Slide 1
PERAN DOKTER GIGI DALAM ERA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALREFERENSIUU NO 40 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALUU NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.PERMENKES 1438 TH 2010 TTG STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN.PANDUAN PELAKSANAAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI DALAM SJKNPERMENKES NO 27 TH 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBGs)
PERUBAHAN PARADIGMAPUSKESMAS RAKSAKSAPUSKESMAS SEPI PENGUNJUNGRUMAH SAKIT
LAYANAN TERTIERLAYANAN SEKUNDERLAYANAN PRIMERPELAYANAN TERSTRUKTUR
DIMANA DOKTER GIGI ???
SYARAT DIAGNOSIS PENYAKIT AGAR DAPAT MASUK YAN PRIMER:Penyakit yang paling sering terjadi atau banyak terjadiPenyakit yang memiliki risiko tinggiPenyakit yang memerlukan biaya tinggiPenyakit yang terdapat variasi daam pengelolaannyaKASUS INI BANYAK TERJADI DI MASYARAKATRISKESDAS 2007:PREVALENSI NASIONAL MASALAH GILUT 23,5%PREVALENSI PENGALAMAN KARIES 72, %PREVALENSI NASIONAL KARIES AKTIF 43,4%INDEX DMF-T NASIONAL 4.85RATA-RATA KERUSAKAN GIGI PENDUDUK INDONESIA 5 BUAH GIGI PER ORANGKajian EPIDEMIOLOGBILA PELAYANAN KES GIGI HANYA MENUNGGU RUJUKAN DOKTER UMUM, BERARTI HANYA RANAH KURATIF (PENCEGAHAN HANYA PADA TAHAP KEDUA) BANYAK KASUS KEDARURATAN GIGI (PULPITIS ACUT, GANGRAENA PULPA DLL)KES GILUT MERUPAKAN CERMIN KESEHATAN MASYARAKATKAJIAN EKONOMIAKIBAT PENY GIGI MENYEBABKAN PER TAHUN KEHILANGAN 3,86 HARI KERJA/ORANG (0,32 HARI KERJA/ORANG/BULAN)SEKITAR 650 M / BULANMASYARAKAT MASIH RENDAH KESADARANNYA UTK MERAWAT GIGI SECARA MANDIRI, AKAN DATANG KE DOKTER GIGI BILA ADA KELUHANDIPERLUKAN UPAYA PROMOTIF DI LAYANAN PRIMER.Kajian DALAM RANAH PENDIDIKANDOKTER GIGI DICIPTAKAN SEBAGAI FIRST PROFESIONAL DEGREEDOKTER GIGI SPESIALIS : SECOND PROFESIONAL DEGREEDOKTER GIGI SPESIALIS KONSULTAN : THIRD PROFESIONAL DEGREEADALAH PROSES MENILAI PENYEDIA (PROVIDER/DOKTER/DOKTER GIGI) OLEH BADAN PELAKSANA DENGAN SUATU KRITERIA MUTU YG TELAH DITETAPKANMERUPAKAN HAK BPJSKREDENSIALINGANALISIS SITUASI WILAYAH KERJA PRAKTIKDOKTER GIGI YG BEKERJASAMA DG BPJS SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN PRIMER DIHARAPKAN:MEMAHAMI KONDISI WILAYAH KERJA (COVERAGE)MEMAHAMI PSIKOGRAFIK SOSIALMEMAHAMI KONDISI IKLIM/MUSIM , AIR, MAKANAN DLL YG MEMPENGARUHI KESGILUTADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEUANGANADMINISTRASI PELAYANAN MELIPUTI:CATATAN JUMLAH KUNJUNGANCATATAN PENGGUNAAN UANG DG ARUS KASMUTU PELAYANANPADA PROSES KREDENSIALING BPJS MENGEVALUASI KINERJA PROVIDER/DOKTER GIGIBILA TEMPAT PRAKTEK TIDAK MEMENUHI STANDAR, TIDAK BISA DIKONTRAK BPJSBILA TERLALU BANYAK MERUJUK, AKAN MENJADI CATATAN NEGATIF BPJSBILA JAM PELAYANAN TIDAK SESUAI, DOKTER GIGI DAPAT DIPUTUS KONTRAKNYAPATIENT SAFETYDOKTER GIGI HARUS MEMBUAT JEJARINGPEMBAYARAN JASA DOKTER GIGI DENGAN KAPITASMERUPAKAN PROSPECTIVE PAYMENT SYSTEMMERUPAKAN PEMBAYARAN DIMUKA BERDASARKAN JUMLAH PESERTASANGAT MEMBUTUHKAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN AGAR TIDAK TERJADI KERUGIANBESARNYA PEMBAYARAN TERGANTUNG DARI PERATURAN YANG BERLAKU
KESIMPULANBerubahnya paradigma sakit menjadi paradigma sehat menjadi dasar dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut Setiap Dokter Gigi wajib memahami tentang pelayanan kedokteran gigi primer dalam sistem JKN, khususnya sistem pembayaran dengan kapitasi. Setiap Dokter Gigi wajib meningkatkan mutu, manajemen pelayanan, manajemen keuangan dalam penerapan kendali mutu dan kendali biaya.
4. Setiap peserta yang berkunjung ke tempat praktek dilakukan observasi kesehatan gigi dan mulutnya (Risk Assessment) agar dapat ditentukan skor kondisi kesehatan gigi dan mulutnya dan dikategorikan dalam kelompok tinggi/sedang/rendah. 5. Dokter Gigi perlu melakukan preventif dan promotif yg bersifat intervensi untuk kelompok Tinggi/High Risk (H) sebagai prioritas utama untuk melakukan intervensi perubahan kebiasaan yang masih belum sesuai.
6. Pelaks up preventif pd pok tinggi/High Risk diharapkan dpt menaikkan derajat kesgilut peserta yang menjadi tanggung jawabnya (perlu dilaporkan sbg keberhasilan bidang KG). Apabila banyak peserta yang sehat maka akan mengurangi budget pengeluaran bahan medis habis pakai. 7. Perlu identifikasi daftar peny/List of Disease Spesialistik dg menggunakan ICD 10 dan penyusunan tindakan bidang KG menggunakan ICD 9 CM yg akan digunakan sbg dasar penyusunan INA CBG`s bid KG.
8. Perlu persiapan dan penguatan PDGI Wilayah dan Cabang apabila JKN berjalan menyeluruh di tahun 2019, yaitu: a. Dalam proses Kredensialing: memberdayakan anggota dalam legalitas praktek, dan standar sarpras (mutu). b. Pembagian kepesertaan: memberi masukkan kpd BPJS agar pembagian peserta sesuai dg jumlah anggota di wilayahnya. c. Pengaturan lokasi praktek: agar terjadi penyebaran yang merata di wilayah kerjanya (Pemetaan/maping dan rekomendasi praktek).
TERIMAKASIH
