Top Banner
PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI Dr. Drs. DIDIK SUPRAYITNO, MM GUBERNUR LAMPUNG RAPAT KERJA NASIONAL TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL JAKARTA, 07 MARET 2018
31

PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

Mar 09, 2019

Download

Documents

nguyencong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PERAN KEPALA DAERAH

DALAM MENINGKATKAN KOORDINASI

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI

PROVINSI

Dr. Drs. DIDIK SUPRAYITNO, MM

GUBERNUR LAMPUNG

RAPAT KERJA NASIONAL TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

JAKARTA, 07 MARET 2018

Page 2: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

SISTEMATIKAGAMBARAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

PEMBANGUNAN STRATEGIS NASIONAL

TIM TERPADU PROVINSI

DINAMIKA POTENSI KONFLIK

1

2

3

4

Page 3: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

GAMBARAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

1

Page 4: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

GEOGRAFI

LUAS WILAYAH : 35.288,35KM

KEDUDUKAN :103⁰ 40′ -- 105⁰50’ BT6⁰45’ -- 3⁰45’ LS

BATAS WILAYAH :UTARA : SUMSEL & BENGKULUSELATAN : SELAT SUNDATIMUR : LAUT JAWA & LAUT

CHINA SELATANBARAT : SAMUDERA INDONESIA

JML GUNUNG SBYK 72 BH, DGNTERTINGGI GN. PESAGI 2.127 M.

JML SUNGAI SBYK 220 BH, DGNTERPANJANG SUNGAI WAY TUBA149.423 KM.

JML DANAU SBYK 5 BH.

KEPADATAN PDDK : 234 JIWA/km²

KAB / KOTA : 15 KAB/KOTA

SUMBER DAYA ALAM

PERTAMBANGAN : MINYAK BUMI, URANIUM, BATUAN MUDA, MINERAL BESI, EMAS,PERAK, MARMER, SUMBER AIR PANAS DAN GAS BUMI

PERKEBUNAN : SAWIT, KARET, KOPI, SINGKONG, NANAS, TEBU, JAGUNG, LADA

HUTAN : LINDUNG, SUAKA MARGA SATWA, PRODUKSI TETAP, PRODUKSI YG DPTDIKONVERSI, HUTAN REGISTER (1-47)

PEMASOK PRODUKSI NASIONAL (GULA, TAPIOKA, NANAS, UDANG, DAGING,JAGUNG, SINGKONG, LADA, KOPI)

DEMOGRAFI

JUMLAH PENDDK : 9.626.107

PRIA : 4.767.712

WANITA : 4.858.395

SUKU LAMPUNG : 32,30 %SUKU JAWA : 27,60 %SUKU SUNDA : 8,30 %SUKU BALI : 5,40 %SUKU PALEMBANG : 6,10 %SUKU LAINNYA : 20,10 %

KECAMATAN : 213

DESA / KAMPUNG : 2.394

TUBA BARAT

TUBA

MESUJI

LAMBAR

WAY KANAN

LAMUT LAMTENG

METRO LAMTIM

BALAM

LAMSEL

PESAWARANPRINGSEWU

TANGGAMUS

PESBAR

Page 5: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

TUBA BARAT

TUBA

MESUJI

LAMBAR

WAY KANAN

LAMUT LAMTENG

METRO LAMTIM

BALAM

LAMSEL

PESAWARANPRINGSEWU

TANGGAMUS

IDEOLOGI

ISLAM : 92 %PROTESTAN : 1,8 %KATHOLIK : 1,8 %BUDHA : 1,7 %HINDU : 2,7 %

POLITIK

GUBERNUR : 1 ORANGWALIKOTA : 2 ORANGBUPATI : 13 ORANG

TERDAPAT 12 PARTAI POLITIK

EKONOMI

BANK : 17STASIUN KA : 14PELABUHAN : 2BANDARA/LAP TERBANG : 6DATA WISATA : 296DATA PASAR : 103DATA HOTEL BINTANG : 12DATA HOTEL MELATI : 137DATA RESTORAN : 406

SOSIAL BUDAYA

SUKU LAMPUNG TERDIRI 2 POK BESAR, ANTARA LAIN :

