PERAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · bangsa dan Negara, ... terlebih pulau-pulau kecil yang berbatasan

PERAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA DALAM

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL DAN

TERLUAR DI KECAMATAN SUBI

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

FITRIYATI

NIM : 120563201151

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

PERAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA DALAM

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL DAN

TERLUAR DI KECAMATAN SUBI

Oleh : FITRIYATI

ABSTRAK

Perbatasan merupakan bagian Wilayah yang terpencil dan rendah aksesbilitasnya oleh

moda transportasi umum, terbelakang dan masih belum berkembang secara maksimal. Sebagian

besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan infrastruktur

yang masih terbatas. Tidak dipungkiri daerah perbatasan memiliki nilai strategis dan seluruh

pilar komponen bangsa hendaknya bersatu padu dengan visi dan misi untuk membangun daerah

perbatasan dan pentingnya daerah perbatasan sebagai pondasi untuk menopang kehidupan

masyarakat. Kondisi masyarakat di Wilayah perbatasan selama ini kurang mendapat perhatian

dari pemerintah. Membangun daerah perbatasan akan memberikan efek positif bagi kemajuan

bangsa dan Negara, terutama dalam mempercepat kesejahteraan rakyat di Wilayah tertinggal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran dan Kendala Badan Pengelola Perbatasan

Kabupaten Natuna dalam Program Percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar di

Kecamatan Subi. Metode didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Kesimpulan dalam

penelitian ini yaitu dalam peran pencarian alur Badan Pengelola Perbatasan masih belum

maksimal dalam mengawal pembangunan kawasan perbatasan, untuk peran Penyelaras belum

terjalin kerjasama dengan SKPD-SKPD yang lain dalam memaksimalkan pembangunan, dan

untuk peran sebagai pemberdaya Badan Pengelola Perbatasan masih belum optimal terkait

sasaran yang dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci : Peran BPPD, Perbatasan, Pengelola

2

ABSTRACT

The border is part of the remote areas and low aksesbility by public

transportation,backward and still not develop optimally. Most of the border areas in Indonesia

is still an underdeveloped area with limited infrastructure. No doubt the border area has

strategic value and all the pillars of the components of the nation should be united with the

vision and mission to build the border area and the importance of the border areas as a

foundation to support life in the community. Condition of the people side of the border so far

received less attention from the government. Build border regions will give positive effect for

the advancement of the nation, particularly in accelerating the welfare of the people in the

disadvantaged areas.The purpose of this study to determine the role and constraits of the

Natuna regency border services in the program as the accelerated development of small islands

and the outer districts Subi. Method in this study is a qualitative method. Conclusion in this

research is the role of the search groove border services is not yet maximal in guarding the

border area development, for harmonizing role has not been established cooperation with local

work units others in maximizing development, and for the role as enabler border services are

still not optimally required target related community.

Keywords : Role BPPD, Border, manager

3

PERAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA DALAM

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL DAN

TERLUAR DI KECAMATAN SUBI

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia, terdiri dari

pulau besar dan kecil. Namun pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia kurang mendapatkan

perhatian dari pemerintah, terlebih pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara

tetangga. Padahal potensi pulau-pulau kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau

dari jumlah 17.508 pulau (Kusumastanto, 2003). Jika berhasil dikembangkan secara optimal

dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru,

melainkan akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial.

Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi yang sekitar (95,79%) atau 241.215,30 km²

terdiri atas laut, sedangkan luas daratannya hanya 10.595.41 km² (4,21%) , dimana untuk

menjangkau pulau yang satu dengan yang lainnya sangat sulit. Di Kepulauan Riau terdapat 20

pulau terluar yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Kabupaten

Natuna (Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka, BPS Kepri Tanjungpinang, 2006, hlm.61)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, yaitu Ir Wahyu Nugroho

menyebutkan dalam diskusi Publik Penyusunan Rencana Zonasi Serta Masterplan

Pengembangan Kawasan Kelautan Dan Perikanan Terintegrasi (PKKPT) dan Pulau-Pulau

Kecil dan Terluar (PPKT). Di Kabupaten Natuna yang memiliki 7 pulau terluar, lebih

difokuskan kepada pulau Subi yang telah berpenghuni. Oleh karena itu, mendapatkan prioritas

dari pemerintah dalam program pengembangan kawasan kelautan dan perikanan. Prioritas ini

diberikan mengingat letak wilayah Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan

4

beberapa negara tetangga dan kerap menjadi sasaran pencurian ikan oleh nelayan asing

(Http://keprinet.com diakses 20 maret 2016, 15.00 Wib).

