Peran CSOs dalam Demokrasi (Perspektif Komparatif) Disusun oleh: 1. Muhammad Hayat 2. Wahyu Kustiningsih
Peran CSOs dalam Demokrasi (Perspektif Komparatif)
Disusun oleh:
1.Muhammad Hayat
2.Wahyu Kustiningsih
(1)
Menyediakan basis pembatasan kekuasaan negara, kontrol oleh masyarakat dan menumbuhkan
institusi-institusi politik demokrasi sehingga sarana efektif untuk menerapkan kontrol tersebut.
Meliputi fungsi-fungsi:
1. Pengawasan
2. Pemantauan
3. Pembatasan penerapan kekuasaan oleh negara
4. Meminta pemerintah bertanggung –jawab terhadap hukum dan harapan-harapan publik.
• Mayoritas digunakan sebagai antisipasi adanya kasus korupsi.
• Di sini diperlukan aliran informasi yang lebih luas, bebas, lebih terbuka dan independen.
• Fokusnya di sini ialah untuk mengawasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara.
Pencipta opini, akademisi, pejabat perkumpulan (untuk mendorong pengawasan evaluasi kritis)
PUBLIK
Dalam bentuk pendidikan dan informasi
Penyelidikan dan pengungkapan tidak menjamin adanya reaksi masyarakat umum, penghukuman, rasa malu dan pencegahan,
tetapi ia dapat membangkitkan dan mendorong masyarakat untuk bergerak.
Ditandai dengan bangkitnya kekuatan-kekuatan terorganisasi dalam masyarakat sipil dan liberalisasi ekonomi (otonom finansial), serta liberalisasi politik (bersifat independen dan mengangkat isu-isu tabu)
• Fungsi “pengawasan dan pembatasan” dari masyarakat sipil adalah perwujudan dari “cadangan pengaruh” yang dimiliki para warga yang terorganisasi, namun hanya diterapkan secara periodik dengan kokoh dalam kultur kewarganegaraan.
• Mobilisasi warga yang bertujuan membendung atau menghukum penyalahgunaan yang terjadi, muncul hanya dalam kasus-kasus penyalahgunaan yang serius. Dimana institusi-institusi “akuntabilitas horisontal” (misalnya: pengadilan, lembaga audit & anti korupsi, bank sentral, dsb) justru terlibat dan terlalu lemah dan kompromis dalam bertindak.
(2)
Melengkapi peran partai-partai politik dalam merangsang partisipasi politik, meningkatkan
efektifitas dan ketrampilan demokrasi warga negara, serta mendorong pemahaman terhadap kewajiban-
kewajiban di samping hak-hak kewarganegaraan demokratis.
• Di Amerika, minimal 50% warga negaranya memberikan suaranya dalampemilihan presiden. Bagaimana dengan Indonesia???
• Tocqueville tertarik dengan PERKUMPULAN SUKARELA (di luar negara). Sebagai batu pijakan dari praktek danbudaya demokrasi dan dari vitalitas ekonomi independen. “Perkumpulan-perkumpulan sukarela bisa dianggap
sebagai sekolah gratis raksasa, dimana semua anggota komunitas pergi belajar teori umum tentang
perkumpulan”
• Dalam jaringan yang horizontal, mampu membiakkan modal sosial yang menelurkan partisipasi dan kerjasama yang lebih luas.
MASYARAKAT SIPIL
- Kebiasaan - Kepentingan - Ketrampilan partisipatoris (dari kewarganegaraan demokratik)
Nilai-nilai yang lebih mendalam dari sebuah kultur politik demokratik.
Misalnya : toleransi, moderasi, Kemampuan untuk berkompromi, Penghargaan pada cara pandang
yang berlawanan)
Masyarakat sipil dirancang untuk membantu mengembangkan dan mengkondisikan
demokrasi, sehingga misinya tidak hanya sekedar mengawasi, mengkritisi dan menolak negara.
“Pendidikan Demokrasi
Sebagai proyek ‘eksplisit’ dari OMS
Dalam bentuk formal dan informal
Sebagai media ‘sosialisasi’ ke seluruh lapisan masyarakat.
Untuk merangsang partisipasi aktif
PERUBAHAN KULTURAL
(Dalam Jangka panjang)
-Pola pendidikan -Cara berhubungan dengan kekuasaan -Cara emmahami sejarah politik -Bagaimana saling memprcayai & kerjasama
(4)
Penyedia akses pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok secara tradisional tersisih (misal :
perempuan, ras atau etnis minoritas) ke dalam eselon-eselon
kelembagaan politik formal.
