PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL (DINAS …

eJournal Sosiatri-Sosiologi 2021, 9 (1): 78-91 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021

PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

(DINAS SOSIAL) DALAM PENANGANAN ANAK

JALANAN DI KOTA SAMARINDA

Yanuar Ahmad Abdullah1

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) dalam penanganan Anak Jalanan di Kota

Samarinda serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan

Anak Jalanan di Kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian

deskriptif kualitatif dengan sumber informasi yang diperoleh dari hasil

wawancara, diktat, buku dan website. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,

faktor penyebab munculnya Anak Jalanan beragam dari permasalahan ekonomi,

broken-home, mencari nafkah atau terjerat pergaulan bebas. Dinas Sosial telah

melakukan berbagai upaya dan tindakan dalam menangani Anak Jalanan. Dengan

dukungan dan bantuan dari instansi lain seperti SATPOL-PP, razia dilakukan

untuk menetribkan Anak Jalanan dan dikumpulkan untuk di ditindak lanjuti.

Faktor pendukung Dinas Sosial dalam upaya menangani Anak Jalanan adalah

memadainya SDM seperti dukungan dan bantuan dari SATPOL-PP terutama

ketika harus turun ke lapangan yaitu ke jalanan untuk menertibkan Anak Jalanan

dan mengumpulkan mereka untuk pendataan dan pembinaan. Namun, faktor

penghambat masih lebih mendominasi seperti kurangnya kesadaran orang tua, atau

malah orang tua yang menyuruh anaknya membantu secara ekonomi, kurangnya

kesadaran masyarakat dan kondisi dari keluarga anak sendiri yang tidak mampu.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Penanganan, Anak Jalanan.

Pendahuluan

Samarinda merupakan ibu kota dari Kalimantan Timur yang memiliki

jumlah penduduk sekitar 812.597 jiwa dengan tingkat kepadatan jumlah penduduk

yang terus meningkat disetiap tahun. Di tahun 2010 kepadatan penduduk

samarinda berada pada angka 727.500 jiwa dan terus mengalami peningkatan

bahkan mencapai angka 797.006jiwa di tahun 2014. Adanya pertambahan jumlah

penduduk yang terus meningkat dengan rendahnya tingkat penyerapan tenaga

kerja, hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu kemiskinan. Tingkat

kemiskinan di Kota Samarinda juga mengalami peningkatan disetiap tahun,

tercatat di tahun 2011 ada sekitar 4,31%dan terus meningkat sekitar 4,82% di

tahun 2015. Dengan kondisi masyarakat yang miskin dan sulit mendapatkan

pekerjaan, memaksa masyarakat yang tidak mampu harus berusaha mencari

1 Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Mulawarman. Email: [email protected]

Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Samarinda (Yanuar)

79

pendapatan untuk tetap bisa bertahan hidup dan tak jarang masyarakat terpaksa

menekuni pekerjaan yang tidak biasa seperti menjadi anak jalanan, gelandangan

dan pengemis.

Untuk itu, aktivitas anak jalanan di Kota Samarinda masih banyak terlihat.

Menurut Kepala Dinas Sosial menyebutkan bahwa Samarinda memiliki sekitar

200-an anak jalanan, gelandangan, pengemis dan angka tersebut dapat meningkat

pada momen-momen tertentu seperti pada musim perayaan. Namun dari sekitar

200-an tersebut bukanlah jumlah dari masyarakat yang berdomisili di Kota

Samarinda, melainkan sebagian merupakan pendatang yang dikirim oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selain karena faktor kemiskinan

juga ada alasan lain dengan peningkatan angka anak jalanan, gelandangan dan

pengemis yaitu adanya karakter masyarakat Kalimantan Timur khususnya

masyarakat Samarinda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, ramah, mudah

merasa simpati dan mudah memberi bantuan sehingga menimbulkan efek yang

menggiurkan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis akan hasil yang

diperoleh.