Tabel I.1

Daftar Pulau Terluar Natuna

NO Nama

Pulau

Koordinat titik

terluar

Negara terdekat Karakteristik

1. Kepala 2°38′42″LU 109°10

′4″BT

Malaysia (Tidak

berpenghuni)

2. Sebetul 4°42′25″LU 107°54

′20″BT

Vietnam (Tidak

berpenghuni)

3. Sekatung 4°47′45″LU 108°1′

19″BT

Vietnam (Tidak

berpenghuni)

4. Semiun 4°31′9″LU 107°43′

17″BT

Malaysia (Tidak

berpenghuni)

5. Senua 4°0′48″LU 108°25′

4″BT

Malaysia (Tidak

berpenghuni)

6. Subi 3°1′51″LU 108°54′

52″BT

Malaysia (Berpenghuni)

7. Tokong

Boro

4°4′1″LU 107°26′9

″BT

Malaysia (Tidak

berpenghuni)

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

dan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Pulau Subi adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Natuna atau bagian dari

Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Malaysia bagian timur. Moda transportasi yang

dimiliki ataupun diusahakan secara swadaya oleh masyarakat setempat, dan menjadi andalan

untuk menjangkau daerah-daerah lain. Dengan pompong dan kapal perintis, masyarakat Subi

dapat bepergian ke Ranai (ibukota Kabupaten Natuna) dengan waktu tempuh ±8 jam. Waktu

tempuh tersebut dapat dicapai dengan syarat cuaca relatif cerah dan ketinggian ombak yang

tidak begitu berarti, serta berlayar dengan kecepatan normal antara 12 s.d 14 knot. Adapun

untuk mencapai Tanjungpinang, Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, perjalanan dengan kapal

laut dapat ditempuh dengan rute Subi -Serasan-pontianak-Tambelan-Tanjungpinang memakan

5

waktu hampir 4 hari dan rute Subi-Ranai-Pulau laut-Kelarik-Sedanau-Pulau tiga-Midai-

Tarempa-Kuala maras-Tanjungpinang. Total perjalanan dengan rute tersebut memakan waktu

hampir 5 hari.

Menurut Afiffudin (2010:42) pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa

secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik,

masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Setidaknya pembangunan pada

umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan

yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan

yang selanjutnya dilaksanakan. Perencanaan dan strategi intervensi pembangunan bagi

masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan. Nasib mereka yang tinggal di pulau

kecil terluar tidaklah seberuntung mereka yang mendiami pulau besar dan daratan utama.

Ditengah kehidupan yang serba terbatas, mereka juga adalah bagian yang tak terpisahkan dan

pemilik sah republik ini.

Sesuai Peraturan Presiden No 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

(PPKT) dilakukan secara terpadu antara pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi. Tim tersebut

bertugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan

pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaannya. Selain tim koordinasi dan tim kerja, pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan pembangunan dimana

pulau tersebut berada.

Dalam Perpres tersebut, memuat strategi, mekanisme koordinasi dan fokus progam yang

perlu dilakukan dalam pengelolaan PPKT. Pada kenyataannya, pembangunan PPKT masih

6

jauh dari harapan. Perbedaan cara pandang dan pendekatan sektoral menjadi kendala utama

implementasi program pembangunan. Ketiadaan sinergitas pembangunan bisa terlihat pada

fase 10 tahun ini, dimana dalam periode 2005-2015, wajah PPKT belum banyak berubah.

Seiring dengan perkembangan, lahirnya Undang-Undang No 43 tahun 2008 tentang wilayah

negara semestinya memperkuat kehadiran negara dalam pengelolaan perbatasan darat dan laut

(http://dfw.or.id diakses 13 April 2015, 15.00 Wib).

Badan Pengelola Perbatasan perlu mereformulasi pendekatan dan strategi program agar

bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat 1 Badan Pengelola Perbatasan

dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang,

Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka

otonomi daerah dan tugas pembantuan, Menjaga dan memelihara tanda batas, Melakukan

koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan daerah. Dalam Pasal 3 ayat 1

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan

perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan

melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Kabupaten Natuna.

Peran pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pembangunan

pulau-pulau kecil dan terluar perlu dilakukan secara tepat dan menekankan pada tiga hal

pokok yaitu : Regulator, Eksekutor, dan Fasilitator. Pemerintah sebagai regulator

berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang ada didalam pengembangan dan

pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh semua pengambil keputusan. Sebagai eksekutor,

pemerintah melaksanakan sebagai program kebijakan yang secara langsung menyentuh semua

lapisan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah mendorong terciptanya iklim yang

7

kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pulau-pualu kecil melalui penyediaan

berbagai bentuk infrastruktur pendukung di wilayah yang dimaksud

(http://21galeri.blogspot.com diakses 24 Mei 2016 jam 16.00 Wib)

Berbagai isu dan permasalahan strategis mewarnai potret dan kondisi pulau-pulau kecil

saat ini antara lain kemiskinan masyarakat, minimnya infrastruktur dasar, ancaman pertahanan

keamanan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, termasuk illegal fishing,

rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta minimnya sarana komunikasi dan informasi

