Peran Asosiasi SPAMS Perdesaan dalam Pengarusutamaan ...new.pamsimas.org/download/Asosiasi/Bahan_Rakornas_2018/Paparan... · perencanaan dan penganggaran c) Memantau dan mengevaluasi

Peran Asosiasi SPAMS Perdesaan dalamPengarusutamaan Pembangunan AMS

RAPAT KOORDINASI NASIONAL ASOSIASI PENGELOLA SPAMS PERDESAAN PROGRAM PAMSIMAS T.A.2018

Semarang, 22-25 Mei 2018

Direktur SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah

UU 23 Tahun 2014

Bupati agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:a) Menyepakati dengan DPRD standar

pelayanan minimal air minum dansanitasi sebagai acuan penerapanstandard pelayanan oleh SKPD sertalembaga penyelenggara layanan tsb.

b) Menyusun Rencana Aksi Daerah bidangAir Minum dan Sanitasi (RAD AMPL) danmengintegrasikannya ke dalamperencanaan dan penganggaran

c) Memantau dan mengevaluasipencapaian sasaran penerapan RADAMPL dan melaporkannya kepadaPemerintah Pusat untuk memastikanpencapaian target tersebut di tingkatkabupaten.

Gubernur sebagai kepala daerah danwakil pemerintah agar:a) Memastikan Ranperda RPJMD

kabupaten dan provinsi sertaRanperda APBD kabupaten danprovinsi mencerminkan upayapencapaian target SPM untukpelayanan air minum aman dansanitasi layak.

b) Memberikan pembinaan, dukunganprogram dan anggaran kepadakabupaten dalam rangka pencapaiantarget SPM tersebut.

c) Memantau dan mengevaluasikemajuan pencapaian SPM kabupatendi wilayahnya

Penanggung jawab utama dalam pencapaian target akses universal, 100% pelayanan air minum dan sanitasi di daerah

(Provinsi dan Kabupaten)

Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi.

Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional.

Pemerintah provinsi menyusun Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi

Pemerintah kabupaten/kota menyusun:❖ Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang

selanjutnya disingkat RISPAM.❖ Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disingkat SSK.

Pemerintah kabupaten/kota menyusun/review (Permendagri 32/2017 ttg Pedoman Menyusun RKPD 2018):❖ Rencana Aksi Daerah bidang AMPL

(PERPRES NO: 185/2014 ➔ Percepatan Penyediaan AirMinum dan Sanitasi)

• Pasal 1 ; butir ke 6, 7, 8, Roadmap Nasional-Provinsi• Pasal 7 ; ayat ke 3,4,5,6, Roadmap Air Minum dan Sanitasi Nasional• Pasal 8 ; ayat 1, 2, Roadmap Air Minum dan Sanitasi Provinsi

PERAN POKJA AMPL nasional

(PERPRES NO: 185/2014 ➔ Percepatan Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi)

• Pasal 16 ; Pemantauan danevaluasi pelaksanaandilakukan secara berkala

• Pasal 17 ; Ketua Gugus Tugasmelaporkan pelaksanaantugasnya kepada Presidensecara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalamsetahun

Kab/Kota

Provinsi/Gubernur

Ketua Gugus Tugas

Menteri Dalam Negeri

Presiden

12

3

4

Pokja AMS/Lain

Pokja AMS/Lain

Pokja AMS/Lain

5

Ditjen Bangda1 Tahun sekali

PERANPOKJA AMPL NASIONAL1. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional merupakan sebuah lembaga

adhoc yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar

pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik.

2. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Selain itu, pembentukan Pokja

juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum

dan sanitasi.

DASAR HUKUM❑ Pokja AMPL Nasional terdiri dari 8 Kementerian yaitu

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik.

❑ Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Nomor Kep 38/D.VI/07/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

TUGAS & FUNGSITugas Pokja AMPL Nasional yaitu:❑ Menyiapkan rumusan kebijakan;❑ Menyusun strategi dan program dalam

pembangunan air minum dan sanitasi;❑ Mengkoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan pembangunan air minum; serta❑ Menyebarluaskan informasi AMPL.

Fungsi Pokja AMPL Nasional yaitu:❑ Penggerak advokasi dan sinergi pembangunan

AMPL di Indonesia.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(Permendagri 86/2017)

Ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah

1. RPJPD;2. RPJMD;3. Renstra SKPD;4. RKPD; dan5. Renja SKPD

Rencana pembangunan daerah terdiri atas:

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

RAD AMPL: Dokumen Strategis

Perencanaan Pembangunan Bidang AMPL

Legal Standing: PERBUP

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN(Permendagri 86/2017 Bab VIII)

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

SINERGI RAD AMPL DENGAN DOKRENBANGDA

Renstra RPJMD

Renja RKPD

RAD AMPL

Perenc Jangka Menengah Prog Penyediaan Air Minum, Kesehatan, & SanitasiRAPBD

Jakstra Air Minum

SSK

Renstra AMPL

Roadmap STMB

Dokumen Lain

Daerah dengan

dokumen perencanaan

strategis terkait bidang

air minum & sanitasi

Direview Berdasarkan Substansi RAD-AMPL

Status Kinerja AMPL

Isu strategis

Arah Kebijakan dan Strategi

Evaluasi & Pemantauan

Relevan dan Valid →Masukan bagi Substansi RAD

Tidak Relevan dan Valid

RENCANA INDUK SPAM• Rencana Pengembangan SPAM• Rencana Pendanaan/Investasi• Rencana Pengembangan