Dengan adanya permasalahan masyarakat seperti kemiskinan dan sulit untuk

mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut yang kemudian akan menimbulkan persoalan

eksploitasi (pemanfaatan) terhadap anak. Dimana saat ini sangat banyak

pemberitaan terkait eksploitasi terhadap anak-anak yang seharusnya mereka

mendapatkan hak sebagai seorang anak. Namun faktanya hak tersebut tidak

mereka dapatkan akibat adanya faktor-faktor internal diantaranyaadalah

permasalahan ekonomi yang dialami keluarga mereka sehingga anak mereka juga

ikut dikorbankan. Fenomena eksploitasi terhadap anak tersebut marak terjadi juga

dikarenakan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan anak-

anak memiliki jumlah yang besar, hal itu dikarenakan rasa simpatik masyarakat

umum sangat peduli terhadap anak-anak sehingga dengan rasa simpatik tersebut

mereka memberikan bantuan,hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya

peningkatan jumlah anak jalanan yang semakin meningkat.

Dalam menanganipermasalahan anak jalanan, diperlukan perhatian khusus

oleh Pemerintah sebagai mana yang tertera dalam undang-undang 1945 Pasal 34

Ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh

negara”, bedasarkan isi UUD tersebut dapat kita artikan bahwa sangat jelas negara

memiliki tanggung jawab bagi semua penduduk Indonesia yang termasuk dalam

kategori fakir miskin serta anak terlantar dalam memberikan dukungan sarana dan

prasarana melalui kebijakan agar permasalahan fakir miskin serta anak terlantar

dapat diatasi. Dengan adanya perhatian oleh pemerintah, hal tersebut juga dapat

memberi peluang terhadap fakir miskin dan anak terlantar agar dapat hidup dan

berkembang dengan layak dengan mendapat pekerjaan sehingga tidak lagi

bergantung hidup dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah dan secara tidak

langsung permasalahan kemiskinan serta anak jalanan dapat diatasi.

eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 9, Nomor 1, 2021: 78-91

80

Untuk mewujudkan penyelesaian tersebut pemerintah dibantu oleh Dinas

Sosial, dimana Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah

satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang memiliki wewenang

terhadap permasalahan sosial melalui program dinas yang telah diatur.Dalam

upaya menanggulangi anak jalanan yang dijabarkan di setiap program yang

dicantumkan diatas, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

serta Kepolisian Kota Samarinda telah seringkali mengadakan penertiban bagi

Anak Jalanan/Pengemis yang berada di jalanan. Dengan upaya ini, permasalahan

anak jalanan dapat diatasi melalui penyelenggaraan rehabilitasi dimana

menyediakan panti bagi Anak Jalanan untuk dapat menikmati pendidikan formal

pada Panti Sosial milik Pemerintah maupun Pondok Pesantren. Upaya lain adalah

pemberdayaan penyandang masalah sosial dengan menyediakan asrama,

perawatan, kesehatan, pembinaan mental, pendidikan dan bimbingan latihan

keterampilan dengan Dinas Sosial merujuk atau merekomendasikan pada Panti

Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Timur. Resosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan

sosial kepada keluarga Anak Jalanan serta pembinaan bagi orang tua Anak Jalanan

guna memberikan motivasi betapa pentingnya pendidikan serta bahaya yang

berakibat pada sang anak.

Dengan adanya Dinas Sosial permasalahan tingkat angka anak jalanan yang

terus meningkat akan dapat diatasi, menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Anak dan Lanjut Usia, pada tahun 2016 tercatat jumlah anak jalanan mencapai 60

orang, kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan jumlah anak jalanan

yaitu 52 orang di tahun 2017 dan terus mengalami penurunan yang signifikan di

tahun 2018 hingga 2019 tercatat hanya 20 orang anak jalanan. Penurunan angka

jumlah anak jalanan tersebut tentu tidak lepas dari adanya usaha serta upaya yang

dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial yang memiliki peran dalam menangani

permasalahan anak jalanan.