(http://kkp.go.id.diakses 17 desember 2015 jam 09.00 Wib). Pada prakteknya, kondisi sosial

dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Subi, masih sangat terbelakang. Beberapa masalah

mendasar yang sering dihadapi adalah ketersediaan energi, pangan, ekonomi, dan infrastruktur

yang terbatas, tidak adanya pelabuhan Kapal untuk turun naik penumpang, sehingga turun

naik penumpang dilakukan di tengah laut dengan menggunakan pompong. Listrik di pulau

subi ini pun dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Tahun 2015 lalu, perusda mengelola

listrik dengan 500 KV di wilayah Kecamatan Subi. setelah Kabupaten Natuna mengalami

defisit angggaran terpaksa masyarakat patungan mengelolanya, walaupun listrik cuma bisa

menyala dari jam 17.30-23.00 WIB itupun dengan mengeluarkan dana yang cukup tinggi

(http://haluankepri.com diakses 24 Mei 2016 jam 17.00 Wib).

Padahal kita tahu bahwa tanggung jawab dan kehadiran Negara sangat diperlukan, ketika

masyarakat didera kesulitan sosial dan ekonomi. Wajah perbatasan termasuk PPKT

sesungguhnya bisa mewakili potret pembangunan Nasional. Bagaimana pun, pada wilayah

yang sesungguhnya memiliki potensi untuk berkembang, kemudian tertinggal karena

keterlambatan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar dan meningkatkan kapasitas

masyarakat. Kesemuanya membutuhkan pendekatan lintas sektor agar intervensi yang

8

dilakukan dapat dilakukan secara strategis dan memberi hasil nyata di lapangan. Selain itu

membangun halaman yang selama ini terpinggirkan melalui upaya sistematis yang berdampak

langsung pada rakyat. Dengan cara demikian, mereka akan memiliki kebanggaan berada di

garis depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdepan dalam arti yang sesungguhnya,

bukan terdepan dalam keterbelakangan. Untuk itulah peneliti ingin meneliti “Peran Badan

Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam Program Percepatan Pembangunan

Pulau-Pulau Kecil dan Terluar di Kecamatan Subi”.

B. Konsep Teori

1. Peran

Menurut Suharto (2001:45) peranan adalah suatu yang menjadi bagian dari

aktivitas manusia yang diharapkan mendapat manfaat. Jadi pada dasarnya batasan-

batasan tersebut menekankan pada aktifitas seseorang yang membawa manfaat.

Selanjutnya peranan adalah aspek dinamis dari status, peranan ini selanjutnya berwujud

kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan,

menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.

Menurut Soekanto (2004:212) Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari

kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan (2009:212) :

“Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat

dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya ”.

Menurut Soekanto (2009:213), menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat organisasi

9

3. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.

Dalam sebuah organisasi, menurut Rivai (2004:147), ada terdapat dua peranan yang

berbeda yaitu :

1. Peran kepemimpinan yaitu mengerjakan hal yang benar, ini ada hubungannya

dengan visi dan arah

2. Perananan manajemen yaitu mengerjakan hal secara benar atau pelaksanaan.

Menurut Rivai, Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan

dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey dalam Rivai (2004:149), membagi peran

dalam tiga bagian yaitu :

1. Pencarian alur (Pathfinding) yaitu peran untuk mencari visi dan misi yang pasti

2. Penyelaras (Aligining) yaitu peran untuk memastikan bahawa struktur, sistem, dan

proses operasioanal organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi

3. Pemberdaya (Empowering) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri

orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk

mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

2. Perencanaan dan Pembangunan

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah planning adalah satu dari

fungsi management yang penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat

pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan

sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang

baik adalah yang direncakan. Bintoro Tjokroaminoto (2004 : 90) mendefinisikan

perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Lebih lanjut Afiffudin (2010:87) menjelaskan perencanaan merupakan keputusan

untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang dilakukan? Bilamana akan

10

dilakukan ? dan siapa yang akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan

tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan.

Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan

efisien yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang

tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pada dasarnya perencanaan sebagai

salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah

pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan

pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur

pokok, yaitu :

1. Tujuan akhir yang ingin dicapai

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir

3. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

Afiffudin (2010:42) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau

bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa

membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik.

Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari

sejarah bangsa-bangsa. Persepsi yang lebih mendekati kebenaran ialah bahwa istilah

“pembangunan” harus dipahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan

demikian dikarenakan terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan

harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan Negara yang

bersangkutan, meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari suatu Negara

dengan Negara lain.

11

Dalam konteksnya yang luas tersebut, Pembangunan mempunyai beberapa

pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula. Beberapa

pengertian pembangunan tersebut adalah :

1. Pembangunan adalah perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu

harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf

hidup saja, akan tetapi dalam segi kehidupan yang lainnya ( Ermaya, 2003).

2. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan adalah kemampuan suatu Negara untuk

terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya

pun seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya tidak ada satu pun

segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan

wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan pembangunan,

karena secara filsafat dapat dilakukan bahwa suatu organisme suatu Negara dapat

dikatakan sebagai suatu organism (Pamudji,S : 1989) yang berhenti bertumbuh

sesungguhnya sudah mulai dengan awal dan akhir kehidupannya.

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta

pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan

sendirinya, apalagi secara kebetulan.

4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi

12

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun

tujuannya, apa pun kegiatannya, tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan

besar atau kecil. Negara merupakan organsisasi, sehingga dalam usaha

pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat

dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-

negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang,

adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan

tercapainya ” titik jenuh yang absolut”.

3. Perbatasan

Pengertian kawasan perbatasan akan berbeda, sesuai padanan rujukannya,

sehingga implikasi kebijakan perwilayahan-nya akan berbeda pula. Dalam dokumen

perencanaan yang diintodusir oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),

rujukan pengertian perbatasan adalah menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun

2008 tentang Wilayah Negara, yang mengartikan kawasan perbatasan Negara

adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah

Indonesia dengan Negara lain.

Sementara merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tantang Tata

Ruang, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), menyebutkan bahwa

ruang lingkup kawasan perbatasan Negara adalah wilayah Kabupaten/Kota yang

secara geografis dan demografis berbatsan langsung dengan Negara tetangga dan atau

13

laut lepas. Selanjutnya kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan darat

dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil dan terluar.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan desain penelitian adalah kualitatif.

Sugiyono (2009 : 11) menjelaskan bahwa :

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.”

2. Lokasi dan objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Penulis memandang

bahwa masalah pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar sangat menarik untuk diteliti.

Untuk itulah Pertimbangan utama dilakukan penelitian dilokasi ini berdasarkan

pemantauan awal yang dilakukan, menunjukkan bahwa Peran Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna dalam Program Percepatan Pembangunan Pulau-

Pulau Kecil dan Terluar di Kecamatan Subi belum optimal. Sehingga dalam pelaksanaan

pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar cenderung lambat.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian

kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari

sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini

14

meliputi informasi dan keterangan mengenai Peran Badan Pengelola Perbatasan

daerah Kabupaten Natuna dalam program percepatan pembangunan pulau-pulau kecil

dan terluar di Kecamatan Subi. Informan penelitian yang menjadi sumber data primer

ditentukan dengan metode purposive sampling. Kriteria penentuan informan penelitian

didasarkan pada pertimbangan kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan

masalah yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak

langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori Peran, teori

perenecanaan dan pembangunan, teori perbatasan serta berbagai dokumen, dan juga

data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

4. Informan

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang

dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dalam penelitian.

Teknik penunjukan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik

purposive sampling. Menurut Arikunto (2006:139) purposive sampling adalah sampel

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random,

atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Tabel I.2

Informan

No Informan Pertimbangan Jumlah

1 Kepala BPPD Penanggung Jawab

umum

1 orang

2 Sub bagian Perencanaan 1 orang

15

perencanaan program

3 Camat Kecamatan

Subi

Pimpinan tertinggi

di Kecamatan Subi

1 orang

4 TokohMasyarakat

(RT/RW)

Masyarakat yang

merasakan dampak

dari pembangunan

2 orang

Jumlah 5 orang

Sumber : Data olahan peneliti, 2016

5. Teknik dan alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah terdiri dari data primer dan data

sekunder yang diperlukan melalui teknik-teknik sebagai berikut :

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

teknik mengumpulkan data-data dengan membaca dan mencatat bahan-bahan tertulis

dari berbagai sumber, seperti literature/buku bacaan, karya ilmiah, teori-teori dari

internet, dan sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

b) Wawancara, menurut Arikunto (2010:198) wawancara adalah sebuah dialog yang

dilakukan oleh pewawancara untul memperoleh informasi dari terwawancara.

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk

mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara.

c) Observasi, Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2009 : 165) mengemukakan bahwa

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

pelbagai proses biologis dan psikhologis diantaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang

dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Natuna, sehubungan dengan upaya

16

mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program percepatan

pembangunan pulau terluar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Peran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam program

percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar di Kecamatan Subi.

Didalam melakukan suatu percepatan pembangunan PPKT harus mempunyai peran

yang baik dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna agar mampu memberikan

dampak yang baik bagi pembangunan PPKT. Sesuai dengan Pemendagri No. 2 Tahun 2011

tentang Pedoman pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah, maka disebutkan

dalam pasal 9, BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan

perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan

melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Kabupaten/ Kota. Pada kondisi saat ini BPPD

sebagai lembaga pengelola perbatasan didaerah tidak hanya bertugas mengkoordinasikan,

memfasilitasi, melakukan evaluasi dan pengawasn kawasan perbatasan, akan tetapi juga

sebagai lembaga pengelola yang juga (eksekutor) pelaku pembangunan kawasan perbatasan.

