PERAN LKS BIPARTIT DALAM KESIAPAN PEKERJA MENGIKUTI … · Pembinaan SDM dengan mendorong peningkatan kualitas mengacu pada Standart Kompetensi ( SKKNI ). Lanjutan..... ad.1 PERTEMUAN

PERAN LKS BIPARTIT DALAM KESIAPAN

PEKERJA MENGIKUTI UJI KOMPETENSI

Disampaikan Dalam Pembinaan “Peningkatan Peran dan Fungsi LKS Bipartit di Perusahaan”

Hotel Pondok Sari 1, Tawang Mangu, Kab. Karanganyar

Kamis, 12 September 2019

Oleh :

TEGA JATMIKA

LKS TRIPARTIT KOTA SALATIGA

Landasan :

UU 13 Tahun 2003 Ps. 103,

- Mempekerjakan 50 orang / lebih

- Fungsi Forkom dan Konsultasi mengenahi Hal Ketenagakerjaan di

Perusahaan

LKS Bipartit :

Permenakertrans No. 32 Tahun 2008 Ps. 2 & 3

Tujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis,

dinamis, dan berkeadilan di perusahaan

Fungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha

dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil

pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial

untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan

perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja / buruh.

Permenakertrans No. 32 Tahun 2008 Ps. 4

LKS Bipartit mempunyai tugas :

a. Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

b. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi

pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan

hubungan industrial di perusahaan.

c. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada

pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Materi pembahasan dalam pertemuan LKS diantaranya

1. Mencegah terjadinya Permasalahan HI

2. Kelangsungan & Pertumbuhan perusahaan serta

kesejateraan pekerja.

a. Memelihara dan Meningkatkan kondisi yang lebih baik

ditempat kerja.

b. Menciptakan Iklim Kondusif di tempat kerja kearah yg

lebih baik.

c. Melakukan kegiatan yang mengarah pada peningkatan

disiplin dan motivasi Kerja.

3. Pembinaan SDM dengan mendorong peningkatan

kualitas mengacu pada Standart Kompetensi ( SKKNI ).

Lanjutan.....

ad.1 PERTEMUAN LKS BIPARTIT

□ Kompetensi Kerja : Kemampuan kerja setiap Individu yang

mencakup aspek Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap Kerja

yang sesuai dengan standart yang ditetapkan

UU 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 10

Permenaker No. 307 Tahun 2014

□ Penetapan SKKNI kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan

Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi

Manajemen bidang MSDM.

SE Menaker No. M/ 5 /HK.04.00/VII/ 2014

□ Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap

Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia

Kepmen 228/2019....

KOMPONEN KOMPETENSI

• KNOWLEDGE :

Kemampuan memahami, menganalisa dan

mengintegrasikan fakta dan informasi yang

berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan.

• SKILL :

Kemampuan melaksanakan tugas sesuai

dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan

secara akurat, konsisten dan ekonomis

• ATTITUDE :

Kemampuan untuk menampilkan sikap dan

tingkah laku yang impresif terhadap orang

lain/pelanggan, dalam melaksanakan

tugasnya.

KUALIFIKASI SDM HUBUNGAN

INDUSTRIAL

LEVEL

KKNI

Pengembangan

Kelembagaan

Hubungan

Industrial

Pengembangan

Syarat Kerja dan

Pencegahan

Diskriminasi

Pengembangan

Pengupahan dan

Jamsostek

Pencegahan dan

Penyelesaian

Perselisihan HI

Ahli HI

(St.7) 3 UK 1 UK 3 UK - UK

Analis

HI

(St.6)

5 UK

5 UK 6 UK 5 UK

Analis

HI

(St.5)

6 UK

3 UK 1 UK 2 UK

Analis

HI

(St.4)

