PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK) Naskah Publikasi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan NASKAH PUBLIKASI OLEH MUHAMAD ABBAS NIM. 110565201136 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF TAHUN 2014
(STUDI KASUS PADA TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK)
Naskah Publikasi Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
MUHAMAD ABBASNIM. 110565201136
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015
i
ABSTRAK
Pemilihan umum dapat dikatakan sukses apabila dilihat dari sisiprosesnya, karena telah berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar,serta tidak lupa jujur dan adil. Pelanggaran - pelanggaran yang ditemukan olehPanitia Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh pihak penyelenggara padaPemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada tahapanpendistribusian logistik. Pentingnya pengawasan agar dapat berjalannya tahapanpendistribusian logistik. Dalam hal ini pengawasan oleh Panitia PengawasPemilihan Umum Kabupaten Bintan pada pemilihan umum legislatif Tahun2014 pada tahapan pendistribusian logistik.
Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptifkualitatif. Adapun teori yang di gunakan penulis pada penelitian ini yakni menurutTaliziduhu Ndraha, Pengawasan refresif dan preventif.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan yaitu Pengawasanpreventif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan pada PemilihamUmum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada penditribusian logistik,pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat beberapakekurangan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemiluKabupaten Bintan Tahun 2014 pada penditribusian logistik belum maksimaldikarenakan peraturan yang ada belum dapat menjadikan pengawas pemilumengeksekusi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan represifyang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan pada Pemiliham UmumLegeslatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada penditribusian logistik, masihterdapat kekurangan, antara lain Regulasi yang ada belum memberikan sanksiyang tegas terhadap pelanggaran administratif yang terjadi, sehingga belummemberikan efek jera kepada oknum yang melakukan pelanggaran Dan masihkuarangnya pengawasan dikarenakan letak wilayah yang geografisnya terbagipulau-pulau.
Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian Logistik
ii
ABSTRACT
Elections can be said to be successful when seen from the side of theprocess, because it has taken place in a democratic, secure, orderly and smoothly,and do not forget to be honest and fair. Violations - violations found by theElection Supervisory Committee conducted by the organizers in the Legislativeelections in 2014 in Bintan regency on the stage of distribution logistics. Theimportance of monitoring to be progressed stage of distribution logistics. In thiscase supervision by the Election Supervisory Committee Bintan regencylegislative elections in 2014 on the stage of distribution logistics.
In this study, the authors conducted a study with qualitative descriptivemethod. The theory used in this study the authors by Taliziduhu Ndraha,preventive and repressive Supervasion.
Results of research by the author shows that preventive supervisionconducted by the Supervisory Committee Bintan regency in the Generalcooptation Legeslative 2014 in Bintan regency in distributions logistics, basicallyhas done well, but there are still some shortcomings, namely supervision bydistrict election supervisory committee Bintan 2014 on logistics ditribusion notmaximized because the existing regulations have not been able to make theelection watchdog executes directly against violations. Repressive supervisioncarried out by the Supervisory Committee Bintan regency in the Generalcooptation Legeslative 2014 in Bintan regency in distributions logistics, there arestill shortcomings, among others, the existing regulations have not given strictsanctions against administrative violations that occur, so do not give deterrenteffect to the actors who perform And still lack supervision violations due to thegeographical location of the region divided island.
Key words: Monitoring, Distribution Logistics.
iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK …........…………….......................................................................... i
ABSTRACT .......……………………………………………........……………... ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………...…………… iii
A. Latar Belakang Masalah ……………………….…………...………… 1
B. Perumusan Masalah ...……………………………………....…………. 6
C. Tujuan Penelitian .......……………………………………....…………. 7
D. Kegunaan Penelitian ......................…………………............................. 7
E. Kerangka Teori ……………………………………………...………… 8
F. Konsep Operasional .………………………………............................. 10
G. Metode Penelitian ……………………………………........................... 11
1. Jenis Penelitian .…………………………………………..………... 11
2. Lokasi Penelitian ......………………………………......................... 12
3. Jenis dan Sumber Data .......................…………………….....…….. 12
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ................................................. 13
Bilamana pendistribusi logistik tidak dilakukan dengan tahapan yang
berlaku, maka akan berdampak kepada proses tahapan pemilu yakni
pemungutan suara. Sehingga untuk tahapan pendistribusian logistik telah
diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013
tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
Adapun Pelaksanaan tahapan pendistribusian logistik melalui PKPU
nomor 06 Tahun 2013 pada nomor 8 huruf d adalah sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Bintan dari tanggal 1 Febuari sampai s/d 31 Maret 2014
menerima dari KPU Provinsi.