MASY ADAT SAI BATIN :7 MARGA (PAKSI PAK SKALA BRAK,BANDAR ENOM SEMAKA, MARGA LIMAWAY LIMA, KERATUAN MELINTING,KERATUAN DARAH PUTIH, KERATUANKOMERING & CIKONENG PAK PEKON)

MASY ADAT PEPADUN :ABUNG SIWO MEGO, MEGOU PAK,PUBIAN TELU SUKU, SUNGKAY BUNGAMAYANG, DAN WAY KANAN BUAY LIMA

KEAMANAN NEGARA

POLDA : 1POLRES : 12

TNI ADKOREM : 1KODIM : 8YONIF 143 : 1LANUDAD GATOT SUBROTO : 1

TNI AL1. BRIGIF 3 MARINIR PIABUNG2. LANAL TELUK RATAI

TNI AU LANUD M BUNYAMIN

PESBAR

Page 6: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial
Page 7: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PEMBANGUNAN STRATEGIS

NASIONAL DI PROVINSI L AMPUNG

2

Page 8: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

JTTS TAHAP II : 112 KM (TERBANGGI

BESAR-PEMATANG PANGGANG)

DIBAGI MENJADI TIGA SESI, YAKNI 0-

40 KM, 40-79 KM, DAN 79-112 KM

TERDAPAT 12 PERUSAHAAN YANG

LAHANNYA DILINTASI JTTS TAHAP II

DENGAN PANJANG TOTAL 63,75 KM

ATAU SEKITAR 56,91 PERSEN DARI

TOTAL.

JTTS TAHAP I : 140,7 KM

(BAKAUHENI/LAMSEL- TERBANGGI

BESAR/LAMTENG) LEWATI 18 KEC. DI

KAB. LAMSEL (13 KEC), KAB. LAMTENG

(4 KEC) DAN KAB. PESAWARAN (1 KEC).

PADA 24 FEB 2018 TERJADI

PEMBLOKIRAN PEMBANGUNAN JTTS

DI LAMSEL TERKAIT GANTI RUGI

LAHAN.

PENIJAUAN DAN

PERESMIAN

PROYEK OLEH

PRESIDEN

TARGET PENYELESAIAN

JLN TOL BAKAUHENI HINGGA

PALEMBANG SEBELUM ASIAN GAMES

AGUSTUS TAHUN 2018

JTTS TAHAP I JTTS TAHAP II

DIRESMIKAN RI 1 TGL 21 JAN 2018.

PROGRES : 14 KM DARI 140,938 KM.

PENGERJAAN TELAH MENCAPAI 65,5%

DAN TAHAP PEMBEBASAN LAHAN

MENCAPAI 99%. PERMASALAHAN UMUM

1. GANTI RUGI LAHAN

2. KETERSEDIAAN ANGGARAN

3. PERGESERAN TRASE (GARIS

ACUAN JALAN)

4. MAFIA TANAH YG PENGARUHI

PEMILIK TANAH

5. WARGA TOLAK KONSINYASI DI

PN, KRN PRBDAAN HARGA

TANAH.

Page 9: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PEMB WADUK DAN BENDUNGAN DI PROVINSI LAMPUNG

- IRIGASI UTK 5,638 HEKTARE SAWAH, DI LAMPUNG TIMUR

DAN LAMPUNG SELATAN.

- BELUM BEROPERASI

PERMASALAHAN :

GANTI RUGI LAHAN UTK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

- DIMULAI NOV 2016 DAN TARGET SELESAI TAHUN 2020.

- PROSES PEMBANGUNAN SUDAH 14,5%.

- MEMBERIKAN PASOKAN AIR IRIGASI SELUAS 72.707

HEKTAR, POTENSI LISTRIK 5,4 MW DAN MEREDUKSI

BANJIR 185 M3/DETIK

PERMASALAHAN :

GANTI RUGI LAHAN

BENDUNGAN GERAK JABUNG LAMPUNG TIMUR

WADUK WAY SEKAMPUNG KAB. PRINGSEWU

Page 10: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

HV

DC KETAHANAN ENERGI DAERAH

RASIO ELEKTRIFIKASI PROV. LAMPUNG TAHUN 2017 + 86%

DIHARAPKAN :

• PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIKTENAGA UAP DENGAN MEMANFAATKANPOTENSI BATUBARA OLEH PT. BUKIT ASAM &POTENSI GAS OLEH PT. PERUSAHAAN GASNEGARA

• DUKUNGAN PEMERINTAH TERKAIT UPAYAPEMDA MEMBANGUN PEMBANGKIT LISTRIKDARI ENERGI BARU TERBARUKAN SESUAIPOTENSI DAERAH UNTUK PENCAPAIANTARGET NASIONAL 23% PADA 2025.