Kerangka Dasar Teori

Teori Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah “proses dinamis kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Kemudian peran menurut Merton

(dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan “sebagai pola

tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status

tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set)”. Dengan

demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan

berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial

khusus dan peran juga adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan atau


81

status.Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah

proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain.

Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk

melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Menurut

pasal 5 peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan

kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan

pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas Sosial dibantu oleh

pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial yang

mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha

kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 04

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa dalam

pembagian ini Dinas Sosial ditipekan menjadi Tipe A dengan menetapkan 1 (satu)

Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dan untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu

lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata

kerja perangkat daerah dan unit dibawahnya maka ditetapkan Dinas Sosial Kota

Samarinda dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.

Penanganan

Arti kata penanganan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara,

menangani atau perbuatan menangani. Sehingga dari kata diatas dapat

disimpulkan bahwa penanganan merupakan suatu penyelesaian atau serangkaian

proses pekerjaan. Dalam hal penanganan anak jalanan oleh Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Kota Samarinda adalah serangkaian kegiatan dengan kebijakan

yang dimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di kota

Samarinda.

Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang

mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun

masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja

sebagi pengamen, pengasong, pemulung, tukang semir ataupun pengais sampah.

Selain itu, ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum,

antara lain menurut Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan

adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan


82

menghabiskan waktunya dijalanan. Kemudian pendapat lain yaitu Peter Davies

memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini

merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkak- nya

daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara

berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi

kejalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya

sendiri.

Faktor Munculnya Anak Jalanan

Munculnya permasalahan anak jalanan umumnya dipengaruhi oleh keadaan

ekonomi keluarga yang rendah. Rendahnya pendapatan dalam keluarga sehingga

mendorong anak untuk mencari perkerjaan. Kemudian, keadaan tersebut semakin

diperburuk dengan banyaknya anggota keluarga anak jalanan yang seringkali

mendorong anak bekerja karena tergiur dengan pendapatan yang diperoleh .

Berdasarkan latar belakang munculnya permasalahan anak jalanan, berikut

beberapa pemetaan faktor penyebabnya sebagai berikut:

1. Masalah Ekonomi

2. Broken Home

3. Salah pergaulan

4. Putus sekolah

5. Kurang perhatian dari keluarga

6. Pengaruh lingkungan

Dampak Dari Adanya Anak Jalanan

1. Menjadikan suasana lingkungan tampak kumuh

2. Menjadi salah satu masalah social

3. Masa depan dari anak jalanan makin suram

4. Semakin bertambahnya angka anak yang putus sekolah

Solusi Penanganan Anak Jalanan

Dalam memberikan solusi pada penanganan anak jalanan, ada tiga jenis

alternatif penangannan anak jalanan yaitu family base, institutional base dan multi-

system base.

Metode family base adalah alternatife dengan cara memberdayaan keluarga

anak jalanan menggunakan berbagai cara diantaranya melalui memberikan

tambahan makanan, pemberian modal usaha dan memberi penyuluhan tentang

keberfungsian keluarga. Pada model ini diupayakan bantuan peran aktif dari

keluarga dalam membina serta menumbuh kembangkan anak jalanan.

Selanjutnya, institutional base, pemberdayaan malalui lembaga sosial di

masyarakat. Caranya dengan menjalin networking dengan berbagai institusi baik

lembaga pemerintahan ataupun lembaga sosial masyarakat.


83

Yang terakhir adalah multi-system base, yaitu pemberdayaan melalui

jaringan sistem yang ada. Pemberdayaan ini dimulai dari anak jalanan, keluarga

dari anak jalanan, lingkungan masyarakat, akademisi, para pemerhati anak, aparat

penegak hukum dan juga instansi terkait lainnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan

penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan

kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan

data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan

dibahas adalah :

1. Peran Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Kota

Samarinda antara lain sebagai perumus dan pelaksana kebijakan, memberikan

pelayanan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial.

2. Faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam meminimalisir

hambatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam penanganan anak

jalanan Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam penaganan Anak Jalanan di

Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan Wali Kota Samarinda No.29 tahun 2016 tentang

susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Samarinda pasal 10 yang

menjelaskan bahwa Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Memiliki wewenang

dalam hal melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan, memberikan

pelayanan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan dibidang rehabilitas sosial. Dengan peraturan tersebut mejadi

landasan yang dapat menjelaskan Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. Adapun peran Bidang

Pelayanan Rehabilitas Sosial adalah sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang

memiliki kewenangan dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam hal penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana

dalam UUD tersebut telah dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya. Namun kenyataanya masih banyak masyarakat yang kondisi ekonomi

dan kondisi sosialnya sangat jauh dari kata berkecukupan. Seperti halnya di Kota


84

Samarinda tingkat kemiskinan di Kota Samarinda juga mengalami peningkatan

disetiap tahun, tercatat di tahun 2011 ada sekitar 4,31%dan terus meningkat sekitar

4,82% di tahun 2015. Permasalahan demikian yang menjadi pemicu adanya

eksploitasi anak yang tidak biasa seperti menjadi anak jalanan, gelandangan dan

pengemis dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga

pemandangan disetiap sudut kota, trotoar dan disepanjang jalan Kota Samarinda

sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi dimana masih banyak aktifitas

anak jalanan.

Dengan kondisi permasalahan anak jalanan yang terus meningkat

dibutuhkan penanganan segera oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bidang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Untuk itu bidang terkait melakukan beberapa upaya

termasuk melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Adapun pihak yang

terlibat dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, berbagai pihak atau stake

holder yang telah terlibat dalam pembinaan anak jalanan meliputi dari SATPOL-

PP, Kepolisian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta P2TP2A

(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Tujuan dari

kerjasama tersebut adalah untuk mempermudah proses penanganan permasalahan

anak jalanan berdasarkan fungsi dan tugas dari pihak masing masing yang ikut

terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda.

Langkah awal atau tindakan awal yang dilakukan Bidang Pelayanan

Rehabilitasi Sosial adalah dengan melakukan tindakan evakuasi dalam hal ini

dinas terkait melakukan kerjasama dengan SATPOL-PP, Kepolisian, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta P2TP2A berdasarkan tugas dan

fungsinya yaitu untuk menertibkan keamanan umum sehingga Bidang Pelayanan

Rehabilitasi Sosial melakukan penertiban bersama SATPOL-PP, Kepolisian,

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta P2TP2A untuk melakukan razia

atau operasi terpadu dan kemudian dilakukan pendataan sesuai permasalahan.

Pendataan tersebut meliputi: apakah mereka ada keluarga? Masih sekolahkah?

Terus mereka bekerjakah? Apa aktifitasnya sehari-harinya? Kemudian setelah

dilakukan pendataan Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial melakukan tindakan

pelayanan. Adapun pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan sebagai berikut:

Bimbingan Sosial

Dalam bimbingan sosial, Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial bekerja sama

dengan BPMP dan P2TP2A untuk memberikan penyuluhan kepada anak jalanan

mengenai peranan mereka sebagai anak. Bimbingan Sosial yang dimaksudkan

adalah melakukan bimbingan mental terhadap para orang tua anak karena

kurangnya kesadaran dan pengetahuan orang tua akan hak-hak kebutuhan dasar

anak serta pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Penyuluhan turut dilakukan

kepada anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka

serta memberikan pemahaman mengenai tugasnya sebagai anak; yakni

menawarkan pelatihan keterampilan guna meningkatkan skill mereka yang nanti


85

akan berguna bagi masa depan mereka. Adapun hambatan yang dihadapi adalah

kurang berminatnya Anak Jalanan untuk mengikuti program pelatihan yang

ditawarkan.

Pembinaan Mental Sosial

Pembinaan Mental Sosial yang dimaksudkan adalah mengedukasi Anak

Jalanan mengenai kehidupan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan

formal dan pelatihan keterampilan. Bidang Pelayanan Rehabilitas bekerja sama

dengan BPMP dan P2TP2A serta Panti Sosial Anak milik pemerintah untuk

melakukan penyuluhan guna memberikan motivasi terhadap anak jalanan.

Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan mental sosial ialah tidak adanya

kesadaran diri pada anak jalanan untuk maju, kurangnya motivasi pada diri Anak

Jalanan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan keterampilan

sebagai akibat dari mencari nafkah di jalanan.

Pembinaan dalam Pendidikan Formal dan Nonformal

Untuk pembinana pendidikan, Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial merujuk

ke Panti Sosial Anak Harapan untuk pendidikan formal dan Panti Sosial Bina

Remaja untuk pendidikan non-formal.

Pelatihan Keterampilan dan Kemampuan Permodalan

Pelatihan Keterampilan dan kemampuan permodalan tersebut ditujukan guna

menambah skill anak jalanan. Pelatihan yang dimaksud adalah otomotif, salon,

menjahit dan tata rias. Kemudian untuk permodalan, Bidang Pelayanan Rehabilitas

Sosial turut memberikan modal Usaha Ekonomi Proaktif (UEP) yang disesuaikan

dengan usaha yang ditekuni.

Setelah melakukan berbagai tindakan atau upaya dalam penanganan anak

jalanan di Kota Samarinda, Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial melakukan

evaluasi dalam hal tindakan atau upaya yang berdasarkan pelayanan yang sudah di

implementasi dan hasilnya efektif dalam menangani permasalahan anak jalanan.

Adapun tindakan atau upaya yang efektif yang dilakukan Bidang Pelayanan

Rehabilitasi Sosial antara lain:

Pendekatan dengan Orang Tua

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya

yang mengintai anak mereka dijalanan, pentingnya persiapan masa depan anak

mereka dalam hal kesehatan, pendidikan serta bekal keterampilan yang cukup.

Dengan pendekatan tersebut akan membuat Orang Tua dari anak jalanan akan

merasa takut dan tidak akan mengizinkan anak mereka untuk beraktifitas dijalan

lagi.


86

Tindakan Razia

Tindakan razia juga merupakan tindakan yang efektif. Tindakan razia

merupakan tindakan awal untuk dapat mengetahui permasalahan yang cukup

beragam yang dihadapi anak jalanan. Selain sebagai tindakan evakuasi melalui

pendataan tindakan razia secara rutinitas juga akan memberi efek jera bagi anak

jalanan.

Keberhasilan suatu tindakan atau upaya yang efektif dalam menangani

permasalahan anak jalanan dapat diukur melalui hasil yang diperoleh dan tindakan

atau puaya yang efektif tesebut akan kembali di implementasikan kembali. Seperti

permasalahan anak jalanan di kota Samarinda setelah Bidang Pelayanan

Rehabilitas Sosial melakukan berbagai tindakan dan kerjasama dengan berbagai

pihak untuk menangani permasalahan anak jalanan di Kota Samarinda, terlihat

adanya penurunan jumlah anak jalanan di Kota samarinda pada tahun 2016 tercatat

jumlah anak jalanan mencapai 60 orang, kemudian ditahun berikutnya mengalami

penurunan jumlah anak jalanan yaitu 52 orang di tahun 2017 dan terus mengalami

penurunan yang signifikan di tahun 2018 hingga 2019 tercatat hanya 20 orang

anak jalanan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bidang Pelayanan Rehabilitasi

Sosial dalam Penananganan Anak Jalanan di Kota Samarinda

Keberhasilan atau pencapaian tujuan dari penanganan anak jalanan melalui

berbagai upaya dan juga kebijakan yang efektif tentu tidak lepas dari adanya

faktor pendukung yang menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam penanganan

anak jalanan. Seperti dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, faktor

pendukung Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam penanganan anak jalanan

antara lain yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih bisa

diandalkan dalam hal kerjasama Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dengan

SATPOL-PP sehingga menambah jumlah SDM yang dapat diperintahkan

mengambil tindakan dengan melakukan rutinitas razia, faktor lain adalah adanya

kerja sama orang tua melalui pendekatan dengan pemberian pengetahuan sehingga

adanya rasa takut untuk membiarkan anak mereka untuk kembali kejalanan dan

faktor pendukung lainya adalah adanya fasilitas dengan kerjasama bersama Panti

Sosial.