1 UK 1 UK 2 UK 2 UK

SPESIALIS

Kepmenakertrans

No.346/2014 No.346/2014 SPESIALIS

SPESIALIS SPESIALIS

7

21

12

6

MEDIASI

P H I

PK-PP-

PKB

Klaster

Y

Klaster

X

Klaster

Z

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER KOMPETENSI HI

No KLASTER UNTUK PENGUSAHA No KLASTER UNTUK PEMBINA No KLASTER UNTUK PEKERJA

1 PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA 1 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN HI 1 PENGELOLAAN ORGANISASI PEKERJA

a Membuat Perjanjian Kerja a Melakukan Verifikasi Keanggotaan

SP/SB

a Membentuk Organisasi Pekerja

b Membuat Peraturan Perusahaan b Mengelola LKS Tripartit b Mengelola Organisasi Pekerja

c Membuat Perjanjian Kerja Bersama 2 PEMBIMBINGAN PEMBUATAN PK C Melakukan Verifikasi Keagt SP/SB

2 PEYUSUNAN SISTEM PENGUPAHAN a Membimbing Pembuatan PK d Mengelola LKS Bipartit

a Menyusun Struktur & Skala Upah b Membimbing Pembuatan PP

b Menyusun Sistem Penentuan Upah c Membimbing Pembuatan PKB KLASTER UTK PENGUSAHA DAN PEKERJA

c Menyusun Sistem Tunjagan & Benefit d Membimbing Penyerahan Sebagian

Pelaksanan Pekerjaan

1 PENGUATAN KERJASAMA BIPARTIT

3 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

HUBUNGAN KERJA

3 MEDIASI PERSELISIHAN HI a Mengelola LKS Bipartit

4 PENANGANAN PERSELISIHAN HI

a Menangani Keluh Kesah Pekerja a Melakukan Deteksi Dini Kerawanan HI b Membuat Perjanjian Kerja Bersama

b Melaksanakan Tindakan Disiplin

Pekerja

b Menyelesaiakan Perselisihan HI c Menyelesaikan Perselisihan HI

c Melaksanakan Proses Pemutusan

Hubungan Kerja

c Memfasilitasi Penangan Mogok Kerja

d Menyelesaikan Perselisihan H I Note: Klaster warna kuning > sudah ada lisesnsi dari BNSP. Warna hijau dan biru

> dalam proses pengajuan lisesnsi ke BNSP

• Kompeten – Profesional – Berdaya Saing

Membuat Perjanjian Kerja

Membuat Peraturan Persusahaan,

Membuat Perjanjian Kerja Bersama

PKB

PK PP

KLASTER KOMPETENSI PERJANJIAN KERJA

KODE UNIT : N.784000.016.02

JUDUL UNIT : Membuat Perjanjian Kerja

DESKRIPSI

UNIT

: Unit kompetensi ini mendeskripsikan

kemampuan yang harus dimiliki

seseorang dalam melakukan pekerjaan

yang didasari pengetahuan,

keterampilan dan sikap dalam

melakukan persiapan, menyusun draft

dan mencatatkan pada dinas yang

bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan persiapan

pembuatan perjanjian

kerja

1. Rencana pembuatan Perjanjian kerja disusun

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pembuatan Perjanjian Kerja diidentifikasi

3. Materi perjanjian kerja yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban pekerja dan pengusaha diinventarisir