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna mengacu pada

uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan

Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dapat dikategorikan pada 2 (dua) peran utama yang

saling terkait yaitu :

1. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan antar pusat, provinsi dan daerah.

Dalam penelitian ini peniliti menggunakan teori menurut Covey dalam Rivai

(2004:149) untuk mengetahui Peran Badan Pengelola Perbatasan dalam program

17

percepatan Pembangunan PPKT di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna yaitu sebagai

berikut :

1. Pencarian alur (Pathfinding)

2. Penyelaras (Aligining)

3. Pemberdaya (Empowering)

Penelusuran jawaban informan atas Peran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten

Natuna dalam program percepatan pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar di

Kecamatan Subi dalam melaksanakan peran Percepatan pembangunan PPKT dengan

komponen pertanyaan :

1. Peran pencarian alur ( Pathfinding)

Peran Badan Pengelola Perbatasan dalam program percepatan pembangunan PPKT

di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna adalah pembangunan PPKT yang programnya

dilaksanakan oleh BPPD yang bisa menjadi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

PPKT. Peran sebagai pencarian alur (pathfinding) merupakan suatu peranan yang

dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan sebagai tokoh utama didalam mencari visi

dan misi organisasi. Dalam percepatan pembangunan PPKT di Kecamatan Subi, peran

sebagai pencarian alur (Pathfinding) bertujuan untuk mengetahui apakah percepatan

pembangunan yang selama ini dilakukan berdampak positif.

Minimnya dukungan sarana dan prasarana serta basis kewenangan yang belum

spesifik merupakan salah satu faktor penyebab belum optimalnya pembangunan Pulau-

Pulau Kecil dan Terluar. Badan Pengelola Perbatasan daerah sebagai aktor utama

didaerah perlu menata kembali tata kelola Pulau-Pulau Kecil dan Terluar berbasis

18

kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta berperan dalam upaya peningkatan

kualitas sarana dan prasarana, melaui strategi-strategi :

1. Mengembangkan tata kelola perbatasan daerah berbasis kewenangan dan

kelembagaan yang spesifik/ asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan

2. Membangun atau meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan

PPKT

3. Menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan

kapasitas PPKT

Bagan IV.1

Proses Perencanaan Program Percepatan Pembangunan PPKT

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2016

2. Penyelaras (Aligining)

Peran Badan Pengelola Perbatasan dalam program percepatan pembangunan PPKT

di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna adalah pembangunan PPKT yang programnya

dilaksanakan oleh BPPD yang bisa menjadi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

Musrentas tingkat Desa

( Bulan Januari)

Musrentas tingkat Kecamatan

( Bulan Januari)

Musrentas tingkat Kabupaten

( Bulan Maret)

Musrentas tingkat Provinsi

( Bulan April)

Musrentas tingkat Nasional

( Bulan Mei)

19

PPKT. Peran sebagai Penyelaras (Aligining) yaitu peran untuk memastikan bahwa

struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada

pencapaian visi dan misi. Dalam percepatan pembangunan PPKT di Kecamatan Subi,

peran sebagai Penyelaras (Aligining) agar bisa memberikan manfaat yang baik demi

tercapainya suatu pembangunan.

Bagan IV.2 Proses penetapan Program

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2016

Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yang merupakan perangkat daerah yang

dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola

perbatasan Negara di daerah (permendagri No. 2 Tahun 2011 pasal 1). Sejauh ini,

• Jalan, pelabuhan, listrik, komunikasi, penerbangan perintis, dan air bersih

Program Kabupaten

• Jalan, pelabuhan, listrik, komunikasi, penerbangan perintis, dan air bersih

Program Provinsi

• Jalan, pelabuhan, listrik, komunikasi, penerbangan perintis, dan air bersih

Program Nasional

Pembangunan Pulau Subi

20

beberapa kebutuhan dan permasalahan kelembagaan pengelolaan perbatasan

diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi

2. Terbatasnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung, serta SDM lembaga

pengelola perbatasan

Pada kondisi saat ini BPPD sebagai lembaga pengelola perbatasan didaerah tidak

hanya bertugas mengkoordinasi, memfasilitasi, melakukan evaluasi dan pengawasan

perbatasan, akan tetapi juga sebagai lembaga pengelola yang juga (eksekutor) pelaku

pembangunan PPKT. Selain isu tersebut, juga terdapat beberapa isu lainnya terkait

fungsi Badan Pengelola Perbatasan di daerah, antara lain :

1. Belum dipahami secara jelas posisi dan kedudukan BPPD terhadapap SKPD teknis

yang berkaitan erat dengan pembangunan PPKT.

