PERAN KELEMBAGAAN LITBANG DAERAH · PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah KELITBANGAN MENDUKUNG DAYA SAING DAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT REGULASI KEBIJAKAN INOVASI RESEARCH FOR POLICY

PERAN KELEMBAGAAN LITBANG DAERAH:MEMOTIVASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAERAH

Daerah diberi

kewenangan

merumuskan,

menetapkan dan

melaks. kebijakan

secara mandiri

Kebijakan Daerah harus

disusun secara arif dan

berkualitas:• Dorong pembangunan daerah

dan tingkatkan kesejahteraan

masyarakat.

• Minimalisir ekses negatif.

• Tidak bertentangan dengan

per-UU-an yang lebih tinggi.

Perda/Perkada/Kep.KDH

Daerah mempunyai hak, wewenang, dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatnya.

Otonomi Daerah dilaksanakan menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masy.

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip NKRI.

2

3

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk “Badan”.

Salah satunya meliputi Badan yang melaksanakan

fungsi penelitian dan pengembangan.

Badan Litbang Daerah

( BALITBANGDA )

TUGAS:

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

provinsi/kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.

FUNGSI:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Litbang;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;

e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Litbang;

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Litbang;

h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4

1. UU Nomor 18/2002 tentang Sinas Litbang Iptek;

2. UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan

PP No. 12/2017 tentang BinwasPenyelengg. Pemerintahan Daerah

PP No. 38/2017 tentang InovasiDaerah

KELITBANGAN MENDUKUNG DAYA SAING

DAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

REGULASI KEBIJAKAN INOVASI

RESEARCH FOR POLICY

RESEARCHFOR PLANING

RESEARCHFOR INNOVATION

1. Perber Menristek dan Mendagri No. 3 dan 36 Tahun 2012 tentang

Penguatan SIDa

2. Permendagri No.17/2016 tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan

Pemerintahan Daerah.

PROSEDUR

PRAKTIS

5

• Peran awal input penyusunan kebijakan

• Peran antara katalisator pencapaian sasaran

• Peran akhir evaluasi kebijakan/program

6

7

Identifikasi permasalahan yang bersifat aktual dan

prediktif untuk jangka menengah/panjang.

Berikan pertimbangan teknis untuk pengambilan

langkah dan kebijakan strategis jangka

pendek/segera.

Sebagai “think tank” yang kritis untuk

menyikapi dinamika dan permasalahan yang

berkembang di daerah;

Sebagai lembaga profesional yang bersifat

akademis dalam organisasi Pemda;

Sebagai perangkat daerah yang fleksibel dan

universal dapat memasuki ruang kerja

lintas sektor/urusan.

KNOWLEDGE

MANAGEMENT

LITBANG

THINK

TANK

THINK TANK

INVENSI + DIFUSI

I N OV AS I

INVENSI: Ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat

dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

DIFUSI: Kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-

pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

INOVASI: Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang

bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

8

Kebijakan kelitbangan Pemerintahan Daerah diarahkan

untuk:

Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan

regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

Mendorong penguatan dan penciptaan inovasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

Meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan

kapasitas internal Balitbangda.

1

2

3

9

Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui antara lain:

Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah, khususnya berkenaan dengan program

legislasi daerah (Prolegda) yang menjadi kebutuhan perangkat

daerah;

Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan

regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminimalisir

“Perda bermasalah”;

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan

pencapaian prioritas daerah;

Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang.

1

10

Mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui antara

lain:

Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif

bagi terciptanya inovasi di daerah;

Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program

inovasi di daerah yang bersumber dari hasil invensi dan

difusi; dan

Evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan

inovasi di daerah.

2

Lanjutan…

11

Meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas

internal Balitbangda melalui antara lain:

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan,

khususnya pemenuhan kebutuhan Jabfung Peneliti

secara bertahap;

Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan

dengan melibatkan para pemangku kepentingan;

Peningkatan dan implementasi kerjasama dalam

pelaksanaan kelitbangan;

Diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan; dan

Peningkatan fasilitas pendukung kelitbangan (website,

jurnal, perpustakaan, aplikasi kelitbangan, dll).

3

Lanjutan…

12

13

14

P e n e l i t ian

P e n gk aj ian

Pengembangan

P e re k ay as aan

P e n e rapan

Pengoperas ian

Evaluasi Kebijakan

SESUAI

DENGAN

KEBUTUHAN

DAN TARGET

YANG INGIN

DICAPAI

RekomendasiKebijakan

NaskahAkademik

RancanganModel/Program

PenyusunanIndex

UjicobaModel/Program

Pendampingandlm Penerapan

Fasilitasi InovasiDaerah

EvaluasiKebij./Regulasi

Dsb.

Sampai

dimana

lingkup

kewenangan

Litbang

15

1

2

16

Lanjutan…

3

4

17

1

18

2

3

19