2. Menyusun draft

perjanjian kerja

1. Jenis perjanjian kerja yang akan dibuat ditentukan atas

dasar jenis dan sifat pekerjaannya

2. Draft perjanjian kerja disusun secara sistimatis sesuai

ketentuan yang berlaku

2. Mencatatkan perjanjian

kerja waktu tertentu

1. Perjanjian kerja disepakati

2. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dicatatkan pada

Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

No. DAFTAR PORTOFOLIO

PESERTA

KETERANGAN

A. Pendidikan Terakhir S1 Psikologi

B. Sertifikat Pelatihan Bimtek Sertifikasi HI

C. SK Pimpinan Perusahaan SK Pengangkatan Jabatan Jobdis Kabag Personalia

D. Sertifikat Pelatihan lain HIP ( Hubungan Indistrial Pancasila ) E. Anggota Dewan

Pengupahan Kota Anggota Tripartit Kota

DATA PRIBADI PESERTA


PESERTA KETERANGAN

1. Dokumen Penyusunan dan Pembuatan PK

1. SK Pengangkatan Jabatan 2. Jobdis Kabag Personalia 3. Form Permintaan Tenaga Kerja 4. Form Surat Panggilan Kerja 5. Daftar Inventarisasi Peraturan terkait PK 6. Daftar Inventarisasi Jenis pekerjaan 7. Peraturan Kerja Hak dan kewajiban

pekerja, Tata tertib, Kewajiban dan Larangan

2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait PK

2.1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2.2 Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT 2.3 SK Gubernur Jateng tentang tentang UMK Kab. / Kota Jateng

1. Melakukan persiapan pembuatan perjanjian kerja


PESERTA KETERANGAN

3. Perjanjian Kerja 3.1 Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

( PKWT )

3.2 Draft Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Tertentu ( PKWTT )

3.3 Perjanjian Kerja ditanda tangani

3.4 Daftar hadir penandatanganan PK

2. Menyusun draft perjanjian kerja


PESERTA KETERANGAN

4. Berkas Pencatatan PKWT

4.1 Surat permohonan Pencatatan PKWT

4.2 Daftar Nama Pekerja PKWT

4.3 Bukti pencatatan PKWT

3. Mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu



pembuatan Peraturan

Perusahaan

1. Rencana pembuatan Peraturan Perusahaan disusun

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembuatan Peraturan Perusahaan diidentifikasi

3. Materi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja dan hak serta kewajiban di perusahaan diinventarisir.

2. Menyusun draft perarturan

perusahaan

1. Draft peraturan perusahaan disusun sesuai dengan tatacara pembuatan peraturan perusahaaan

2. Wakil pekerja yang akan dimintai saran dan pertimbangan ditentukan;

3. Draft peraturan perusahaan disempurnakan;

3. Mengurus pengesahan

peraturan perusahaan

1. Naskah peraturan perusahaan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sesuai yurisdiksinya

2. Peraturan perusahaan disesuaikan dengan hasil koreksian dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

4. Mensosialisasikan

peraturan perusahaan

kepada semua pekerja

1. Rencana sosialisasi perusahaan disusun

2. Naskah Peraturan Perusahaan dibagikan kepada seluruh pekerja

3. Materi peraturan perusahaan dijelaskan kepada pekerja.


PESERTA

KETERANGAN



C. SK Pimpinan Perusahaan SK Pengangkatan Jabatan Jobdis Kabag Personalia





PESERTA KETERANGAN

1. Dokumen Penyusunan dan Pembuatan PP

1.1 SK Pengangkatan Jabatan 1.2 Jobdis Kabag Personalia 1.3 SK Tim Penyusun PP 1.4 Surat Tugas

1.3 Jadwal untuk membahas dan menyusun PP 1.4 Daftar inventarisasi peraturan terkait dengan PP 1.5 Peraturan Perusahaan lama / sebelumnya 1.6 SK Pengurus Serikat Pekerja

2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait PK

2.1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2.2 UU No. 21 Th. 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 2.3 Permenaker No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Penegsahan PP Serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB.

