1 PERAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DALAM PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN YANG MENYALAHI IZIN DI KOTA MEDAN (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) PROPOSAL Oleh: AGUSTIANA NPM.1306200008 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2016
35
Embed
PERAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN DALAM PENGAWASAN ...balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/1. Agustiana.pdf · 5 penyelenggaraan, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN
DALAM PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN YANG
MENYALAHI IZIN DI KOTA MEDAN
(Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan)
PROPOSAL
Oleh:
AGUSTIANA
NPM.1306200008
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
2
A. Judul: Peran Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam
Pengawasan Pendirian Bangunan yang Menyalahi Izin di Kota
Medan (Studi pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan di
Kota Medan)
B. Latar Belakang
Kota besar seperti Kota Medan mengalami pertumbuhan yang sangat
cepat sekali dan tampaknya akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.
Kebutuhan akan perumahan seperti perumahan sederhana, rumah susun,
apartemen, kantor, pertokoan, mall, tempat hiburan, hotel, diskotik dan
sebagainya, tempat pendidikan dan bangunan lainnya semakin tinggi akibat
pertambahan penduduk dan untuk memenuhi kebutuhannya. Fungsi bangunan
sebagai tempat aktivitas masyarakat fungsi pemerintah daerah sebagai agent of
development, agent of change, agent of regulation. Dimana pemerintah daerah
bertindak sebagai pemicu untuk terjadinya perubahan dalam pembangunan
ekonomi dengan berdasarkan peraturan Undang-undang Dasar 1945.
Fungsi yang demikian, Pemerintah Daerah berkepentingan terhadap
izin-izin bangunan. Perizinan bangunan dilakukan agar tidak terjadi kekacauan
dalam penataan ruang bangunan kota, dan merupakan bentuk pengendalian
penggunaan ruang kota. Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan
umum sebagimana dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945. pada hakikatnya,
perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat bukan hanya sekedar
perubahan pada sektor ekonomi saja, ia mencakup masalah perubahan-perubahan
ekonomis, sosial, politis dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama
3
lain.1 Pembangunan manusia Indonesia yang menekankan pada keseimbangan
pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan bathiniah, dalam suatu
masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial. Bangunan gedung
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, memiliki peranan yang sangat
penting dalam pembentukan watak perwujudan produktivitas, dan jati diri
manusia.
Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat,
sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati
diri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung,
penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan
pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung,
termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung, ketentuan
tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya.
Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung
dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan
dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif bukan
hanya dalam rangka pembangunan pemanfaatan bangunan gedung untuk
kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan
1 Saul M.Katz. 1992. Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional.Cetakan
kedua Jakarta; Rineka Cipta, Halaman 2
4
persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada
umumnya. Segala kegiatan pembangunan tentu saja harus memenuhi standar dan
syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti surat-
surat dan segala kelengkapannya.2
Perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran penyedia
jasa kontruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa
kontruksi baik sebagai perencanaan pelaksana, pengawasan atau manajemen
kontruksi maupun jasa-jasa pengembangnya termasuk penyedia jasa pengkaji
teknis bangunan gedung. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung ini juga
harus barjalan seiring dengan pengaturan jasa kontruksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Diberlakukannya undang-undang ini, semua penyelenggaraan bangunan
gedung baik pembangunan maupun pemanfataan, yang dilakukan di wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat,
dan oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam
undang-undang bangunan gedung.
Mengingat perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran
penyedia jasa kontruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa
kontruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawasan atau manajemen
kontruksi maupun jasa pengembangnya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis
bangunan gedung. Oleh karena itu, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
ini juga ditujukan persyaratan administratif dan persyaratan teknis,
2 Teguh Sutanto. 2014. Panduan Praktis dan Mengurus Sertifikat Tanah dan
Perizinannya. Jakarta: PT Suka Buku Halaman 74
5
penyelenggaraan, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung
yang menjadi prioritas pengaturan yang perlu segera diterbitkan untuk
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, dan berjati diri.
Landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan
diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan
manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk
aspek kepatutan dan kepantasan. Setiap pembangunan gedung harus memenuhi
persyaratan bangunan gedung, yaitu persyratan keandalan teknis untuk menjamin
keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan
lingkungan sekitarnya, disamping persyaratan yang bersifat administratif. Setiap
bangunan gedung tidak boleh mengganggu keseimbangan ekosistem dan
lingkungan sekitar bangunan gedung.
Bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan
administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.persyaratan teknis
bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan
bangunan gedung. Pengguna ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air
untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunanaan sesuai ketentuan yang
berlaku. Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat,
bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan
gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
6
Dinamisasi dan perubahan-perubahan mengenai pemerintahan daerah
yang terjadi di Indonesia, merupakan suatu upaya ke arah pembangunan daerah
yang optimal, tentunya dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya
masing-masing. Selanjutnya, untuk kedepannya kita berharap pelaksanaan
otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dapat meningkatkan kepastian daerah dalam mengatur dan mengurus
kepentingan dan aspirasi masyarakat. Karena daerah lebih memahami kondisi dan
karakter daerah serta masyarakatnya, setiap kebijakan yang diambil tentu akan
lebih menyentuh kepentingan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, telah di tentukan persyaratan administratif bangunan gedung, yakni:
1. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfataan dari pemegang hak atas tanah;
2. Status kepemilikan bangunan gedung;
3. Izin mendirikan bangunan gedung;
4. Kepemilikan, pendataan bangunan gedung;
Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi
persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan
gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Persyaratan lainnya
adalah bangunan gedung yang dibangun diatas, dan/atau di bawah tanah, air,
dan/atau sarana dan prasarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan
lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana umum yang
bersangkutan.
7
Pemerintah kota Medan, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Tata Kota
Bangunan sesuai dngan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, memiliki peran melaksanakan
sebagian urussan rumah tangga daerah dalam bidang Tata Kota dan Tata
Bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana
Tata Ruang Kota, pengurus perizinan dan pembinaan terhadap pembangunan fisik
kotayang sehat dan terarah sesuai dengan rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan
atau disebut (TRTB) Kota Medan memiliki peran yang besar di dalam proses
pembangunan, setiap pembangunan yang terjadi sesuai dengan keadaan
lingkungan Kota Medan dan rencana tata ruang yang telah disusun sebelumnya.
Setiap pengawasan membutuhkan pengawasan, bahkan secara ekstrim
dapat dikatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan di dalam segala perbuatan
manusia. Kota Medan merupakan salah satu kota yang terluas yang terdapat di
Provinsi Sumatera Utara dan termasuk dalam perencanaan pengembangan untuk
dijadikan Kota Metropolitan.
Perlindungan terhadap warga Negara diberikan apabila sikap tindak
administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan
perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap
tindaknya dengan baik dan berat menurut hukum, baik yang tertulis mupun tidak
tertulis. Dengan kata lain melindungi administrasi negara dari melakukan
perbuatan salah menurut hukum disebut sikap tindak administrasi negara yang
melanggar hukum.
8
Ketetapan yang dibuat oleh administrasi negara itu harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara hukum. Untuk itulah
dibutuhkan pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama terhadap peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah.
Keberadaan Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara,
kondisi ini membuat pembangunan fisik Kota Medan mengalami perkembangan
yang pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk berkembang dengan
pesat. Setiap pendirian bangunan baik bangunan untuk dunia usaha maupun
pendirian rumah penduduk harus memiliki izin mendirikan bangunan yang
dikeluarkan oleh Kota Medan3.
Banyak bangunan di Kota Medan berdiri dengan memiliki izin
mendirikan bangunan namun, malah menyalahi izin/melanggar izin yang tidak
sesuai dengan izin sebelum nya yang telah di buat oleh dinas terkait/pejabat yang
berwenang. Dimana dengan izin sebelumnya telah dikeluarkan Izin Mendirikan
Bangunan dengan persyaratan yang telah dipenuhi untuk membuat rumah
tinggal/bukan rumah tinggal/bangunan tapi malah di bangun dengan bukan bentuk
sesuai izin yang dikeluarkan seperti dimana seharusnya dibuat rumah tinggal
menjadi bentuk ruko/bentuk bangunan lainnya. Banyak ditemukan gerai
indomaret dan alfamart di Medan yang manyalahi izin fungsinya dikarenakan
sebelumnya merupakan bangunan rumah tinggal. Dalam persyaratan untuk Izin
3 Kasman Siburian. 2010.”Implementasi Pengawasan pemerintah Kota Medan
Terhadap Izin Mendirikan Bangunan”, Laporan Penelitian, Program Ilmu Hukum Universitas
HKBP Nomensen Medan.
9
Mendirikan Bangunan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti
persyaratan teknis yang banyak dilanggar oleh pemilik izin. Itulah yang terjadi
dilapangan, banyak pendirian bangunan yang menyalahi izin dengan bangunan
yang dibangun tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dikeluarkan, seperti
perombakan bangunan yang tadi seharusnya 2 lantai menjadi 3 lantai, jadi seperti
mengubah perhitungan kontruksi yang dibuat oleh konsultan dan di tanda tangani
oleh perencana bagi bangunan sendiri. Kota Medan merupakan kota metropolitan
yang padat akan penduduk yang otomatis makin banyak bangunan yang berdiri
untuk dijadikan tempat tinggal dan kegunaan lainnya, dengan menyalahi izin
pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh
dinas terkait. Maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat judul ini, karena kita
tau bahwa banyak bangunan di Kota Medan yang berdiri tapi malah menyalahi
izin, dengan kasus yang sudah ada dimana izin yang dikeluarkan tidak sesuai
dengan Izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang
dan Tata Bangunan di Kota Medan.