Kelembagaan

Daerah yang belum/tidak memiliki

dokumen perencanaan strategis terkait bidang air minum dan sanitasi

Proses Penyusunan RAD

Melengkapi dokumen air minum dan sanitasi yang

telah disusun

Berita Acara MUSRENBANG

Ped

om

an

Ped

om

an

Dijab

ark

an

Suplemen

Masukan

Diperhatikan

Masu

kan

Acuan

Acuan

Pedoman

Pedoman

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMASTATUS 30 APRIL 2018

1. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum

10,5 juta

2. Bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi

7,5 juta

3. Bertambahnya masyarakat yang ‘Stop BABS’ 60%

4. Bertambahnya masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun

70%

5. Adanya rencana penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mendukung adopsi dan pengarustamaan pendekatan PAMSIMAS

74%

6. Meningkatnya persentase alokasi anggaran Pemda yang diperlukan untuk pemeliharaan SPAM dan sanitasi serta perluasan pendekatan program untuk pencapaian target MDGs

24%

7 Melakukan replikasi pendekatan Pamsimas di luar masyarakatsasaran

90%

BA

NG

DA

CAPAIAN KPI PAMSIMAS III T.A.2018

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, ASOSIASI, DAN KP-SPAMS

Pemerintah Kabupaten Asosiasi SPAMS Perdesaan Kabupaten

KP-SPAMS

1. Kebijakan anggaran daerah (Perda atauPerkada) yang memastikan pemerintahkabupaten memiliki pagu indikatif tingkatkabupaten untuk pengembangan akses dankualitas air minum dan sanitasi perdesaan,termasuk pengembangan yang dikelola olehmasyarakat/BPSPAMS melalui mekanismehibah atau lainnya

2. Menyesuaikan kebijakan Alokasi Dana Desaatau kebijakan pemanfaatan Dana Desauntuk mendukung pencapaian akses 100%air minum dan sanitasi oleh PemerintahDesa.

3. Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanSPAMS oleh Desa yang menetapkan StandarPelayanan Minimal SPAMS Desa danmemberikan pedoman penyelenggaraanSPAMS yang dikelola masyarakat (BPSPAMS).

4. Fasilitasi pembentukan dan/ataupeningkatan kapasitas Asosiasi PengelolaSPAMS perdesaan sebagai lembaga mitraPemda dalam pembinaan BPSPAMS danpeningkatan kualitas pelayanan SPAMSPerdesaan.

1. Melakukan monitoring kegiatan Program Pamsimas di tingkatKabupaten;

2. Memberikan penguatankapasitas KP-SPAMS melalui program OPD kabupaten terkait(Teknis, Kelembagaandan Keuangan)

3. Memonitoring danmemantau penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan di tingkatKabupaten.

4. Mengikuti penyusunandokumen RAD AMPLKabupaten sertamendorong pengelolaanair minum dan sanitasisecara berkelanjutan ditingkat kabupaten

1. Bersama Pemerintah Desa dan Kader AMPL melakukan Identifikasi Masalah danAnalisis Situasi (IMAS) Tahap I dan II

2. Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan air minum dan sanitasi tingkat desa yaitu: proposal desa, PJMProAKSI dan RKM serta integrasinya ke dalam RPJMDes dan RKPDes dalam rangka peningkatan kinerja SPAMS dan pengembangan pelayanan SPAMS menuju 100%, serta mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan di tingkat desa;

3. Memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

Pemerintah Kabupaten Asosiasi SPAMS PerdesaanKabupaten

KP-SPAMS

5. Peningkatan kapasitas Kader AMPL dalampemutakhiran data air minum dan sanitasi desadan dalam prioritisasi program air minum dansanitasi di tingkat desa.

6. Pembentukan pusat atau lembagapengembangan kapasitas atau pelatihan tenagapendamping pemberdayaan masyarakat desa.Selain itu, pemerintah kabupaten dapatmembentuk kader-kader tenaga pelatihpendamping masyarakat desa untuk AMPLberbasis masyarakat dengan memanfaatkankader musrenbang tingkat desa dan kecamatanmelalui pelatihan peningkatan kapasitas secararutin/berkala.

7. Pemanfaatan Forum Kabupaten yang terkaitdengan AMPL untuk mendapatkan dukungandalam pelaksanaan AMPL serta mitra konsultasidan evaluasi pelaksanaan kebijakan AMPL.

8. Pelibatan masyarakat yang lebih luas untukpelayanan AMPL, misalnya melalui kegiatansurvei kepuasan pengguna atau masyarakatterhadap pelayanan air minum dan sanitasi yangdikelola PDAM, BPSPAMS, ataupun pengelolalainnya

5. Memastikan akuntabilitas dan integritas penyusunan dokumen perencanaan, termasuk memastikan penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

6. Menjamin akuntabilitas danpartisipasi masyarakat dalamsetiap kegiatan pada tahapperencanaan.

c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa

TERIMA KASIH