PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG …repository.umrah.ac.id/3009/1/Ardiansyah-120565201090-FISIP-2019.pdfpengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis,

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM

PEMBERDAYAAN UMKM DI KECAMATAN BUKIT BESTARI TAHUN

2017

Ardiansyah, Yudhanto Satyagraha Adiputra S.IP.,MA, Handrisal, S.Sos.,M.Si

Email : [email protected]

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Umrah Tnjungpinang)

ABSTRAK

Penelitian ini memusatkan perhatian pada peran pemerintah daerah, Koperasi

dan Usaha Mikro didalam pemberdayaan usaha mikro. Dari hasil peneitian dapat

dilihat bahwa jumlah usaha mikro pada setiap Kecamatan di kota Tanjungpinang

terbilang banyak. harus menjadi perhatian oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan

Usaha Mikro untuk membuat strategi yang tepat didalam mengembangkan dan

memberdayakan usaha mikro karena dari pengamatan penelitian masih kurangnya

pelatihan didalam mendukung kreatifitas, kurangnya bantuan modal untuk para

pelaku usaha mikro.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran

pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM kecamatan bukit bestari dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif dan menggunakan teori Totok dan Poerwoko (2013:14) Penelitian

ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro di Kota

Tanjungpinang dan Kecamatan Bukit Bestari. Informan dalam penelitian ini

berjumlah 6 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitaif

maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus Dari hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa peran pemerintah kota tanjungpianag dalam pemberdayan

UMKM kecamatan bukit bestari tahun 2017 dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di

Kota Tanjungpinang dapat dikatakan baik dengan mengadakan pelatihan sosialisasi

KUR tahun 2017, Namun dari semua itu, belum berjalan dengan maksimal.karana

peraturan yang di buat belum di jalankan dengan maksimal sehingga berdampak bagi

pelaku usaha mikro di Kota Tanjungpinang.Beberapa hal yang harus diperbaiki

pemerintah daerah kota tanjungpinang dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha

Mikro adalah lebih melakukan pendekatan antara para pelaku usaha,dan Harus

adanya kesepakatan peraturan dengan kedua belah pihak agar memperoleh

ilmu,keterampilan dan pendidikan secara informal yaitu lewat pelatihan agar bidang

yang di tempati berjalan dengan baik dalam melakukan observasi untuk mencari tahu

masalah yang ada pada lingkungan usaha.

Kata kunci :Pemberdayaan, Usaha Mikro.

ABSTRACT

This research focuses on the role of local government, cooperatives and

micro-enterprises in the empowerment of micro-enterprises. From the results of the

study it can be seen that the number of micro-enterprises in each Sub-district in

Tanjungpinang city is quite large. should be a concern by the Department of

Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises to make the right strategy in

developing and empowering micro-enterprises because from the research

observations there is still a lack of training in supporting creativity, lack of capital

assistance for micro-business actors. the role of regional government in empowering

hill bestari sub-MSMEs in Micro Business Empowerment in Tanjungpinang City.

This research is a qualitative descriptive study and uses Totok and Poerwoko's theory

(2013: 14). This research was conducted at the Department of Manpower,

Cooperatives and Micro Business in Tanjungpinang City and Bukit Bestari District.

The informants in this study were 6 people. The data analysis technique used in this

study is the quality of the data collected in the form of a case study. From the results

of the study it can be concluded that the role of the city of Tanjungpianag in the

empowerment of Bukit Bestari MSMEs in 2017 in Micro Business Empowerment in

Tanjungpinang City can be said to be good by holding KUR socialization training

year 2017, but of all that, it has not run optimally. Because the regulations that have

been made have not been maximally implemented so that it has an impact on micro

businesses in Tanjungpinang City. Some things that must be repaired are

Tanjungpinang City Regional Government and Manpower, Cooperative and Micro

Business Services is more approaching between business people, and there must be a

regulatory agreement with both parties to obtain knowledge, skills and education

informally, namely through training so that the area occupied is running well in

conducting observations to find out the problem, right? is in the business

environment.