2. Belum terdapat pengaturan atau panduan yang jelas secara teknis mengenai

mekanisme koordinasi BPPD

3. Masih ada beberapa BPPD yang masih tergabung dengan lembaga lain. Hal ini

menghambat tugas dan peran BPPD sebagai lembaga pengelola perbatasan daerah

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai kendala Badan Pengelola

Perbatasan Kabupaten Natuna dalam percepatan pembangunan PPKT khususnya di

Kecamatan Subi, penulis dapat simpulkan bahwa Kendalanya itu apabila cuaca tidak

bersahabat untuk membawa material bangunan, jarang sinkron antara SKPD dan BPP,

kesenjangan dalam kewenangan, lebih ke perencanaan, faktor biaya juga menjadi

kendala.

21

3. Pemberdaya (Empowering)

Minimnya dukungan sarana dan prasarana serta basis kewenangan yang belum

spesifik merupkan salah satu penyabab belum optimalnya percepatan pembangunan

Pulau-Pulau Kecil dan Terluar. BPP sebagai aktor utama percepatan pembangunan

Pulau-Pulau Kecil dan Terluar perlu menata kembali tata kelola pembangunan PPKT

dalam peningkatan pembangunan PPKT. Peran sebagai Pemberdaya (Empowering)

yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam

mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan

apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Bagan IV.3

Kerangka Program Pemberdayaan

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2016

Dengan demikian perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dan pengawasan sumber daya. Luasnya kawasan perbatasan harus

diawasi menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi sulit dilakukan apalagi

jarak/rentang kendali dari Kecamatan Subi ke Ibukota Kabupaten Natunayang sangat

jauh jika hanya dibebankan pada alat-alat Negara semata. Kondisi riil dilapangan masih

Pemberdayaan

• Masyarakat

Sasaran

•Kelembagaan Masyarakat

Fungsi

•Untuk pembangunan di Pulau Subi

22

terdapat kendala untuk menyediakan infrastruktur penunjang bagi kegiatan pengawasan

yang ideal. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan.

Kondisi infrastruktur dasar permukiman di Kecamatan Subi seperti pelayanan air

bersih, distribusi energi listrik, kapasitas sinyal telekomunikasi, kemampuan pengaliran

drainase, pengolahan air limbah, infrastruktur antisipasi bencana teridentifikasi

masih dalam keterbatasan. Masyarakat harus mengatur pemakaian energi ataupun

mengeluarkan biaya lebih mahal agar mendapatkan infrastruktur dasar di lingkungan

permukiman. Kebijakan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dipilih sebagai

peningkatan taraf hidup masyarakat dikawasan perbatasan agar mendapatkan prasarana

sarana dasar sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, “setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pelibatan masyarakat wajib dilakukan, agar pembangunan tidak sekedar agenda

pemerintah pusat dan daerah saja, selain itu agar sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan,

serta tata cara yang ada pada masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki. Hal ini pun

dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat dalam pembangunan

kawasan perbatasan.

Aktor utama di daerah yang memiliki peran sebagai Pengelola Perbatasan adalah

Pemerintah Daerah Kab/Kota. Beradasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di

Daerah, pendanaan oleh Badan Perbatasan Daerah dalam pengelolaan perbatasan

dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

23

Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan.

Sesuai dengan amanat Perpres 12 Tahun 2010, untuk menegaskan mana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau daerah dalam pembangunan PPKT,

diperlukan pengaturan pembagian dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, dari

segi sistem penganggaran dan akuntabilitasnya, Badan Pengelola Perbatasan di daerah ini

dibiayai dari APBD. Sedangkan dalam hal badan didaerah ini mengelola urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, pembiayaannya berasal dari APBN

melalui mekanisme dekonsentrasi atau pembantuan.

Lemahnya tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Perbatasan dapat dikarenakan tiga

hal baik itu dari pelaku/aktor yang menjalankan, aturan/regulasi terkait, maupun sumber

daya yang ada di dalam kelembagaan tersebut. Perlu adanya tindakan nyata untuk ketiga

aspek yang mempengaruhi kinerja Lembaga Pengelola Perbatasan tersebut. Untuk aspek

aktor/pelaku tujuan utamanya adalah meningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan

wilayah PPKT ditunjang dengan peningkatan pelibatan aktor masyarakat. Sedangkan

aturan/regulasi adalah menguatkan payung hukum kebutuhan-kebutuhan dalam

menjalankan tupoksi Lembaga Pengelola Perbatasan. Dan sumber daya adalah

penguatan sarana dan prasarana yang bersifat fisik seperti alat operasional dan lainnya,

serta pengaturan penganggaran PPKT pada lembaga pengelola daerah yang didukung

oleh aturan mengenai mekanisme pendanaan PPKT selain APBD dan APBN, seperti

keefektifan DAK, dana swasta, asing, dsb.

24

Infrastruktur dasar merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan

dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah.