• TARGET RASIO ELEKTRIFIKASI PROVINSILAMPUNG SEBESAR 100 % PADA TAHUN2019, SAAT INI MASIH ADA 98 DESA DI

LAMPUNG YANG BELUM TERALIRI

LISTRIK, SEHINGGA RASIO ELEKTRIFIKASI

BARU MENCAPAI 86 PERSEN

Page 11: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK

❖ MENGHUBUNGKAN JARINGAN LISTRIK DARI LAMPUNG

UTARA – LAMPUNG BARAT DAN PESISIR BARAT.

❖ JARINGAN INI SEMPAT TERHAMBAT PD PEMBANGUNAN

TAPAK TOWER 13, 14, 15 AKIBAT GANTI RUGI TANAM

TUMBUH.

❖ SAAT INI JARINGAN SUDAH MULAI DIPASANG.

❖ MENGHUBUNGKAN JARINGAN LISTRIK DARI LAMPUNG

TENGAH – TULANG BAWANG.

❖ PEMBANGUNAN TERKENDALA KARENA MELINTASI

KAWASAN PERKEBUNAN DAN AREA KESELAMATAN

OPERASI PENERBANGAN (KSOP) LANUD M. BUN YAMIN.

PT PLN TELAH MELAKUKAN MoU DENGAN

PERUSAHAAN TERKAIT PEMASANGAN JARINGAN

BUKIT KEMUNING – LIWA

SEPUTIH BANYAK – MENGGALA

Page 12: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PENGEMBANGAN BANDARA UNTUK:•DUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI BARAT LAMPUNG•MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KAWASAN TERISOLIR

PENGEMBANGAN BANDARA DI LAMPUNG

BANDARA RADEN INTEN II

▪PERPANJANGAN LANDASAN PACU SUDAHMENCAPAI 3.000 M, SEMENTARADIGUNAKAN 2500 M, KARENA 500 MBELUM DILENGKAPI RUNAWAY(DIPASANG 2018).▪FASILITAS GARBARATA TELAH

TERPASANG 2 UNIT. NAMUN SAAT INI SDGOPTIMALISASI, SHG BEROPERASI HANYA 1UNIT DAN 1 UNIT DILAKUKAN RIGID(PENGUATAN BETON)

BANDARA TAUFIK KIEMAS

Page 13: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

Sparkling KrakatoaBATU LAYAR

BEACH

Kiluan Bay

MARINA

Danau Ranau

TN-BBS

TN-Way

KambasTAHURA WAR

Page 14: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA

PENINGKATAN WISMAN TAHUN 2016

SEBESAR 34,94 %

PENINGKATAN WISNUS TAHUN 2016 SEBESAR 33,5 %

Page 15: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

DINAMIKA POTENSI KONFLIK

3

Page 16: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

▪ IDEOLOGI

▪ POLITIK

▪ EKONOMI

▪ SOSIAL, BUDAYA

▪ PERKEBUNAN / LAHAN

▪ BATAS WILAYAH

16

SUMBER KONFLIK

Page 17: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

KONFLIK SOSIAL

SARA

BENTROKAN ANTAR

WARGA/ SUKU

BENTROKAN ANTAR

ORMAS/OKP

MASALAH ALIRAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

MASALAH IZIN PENDIRIAN

RUMAH IBADAH

UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

PENOLAKAN PADA

KELOMPOK HTI

ISU / PERMASALAHAN KONFLIK SOSIAL

LATAR BELAKANG SARA

Page 18: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

AGENDA POLITIK 2018PILKADA GUBERNUR :