2. PPK (panitia pemilihan kecamatan) dari tanggal 1 Maret s/d 05 April
2014 menerima dari KPU Kabupaten Bintan.
5
3. PPS (panitia pemungutan suara) dari tanggal 5 s/d 8 April 2014
menerima dari PPK panitia pemilihan kecamatan).
4. KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) menerima dari PPS
(panitia pemungutan suara) pada tanggal 8 April 2014.
Adapun waktu Pendistribusian Logistik yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ke 10 Kecamatan yang wajib di
awasi oleh Panwaslu Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1Jadwal Penditribusian Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014
No Kecamatan Waktu1 Bintan Utara 2-Apr-142 Seri Kuala Lobam 2-Apr-143 Teluk Sebong 3-Apr-144 Toapaya 4-Apr-145 Teluk Bintan 4-Apr-146 Gunung Kijang 3-Apr-147 Bintan Timur 29-Mar-148 Bintan Pesisir 1-Apr-149 Mantang 1-Apr-14
10 Tambelan 26-Apr-14Sumber : KPU Kabupaten Bintan 2014
Melihat dari jadwal Pendistribusian logistik yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten Bintan, untuk Kecamatan Tambelan Pelaksanaan
Pendistribusian logistik dipercepat dibandingkan Kecamatan lainnya.
Untuk Pelaksanaan Pendistribusian logistik yang laksanakan KPU
Kabupaten Bintan, tidak terlepas Panwaslu Kabupaten Bintan ikut mengawasi
pendistribusian logitik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten Bintan di 10 (Sepuluh) Kecamatan,dan proses ini
dilanjutkan ketingkat Kelurahan kemudian diteruskan ke TPS-TPS yang
6
tentunya diawasi langsung juga oleh Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dari Pengawasan yang
dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan dan Jajarannya terdapat beberapa
pelanggaran yang ditemukan, seperti kekurangan surat suara DPD yang ada di
Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur. Untuk Kecamatan
Bintan Utara Seharusnya surat suara DPD tersebut berjumlah 15.415 Surat
suara yang di kirim, tetapi lebih menjadi 16.006 surat suara. Dan untuk
Kecamatan Bintan Timur seharusnya menerima 30.138 Surat suara DPD,
tetapi hanya menerima 29.547 Surat suara. Diketahuinya Kekurangan surat
suara itu pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) melakukan pembagian
surat suara ke Panitia Pemungutan Suara(PPS). (Laporan panwaslu terhadap
pengawasan atas pelanggaran pada pemilu legislatif Tahun 2014).
Berdasarkan dasar pertimbangan tersebutlah maka, penulis tertarik
untuk mengambil judul Skripsi sebagai berikut, “PERAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM TAHAPAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Panitia Pengawas Pemilu
pada pemilihan umum legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian
Logistik . Hal ini dapat dilihat dari Pelanggaran - pelanggaran yang
ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Komisi
7
Pemilihan Umum (KPU) dari tahapan penditribusian Logistik pada Pemilihan
Legislatif Tahun 2014. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pelanggaran
adminstratif (melanggaran aturan yang berlaku). Sehingga Perumusan
Masalah dari penelitian ini yaitu:
“Bagaimana peran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan pada
Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik”?
C. Tujuan Penelitian
Dengan melihat rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di
atas, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan
menganalisis Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan
pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik.
D. Kegunaan Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan berguna dan
bermanfaat sebagai berikut:
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya
pengetahuan dan memperluas wawasan penelitian di bidang ilmu
sosial,dan ilmu politik berkaitan dengan analisa Peran dan Pengawasan
dalam Pemilihan Umum Legislatif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Panitia
Pengawas Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah, dan Komisi Pemilihan
umum Kabupaten Bintan dalam rangka Peran Pengawasan Pemilihan
Umum.
8
3. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memperluas wawasan dan
pengetahuan mengenai Pengawasan Pemilihan Umum.
E. Kerangka Teori
1. Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan
Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah
satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen
itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik
apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian
pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan
manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah di
lakukan dengan baik.
Menurut Vuctor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 21) adalah
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran
yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya
melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan
mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan
meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai.
b. Sistem Pengawasan
Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa
prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya
pemberian intruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Sistem
9
pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi
prinsip fleksibilitas. Menurut Duncan dalam Harahap (2001:246)
mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif yaitu
sebagai berikut:
1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaanya. Oleh karena itu
harus dikomunikasikan. Pengawasan harus direfleksi sifat-sifat dan
kebutuhan dari kegiatan yang harus di awasi.
2. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Karyawan
merupakan aspek intern perusahan yang kegiatan-kegiatannya
tergambar dalam pola organisasi.