Tanpa jalan atau akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas

pemerintah sulit direalisasikan. Bagi para petani, tanpa jalan yang baik, mereka akan

mengalami kesulitan dalam menyalurkan hasil pertanian dan perkebunan menuju sentral

perdagangan. Begitupun dengan para nelayan, tanpa pelabuhan dan akses yang memadai,

mereka akan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan yang mengakibatkan

tersendatnya perekonomian di sektor perikanan dan terisolasi dari proses dinamika

pembangunan itu sendiri.

Faktanya adalah Kecamatan Subi sebagian besar cenderung terlambat dalam

memperoleh arus informasi dan bahkan terisolir. Hal itu terjadi karena pelayanan

infrastruktur dasar telekomunikasi yang sangat rendah. Oleh karena itu usaha

membangun atau meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi.

Jangkaun pelayanan sinyal yang rendah menjadi permasalahan yang cukup pelik sebab

menjadi penghambat warga yang ada di Kecamatan Subi berinteraksi dengan dunia luar.

Belum lagi, apabila ada satu kejadian yang harus segera ditangani secepatnya akan

menjadi terkendala akibat pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi yang rendah.

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai apakah sudah ada kemajuan

atau belum dari pembangunan PPKT, Penulis dapat simpulkan Belum optimal karena

masih banyak pembangunan yang tertinggal dan masyarakat belum sepenuhnya bisa

menikmati listrik, air bersih, transfortasi yang memadai, dan komunikasi.

25

Menurut analisa penelilti apa yang dikemukakan oleh Covey dalam Rivai

(2004:149) memang benar, bahwa keberhasilan peran tersebut amat ditentukan oleh

tingkat peran seorang pemimpin. Peran BPPD di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna

pada dasarnya sudah cukup mendukung tetapi ada beberapa indikator yang belum

mendukung, sehingga beberapa indikator yang menjadi kendala tersebut mengahambat

bagi kelancaran pencapaian tersebut. Dimana peran BPPD tersebut di Kecamatan subi

belum berjalan sesuai yangg diharapkan.

Kebutuhan akan kewenangan yang kuat Badan Pengelola membutuhkan strong

leadership. Bagi Badan Pengelola di tingkat Kabupaten/Kota, kewenangan yang kuat

dapat diperoleh dari tingkat pimpinan Badan Pengelola yang berada tidak sejajar dengan

pimpinn lembaga lain yang menjadi anggotanya. Dalam kelembagaan ini juga

dimungkinkan untuk membentuk gugus tugas yang menjadi ruang partisipasi yang lebih

luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan perbatasan di daerah.

Keberadaan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) adalah salah satu kawasan yang

secara geografis sangat strategis, karena dari pulau kecil terluar inilah ditentukan batas

wilayah Negara. Sayangnya, peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola

kawasan ini masih sangat rendah bahkan banyak juga yang belum tersentuh sehingga

tidak heran masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi di PPKT maupun

kawasan perbatasan laut lainnya yang ada di pelosok.

2. Analisis Faktor/Kendala dalam Program Percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

dan Terluar di Kecamatan Subi

Kendala dalam program percepatan pembangunan PPKT di Kecamatan Subi adalah

Belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi Terbatasnya sumber daya, sarana

26

dan prasarana pendukung, SDM lembaga pengelola perbatasan, Prakteknya selalu terabaikan

karena lebih ke perencanaan, dan kurangnya anggaran untuk pembangunan PPKT.

Rendahnya pelayanan infrastruktur transportasi regional dan lokal di kawasan perbatasan

laut. Kondisi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kecamatan Subi dalam kondisi kurang baik,

tidak mempunyai sandaran kapal atau tidak mempunyai pos pendataan. Padahal masyarakat

di pulau-Subi mengandalkan transportasi laut untuk mobilisasi. Keterbatasan juga terjadi

rute pelayaran dan kapal angkut, sehingga masyarakat harus mencari cara menyiasati dengan

menumpang kapal-kapal yang akan berlayar.

faktor penghambat dalam percepatan pembangunan PPKT itu rentang kendali yang

sangat jauh dari Ibukota Kabupaten Natuna dan belum optimalnya kapal yang berlayar di

daerah Kecamatan Subi, sehingga masyarakat harus menyewa pompong yang terbuat dari

kayu untuk ke Ranai (Ibukota Kabupaten Natuna) yang memakan biaya yang sangat besar

kisaran antara 3 atau 4 juta itupun tergantung dari ukuran kapal. Mengenai transfortasi, hal

yang penting dilakukan adalah membuka keterisolasian kawasan perbatasan.

E. Kesimpulan

Dari permasalahan yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna dalam

percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan terluar di Kecamatan Subi sesuai dengan

peran yang telah dilakukan tetapi belum maksimal di dalam pelaksanaannya. Ada beberapa

masalah-masalah yang menyebabkan peran Badan Pengelola Perbatasan belum maksimal.