Keywords: Empowerment, Micro Enterprises.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang mendesak dan dalam

menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah penanganan dan

pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan,

tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah

kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung

jawabkan kepada yang menugaskannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah otonom

berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintahan di

Indonesia bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga

merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri.

Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih

ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi

rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan

prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi

pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan

berkelanjutan.

UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan

tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan

modal usaha yang digunakan cenderung sederhana. Oleh karenanya, untuk bisa

memenangkan persaingan pasar, setiap pelaku UKM dituntut agar bisa memiliki

bekal pengetahuan dan keterampilan yang mendukung perkembangan bisnisnya.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM adalah melalui

pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan daya

atau kemampuan kepada seseorang yang dilakukan melalui pemberian pengetahuan,

penguatan modal dan sumber daya manusia serta perlindungan atas produk.

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dilakukan untuk

menumbuh kembangkan usaha yang sehat, tangguh dan mampu berdaya saing. Oleh

karena itu, peran pemerintah daerah kota Tanjungpinang melalui Dinas Koperasi dan

UMKM kota Tanjungpinang menjadi sangat penting dalam pemberdayaan UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor Usaha Mikro mempunyai

peran yang besar dalam pendapatan tidak dapat dipungkiri, sektor Usaha Mikro

merupakan sektor usaha yang paling tangguh dalam menghadapi ketidakpastian

keadaan ekonomi yang saat ini sering bergejolak. Selain dapat menyerap tenaga kerja

yang tidak sedikit, sektor ini juga sangat berperan besar dalam perekonomian daerah.

Tugas Dinas Pasar, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungpinang dalam

pengembangan sektor Usaha Mikro ini tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya

saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya sektor Usaha Mikro

yang berkembang di Kota Tanjungpinang ini, masih banyak permasalahan yang

dihadapi oleh para pelaku usaha Usaha Mikro tersebut. Permasalahan permasalahan

itu antara lain:

1. Lemahnya akses terhadap pemasaran

2. Lemahnya akses terhadap sumber permodalan

3. Lemahnya akses terhadap keuangan

4. Lemahnya akses terhadap teknologi

5. Lemahnya akses terhadap kemitraan usaha.

(Sumber: Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang)

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Peran Pemerintah

Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan UMKM DI Kecamatan Bukit

Bestari Tahun 2017

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan

pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi : Pertama, menciptakan suasana

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat

potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, upaya yang amat pokok

adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kedalam

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan pekerjaan dan

pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti

mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi serta menciptakan

kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh

kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna

memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakat

dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan

sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang

diberdayakan. Menurut soejono soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu

pengantar (2012:212),menjelaskan peran merupakan aspek dinamis kedudukan

(status).apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukanya, dia menjalankan suatu peranan terdapat lima langkah yaitu : (a)

memberikan suatu arhan pada proses sosialisai (b). pengetahuan sosialisai (c).dapat

mempersatukan kelompok (d).menghidupkan system pengendalian control.

Mubyarto (2002), pemberdayaan merupakan upaya membangun daya (masyarakat)

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Pemberdayaan terhadap ekonomi

kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-

lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan.Terdapat lima misi utama dalam

pemberdayaan,yaitu

(1)penyadaran;(2)pengorganisasian; (3) kaderisasi pendamping; (4) dukungan teknis,

dan (5) pengelolaan sistem.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada

setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung

3. METODE

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat penelitian deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut sugiyono (2011:6) menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan tanpa

membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain, tetapi penelitian untuk

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Berusaha mencari fakta-fakta yang terjadi yang sesuaikan dengan ruang lingkup

penelitian yang di paparkan secara jelas mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi

masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan berulang-ulang

sehingga hasil yang diinginkan akan mudah dicapai.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kecamaan Bukit Bestari

Secara ruang wilayah kecamatan bukit bestari provinsi kepulauan riau

memiliki letak dan luas wilayah berdasarkan dengan undang – undang republik

Indonesia nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang.

