesisir

• Dengan karakteristik open access tersebut, pengaturan kepemilikan juga khas, setiap orang bebas memanfaatkan, sehingga dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya, seringkali timbulkan konflik kepentingan pada pemanfaatan ruang dan sumberdaya, serta peluang terjadinya degradasi lingkungan, karena faktor eksternalitas dari sektor lain.

Masyarakat Pesisir

• Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, kemudian membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, rumput laut, pengolah ikan dan pedagang ikan serta pengusaha transportasi laut dan wisata bahari.

Perlunya pemantauan kualitas Lingkungan Perairan Pesisir

• Untuk menjaga kualitas lingkungan pesisir,agar kegiatan budidaya (rumput laut dan perikanan pantai) dan kegiatan lainnya dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable), maka keseimbangan ekologi yang berfungsi menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketersediaan “rantai makanan” harus senantiasa terjaga. Karakteristik ini juga yang membedakan wilayah pesisir dan terestrial. Untuk itu perlu standard baku mutu.

Peran Pemerintah

• Dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan agar terwujud “sustainable consumption-production” (SCP atau Konsumsi-Produksi Berkelanjutan/KPB), maka dalam konteks masyarakat pesisir, perlu digariskan apa dan dimana peran negara yang dalam hal ini adalah peran pemerintah.

• Masyarakat pesisir sebagai masyarakat produsen dan konsumen perlu dijaga keberlanjutannya kapasitasnya.

Peran Pemerintah/Pemda• Karena keberlanjutan kemampuan produksi masyarakat

pesisir perlu dijaga, maka kualitas lingkungan pada wilayah produksi masyarakat pesisir yang perlu dijaga standard kualitasnya.

• Untuk itu, peran pemerintah sesuai dengan lingkup kewenangannya, minimal perlu memantau secara berkala, kualitas lingkungan daerah pesisir, baik diwilayah darat, payau dan laut/pantai, ditempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budidaya.

• Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengatahui arah pola perkembangannya.

Peran Peringatan Dini

• Dengan adanya pemantauan kualitas lingkungan diwilayah budidaya, maka pemerintah/pemda dapat melakukan langkah-langkah antisipatif, bila terjadi trend terjadinya ketidak seimbangan suatu kualitas lingkungan, akibat adanya aktivitas lain dari wilayah lain (faktor eksternalitas).

• Bersamaan dengan itu pemerintah dapat menyiapkan kebijakan penanganannya.

WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Sistim Pemantauan Kualitas Lingkungan

Beberapa Contoh Pemantauan

Instrumen sensor kualitas lingkungan laut menggunakan buoy, data dikirim ke stasiun bumi melalui satelit.

Sistim pemantauan kualitas lingkungan laut

Peletakan (Deployment) Instrumen pemantauan Lingkungan Laut

Pemasangan Instrumen Pemantau

Elemen Yang Perlu Pemantauan Keberlanjutannya

Sistim Pemantauan Terpadu

Kelengkapan Instrumen Sistim Pemantauan Terpadu

Persebaran Bouy/Sensor

Sistim Pemantauan Terpadu satu Benua

Contoh lokasi wilayah yang perlu dimonitor

Adanya kegiatan penambangan migas lepas pantai (off-shore).Untuk memantau apakah ada dampak lingkungan, maka dipasang instrumen pemantau kualitas lingkungan laut.

Portable Water Quality Checker

Multi Stake Holder Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan

Pengembangan Wilayah Pesisir

PENUTUP• Dengan panjang pesisir Indonesia yang

melebihi 90.000 km, maka perawatan kualitas fungsi lingkungan pesisir, dalam rangka menjaga keberlanjutan sistim konsumsi-produksi (Sustainable Consumption-Production/SCP) di-wilayah pesisir, maka pemantauan berkala kualitas lingkungan wilayah pesisir perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai batas kewenangannya masing- masing.