Peran Analis Kebijakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan ...

JournalofScientificCommunication Volume2Issue2,Oktober2020

109

BreakingtheCommunicationBarrier:PeranAnalisKebijakandiLembagaIlmuPengetahuanIndonesia

OnaMarthaNurronBiroPerencanaanKeuangan,LembagaIlmuPengetahuanIndonesiaonamartha@gmail.comAbstractAclassicproblemofpublicpolicyisaninaccurateformulatedpolicy.Oneofthemaincausesisthedisruptionincommunicationwhichcreatesineffectivedisseminationofinformationfromthegovernmenttopolicymakerandviceversa.Theimpactisadegradingqualityofthe policy itself aswell as dissatisfaction of the public towards policymaker. Generally,policyanalystisaclusterofrelativelynewpositioninIndonesia’scivilservant.InIndonesiaInstituteofScience,thisinfantpositionwouldbridgetheofficialsinmakingbetterpolicies.Thisarticleanalysesthehistory,obligations,rolesandresponsibilitiesofpolicyanalystasoneofthesolutionstotheproblempreviouslymentioned.Themethodsuseisdescriptivequalitativeutilizingliteraturestudiesoftextbooksandscientificjournalsandobservingthemediawhichexaminedthroughpublicpolicytheories.TheresultshowsthatpolicyanalystisessentialtoachieveLIPI’sgoalandpurposesinthefuture.Hopefully,thisresearchwouldbe beneficial for the government to formulate the essence of policy analyst as well asrevealinginformationtogeneralpublicontheimportanceofpolicyanalyst.Keywords:CommunicationBarrier,PolicyAnalyst,LIPI,PublicPolicy.AbstrakPermasalahanklasikdarikebijakanpublikadalahtidaktepatnyasuatukebijakansetelahdiformulasikan. Salah satu penyebabnya adalah terganggunya komunikasi yangmembuattidakefektifnyapenyaluraninformasidaripemerintahkepadaparapembuatkebijakan dan juga sebaliknya. Dampaknya adalah penurunan kualitas dari kebijakanyang dibuat sehingga mengakibatkan munculnya kekecewaan masyarakat sekaligusmenurunkan tingkat kepercayaan mereka kepada para pembuat kebijakan. Secaraumum, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan jabatan yang relatif barudiperkenalkan pada manajamen aparatur sipil negara di Indonesia. Sementara, dilingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, keberadaan Analis Kebijakan yangbaru berusia satu tahun dapatmenjadi jembatan yangmenghubungkan para pejabatfungsional kepada para pembuat kebijakan. Dengan adanya jabatan ini, diharapkankebijakanyangdihasillkanakanmenjadijauhlebihbaik.Penelitianinimengupassejarah,uraiantugas,perandantanggungjawabdarianaliskebijakansebagaisalahsatusolusidariperbaikankualitaskebijakan.Metodeyangdigunakanadalahqualitatifdeskriptif,studiliteraturbukuteksdanjurnalilmiahdenganmelihatapayangterjadipadamediacetak terkait permasalahan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teorikebijakan publik.Hasilpenelitian inimenunjukkanbahwakeberadaan jabatananaliskebijakansangatdiperlukandiLembagaIlmuPengetahuanIndonesiadalammencapaivisi dan misinya di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat


110

bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar pertimbangan formulasi analis kebijakan,dan juga untukmenyebar informasi kepadamasyarakat umummengenai pentingnyajabatananaliskebijakan.Katakunci:KebuntuanKomunikasi,AnalisKebijakan,LIPI,KebijakanPublikPendahuluan Banyaknyaperaturandaerahyangbertentangandenganperaturan-peraturandiatasnyamenunjukkanburuknyakualitaspelayananpublikdiIndonesia.Undang-undangmengamanatkanbahwa semuaperaturandi Indonesia harusmengikuti hierarki yangtelahditetapkanolehPasal7ayat(1)Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimulai dari Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangantertinggi hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai yang terendah. Padakenyataannya, banyak sekali peraturan daerah setingkat kabupaten/kota yang padahakikatnya bertabrakan dengan undang-undang, baik itu menghambat pertumbuhanekonomidaerah,memperpanjangjalurbirokrasi,menghambatperizinaninvestasidanmenghambat kemudahan usaha, serta yang bertentangan secara esensial denganUndang-Undang.