Kecamatan Bukit Bestari adalah 1 (satu) dari 4 (empat) Kecamatan yang terletak di

Kota Tanjungpinang yang disahkan pada tanggal 01 Nopember 2001 berdasarkan

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001. 2001 berdasarkan

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001 dan mempunyai batas-

batas wilayah administrasi yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Kampung

Bugis, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Sebelah

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Sebelah Barat berbatasan

dengan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

berdasarkan UU RI seperti tersebut di atas, wilayah kecamatan bukit bestari

mempunyai letak dan luas wilayah mencapai wilayah 6.900 Ha yang terdiri dari 5

(lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjungpinang Timur dengan luas ± 800 Ha,

Kelurahan Tanjung Unggat dengan luas ± 700 Ha, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti

dengan luas ± 720 Ha, Kelurahan Sungai Jang dengan luas ± 400 Ha, Kelurahan

Dompak dengan luas ± 4.280 Ha Secara fisiografis, yaitu pembagian zona bentang

alam yang merupakan representasi batuan dan struktur geologinya, Kecamatan Bukit

Bestari dapat dibedakan ke dalam dua zona fisiografis utama, yaitu Zona Dataran

Interior yang terdiri dari Kelurahan yang terletak di tengah kota yakni : Kelurahan

Tanjungpinang Timur, Tanjung Ayun Sakti, Tanjung Unggat dan Sungai Jang. Dan

Zona Dataran Pantai terdapat di Kelurahan Dompak

berdasarkan data terakhir bulan desember 2017 Secara demografis Kecamatan

Bukit Bestari memiliki jumlah penduduk sebanyak 64.294 jiwa yang tersebar di 5

(lima) jumlah penduduk kelurahan tanjungpinang timur terdiri dari 6.010 jiwa laki-

laki dan 5.887 jiwa perempuan sedangkan kelurahan Tanjung Ayun Sakti terdiri dari

7.197 jiwa laki-laki dan 7.147 jiwa perempuan sedangkan kelurahan dompak terdiri

dari 1.996 jiwa laki-laki dan 1.839 jiwa perempuan sedangkan kelurahan sungai jang

terdiri dari 10.975 jiwa laki-laki dan 10.916 jiwa perempuan dan kelurahan tanjung

unggat terdiri dari 7.859 jiwa laki-laki dan 8.463 jiwa perempuan .

Kelurahan yang mempunyai tingkat kepadatan tidak merata, dimana

kepadatan penduduk yang tinggi terletak dipusat perkotaan yaitu : Kelurahan Sungai

Jang, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Tanjung Unggat dan Kelurahan

Tanjungpinang Timur, sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang rendah terdapat

di Kelurahan Dompak. Kecamatan Bukit Bestari memiliki struktur penduduk yang

heterogen dan di dominasi oleh melayu dan cina serta kelompok etnis lainya yang

hidup secara berdampingan dengan damai, Berikut data rekapitulasi jumlah penduduk

Kecamatan Bukit Bestari .

4.2 Gambaran Umum Dinas Tenagga Kerja Koprasi Usaha Mikro

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

merupakan dinas yang sebelumnya ialah Dinas Pasar Koperasi dan Usaha Mikro

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang organisasi dan tata

kerja dinas daerah kota Tanjungpinang. Dinas ini terletak di jalan MT Haryono KM 3

No. 7, Rt. 04 Rw. 08, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari

Tanjungpinang Timur Kepulauan Riau.

Dinas ini dibentuk sebagai bentuk keseriusan dan perhatian dari pemerintah

Kota Tanjungpinang didalam membantu masyarakat kota Tanjungpinang, yaitu

masyarakat yang statusnya sebagai tenaga kerja, koperasi dan pelaku usaha yang ada

di Kota Tanjungpinang. Dengan terbentuknya Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan

Usaha Mikro yang ditandai dengan dilantiknya Eselon II oleh Walikota

Tanjungpinang pada tanggal 12 Januari 2017 maka harus disusun Rencana Strategis

(Renstra).