Tekanan Tanpa Henti
Terorganisasi Dari Bawah
Untuk kesetaraan politik dan sosial demi memperkuat
kualitas, responsiivitas, dan legitimasi demokrasi.
1. Demokrasi tidak terelakkan berlangsung dengan tidak merata, dan “kantong-kantong kekuasaan otoritas” seringkali harus bertahan kokoh di tingkat lokal atau provinsi.
2. Tingkat lokal menyediakan jangkar, pondasi sosial bagi jaringan nasional dari hubungan patro-klien.
3. Pada arena lokalitas lah para tuan tanah, caciques, kepala suku dan bos membeli rasa hormat dan kontrol melalui pembagian material secara khusus.
4. Pada tingkat inilah ikatan-ikatan horisontal dan partisipasi otonom kewarganegaraan demokratis terhambat oleh ketergantungan vertikal dari clientelisme.
“Pemberdayaan dan kewarganegaraan” bagi organisasi otonom dari rakyat yang secara historis terpinggirkan dan
tergantung. Ada proses yang dialektikal yang seringkali keras demi menegaskan hak-hak mereka dan untuk
memperkuat demokrasi . (FOX)
Hubungan Horisontal
Kepercayaan dan ketimbal-
balikan
CIVIC COMMUNITY
Hubungan Vertikal
Kekuasaan dan ketergantungan
UNCIVIC COMMUNITY
VS
Dalam masyarakat yang pluralistik, cenderung menghasilkan berbagai kepentingan yang dapat melintasi.
Manakala organisasi-organisasi berbasis kelas baru dan gerakan-gerakan berorientasi isu muncul, mereka menyatukan konstituen-konstituen baru yang melintasi pembelahan regional, religius, etnis atau partisan yang telah lama hadir.
Hal tersebut mampu menghasilkan tipe kewarganegaraan yang lebih liberal yang melampaui pembelahan historis dan mendahului kebangkitan kembali impuls-impuls nasionalis yang sempit dan tertutup secara etnis.
Ini akan cenderung melunakkan militansi dari pandangan mereka sendiri.
Ini merupakan tujuan yang disengaja dari organisasi-organisasi warga.
Mayoritas didukung oleh yayasan-yayasan international.
Berbasis non-partisipan.
Tidak hanya menekankan ketrampilan teknis dan administratif, tapi juga standar-standar normatif akuntabilitas publik dan transparansi.
Diharapkan apabila nanti perekrutan para pemimpin politik baru di dalam parpol yang mapan telah menjadi sempit atau stagnan, fungsi masyarakat sipil ini dapat memainkan peran penting dalam merevitalisasi demokrasi dan memperbarui legitimasinya.
(8)
Memantau non-partisipan pada Pemilu dalam mencegah kecurangan,
meningkatkan kepercayaan pada proses pemilu, meneguhkan legitimasi
terhadap hasilnya.
o Lembaga-lembaga dan think-tank demokrasi sedang bekerja di sejumlah negara untuk mereformasi sistem Pemilu, mendemonstrasikan partai-partai politik, mendesentralisasi dan membuka pemerintahan, menguatkan legislatif dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
o Selainitu, juga merangsang perdebatan dan kesadaran tentang alternatif-alternatif kelembagaan merupakan kontribusi penting bagi perbaikan demokrasi.
o Organisasi-organisasi masyarakat sipil memobilisasi dukungan dan tekanan publik yang sangat penting dalam mengadopsi reformasi kelembagaanyang mungkin tidak cukup menarik bagi para politisi.
(9)
Penyebarluasan informasi guna memberdayakan warga dalam
pencapaian dan pembelaan kolektif atas berbagai kepentingan dan nilai
mereka.
• Tanpa jaringan informasi yang baik, meskipun kelompok-kelompok masyarakat sipil bisa menang secara sementara dengan kekuasaan politik yang belum matang melalui besarnya massa (Misal: demostrasi, pemogokan), ini tidak cukup efektif dalam menandingi kebijakan-kebijakan pemerintah atau membela kepentingan-kepentingan mereka.
• Pers yang otonom dan pluralistik hanyalah merupakan satu cara untuk menyajikan berbagai berita dan prespektif-perspektif kepada publik.
• Organisasi-organisasi independen dapat juga memberikan informasi kepada warga perihal aktivitas pemerintah, tidak semata tergantung kepada pernyataan pemerintah mengenai apa yang dikerjakannya, tetapi lebih kepada investigasi yang mendalam dan menyeluruh.