Hal ini diyakini mengakibatkan adanya ketimpangan dalam pembangunanekonomidanpertumbuhan investasidi setiapdaerah.Pada tahun2016sebagai salahsatuupayauntukmeminimalisirpersoalanini,presidenJokowimenginstruksikanuntukmenhapus tiga ribuan peraturan daerah yang dianggap bermasalah dengan caramencabutsecarabersamaanmelaluikewenanganyangdimilikiolehKementerianDalamNegeri yang membawahi Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kot1 Apabiladibiarkan,makafenomenainidapatterulangkembali,ribuanperaturanditingkatdaerahdapat dibuat dan disahkan walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangandiatasnyasehinggakeefektifanpencabutandipertanyakan.Akhirnya,tingkatkepercayaanterhadappemerintahpusatpunakanmenurunsejalandenganmenurunnyakepercayaanterhadappemerintahdaerah. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin kebijakan yang telahdituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan ini bisa bertentangan denganpemerintahpusatbahkanbebedahaluandengankeinginanmasyarakat?

TeorikomunikasisederhanamenurutCheney(2011)didefinisikansebagaiprosespenyampaianinformasidanpemahamanbersamaantarasatupihakdenganpihakyanglain.Definisiinimenggarisbawahifaktabahwabilatidakadanyapemahamanbersamaberartitidakterjadipertukaraninformasiyangmengakibatkantidakadanyakomunikasi.

Dalamkontekskebijakanpublik,buruknyakualitaskebijakanbisaditerjemahkansebagai adanya suatu kegagalan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.Kumorotomo et. al. (2013) berpendapat bahwapara pembuat kebijakan di Indonesiatidakdidukungolehanaliskebijakanpadasaatmembuat suatukebijakan. Jadi,dalamproseskomunikasipembuatankebijakanpublik,penerimapesanadalahparapembuatkebijakan(policymaker)yangmendapatkanpesandariparastaffmerekaataubahkandarikalanganmerekasendiridimanasecaraesensitidakmemilikipengetahuancukupluasmengenaikebijakanpubliksehinggapesanyangditerimamenjadi tidak jelasdan

1 “Jokowiresmihapus3143perdabermasalah”https://www.liputan6.com/news/read/2530343/jokowi-resmi-hapus-3143-perda-bermasalah(Diaksespada20Februari2020)


111

diintepretasikan secara bebas secara subjektif. Apalagi selama ini ada asumsi bahwapembuatkebijakanadalahpihakyangpalingbenardanpaling tahumengenaikriteriaataupunalternatifkebijakanyangpalingtepatdalammengatasisuatupersoalanpublik.MetodePenelitian Metodepenelitianyangdigunakandalamartikel ini adalahdeskriptif kualitatifmenggunakanstudikepustakaanyangkomprehensif.Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objekpenelitian dengan cara mendeskripsikan melalui pernyataan-pernyaataan denganmenggunakanberbagaimetode ilmiah (Moleong,2014).Pengumpulandatadilakukanmelalui teknik literature review. Berbagaimacam literaturmengenai inovasi, inovasikebijakanpublik,danpelayananpublikdigunakandalamprosespenulisan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menganalisisinformasi dan data sekunder. Berbagai jenis laporan, data, dan informasi digunakandalam penelitian ini. Selanjutnya, data sekunder tersebut dianalisis denganmenggunakan teknik data reduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupungambar. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenaifenomena yang diteliti. Penggunaan literatur, data, dan informasi sekunderdikombinasikanuntukmenelaahdanmenganalisisfenomenapadaobjekpenelitian.Komunikasi Kerangkapemikiranartikelinidiawalidarikegagalankomunikasidiantaraparapembuat kebijakan, sehingga diperlukan perbaikan di sisi pemberi pesan denganmenggantiperankomunikatordenganpihakyanglebihberkompeten.Padabagianini,akandiuraikanproseskomunikasisecaraumumdanperandarianaliskebijakansebagaikomunikator. Elemen dari proses komunikasi adalah pengirim, encoding pesan, pengirimanpesanmelalui media perantara, penerima, decoding pesan, respon, umpan balik dannoiseataugangguan.Komponentersebutdapatdijabarkansebagaiberikut:

