Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham

Tri Widodo W. Utomo

APU Bidang Administrasi Publik /Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN

Peran Balitbang dalam MerumuskanProduk Kebijakan Publik di Lingkungan

Kemenkumham

Disampaikan pada Workshop Penyusunan Perumusan KebijakanBalitbang Hukum dan HAM, Kemenkumham

JAKARTA, 25 FEBRUARI 2015

BRIDGING Research to Policy

Policy

R & D

� Litbang K/L padahakekatnya adalah Policy Research.

� Research for the sake of policy betterment, NOT for the sake of research.

� Litbang K/L harus lebihaplikatif, yang diukurkemanfaatannya darikemampuan mewarnai / mempengaruhi kebijakan.

� Riset yg baik adalah ygmampu menghasilkanevidence-based policy.

URGENCY of Policy Research

KEBIJAKAN

PUBLIK YG BAIK

MENINGKATNYA

KINERJA PEMERINTAH

• Good

Formulation

• Good

Implementation

• Good monitoring

& evaluation

• Good policy

impacts

� Berkurangnya praktek KKN;

� Sistem pemerintahan yg efisien, efektif & berwibawa;

� Aturan & praktek yg non diskriminatif;

� Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

PELAYANAN

PUBLIK YG PRIMA

• Berkualitas;

• Transparan;

• Akuntabel;

• Mudah;

• Murah;

• Cepat;

• Patut;

• Adil;

• Partisipatif.

Policy

Research

CONTENT of Policy Research

1. Kenali policy

issue

2. Framework / Kontekstuali-

sasi

3. Evaluasi &

Analisis

4. Opsi &

Rekomendasi

1. Policy issue / problem: unrealized needs, values, opportunities, however we identified, the solution require public actions (William Dunn).

2. Rujukan teoretik, data lapangan, kausalitas, aktor terkait, dll.

3. Kinerja kebijakan selama ini, kendalaimplementasi, faktor penyebabkegagalan, upaya mengatasi masalah, dll.

4. Alternatif solusi / pilihan kebijakan yglayak, kelebihan dan kekurangannya, opsi terpilih.

OUTPUTS of Policy Research

� Policy Paper ���� Policy Brief ���� Policy Memo, yakni naskah akademik berisianalisis thd permasalahan & berbagai alternatif solusi yg disarankan.

� Policy Recommendation, yakni hasil analisis yg telah mempertimbangkanberbagai aspek (positif & negatif) dan memberi pilihan / opsi kebijakanbagi policy makers sesuai prioritasnya � harus ada pada setiap policy paper / brief / memo.

� Policy Actions, yakni agenda yg harus dijabarkan oleh instansi/aparatpemerintah lengkap dengan kerangka kerja implementasinya �

operasionalisasi dari policy recommendation.

� Policy Draft / Legal Draft, yakni konsep pengaturan & komunikasikedinasan dalam format tertentu sesuai jenis, tingkatan maupunkepentingan.

COMMUNICATING Policy Research

Tidak semua produk policy research dapat disajikan untuk pimpinan.

COMMUNICATING Policy Research

Perhatikan pihak penerima produk, apakah untuk internal

(pimpinan) atau eksternal (stakeholder terkait).

• Policy paper & policy brief dapat diterima oleh berbagai kalanganterutama akademisi;

• Policy Memo lebih tepat untuk pimpinan organisasi (internal);

• Sbg bacaan, penyampaian policy paper & policy brief cukup dengantanda terima. Namun sbg komunikasi formal antar lembaga untukmempengaruhi kebijakan, perlu Surat Dinas yg menekankan padarekomendasi (PP & PB sbg lampiran).

Translating Academic Draft into Policy Draft

• Tetap dalam batas kewenangan (UU, PP, Permen?);

• Memperhatikan keluasan/kedalaman dampak yg diharapkandari kebijakan tsb;

• Memperhatikan adanya delegasi dari per-UU-an tertentu;

• Pengemasan dalam bahasa formal & seringkas-ringkasnya;

• Penuangan dalam bentuk yang standar (regeling, beschikking, SURAT DINAS biasa).

Contoh Produk KebijakanBerbasis Policy Research

(untuk eksternal)

Issu kebijakan

Framework & hasil analisis

Rekomendsi / saran kebijakan

Contoh Produk KebijakanBerbasis Policy Research

(untuk eksternal)

Issu kebijakan

Konteks / Framework

Hasil kajian / analisis

Rekomendasi / saran kebijakan

Tri Widodo W. UtomoDeputi Inovasi Administrasi Negara LAN

TERIMA KASIH

JAKARTA, 25 FEBRUARI 2015

Semoga Bermanfaat …