▪ PILGUB LAMPUNG

PILKADA 2 KABUPATEN

1. KAB. LAMP. UTARA

2. KAB. TANGGAMUS

Page 19: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

19

POTENSI RAWAN KONFLIK

POLITIK / PILKADA LAMPUNG

AKURASI DAFTAR PEMILIH

MOBILISASI MASSA DLMKAMPANYE

NETRALITAS PENYELENGGARA& ASN

MANIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

KAMPANYE HITAM / HOAX

MONEY POLITIK DAN SARA

Page 20: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

BATAS WILAYAH

Page 21: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

1. KONFLIK DI KHP SUNGAI BUAYA REG. 45 MESUJI

2. KONFLIK DI KHL GUNUNG BALAK REG. 38 LAMPUNG TIMUR

3. KONFLIK DI KHP WAY TERUSAN REG. 47 LAMPUNG TENGAH

4. TUNTUTAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DI KHL PEMATANG

NEBA REG. 28 TANGGAMUS

5. TUNTUTAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DI KHL BUKIT RIGIS

REG. 45 B LAMPUNG BARAT

6. KEBERADAAN 110 DESA DEFINITIF DI DALAM KAWASAN HUTAN

21

LAHAN / AGRARIA

Page 22: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

TIM TERPADU PROVINSI

4

Page 23: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

UU NO 7 TAHUN 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PP NO 2 TAHUN 2015 TTG PELAKSANAAN UU NO 7 TAHUN 2012

DAN PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015

PENCEGAHAN

KONFLIK

PENGHENTIAN /

PENYELESAIAN

AKAR MASALAH

PEMULIHAN PASCA

KONFLIK

UU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SBG DASAR & PEDOMAN AGAR

PENANGANANNYA TERKOORDINASI, TERINTEGRASI, TERARAH & TERKENDALI

LANDASAN HUKUM

Page 24: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

TUGAS TIM TERPADU

MEMBENTUK TIM TERPADU & RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROV & KAB / KOTA

MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN,

DAN MENGAWASI PENANGANAN KONFLIK

MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN, MERESPON SECARA CEPAT DAN

MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN KONFLIK

1

2

3

Page 25: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI DALAM MENGANTISIPASIPENYEBARAN FAHAM RADIKAL / TERORISME DAN KERAWANANBERSAMA JAJARAN FORKOPIMDA / KOMINDA

DETEKSI DINI & CEGAH DINI

Page 26: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

OPTIMALISASI KEAMANAN DAERAH

MENJAGA KONDUSIFITAS IPOLEKSOSBUDDIDAERAH BEKERJASAMA DENGAN UNSURTNI/POLRI DAN UNSUR FORKOPIMDA DALAMMENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISI DAERAHYANG AMAN DAN TERTIB.

Page 27: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI

MENINGKATKAN KOORDINASI DAN SILATURAHMI DENGANTOKOH ADAT, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOHPEMUDA DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASIMASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN DAERAH YANG AMAN DANDAMAI

Page 28: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBINAAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN MELALUI :

A. MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG (MPAL)

B. FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT LAMPUNG (FOKMAL)

C. FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (FKUB)

D. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

E. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)

28

PENINGKATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Page 29: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

REMBUG DESA

PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG REMBUG DESA

DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

&

PERATURAN GUBERNUR NO. 35 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK

DI PROVINSI LAMPUNG

Page 30: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

HASIL EVALUASI RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PERINGKAT THN 2014 THN 2015 THN 2016

1 GORONTALO JAWA TIMUR LAMPUNG

2 BALI JAMBI JATIM

3 JAMBI KALTIM KALTIM

4 SUMSEL SUMSEL JAMBI

5 LAMPUNG BALI YOGYAKARTA

6 KALTIM KALTENG ACEH

7 NTT LAMPUNG MALUT

8 DI. ACEH DI. ACEH KALTENG

9 YOGJAKARTA NTT KEP. BABEL

10 RIAU GORONTALO SUMSEL

Page 31: PERAN KEPALA DAERAH DALAM MENINGKATKAN …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Paparan_Pjs._Gub... · peran kepala daerah dalam meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi LampungJl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar LampungTelp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396Website : www.bappeda.lampungprov.go.id

TERIMAKASIH..

TERIMA KASIH