1. Pengirim, adalah pihak yang mengirimkan pesan menggunakan symbol untukmenyampaikandanmelahirkan tanggapan.Pengirimbisaberupa individuataugrupalamsuatuorganisasi.Pandangan, latarbelakang,pendekatan,kecakapan,kompetensi dan pengetahuandari pengirim sangatmempengaruhi pesan yangakandisampaikan.

2. Pesan, adalah ide kunci dari pengirim yang ingin berkomunikasi yang akanmemunculkantanggapandaripenerima.Tujuanutamapesaniniharusjelas.

3. Media/Channel/Saluran, adalah sarana yang digunakan untuk tukar menukarinformasi. Pengirim harus menentukan saluran yang tepat agar pesantersampaikan dengantepat.Halinimenjadisangatpentingagarpesansampaidandpaatditerjemahkandenganbaikolehpenerimapesan.Pemilihan saluranakanberbedabergantungkepadakarakteristikdarikomunikasiitusendiri.Sebgaicontoh, pesan yang ditujukan kepada sekelompok kecil orang akan akan lebihefektiftersampaikanmelaluimediatulis,sementaramedialisanakanlebihefektifuntuk komunikasi yang menginginkan adanya tanggapan yang spontan untukmenghilangkankesalahpahaman.

4. Penerima, adalah pihak yang menerima pesan yang ditujukan. Tingkat


112

kepahaman penerima bergantung kepada faktor-faktor seperti pengetahuan,kecepatantanggapandankemampuandaripengkodean.

5. Respon, adalah kegiatan dalam komunikasi yang diharapkanmempunyai hasilsetelahpesanditerimaolehpenerima.

6. Umpan balik, adalah komponen utama dari proses komunikasi dikarenakanumpan balik ini memberikan keleluasaan bagi pengirim untuk menganalisakeberhasilanpesanyangtersampaikan.

Gambar1.ProsesKomunikasi

Gambardibawahinimenggambarkansuatuproseskomunikasi:

Sumber:www.https://www.hestanto.web.id/proses-komunikasi-periklanan/

Secara sederhana, proses di atas menggambarkan suatu proses dapat disebut

sebagai komunikasi apabila pengirim memberi pesan kepada penerima denganganggguan(noise)yangminimalsehinggadapatditerimadenganbaikolehpenerimadankedua belah pihak memiliki kesepahaman yang sama. Umpan balik dan responmerupakanprosesselanjutnyasetelahterjadinyapertukaranpesantersebut. Menurut Keyton (2011), unsur-unsur dalam proses komunikasi ini akanmenentukankualitasdarikomunikasiitusendiri.Apabilaadapermasalahanpadasalahsatu unsur tersebut, maka efektivitas dari komunikasi akan terganggu. Apabila adagangguan(noise)yangcukupbesarsehinggamengakibatkanterjadinyadistorsipesan,makaproseskomunikasidapatdikatakantidakterjadisecaraefektif. AnalisKebijakan

Anderson (1979)menekankan pentingnya peranan kolaborasi beberapa aktordalam membuat kebijakan. Artinya, policy maker bukanlah aktor tunggal dalampengambilankeputusan.Dengandemikian,prosesdalammenghasilkankebijakanpublikitu tidak bermakna sempit karena tidak menyederhanakan kompleksitas pembuatankebijakan pada kondisi yang riil. Pendapat ini bisa dikatakan tidak tepat karena


113

sebenarnyatugasitusecaraspesifikharusdikerjakanolehseseorangyangmempunyaiprofesi khusus, yaitu analis kebijakan. Lebih lanjut, Anderson mendefinisikan AnalisKebijakan sebagai badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah yang membuatrekomendasikebijakan.Didalamdefinisiini,ditekankanpentingnyaperanankolaborasibeberapaaktordalammembuatkebijakan.