Renstra Dinas merupakan perwujudan dari rencana strategis yang disusun

oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas yang memuat misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro serta berpedoman kepada rancangan

awal RPJMD Kota Tanjungpinang 2017-2018.dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud dinas tenagga kerja koprasi usaha mikro mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan

Usaha Mikro;

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja,

Koperasi dan Usaha Mikro;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan pelatihan

Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;

4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan

Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.Memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi.

a. Penyampaian informasi yang jelas terhadap koperasi seperti badan

hukum,aturan dan syarat yang harus dimiliki sebuah koperasi

penyampaian informasi yang jelas terhadap badan hukum,bagaimana dinas

tenagga kerja koperasi usaha mikro kota tanjungpinang menyampaikan arahan

dengan sehingga para pelaku usaha mikro mampu menyerap ilmu - ilmu yang di

berikan oleh dinas tenaga kerja koperasi usaha mikro dalam bentuk syarat, dan

ketentuan dalam membuka usaha dan bagaimana menjalan kan sebuah usaha itu,dan

bagaimana para pelaku usaha mikro menjadi pelaku inofatip dalam menjalankan

suatu usaha sehingga mengerti apa saja yang menjadi syarat-syarat dan aturan

menjalan kan suatu usaha. untuk mengetahui tentang kemampuan dinas tenaga kerja

koprasi usaha mikro dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan tanggung

jawabnya atau belum, maka di berikan wawancara kepada semua informan dengan

mennyakan,apakah dinas tenagga kerja pernah melakukan sosialisasi aturan dan

syarat-syarat apa saja yang harus di miliki terhadap para pelaku usaha mikro

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dapat

dikatakan baik dan telah memberi arahan dalam memberdayakan masyarakat atau

pelaku usaha yang memang ingin maju dan antusias dalam usahanya karena mampu

untuk bersaing dan ulet didalam membangun usahanya.

b. Memberikan arahan kepada masyarakat kota tanjungpinang untuk

menggunakan koperasi agar dapat membantu prekonomian dan usaha yang di

jalankan

Dalam mewujudkan pelaku usaha yang tangguh dan produktif, Dinas tenaga

Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang ialah mengadakan kegiatan

pelatihan dengan mengumpulkan para pelaku usaha untuk diberikan wawasan atau

pengetahuan seputar berwirausaha dengan berbagai tema yang telah ditentukan agar

masyarakat kota tanjungpinang untuk menggunakan koperasi agar dapat membantu

prekonomian dan usaha yang di jalankan. Adapun pelatihan tersebut diberikan oleh

narasumber yang berasal dari luar Tanjungpinang. Kemudian kegiatan pelatihan

tersebut diadakan untuk menambah wawasan dari para pelaku usaha dalam

menjalankan sebuah usahanya.

dinas tenagga koprasi dan usaha mikro kota tanjungpinang sudah mampu

memberi pengetahuan yang jelas kepada para pelaku usaha mikro dan sangat baik di

terima oleh para pelaku usaha.dengan adanya arahan/penyampaian tersebut para

pelaku usaha lebih paham, dari yang awalnya hanya sekedar tau dari mulut kemulut

dan belum sepenuhnya mengerti dan lebih jelas, dengan adanya sosialisi tersebut para

pelaku usaha lebih mengerti.

2. Pengetahuan tentang sosialisasi skill dalam menegembangkan koprasi

a. kemampuan suatu ilmu yang di miliki pelaku usah tentang koperasi dalam

mengembangkan koperasi yang telah ada

Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dari bidang sumber daya

manusia, dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan,

meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk dan mengembangkan

lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil, serta menyediakan tenaga

penyuluh dan konsultan usaha kecil. Program pembinaan untuk menjadi seorang

wiraswasta ini dapat dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan diantaranya

memberikan motivasi dan pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan.

Pertama, motivasi, dengan memberikan pengetahuan dan semangat tentang fungsi,

hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Bentuk motivasi ini adalah pelatihan

usaha. Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-

konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di

dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih

menyeluruh dan aktual

Dalam hal ini pemerataan dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi

menegembangkan pelaku usaha yang ada, yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja,

Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang untuk pelaku usaha dapat dikatakan belum

maksimal, terlebih lagi jumlah pelaku usaha yang banyak dan perlu untuk merasakan

pemberdayaan yang ada untuk kelanjutan usaha mereka.

