PERAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN NASKAH PUBLIKASI Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Oleh: BAKHTIAR ASYHARI NIM: C100090123 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
20
Embed
PERAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM …eprints.ums.ac.id/27047/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf · perorangan.1 Didalam Pasal 362 KUHP menyebutkan: “Barang siapa mengambil barang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN
NASKAH PUBLIKASI
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh:
BAKHTIAR ASYHARI NIM: C100090123
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
2
HALAMAN PENGESAHAN
Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pembimbing I
(H. Sudaryono, SH, M.Hum)
Pembimbing II
(H. Muchammad Iksan, SH, MH)
1
PERAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian, mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan kepolisian kepada korban kejahatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif.
Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian merupakan sebagai pelapor yang sekaligus menjadi saksi. Perlindungan yang diberikan kepolisian kepada korban kejahatan dalam mengungkap tindak pidana pencurian berupa jaminan atas rasa aman dari berbagai macam bentuk ancaman yang diberikan oleh tersangka. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencurian berasal dari pasal yang membahas tentang fungsi kepolisian dan permintaan korban, dan yang menjadi penghambat kepolisian dalam memberikan perlindungan adalah korban sendiri yang tidak meminta perlindungan kepada kepolisian.
Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dalam membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
KATA KUNCI: Peran Korban, Perlindungan Dari Kepolisian, Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian.
2
ABSTRACT
This study aimed to determine the role of the victim in exposing the crime of theft , to know what protection is given to victims of crime police in exposing the crime of theft , as well as to determine the factors that influence the police in providing protection to victims of the crime of theft . This research is descriptive . Research sites in Surakarta . Data used include primary and secondary data . Techniques of data collection through interviews and legal material relating to the object of research . The data obtained were compiled in the form of qualitative methods .
Through the results of this study can be seen that the role of the victim in the crime of theft is revealed as a reporter as well as a witness . Police protection given to victims of crime in exposing the crime of theft in the form of guarantees on the security of various forms of threat posed by the suspect . While the factors that influence the police to provide protection to the victims of the crime of theft comes from the chapter that discusses the function of the police and requests the victim , and the police in providing a barrier of protection are victims themselves who do not ask for police protection .
The authors recognize that the limited ability to make the writing of this law . However, the authors hope what I give you in the writing of this law can be useful for all readers .
KEYWORDS : The Role of Victim, Protection From Police , Factors Affecting Police .
PENDAHULUAN
Didalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap harta benda orang banyak sekali
terjadi, bahkan berjumlah terbesar diantara jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan
perorangan.1 Didalam Pasal 362 KUHP menyebutkan:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”
1 H. A. K. Moch Anwar, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Bandung: Citra Aditya
Bakti, hal 25.
3
Korban merupakan orang yang paling merasakan kerugian atas tindak pidana pencurian.
Untuk memproses tindak pidana yang dialami korban, maka korban harus melapor pada
pihak kepolisian. Menurut pasal 2 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu
fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Disini
penulis menggunakan korban sebagai sumber informasi yang utama karena korban
mempunyai peranan penting dalam mengungkap tindak pidana pencurian dan perlindungan
apa saja yang diperoleh korban dari pihak kepolisian.
Permusam masalah yang hendak penulis kemukakan yaitu: (1) Bagaimana peran korban
dalam mengungkap tindak pidana pencurian. (2) Perlindungan apa saja yang diberikan
kepolisian kepada korban kejahatan untuk mengungkap tindak pidana pencurian. (3) Apa
saja faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak
pidana pencurian.
Tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut, tujuan penelitian: (a) Untuk mengetahui
peran korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian. (b) Untuk mengetahui
perlindungan apa saja yang diberikan kepolisian kepada korban kejahatan dalam
mengungkap tindak pidana pencurian. (c) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi
kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian.
Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua: (a) Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan
hasilnya dapat memberi kemajuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya
hukum pidana untuk dapat memberi perlindungan kepada korban tindak pidana pencurian
4
dalam mengungkap kasusnya. (b) Manfaat praktis: Untuk memberikan masukan bagi
penegak hukum khususnya kepolisian mengenai pentingnya perlindungan korban guna
mengungkap tindak pidana pencurian.
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yaitu tentang peran dan
perlindungan korban dalam mengungkap tindak pidana pencurian. Data pada penelitian ini
meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan terdiri
dari bahan primer dan bahan sekunder.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif kerena
analisis yang dilakukan peneliti selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat
data yang terkumpul berupa data yang sulit diukur dengan angka.2 Maka dari itu dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitataif.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu “stafbaar feit”. “Feit” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari
suatu kenyataan”, sedangkan “stafbaar” yang berarti “dapat dihukum”, sehingga
“stafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang
dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa
2 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 77
5
yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukanlah kenyataan,
perbuatan, maupun tindakan.3
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif
dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan
orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan
tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum (openbaar) pada
Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu
mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan
(dolus ataupun culpa).4
Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
1. Pengertian Kepolisian
Menurut Sadjijono, istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.
Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam
organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung
jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara
lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat.5
3P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 181. 4Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 115. 5Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 56.
6
2. Tugas dan Wewenang Polri
Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas
Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib
melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi.6
Tinjauan Umum Tentang Korban dan Saksi
1. Pengertian Korban
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai
akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri
atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang
dirugikan.7
2. Pengertian Saksi
Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah:
“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ”
6Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 81. 7Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Refika Aditama, hal. 77.
7
Definisi saksi cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam
pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun
orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik
di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan.8
Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan
1. Penyelidikan
Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan:
“Penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Lembaga penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan
terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Menurur KUHAP,
bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan
catatan apabila kejahatan itu diatur dalam KUHP.9
2. Penyidikan
Pasal 1 butir 2 KUHAP menyantumkan:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
8Muchamad Iksan, 2009, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 92. 9 Hartono, 2010, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31.
8
Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:
- mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- menemukan tersangka.10
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Pencurian
Dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 (pencurian
dalam bentuk pokok), Pasal 363 (pencurian dengan unsur-unsur yang
memberatkan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 365 (pencurian dengan
kekerasan), dan Pasal 367 (pencurian dalam keluarga).
Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil
barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya
secara melanggar hukum.11
2. Unsur-Unsur Pencurian
Untuk mengetahui yang diatur didalam Pasal pencurian, perlu diketahui
unsur objektif dan unsur subjektif dari pencurian dalam Pasal 362 dan 363 KUHP.
Korban adalah yang menjadi satu-satunya orang yang menderita kerugian atas tindak
pidana pencurian. Untuk mengatasi kerugiannya korban harus melaporkan tindak pidana
pencurian yang dialami kepada pihak kepolisian. Dalam melakukan laporannya korban harus
mengatakan semua tentang kronologi pencurian yang diketahui. Dengan demikian kepolisian
akan terbantu untuk menemukan siapa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian
yang dialami korban.
Kepolisian adalah penegak hukum pertama yang dituju korban untuk menyelesaikan
perbuatan tersangka atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Pihak korban dalam
melakukan laporan atau pengaduan kepada polisi harus secara jujur mengatakan tentang apa
yang sebelum, saat dan sesudah terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami. Setelah laporan
diterima maka pihak kepolisian akan mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna
menemukan tersangka. Selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung tentu saja
korban merasa takut dengan tersangka atas laporannya kepada kepolisian. Korban takut apabila
tersangka mengetahui dan merasa dendam dengan tindakan korban yang demikian. Maka korban
harus meminta kepolisian untuk memberikan perlindungan dari pihak tersangka. Kepolisian
dalam melakukan perlindungan kepada korban tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara
memberikan rasa aman kepada korban dari berbagai ancaman yang timbul dari tersangka.
Dalam peraturan perundang-undangan manapun belum ada yang mengatur
perlindungan korban yang dilakukan kepolisian. Kepolisian memberikan perlindungan korban
berdasarkan kebijakan atas permintaan korban agar memberikan perlindungan karena korban
17
yang takut dengan tindakan tersangka setelah melaporkan tindak pidana pencurian yang dialami.
Kebijakan kepolisian yang demikian merupakan cerminan dari fungsi polisi, yaitu sebagai
pengayom dan pelindung masyarakat.
Saran
Kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian haruslah
dengan perlindungan yang benar-benar memberikan rasa aman kepada pihak korban. Karena
ancaman yang timbul dari tersangka bisa dating setiap saat maka pihak kepolisian juga harus
setiap saat mengetahui keadaan korban agar perlindungan yang diinginkan korban itu benar-
benar terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, H. A. K Moch, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bassar, M. Sudradjat, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Bandung: Remadja Karya. Gosita, Arif, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademik Pressindo. Hartono, 2010, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Kusuma, W. Mulyana, 1983, Kejahatan, Penjahat Dan Reaksi Sosial, Bandung: Alumni. Marpaung, Leden. 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Prasetyo, Teguh, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media. P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Prodjodikoro, Wirjono. 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Eresco
Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2005, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
18
Rahardi, Pudi. 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Laksbang Mediatama.
Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa Dan Korban Tindak Pidana Terorisme,
Bandung: Refika Aditama. Surbakti, Natangsa dan Sudaryono, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta:
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tabah, Anton, 1998, Reformasi Kepolisian, Klaten: CV. Sahabat. Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Wawancara dengan Bapak Ari Sumarwono, Wakasat Reskrim Polresta Surakarta, Tanggal 08
Mei 2013. Wawancara dengan Ibu Rumini, Korban Curanmor, Tanggal 28 Mei 2013.