Apabila masalah-masalah tersebut tidak ada maka masyarakat kecamatan subi bisa menikmati

pembangunan. Kesimpulan didalam penelitian ini mengenai peran Badan Pengelola

Perbatasan dalam program percepatan pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar di

27

Kecamatan Subi, maka dapat disimpulkan dilihat dari teori covey dalam Rivai (2004:149),

maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Untuk dimensi Pencarian alur (Pathfinding), dapat disimpulkan bahwa peran Badan

Pengelola Perbatasan dalam program percepatan pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan

Terluar di Kecamatan Subi masih dalam proses perencanaan agar pelaksanaan

pembangunan bisa lebih maksimal sehingga menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan.

Badan Pengelola Perbatasan seringkali kurang berperan dalam mengawal pembangunan

dan pengembangan kawasan. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya kualitas sarana

dan prasarana di Kecamatan Subi dengan jangkauan akses yang sulit. Didalam pencarian

alur ini Badan Pengelola Perbatasan membuat program sesuai dengan visi dan misi

organisasi kedalam bentuk perencanaan program dan pelaksanaan.

2. Dimensi yang kedua yaitu Peran Penyelaras (Aligining) yaitu peran yang memberikan

dukungan dalam pencapaian visi dan misi didalam memaksimalkan pembangunan Pulau-

Pulau Kecil dan Terluar di Kecamatan Subi bukan hanya Kepala Badan Pengelola

Perbatasan saja yang berpartisipasi didalamnya, melainkan juga SKPD-SKPD yang lain

untuk mencapai visi dan misi tersebut. Badan Pengelola Perbatasan juga terkendala dari

segi anggaran untuk pembangunan PPKT tersebut.

3. Dimensi yang ketiga yaitu peran sebagai Pemberdaya (Empowering), peran Badan

Pengelola Perbatasan ini masih belum optimal terkait sasaran yang dibutuhkan masyarakat

Kecamatan Subi, karena masyarakat Kecamatan Subi masih belum sepenuhnya bisa

menikmati Listrik, air bersih, transfortasi yang memadai dan komunikasi yang sulit di

akses.

28

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta

Arikunto, S. Jabar, C.2010. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara

Bintoro Tjokroamojo. 2004. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta

Dam, Syamsumar, 2010. Politik Kelautan. Jakarta : Bumi Aksara

HB Sutopo, 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis), Pusat

Penelitian Surakarta

Kusumastanto, Teridoyo. 2004. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era

Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Moleong. Lexy. 2002. “Metodelogi Penelitian Kualitatif”. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (edisi kedua). Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada.

Subyantoro,AriefL2006, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, Yogyakarta : C.V Andi offset.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.

Suharto 2001, Otonomi Kampung dan Pemberdayaan, Penerbit Tim Lapera Jakarta.

Suharto,E.2006.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung : PT.Refika Aditama

B. Dokumen

Aviandri, Aldo. 2015. Skripsi. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan

fungsi pengawasan pemerintahan desa. 117 Halaman (Http://eprints.upnjatim.ac.id

diakses 17 April 2016, 16.15 Wib)

Chandra Pratama, Fandy.2016.Skripsi.Peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata

pantai gandorioh dan pulau angso duo di kota pariaman. 79 halaman

(http://repository.uin-suska.ac.id diakses 17 April 2016, 12.00 Wib).

Hardiani, Puput.2015.Skripsi. peran dinas pertanian dan kehutanan dalam pemberdayaan

petani karet di kecamatan telok sebong kabupaten bintan.

Kasmiah.2014.skripsi. peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan.

Nilamsari, Dian Putri,2012. Skripsi. Peranan bappeda dalam implementasi pnpm mandiri

perkotaan di kabupaten banjarnegara studi kasus pada Kelurahan

29

Sokanandi,Kecamatan Banjarnegara. 111 Halaman (http://eprints.uny.ac.id diakses 17

April 2016, 12.15 Wib).

Sunarsih, 2015. Skripsi. Peran kepala desa dalam pembangunan desa gunung bayan

Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.106 halaman(

http://www.portal.fisip-unmul.ac.id diakses 17 april 2016, 15.00 Wib).

Yuliana, Siti, 2009. Skripsi. peranan departemen agama dalam p enyelenggaraan ibadah haji di

Kabupaten Madiun Universitas Sebelas Maret. Surakarta.121 halaman

(https://safesearch.avira.com diakses 17 April 2016, 11.30 Wib).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia

Tahun 2011 – 2025

Peraturan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna tentang Rencana Strategis

(RENSTRA ) Tahun 2012-2016

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan

Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna

Peraturan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-

Pulau Kecil Terluar

D. Sumber Internet

http://www.kecamatansubi.natunakab.go.id diakses 13 oktober 2015

http://diddyrusdiansyah.blogspot.co.id/2013/02/konsep-pembangunan-kawasan-perbatasan.html

diakses 14 Januari 2016