Untuk pencapaian reformasi ekonomi dalam sebuah negara demokrasi.
Reformasi ekonomi yang sukses memerlukan dukungan dari koalisi-koalisi politik dalam masyarakat dan legisatif.
Koalisi ini diciptakan dan tidak muncul secara spontan.
Problemnya bukan skala, otonomi dan sumberdaya masyarakat sipil, tetapi distribusi di antara berbagai kepentingan.
Kepentingan-kepentingan lama yang mapan dan mampu bertahan dari reformasi cenderung terorganisasi dengan baik.
Kepentingan-kepentingan yang baru muncul dan lebih tersebar (misalnya: petani, pengusaha skala kecil, konsumen) cenderung terorganisasi secara lemah dan kurang memperoleh informasi tentang kebijakan-kebijakan baru akhirnya akan mempengaruhi mereka.
o Ketika banyak aktor politik mulai mempercayai organisasi-organisasi (OMS) – percaya pada integritas, kredibilitas dan netralitas politiknya- maka organisasi-organisasi tersebut mendapatkan “cadangan pengaruh” yang dapat dimanfaatkan dalam krisis politik.
Sebuah masyarakat sipil yang giat dapat memprkuat pondasi-pondasi sosial demokrasi, bahkanbila berbagai aktivitasnya berfokus pad apembangunan komunitas dan tidak punya hubungan yang jelas atau perhatian pada demokrasi politik per se.
Upaya-upaya pembangunan akar rumput yang efektif dapat meringankan besarnya harapan yang dibebankan pad anegara dan karenanya meredakan intensitas politik.
Pada saat yang sama, mereka membangun modal sosial dengan mempersatukan warga untuk bekerjasama sebagai sesama rekan demi kemajuan bersama.
“Setelahmenimbulkan pergolakan dalam masyarakat untuk beberapa waktu…pada akhirnya memperkuat negara” (Tocqueville)
Dengan meningkatnya akuntabilitas, responsivitas, inklusivitas, efektivitas, danbernagkat dari itu, terciptanya legitimasi pada sistem politiknya, sebuah masyarakat sipil yang dinamis melahirkan penghormatan warga pada negara dan keterlibatan positif dengannya.
Hal ini meningkatkan kemampuan negara untuk memerintah dan untuk meminta kepatuhan sukarela dari warganya.
“dengan menyatukan rakyat dalam kombinasi tiada akhir dari besarnya keragaman tujuan, suatu kehidupan
perkumpulan yang beragam bukan saja dapat melipatgandakan tuntutan-
tuntutan pada negara, tetapi ia juga bisa melipatgandakan kemampuan setiap
kelompok untuk memperbaiki kesejahteraan mereka sendiri, secara independen dari negara, khususnya di
tingkat lokal.”
(1) Otonomi dalam pendanaan, operasi dan posisi legal bagi asosiasi-asosiasi dan media massa.
- Asosiasi-asosiasi dan media massa hanya dapat menjalankan peran pembangunan demokrasi jika mereka mempunyai otonomi, operasi dan posisi legalnya.
- Negara demokrasi memiliki derajat yang bervariasi dalam membangun representasi kepentingan pada jalur pluralitas bukannya korporatis.
- Meskipun gaya korporatis antara negara dan perkumpulan kepentingan dapat menciptakan manajemen makro ekonomi yang stabil, tapi pengaturan-pengaturan korporatis menjadi ancaman serius pada demokrasi pada rezim-rezim konstitusional yang baru muncul/berada dalam transisi. Terlebih untuk negara yang memiliki sejarah korporatisme otoriter seperti Indonesia.
(2) Masyarakat Sipil yang hiperaktif & konfrontasional
Sebuah masyarakat sipil yang hiperaktif, konfrontasional, dapat membuat kewalahan sebuah negara yang lemah, penuh dengan perbedaan dan tuntutan-tuntutanbesar, membebani negara dengan kewajiban fiskal yang tak berkesinambungan dan menyebabkan inflasi serta menyisakan sedikit saja sektor publik sejati yang berkonsentrasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.
Negara harus memiliki otonomi, legitimasi, kapasitas dan dukungan yang cukup untuk memediasi berbagai kelompok kepentingan, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan, dan untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara-cara yang menyeimbangkan klaim-klaim dari berbagai kelompok yang bersaing satu sama lain dan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
(3) Civic Defisit
Masyarakat sipil haruslah independen dari negara, tetapi tidak teraleniasi darinya.
Ia harus mewaspadai, tetapi harus tetap menghormati kekuasaan negara.