Namun, dibalik adanya faktor pendukung tentu ada faktor penghambat.

Adapun faktor penghambat Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam

penanganan anak jalanan adalah tidak adanya anggaran sehingga pihak dinas

terkait mengalami hambatan dalam melakukan tindakan evakuasi karena dalam

melaksanakan kegiatan atau tindakan evakuasi bersama SATPOL-PP dinas terkait

harus mengeluarkan dana, kemudian faktor yang menjadi faktor penghambat

lainya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya akan kesadaran orang tua terhadap bahaya aktifitas anak di jalanan.


87

2. Terkadang orang tua yang justru meminta anak dapat membantu secara

ekonomi dan pada gilirannya anak harus berada di jalanan untuk mencari

nafkah.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi atau melakukan

pembelian/transaksi pada anak jalanan.

4. Banyaknya Anak dalam kondisi keluarga tidak mampu sehingga harus

membantu perekonomian keluarga.

Kemudian, untuk meminimalisir atau megatasi hambatan dalam

penanganan anak jalanan di kota Samarinda, Bidang Pelayanan Rehabilitas

melakukan upaya dengan mengusulkan PERDA No.7 tahun 2017 tentang

larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan dengan denda Rp

50.000.000,00 atau kurungan 3 bulan penjara dan adanya pantauan melalui

CCTV. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik yang akan menjadi

aturan yang dapat menghambat peningkatan jumlah anak jalanan di kota

Samarinda karena dengan dikeluarkannya aturan PERDA tersebut masyarakat

Kota Samarinda akan menjadi takut dengan adanya ancaman pidana seperti

yang disebutkan.

Evaluasi Hasil dari Penanganan Anak Jalanan

Dari upaya Pemerintah dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Samarinda telah

berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka anak jalanan namun

hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini disertai

indikator masih banyak anak jalanan di berbagai tempat di sudut Kota

Samarinda yang perlu dievaluasi dalam penanganan dan langkah-langkah yang

lebih intensif guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Meski demikian, hasil yang sudah didapatkan oleh Dinas Sosial

menunjukkan adanya penurunan angka Anak Jalanan dari tahun 2016 hingga

2019 walaupun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan angka Anak Jalanan di

Kota Samarinda. Angka penurunan Anak Jalanan dari tahun 2016 bisa dilihat

sebagai berikut:

Diagram Angka Anak Jalanan Tahun 2016 - 2019

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Samarinda


88

Adapun hasil lainnya yang telah dicapai selain penurunan angka Anak

Jalanan di Kota Samarinda, pembinaan Anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas

Sosial juga memberikan bantuan pendapatan kepada keluarga Anak Jalanan,

peningkatan kualitas hidup Anak Jalanan, dan terbentuknya penambahan

keterampilan/skill.

Masyarakat juga memberikan tanggapan terhadap pembinaan Anak Jalanan

yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni respon yang sangat positif dari hasil

interaktif di RRI. Masyarakat juga mendukung langkah pemerintah terhadap apa

yang dilakukan Dinas Sosial di Kota Samarinda dalam pembinaan Anak Jalanan.

Analisis Pembahasan

Dalam hal ini peneliti telah menganalisis informasi yang berhasil

dikumpulkan dilapangan sesuai dengan rumusan masalah dan selanjutnya

dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan, peneliti menemukan hal yang penting yaitu sebagai berikut;

Faktor kemunculan Anak Jalanan di Kota Samarinda

Salah satunya faktor penyebab munculnya Anak Jalanan adalah faktor yang

berasal dari internal contohnya seperti kerusakan mental pada anak sendiri

diakibatkan kesalahan pergaulan dan dipengaruhi oleh hal hal negatif pada teman

sebaya. Kemudian ada Faktor External, yang dimaksud ialah faktor yang

disebabkan dari pengaruh luar individu Anak Jalanan. Misalnya adalah

permasalahan Ekonomi, Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin

sehingga mereka yang harus membantu perekonomian keluarga dengan

beraktifitias di jalanan. Beberapa aktifitas yang mereka lakukan antara lain seperti

mengamen, mengemis, ataupun menjual barang seperti koran atau makanan.