1. Melakukan persiapan pembuatan perjanjian kerja


PESERTA KETERANGAN

3. Peraturan Perusahaan 3.1 Draft Peraturan Perusahaan

3.2 Daftar Hadir Pembahasan PP

3.3 Surat Permohonan Saran ke Serikat Pekerja

3.4 Surat tanggapan dan Saran dari Serikat

Pekerja

3.5 Peraturan Perusahaan ditandatangani

2. Menyusun draft Peraturan Perusahaan


PESERTA KETERANGAN

4. Berkas Pengesahan Peraturan Perusahaan

4.1 Surat Permohonan Pengesahan PP

4.2 Surat Pernyataan dari Serikat Pekerja

4.3 Surat Pengesahan PP dari Disnaker

3. Mengurus Pengesahan Peraturan Perusahaan


PESERTA KETERANGAN

5. Berkas Sosialisasi

Peraturan Perusahaan

5.1 Undangan Sosialisasi

5.2 Daftar Hadir Sosialisasi

5.3 Materi Sosialisasi

4. Mensosialisasikan peraturan perusahaan


1. Mengadakan persiapan

pembuatan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB).

1. Rencana pembuatan PKB disusun.

2. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan

PKB diidentifikasi.

3. Serikat pekerja sebagai pihak ditetapkan.

4. Materi yang akan diatur dalam PKB

diinventarisir.

5. Draft PKB disusun.


Perundingan

1. Tim perunding kedua belah pihak dibentuk.

2. Tata tertib perundingan disepakati.

3. Draft PKB yang akan dirundingkan ditentukan.

3. Melakukan perundingan pembuatan PKB.

1. Proses perundingan PKB dilaksanakan.

2. Naskah PKB ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

3. Naskah PKB didaftarkan.

4. Melakukan sosialisasi PKB kepada para pihak.

1. Rencana sosialisasi dibuat

2. Isi PKB dijelaskan kepada para pihak


PESERTA

KETERANGAN



C. SK SP, SK Pimpinan Perusahaan

SK Pengurus SP SK Pengangkatan Jabatan Jobdis Kabag Personalia




No. DAFTAR PORTOFOLIO PESERTA

KETERANGAN

1. Dokumen Penyusunan dan Pembuatan PKB

1.1 SK Pengangkatan Jabatan 1.2 SK Pengurus SP / SK Tim Perunding 1.3 Jobdis Kabag Personalia 1.4 Surat Pengajuan dari Serikat Pekerja 1.5 Surat Tanggapan dari Perusahaan 1.6 Verifikasi Keanggotaan dari Disnaker 1.7 Pengajuan Tim Berunding dari SP 1.8 Draft Usulan dari Serikat Pekerja 1.9 PKB Lama

2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait PKB

2.1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2.2 UU No. 21 Th. 2000 tentang Serikat Pekerja /

Serikat Buruh 2.3 Permenaker No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Penegsahan PP Serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB. 2.4 Permenaker N. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

1. Melakukan persiapan pembuatan PKB


PESERTA KETERANGAN

3. Dokumen Persiapan Perundingan PKB

3.1 SK Tim Berunding kedua belah pihak 3.2 Tata Tertib Perundingan 3.3 Draft PKB yang akan dirundingkan

4. Dokumen Perundingan PKB 4.1 Daftar Hadir Perundingan PKB

4.2 Notulen hasil Perundingan PKB 4.3 Penandatangan PKB

2. Melakukan Perundingan Pembuatan PKB


PESERTA KETERANGAN

5. Berkas Pendaftaran

PKB 1. Surat Pendaftaran PKB

2. Surat bukti pendaftaran PKB dari

Disnaker

3. Mengurus Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama


PESERTA KETERANGAN

6. Berkas Sosialisasi PKB 6.1 Undangan Sosialisasi PKB

6.2 Daftar Hadir Sosialisasi

6.3 Tanda Terima PKB

6.4 Materi Sosialisasi PKB

4. Mensosialisasikan Perjanjian Kerja Bersama

TERIMA KASIH TAWANGMANGU@ SEPTEMBER 2019

PERAN LKS BIPARTIT DALAM KESIAPAN PEKERJA MENGIKUTI … · Pembinaan SDM dengan mendorong peningkatan kualitas mengacu pada Standart Kompetensi ( SKKNI ). Lanjutan..... ad.1 PERTEMUAN

Documents