Menurut Kay (2011), mengingat rumitnya proses formulasi kebijakan publik,kinerja pemerintah akan tercipta jika terdapat kebijakan dengan kualitas baik yanghanya didapat dari proses yang baik pula. Analis Kebijakan adalah suatu profesi dariorang-orang yang bekerja untuk memberi masukan atau informasi untuk membuatkebijakan untukmemecahkanmasalah-masalah kebijakan. Untukmerumuskan suatukebijakan,diperlukaninformasiyangberasaldaridatayangtelahdiolah.

Proseskebijakanmelibatkanberbagaikegiatanyangkompleks.Proseskebijakanmerupakan suatu siklus atau tahapan dari serangkaian kegiatan yang dimaksudkanuntukmembuatkebijakan.Dengandemikian,kebijakanpublikdapatdipahamisebagairangkaian proses yang bergerak dari satu tahapan ke tahapan yang lain secaraberkesinambungan dan memiliki ketergantungan antar satu sama lain. Pemahamanterhadapprosespembuatankebijakanolehparaahlidipahami sebagaiupayapentingdalammelakukanpenilaianterhadapsebuahkebijakanpublik.

Beckman (1975) berpendapat bahwa untuk memecahkan kebuntuan dalamproses pembuatan suatu kebijakan, analis kebijakan dapat memberikan informasikebijakanmelaluimakalahkebijakan(policypaper).Sebuahpolicypaperdapatmerekamataumengkomunikasiananalisiskebijakankepadapembuatkebijakanataustakeholdersyang lain. Dengan demikian, makalah kebijakan memiliki makna sebagai modekomunikasi atau instrumen yang digunakan analis kebijakan untuk mempengaruhipembuatankebijakan.

Seoranganaliskebijakanakandibekaliuntukmemilikipengetahuan,ketrampilan,dan kemampuan tentang analisis kebijakan dalammelaksanakan tugas merumuskanmasalah(formulating),melakukanperamalan(forecasting),merumuskanrekomendasi(formulatingrecommendation),melaksanakanpemantauan(monitoring),danmenyusunevaluasikebijakan(policyevaluating).

Dunn (2014) memberikan gambaran lengkap mengenai kedudukan, tugas,tanggungjawabsertaprodukdarianaliskebijakan.