b. pelatihan kepada pegawai dinas pasar,koperasi dan UMKM kota

tanjungpinang agar dapat membina koperasi sesuai dengan peraturan yang

berlaku agar dapat koprasi, dapat benar benar tepat pada sasaran

Pelatihan merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatan kemampuan

pegawai, baik pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan teknis. Dengan

diberikannya pelatihan yang tepat tentunya akan dapat membuka wawasan dan

menambah kemampuan pegawai sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan

kinerjanya. untuk menjadi umkm yang berkualitas dan daya saing tinggi di kota

tanjungpinang pelatihan dinas tengga kerja sanagat berpengaruh,karena ilmu yang di

peroleh oleh peggawai dinas tengga kerja bisa di terapkan langsung kepada pelaku

usaha agar dapat membina pelaku usaha dengan sebaik - baiknya. untuk mengetahui

apakah dinas tenaga kerja kota tanjungpinang apakah sudah memberikan pelatihan

kepada pegawai dinas pasar,koperasi dan UMKM kota tanjungpinang agar dapat

membina koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

pelatihan kepada pegawai dinas tenagga kerja koprasi usaha mikro sangat

minim sekali.pelatihan yang di berikan oleh kementrian pernah di lakukan. Tetapi

semenjak pegawai daerah tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang di berikan oleh

kementrian, pelatihan ke pada pegawai dinas tengga kerja koprasi usaha mikro tidak

di adakan lagi dikaranakan pegawai banyak mutasi,berpindah-pindah

tempat.sedangkan pelatihan yang di berikan oleh kementrian dengan syarat pegawai

yang sudah di beri pelatihan tidak boleh di berpindah pindah tempat.kurang nya kerja

sama yang baik menjadikan kurang nya ilmu pengetahuan peggawai dinas tengga

kerja koprasi usaha mikro kota tanjungpinang dalam usaha mikro tersebut

3.Dapat mempersatukan kelompok pelaku ukm

a. adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara pihak koperasi dan

pelaku usaha, dalam membangun koperasi yang berkualitas di kota

tanjungpinang.

Koperasi adalah sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang

atau badan hukum, yang memberikan kebebasan pada anggota untuk masuk dan

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaaan menjalankan usaha untuk

mempertinggi kesejahtraanpara anggota.Koperasi melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

untuk mengetahui apakah dinas tenaga kerja kota tanjungpinang sudah melakukan

kerjasama dan hubungan yang baik antara pihak koperasi dan pemerintah daerah

dalam membangun koperasi yang berkualitas di kota tanjungpinang.

Sudah berjalan akan tetapi belum menyeluruh.dalam mewujudkan pelaku

usaha yang tangguh dan produktif . dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro ini

melakukan pendekatan dengan baik kepada pelaku usha yang di kenal saja, para

pelaku usaha yang tidak di kenal jarang di dekati ataupun di cek serta di data yang

baik dan benar sehingga timbullah kesenjangan antara pelaku usaha dan dinas tenaga

kerja, koperasi dan usaha mikro tersebut.

4.Menghidupkan system pengendalian control agar dapat melestarikan pelaku

usaha mikro

a. Pengawasan langsung yang di lakukan oleh pihak dinas tenagga kerja koprasi

usaha mikro kota Tanjungpinang kepada para pelaku usaha yang ada di kota

Tanjungpinang.

dinas tenaga kerja koprasi dan usaha mikro kota Tanjungpinang harus

mengontrol para pelaku usaha mikro yang ada di kota Tanjungpinang agar para

pelaku usaha mikro tidak menyalahi aturan yang ada. dinas koprasi usaha mikro

harus turun kelapangan juga agar dapat melihat secara jelas apakah para pelaku

usaha sudah benar benar paham atau mengerti dalam mengembang kan usahanya di

samping itu tugas lain dinas tenagga kerja usaha mikro harus mampu melihat apakah

sudah ada per kembanagan atau belum dan juga melakukan pendekatan antara pelaku

usaha sehingga pelaku usah tidak ragu dan enggan bertanya kepada dinas koprasi

usaha mikro, untuk mengetahui apakah dinas tenaga kerja kota tanjungpinang apakah

sudah melakukan pengawasan langsung kepada para pelaku usaha atau belum.