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem
pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuanya.
4. Pengawasan harus fleksibel pengawasan harus dapat dipergunakan,
meskipun terjadi perubahan – perubahan rencana diluar dugaan.
5. Pengawasan harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem
pengawasan sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat
system pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat
direfleksikan dengan suatu system pengawasan yang lebih murah.
c. Proses Pengawasan
Ndraha (2011:201) menyatakan bahwa proses pengawasan
biasanya meliputi dua kegiatan utama, yaitu:
10
a. Pengawasan preventif
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan
mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana
anggaran, rencana penggunaan tenaga organisasi, rencana
penggunaan aturan, dan sumber-sumber lainnya.
b. Pengawasan represif
Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah
pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui
melalui audit dengan pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan
tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein)
dengan hasil yang diinginkan (das sollen).
F. Konsep Operasional
Ndraha (2011:201) menyatakan bahwa proses pengawasan biasanya
meliputi dua kegiatan utama, yaitu:
a. Pengawasan preventif
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan
terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan
tenaga organisasi, rencana penggunaan aturan dan sumber-sumber lainnya.
Adapun indikator pengawasan preventif sebagai berikut :
11
1. Aturan yang berhubungan dengan tatacara kegiatan pengawasan.
2. Pengorganisasian pengawasan.
3. Pengawasan pada distribusi dan pelipatan surat suara.
b. Pengawasan represif
Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah
pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui
audit dengan pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan
meminta laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun indikator pengawasan
refresif sebagai berikut :
1. Proses distribusi dari KPU Kabupaten Bintan ke TPS.
2. Sistem koordinasi dan pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Kendala pada pelaksanaan pengawasan.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan instrument paling penting dalam
sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara
bagaimana penelitian ilmiah bekerja menurut kaidah-kaidah keilmuan yang
ada.
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Jenis kualitatif ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan.
karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka
langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.
12
Menurut Williams ( dalam Lexy J. Moleong, 2004:5) “Penelitian
kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan
menggunkan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang
tertarik secara alamiah.”
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Objek pada
penelitian ini penulis ambil adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan
Umum (PANWASLU) Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum
Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian Logistik. Alasan
penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bintan adalah dikarenakan
lokasi geografis dari Kabupaten Bintan yang berupa pulau- pulau yang
berjarak jauh sehingga perlu perhatian khusus.
3. Jenis dan Sumber data
Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adapun sebagai berikut:
a. Data primer
Yaitu data utama yang terjaring langsung dari responden, yang
berkaitan dengan realitas yang ada yaitu adalah Peran Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam Pengawasan Pendistribusian
Logistik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
b. Data sekunder
Pada penelitian ini penulis dapatkan untuk memperkuat dan
mendukung data primer, dapat berupa dokumen-dokumen resmi untuk
13
data ini di dapat kan dari dokumen dan catatan-catatan di Kabupaten
Bintan.
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Suatu penelitian dikatakan berkualitas dilihat dari instrunen
penelitian dan teknik penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan
teknik pengumpulan data yaitu :
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang
ditujukan terhadap informan dilokasi penelitian dengan menggunakan
panduan atau pedoman wawancara. Wawancara dengan melakukan
komunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi secara
mendalam dengan mengekplorasi pertanyaan pada informasi dengan
mengacu pada interview quid yang telah dirumuskan peneliti. Sehingga
data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data
pendukung bagi terlaksananya penelitian.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data yang relevansi dengan masalah yang di
teliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi digunakan
sebagai sumber data karena dalam banyak hal digunakan untuk
mengkaji, seperti Foto bersama Informan.
14
c. Observasi
Observasi adalah terjun langsung kelapangan di Kabupaten
Bintan demi mendapatkan informasi, memperoleh, mengetahui
bagaimana keadaan secara alami untuk kemudian dapat dianalisis.
5. Informan
Dalam penelitian ini informan yang dipilih merupakan informan
yang menurut penulis dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan
penelitian dengan kriteria sebagai berikut:
a. Informan harus memiliki cukup waktu untuk dapat memberikan
informasi-informasi mengenai adalah Peran Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2014.
b. Informan yang dipilih untuk diwawancarai merupakan orang yang
mengetahui dan memahami tentang adalah Peran Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2014.
c. Informan yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung dalam
Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Pada
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
15
Tabel 1. 2
Informan Dalam Penelitian
No Nama Informan Keterangan
1 Bpk. Ondi Dobi Susanto, SEKetua Panwaslu Kabupaten
Bintan
2Bpk. Indrawan Susilo Prabowo, SH,
MH
Anggota Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau
3 Bpk. Wandra Fahilah, SH Ketua KPU Kabupaten Bintan
4 Bpk. Carnita, S.SosAnggota KPU Kabupaten
Bintan (Devisi Logistik)
5 Bpk. Yuri Amiril, AmdKetua Panwascam Bintan
Timur
Sumber: Olahan Data Tahun 2015.
H. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif, yaitu tanpa menggunakan
alat bantu rumus statistik. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan tujuan
memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.
Penulis mengumpulkan data-data dari buku, koran, jurnal dan situs
internet yang berisi tentang adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
Kemudian melakukan wawancara dengan penyelenggara pemilihan
umum Kabupaten Bintan yang mempunyai kapasitas dan memahami bidang
adalah Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam
16
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dalam Tahapan Pendistribusian
Logistik.
Data-data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan
ditampilkan dalam bentuk uraian lalu dianalisis kemudian dieksplorasi secara
mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang
menjelaskan masalah yang akan diteliti.
I. Hasil Penelitian
1. Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislaif Tahun 2014
Kabupaten Bintan pada tahapan pendistribusian logistik masih ditemukan
kekurangan surat suara DPD yang ada Kecamatan Bintan Utara dan
Kecamatan Bintan Timur. Dikarenakan kurangnya pengawasan pada saat
pendistribusian logistik.
2. Faktor yang menyebabkan dintaranya adalah kelalaian petugas distribusi
logistik dan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Leguislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan.
J. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta analisa peneliti mengenai
pelaksanaan Pengawasan tahapan pendistribusian logistik pada pemilu
legeslatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan,
maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan
pada Pemiliham Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada
Tahapan Pendistribusian Logistik, pada dasarnya telah dilakukan dengan
17
baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu pengawasan yang
dilakukan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Bintan Tahun 2014
belum maksimal dikarenakan peraturan yang ada belum dapat menjadikan
pengawas pemilu mengeksekusi langsung terhadap pelanggaran yang
terjadi.
2. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bintan
pada Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2014 di Kabupaten Bintan pada
tahapan pendistribusian logistik, masih terdapat kekurangan, antara lain
Regulasi yang ada belum memberikan sanksi yang tegas terhadap
pelanggaran administratif yang terjadi, sehingga belum memberikan efek
jera kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Dan masih kuarangnya
pengawasan dikarenakan letak wilayah yang geografisnya terbagi pulau-
pulau.
K. Saran
Saran yang akan peneliti berikan bertujuan sebagai bahan masukan
bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan pengawasan pada tahapan
penyelenggaraan pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Bintan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Adapun saran peneliti dari
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya perubahan Peraturan kepada Panwaslu untuk menindak dan
mengeksikutor dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada
pelaksanaan tahapan pendistribusian logistik dari pelangggaran
admnistratif, sehingga agar lebih baik dalam pengawasan.
18
2. Perlu adanya perubahan peraturan terhadap pemberian sanksi yang tegas
pada pelanggaran administratif.
3. Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat Kabupaten Bintan
terhadap pelanggaran yang sering terjadi pada penyelenggaraan pemilihan
umum.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Abdullah, Rozali, 2009, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (PemiluLegislatif), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,Yogyakarta: Graha Ilmu.
Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta:Rajawali Pers. 2011.
Firmanzah, 2011, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning IdeologiPolitik di Era Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Haris, Syamsuddin, 2005, Pemilu Langsung Di tengah Oligarkhi Partai, Jakarta:PT.Gramedia.
, 1997, Pemilihan umum di Indonesia: Telaah atas struktur,proses dan fungsi, Jakarta: PPW-LIPI.
Najib, Mohammad, 2014, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan,Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY
Ndraha, Taliziduhu., 2003. Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
, 2005. Teori Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
, 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta:Rineka. Cipta.
Puspoyo, Widjarnako. 2012. Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia1955-2009. Solo: Era Adicitra Intermedia.
Soekanto, Soerjono, 1982 : Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta : PT. RajaGafindoPersada.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung :Alfabeta.
Surbakti, Ramlan, 1999. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Grasindo.Syamsuddin, Haris, 1997, Pemilihan Umum di Indonesia, LIPI, Jakarta.
B. Peraturan dan Perundang-Undangan
Undang-Undang No.8 tahun 2012, tentang Pemilihan umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.
Undang-Undang No.15 tahun 2011, tentang penyelenggaraan pemilu.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.
Perautan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang TataCara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,danDewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Panwaslu Kabupaten Bintan, 2014. Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasanpemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
C. JurnalTanthowi, Pramono, U. (2014), Negara, Civil Society, Dan Upaya Mewujudkan
Pemilu Berintegritas Di Indonesia, Jakarta : Bawaslu.