Harus mewujudkan keseimbangan atas orientasi-orientasi subjek dan partisipan.
(4) Ketergantungan terhadap internasional
o Tipe ketergantungan yang semakin besar dan berbeda, bukan hanya pada negara, tetapi pada komunitas internasional.
o Karakter dan kemungkinan mobilisasi masyarakat sipil pada negara-negara demokrasi yang baru lahir dan negara-negara yang kurang maju telah ditransformasikan beberapa dekade lalu oleh 3 perubahan dramatis dalam sisitem dunia, antara lain:
a) Pertumbuhan pesat hubungan-hubungan transnasional diantara orang-
orang masyarakat sipil dari negara-negara yang berbeda.
b) Munculnya berbagai gerakan dan organisasi yang benar-benar bersifat internasional.
c) Ledakan program-program bantuan demokrasi di negara-negara demokrasi yang lebih kaya.
o Sejumlah LSM sesungguhnya adalah ciptaan dari dukungan internasional dan hanya memiliki sedikit prakarsa dukungan dan organisasi pribumi.
o Bukan berarti OMS tidak melakukan sesuatu yang berharga bagi demokrasi dan pembangunan.
o “Sejauh mana mereka benar-benar merupakan aktor masyarakat sipil di negeri mereka sendiri?”
o “Representasi” sebagai sebuah dilema internasional.
o Alison Brysk:”Mereka yang memiliki ketrampilan untuk memimpin secara internasional mungkin adalah yang paling tidak “representatif”.
o Ada permasalahan kemampuan berkomunikasi.
TRANSISI
ADAPTASI Pergantian PERAN thdp pemerintah
Keterbatasan Ruang Gerak
Persoalan dalam bertahan hidup menghadapi prioritas-prioritas pendanaan internasional yang selalu berubah dan anggaran-anggaran bantuan yang terus menyusut.
OTONOMI FINANSIAL Melalui kampanye keanggotaan massa Untuk mencari basis pendukung.
(5) Organisasi = Birokrasi
• Sebuah gerakan sosial atau politik hanya bisa langgeng dengan organisasi. Organisasi = Birokrasi.
• Birokrasi berarti pembangunan sebuah struktur vertikal yang kompleks dan rekrutmen staf yang permanen dan potensial.
• Michels : “Siapa yang membicarakan organisasi, membicarakan oligarki”.
Profesionalisasi Organisasi
KETEGANGAN
(VS)
Kalangan Profesional Sukarela
+
Keanggotaan Kontrol
LEMBAGA
(6) Peran Politik
Kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi warga tidak dapat menggantikan partai-partai politik yang bertalian dengan basis dukungan massa luas dan relatif tahan lama.
Ketika kelompok-kelompok kepentingan mendominasi, melemahkan atau mendesak keluar partai-partai politik sbagai pembawa dan menyediakan fungsi kepentingan-kepentingan, mereka bisa menghadirkan problem bagi konsolidasi demokrasi.
Faktor tunggal paling penting dalam konsolidasi demokrasi bukanlah masyarakat sipil, tetapi pelembagaan politik.
Apabila konsolidasi adalah proses dengan mana demokrasi menjadi satu-satunya permainan yang ada (the only game in town), yang secara luas dan kuat melegitimasi baik di tingkat elite maupun massa, perubahan kultural menjadi sangat penting.
Namun, hal itu harus diperkuat oleh sistem politik yang brusaha melahirkan hal-hal politik dari demokrasi, dan juga kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial yang diharapkan rakyat.
Hal ini memerlukan ekspansi akses warga, pengembangan kewarganegaraan dan kultur demokrasi , perluasan rekruitment dan pelatihan keanggotaan, dan fungsi lain yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil.
Selain itu, dibutuhkan penyelenggaraan negara demokrasi yang efektif dan tertib, dan inilah yang tidak dapat disediakan masyarakat sipil di dalam dan dari dirinya sendiri.
Kesimpulan dari Larry Diamond
Masyarakat sipil dapat, dan umumnya harus, memainkan peranan sentral dalam membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi.
Perannya tidak menentukan, bahkan bukan yang paling penting, setidaknya bukan pada awalnya.
Namun, semakin aktif, pluralistik, cerdas, terlembagakan, dan secara internal masyarakat sipilnya, dan semakin efektif dia menyeimbangkan tegangan-tegangan dalam hubungannya dengan negara (antara otonomi dan kerjasama, kewaspadaan dan loyalitas, skeptisisme dan kepercayaan, ketegasan dan kemasyarakatan), semakin besar bagi demokrasi untuk tumbuh kekal.