Pengawasan langsung yang di lakukan oleh pihak dinas tenagga kerja koprasi

usaha mikro kota Tanjungpinang kepada para pelaku usaha yang ada di kota

Tanjungpinang belum menyeluruh sebab ada sebagian para pelaku usaha yang belum

di survey langsung pihak dinas tengga kerja kota tanjungpinang itu sendiri. Di

tambah lagi banayak sekali para pelaku usaha yang ada di kecamatan bukit

bestari,sehinnga dinas tenagga kerja usaha mikro tidak sepenuhnya tau apa saja yang

menjadi kendala para pelaku usaha tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa peran

pemerintah daerah kota tanjungpinang dalam pemberdayaan umkm kecamatan bukit

bestari.belum berjalan secara maksimal di karnakan kurang nya pelatihan dan

pengetahuan yang di berikan oleh kementrian mengakibat kan kurangnya

pengetahuan dinas tenagga keja koprasi usaha mikro dalam memberdayakan

masyarakat. dapat dirinci sebagai berikut :

1. Yang menjadi paktor penyebabnya minimnya pelatihan sosialisasi dan

pengetahuan suatu ilmu para pelaku usaha umkm kota tanjungpinag

adalah Bertolak belakangnya kebijakan pemerintah daerah no 9 tahun

2003 dengan kementrian ,Sering terjadinya mutasi mengakibat kan

kementrian enggan memeberi kan pelatihan kepada pegawai dinas

tenagga kerja koprasi usaha mikro . pelatihan yang telah di berikan oleh

kementrian diharapakan para pegawai dinas tegga kerja tidak boleh di

pindah-pindahkan lagi dan inilah menjadi salah satu keluh kesah pegawai

sehinnga program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik sesuai

yang di harapkan pemerintah.

2. Kegiatan pelatihan motivasi yang ada dapat dikatakan baik untuk

wawasan pelaku usaha kedepannya, namun dari sisi lain masih dapat

dikatakan belum maksimal karena pelatihan ini hanya sekedar pelatihan

biasa,dapat dikatakan bagai mana menjadi para pelaku usaha yang

mengerti aturan dan hukum yang berlaku dan bagaiman menjadi para

pelaku usaha yang mandiri dengan narasumber yang disediakan oleh

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Selain itu juga kurangnya pemerataan yang dilakukan oleh Dinas dalam

melibatkan pelaku usaha yang ada di Kota Tanjungpinang.

DAFTAR REFERENSI

1. BUKU

Arikunto. Suharsini 2016. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2006 Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Nahar dan Astuti,2011 informasi akuntansi, , Jepara : "Salemba Empat, Humanika, Medika"

Ridwan, 2003, Skala Pengukuran Pengukuran Penelitan , Penerbit Alfabeta,. Bandung

Sugiyono . 2011 . Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R & D . Bandung : Alfabeta.

Kartasasmita, Ginanjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi.

Jakarta. Buletin Alumni SESPA. Edisi Keempat

Totok dan Poerwoko. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,

Bandung : ALFABETA.

David,F.R. 2006 .Manajemen Strategi; Konsep Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro,M.2005.StrategI Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga.

Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta. Tambunan,

T. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia.

Hafsah, M. J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Jurnal Infokop. Nomor 25 Tahun XX.

Tiktik Sartika Partomo Dan Abd. Rachman Soejoedono. 2004 Ekonomi Skala

Kecil/Menengah Dan Koperasi. Bogor: Ghalia Indonesia,

Soejono soekanto,sosisologi suatu pengantar (2012: 212), Jakarta : erlangga.

2. SUMBER DATA

Laporan Tahunan DinasPasar, Koperasi dan UMKM Kota

Tanjungpinang

3. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4. JURNAL

Nurhajati. 2005. Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi. Malang : UNISMA. Skripsi.

Sulistyastuti. 2004. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM )

Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang : UNIVERSITAS DI PONOGORO

SEMARANG. Skripsi

Porter 1980. Peningkatan Daya Saing UMKM Jawa Barat dalam Menopang

Perekonomian Nasional Menghadapi Persaingan Global : UNIVERSITAS

PADJADJARAN. Skripsi.

Mubyarto, 2002. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial.

Yogyakarta.Gadjah Mada University Press