Selain itu, terlantarnya anak yang berasal dari keluarga broken home/perceraian

yang menyebabkan orang tua yang tidak peduli dengan keadaan anak sehingga

menjadi menggelandang di jalanan. Hubungan keluarga yang tidak harmonis turut

menyebabkan anak terabaikan dan tidak diperdulikan.

Peran dan Tindakan Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam menangani

Anak Jalanan Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sejauh ini adalah tindakan yang

lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan tindakan yang bersifat yurisdiksi

atau hukum. Pembinaan yang dimaksud dimulai dengan proses melibatkan

berbagai instansi seperti SATPOL-PP dan kepolisian yang dimulai dengan

melakukan razia di jalanan untuk mengevakuasi Anak Jalanan, setelah melakukan

pendataan terhadap setiap Anak Jalanan yang ada, Dinas Sosial melakukan

tindakan lebih lanjut seperti pembinaan mereka terhadap pentingnya pendidikan

dan edukasi baru Anak Jalanan yang putus sekolah dengan merujuk ke panti


89

asuhan pemerintah atau swasta. Tindakan lainnya turut mendidik kepada orang tua

Anak Jalanan, memberikan pelatihan keterampilan serta modal usaha.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Sosial.

Sementara faktor pendukung dalan upaya menangani Anak Jalanan adalah

memadainya SDM. Contohnya adalah bantuan dari SATPOL-PP dalam

melakukan razia ke jalanan. Akan tetapi, faktor penghambat masih cenderung

lebih banyak seperti kurangnya kesadaran orang tua, atau malah orang tua yang

menyuruh anaknya membantu secara ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat

dan kondisi dari keluarga anak sendiri yang tidak mampu. Masalah anggaran juga

menjadi salah satu penghambat lainnya yang menyebabkan tindakan yang

seharusnya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial tidak dapat beroperasi maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan keterkaitan antara data hasil

penelitian dengan landasan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang

menjadi pedoman penulisan dalam penelitian ini. Teori Peran yang disebutkan

penulis menunjukan keterkaitan teori dengan tindakan yang diambil oleh Dinas

Sosial dalam mengatasi Anak Jalanan di Kota Samarinda. Dinas Sosial berperan

sebagai Peran Formal yang menunjukkan jelasnya aktifitas mereka dalam

menangani Anak Jalanan melalui bantuan instansi lainnya yang kemudian

melakukan pembinaan. Aktifitas langsung Dinas Sosial dalam menangani Anak

Jalanan merupakan suatu Peran Aktif.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan Wali

Kota Samarinda No.29 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja

Dinas Sosial Kota Samarinda pasal 10 yang menjelaskan bahwa Bidang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Memiliki peran sebagai Instansi Pemerintah

yang memiliki wewenang dalam hal melaksanakan perumusan dan

pelaksana kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dibidang rehabilitasi sosial dalam hal penanganan permasalahan sosial.

2. Dalam penanganan anak jalanan Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak atau stake holder yang

telah terlibat dalam pembinaan anak jalanan meliputi dari SATPOL-PP,

Kepolisian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

3. Dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda, Bidang Pelayanan

Rehabilitasi Sosial melakukan beberapa tindakan dan pelayanan antara lain

tindakan razia kemudian melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan

pelayanan kepada anak jalanan berupa bimbingan sosial, pembinaan mental


90

sosial, pendidikan formal-non formal dan pelatihan keterampilan dan

kemampuan permodalan.

4. Tindakan atau upaya yang efektif yang dilakukan Bidang Pelayanan

Rehabilitasi Sosial antara lain: Pendekatan dengan Orang Tua dan tindakan

razia.