Berdasarkan uraian diatas diangkatlah proposal skripsi untuk mengkaji
masalah tersebut dengan mengambil judul Peranan Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan dalam Pengawasan Pendirian Bangunan yang Menyalahi Izin di
Kota Medan (Studi pada Dinas Taa Ruang dan Tata Bangunan Kota
Medan).
1. Rumusan Masalah
Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan lebih baik dengan suatu
pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk
10
pertanyaan ini dengan untuk adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian,
sehingga akhir dari penelitian seseorang akan dapat mengetahui apakah
pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dijawab
seluruhnya.
Adapun beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini
antara lain, sebagai berikut:
a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang
dan Tata Bangunan terhadap Pendirian Bangunan yang menyalahi izin
di kota Medan?
b. Apa faktor penyebab terjadinya pendirian bangunan yang menyalahi
izin di Kota Medan?
c. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunan dalam pengawasan pendirian bangunan yang
menyalahi izin di kota Medan?
2. Faedah Penelitian
Faedah penelitian yang diharapkan dalam pembahasan proposal ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Secara teoritis
Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum
pada umumnya dan bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya
dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun
memperkaya referensi literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian
11
mengenai Pengawasan Pemerintah Kota Medan terhadap Penyalahgunaan
Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan.
b. Secara praktis
Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah Kota Medan sebagai
pemberi keputusan di jajaran Pemerintah Kota Medan terutama dari segi
Pengawasan Pendirian Bangunan yang menyalahi izin.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam pengawasan pendirian
bangunan yang menyalahi izin di kota Medan
2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pendirian bangunan yang
menyalahi izin di kota Medan
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya Dinas Tata Ruang
dan Tata Bangunan dalam pengawasan pendirian bangunan yang
menyalahi izin di kota Medan
D. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian
yaitu “Peran Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Dalam Pengawasan Pendirian
Bangunan yang Menyalahi Izin”. Maka dapat diterangkan definisi operasional
penelitian ini adalah:
12
1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang
atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau
kedudukan tertentu. Sehingga yang dimaksud dengan peran tidak berarti
sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan
wewenang.
2. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah unsur Pelaksanaan
Pemerintah Kota Medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.
3. Pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan
sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentutan serta untuk
mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam
pelaksanaannya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut
dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya
wujud semula.4
4. Bangunan yang menyalahi izin adalah bangunan yang didirikan dengan
adanya surat izin mendirikan bangunan atau SIMB yang resmi dari dinas
terkait, namun dalam pelaksanaan mendirikan bangunan tersebut
bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah diberikan.
4 H. Bohari. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, halaman 4
13
E. Tinjauan Pustaka
1. Peran
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan, mempunyai fungsi dan tugas pokok seperti berikut:
a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan dan
bangunan
b. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan
pengembangan, dan penetapan rencana tata ruang kota dan
kebijaksanaan penataan ruang kota dan bangunan yang berlaku
c. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan
penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-
norma penataan kota dan bangunan yang berlaku
d. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan
pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota
dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan
e. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan
pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan kepala daerah
dan peraturan yang berlaku.
f. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan
kebijaksanaan penataan runag kota dan penataan bangunan yang telah
ditetapkan.
14
g. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keterangan rencana
peruntukan (KRP), keterangan situasi bangunan (KSB), Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan pelayanan lainnya serta memungut retribusi atas
pemberian KRP, KSB, IMB dan pelayanan lain tersebut sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
h. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan ruang
kota dan penataan bangunan serta teknis kontruksi yang telah ditetapkan,
bekerjasama dengan instansi terkait
i. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap penataan ruang
kota dan penataan bangunan serta teknis kontruksi yang telah
ditetapakan, bekerjasama dengan instansi terkait.
j. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan
konservasi bangunan. 5
2. Tata ruang
Apabila orang berbicara dalam konteks tata ruang (TR) dan Penataan
Ruang (PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian
dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan
ruimte (Belanda), space (Inggris), raum (Jerman), spatium (Latin) Mula-mula
diartikan sebagai bidang datar (Planum- Planologi) yang dalam perkembangannya
kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (dwelling house)
yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan
5 No Name, “ Peran Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan”, melalaui
http://www.google.co.id, diakses Minggu, 13 November 2016, Pukul 14.22 wib.
15
kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (Conseptio) terdiri dari
unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.
Menurut Karmono Mangunsukarjo, Ruang adalah wadah kehidupan
manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya,
meliputi bumi, air, dan udara, sebagai suatu kesatuan.6 Dalam pasal 1 butir 1
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan
bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya. Adapun rumusan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 menyatakan: “Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang”. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memeiliki hubungan fungsional. Pola
ruang adalah distrubusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukkan runag untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya. Bahwa sebenarnya fenomena tata ruang yang tidak direncanakan ini di satu
sisi kurang ideal, setidaknya menurut pengambil keputusan pada penataan ruang
tersebut, tetapi di sisi lain, tata ruang yang tumbuh secara alamiah ini justru lebih
mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Tentu saja dalam
pencapai tujuan ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk faktor ekonomi dan