5. Faktor pendukung Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam penanganan

anak jalanan antara lain yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

masih bisa diandalkan dalam hal kerjasama Bidang Pelayanan Rehabilitas

Sosial dengan SATPOL-PP dan faktor lain adalah adanya kerja sama orang

tua dan adanya fasilitas dengan kerjasama bersama Panti Sosial.

6. Faktor penghambat Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam penanganan

anak jalanan adalah tidak adanya anggaran kemudian faktor yang menjadi

faktor penghambat lainya adalah kurangnya akan kesadaran orang tua

terhadap bahaya aktifitas anak di jalanan, terkadang orang tua yang justru

meminta anak dapat membantu secara ekonomi dan pada gilirannya anak

harus berada di jalanan untuk mencari nafkah, kurangnya kesadaran

masyarakat untuk tidak memberi atau melakukan pembelian/transaksi pada

anak jalanan dan banyaknya Anak dalam kondisi keluarga tidak mampu

sehingga harus membantu perekonomian keluarga.

7. Tindakan atau upaya Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam

meminimalisir hambatan yaitu dengan mengusulkan PERDA No.7 tahun

2017 tentang larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan dengan

denda Rp 50.000.000,00 atau kurungan 3 bulan penjara dan adanya

pantauan melalui CCTV. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik

yang akan menjadi aturan yang dapat menghambat peningkatan jumlah

anak jalanan di kota Samarinda.

Saran

1. Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dan SATPOL-PP

Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial dan SATPOL-PP seharusnya lebih

tegas dalam proses pemantauan dan pemberian sanksi terkait PERDA No.7

tahun 2020 tentang larangan memberikan uang kepada anak jalanan karena

berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari dinas terkait mesikipun

suda ada peraturan tersebut namun belum ada kasus pelanggar yang

diberikan tindakan dengan sanksi yang tercantum dalam PERDA No.7

tahun 2020.

2. Anak Jalanan di Kota Samarinda

Anak Jalanan diharapkan dapat memberikan kerjasama dengan tidak

melakukan tindakan seperti kabur atau melarikan diri saat operasi razia

diadakan, memberikan informasi yang benar sesuai apa yang dihadapi dan

tetap bersemangat menjalankan proses rehabilitas yang diberikan karena


91

pelayanan tersebut merupakan tindakan yang akan memberikan manfaat

dimasa depan anak jalanan.

3. Orang Tua

Orang tua seharusnya mempunyai kesadaran akan pentingnya kesiapan

masa depan anak mereka dalam hal yang paling penting adalah jaminan

kesehatan anak mereka, didikan, menuntut ilmu serta memberikan bekalan

kerterampilan sehingga peluang untuk sang anak mendapatkan hidup layak.

4. Masyarakat Kota Samarinda

Masyarakat Kota Samarinda diharapkan untuk lebih peka dan patuh terhadap

Peraturan Daerah No.7 tahun 2017 tentang larangan memberikan uang kepada

anak jalanan dan tidak mengedepankan rasa simpatik yang berlebihan karena

hal tersebut bukanlah solusi terbaik melainkan akan lebih menambah jumlah

anak jalanan di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

Budi Suharto, Rahcmad. 2016. Karakteristik Ekonomi Anak Jalanan di Kota

Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Hariadi, Sri Santuti & Suryanto, Bagong, 2001. Anak-Anak Yang Dilanggar

Hanya. Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan

Perlindungan Khusus, Surabaya, Lutfansah Mediatama

Masri, Singarimbun dan Sofian, Efendi, 2002. Metode Penelitian Survai, Jakarta:

Pustaka LP3ES.

Mukhtar,2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta Selatan :

Referensi GP Press Group.

Soekanto, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Pers.

Sutarto, 2006. Dasar Dasar Organisasi. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press

West, Richard, Lynn H. Turner, 2013. Pengantar Teori Ilmu Komunikasi Analisis

dan Aplikasi (Intrducing Communication Theory: Analysis and Application,

Jakarta: Salemba Humanika.

PERAN BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL (DINAS …

Documents