Gambar2.ProsesKomunikasiKebijakan

Sumber:Dunn,PublicPolicyAnalysis:AnIntegratedApproach,2018,p.391


114

Secarasingkat,analiskebijakandituntutuntukmemberikanbahandarikebijakanyang akan dibuat untuk kemudian dianalis menjadi informasi yang runtut dandidokumentasikan menjadi produk-produk kebijakan yang dapat dimengerti melaluidiseminasidaninteraksisehinggapadaakhirnyadapatdigunakansecaratepat.QuadedalamKumorotomoet.al.(2013)menunjukkanbahwapekerjaansebagaiseoranganalis kebijakanbersifat berjenjang, darimulai identifikasi permasalahan, pembuatanalternatifdanrekomendasikebijakanmenggunakandataempirisdanmetodepenelitianyang menggunakan alat uji kuantitatif serta kualitatif, pengawasan implementasikebijakanhinggaprosesevaluasikebijakan. Meltsner (1976) menyatakan bahwa, penentuan penjenjangan dalam jabatananaliskebijakanpublikdibuatberdasarkanpadaperbedaantargetkerja,ditentukanolehkedalamankualitas pengetahuan, keterampilan serta kemampuan. Penjenjanganpadajabatananaliskebijakanpublikini,menempatkananaliskebijakantingkatpalingbawah,sebagaiseseorangyangtidakmemilikikewenanganuntukmembuatstrategikebijakanSebaliknya,analiskebijakanpublikdilevelatasmemilikitugasuntukmenyusunstrategikebijakan serta memilah kebijakan publik berdasarkan prioritas. Seorang analiskebijakanpublikseniorharusmampuberpikirdanbekerjastrategisdalamsituasikrisisterutama karena pemerintah pada masa sekarang berada pada lingkungan dimanaprosespembuatankebijakantidaklagimenanganiisu-isuyangrutindanpasti.Dengan demikian, analis kebijakan publik di level atas dituntut untuk dapat berpikirstategis dalam menyusun strategi kebijakan dengan mempertimbangkan lingkunganpolitiknasionaldanglobal. Informasiyangdibutuhkandalamprosesperumusankebijakanadalah:apayangmenjadimasalahkebijakan;apahasil-hasilyangdiharapkandarisuatukebijakandimasadepan;apapilihankebijakanyangpalingidealuntukmenghasilkanhasilkebijakanyangdiharapkan tersebut; bagaimana hasil kebijakan yang didapat setelahdiimplementasikan;danbagaimanakinerjasuatukebijakan,apakahkebijakantersebutmampumemecahkanmasalahyangdirumuskan.Untukdapatmenghasilkaninformasikebijakantersebuttugasanaliskebijakanadalah:merumuskan masalah; membuat ramalan kebijakan; memberikan rekomendasi;melakukanpemantauan,danmelakukanevaluasi.Sedangkan untuk dapat menjalankan perannya dengan baik maka seorang analiskebijakanharusmemilikikeahlian:metodeanalisiskebijakan;kemampuananalisisdanmenyajikan data; teknik penulisan; teknik presentasi; teknik advokasi kebijakan; (vi)teknikkerjasama;teknikpenyusunanstrategikebijakan,dansubstansikebijakan.

Dalamprosespembuatankebijakan, seorangpolicymakerbiasanyamenyusunagenda kebijakan berdasarkan apa yang menurut mereka penting. Kemudian untukmenganalisisnya,policymakerakanmengandalkanparastafahli,stafadministratifataumereka yang berada pada jabatan struktural yang lebih rendah. Sementara itu, parapemberiinformasiitubanyakyangtidakmemilikikualifikasidalampenguasaanbidanganalisis kebijakan publik. Sehingga, pada akhirnya sering terjadi satu kebijakan yangtelah diimplementasikan, meskipun dilakukan sesuai aturan, ternyata gagal dalammencapaisasarandantujuanyangdiinginkan.

Di Indonesia, para pembuat kebijakan pun pada kenyataannya tidak memilikikemampuan untukmelakukan analisis kebijakan. Kebanyakan diantaramereka tidakmampuuntukmembuat kebijakanpublik yang strategis, apalagimereka yangberadapadajabatanpolitis,sepertibupati,walikota,gubernur,menteri,danpresiden.Halyangsama terjadi pada diri seorang anggotaDPR,DPDdanDPRD. Karenanya, tidak heran


115

apabilakebijakanyangmerekahasilkanpadaumumnyabiaselitdantidakbermanfaatbagimasyarakat.Untukmenghasilkankebijakanyanglebihbaik,perananaliskebijakanmenjadisangatpentingdantelahmenjadikebutuhanyangtidakdapatditinggalkan.

Di Indonesia, sejak 2013, Kementerian Dalam Negeri melalui LembagaAdministrasiNegara telahmengkaji danmengidentifikasi kebutuhan analis kebijakandan menghasilkan berbagai peraturan yang mengatur keberadaan Jabatan AnalisKebijakan di instansi pemerintahan, baik pusat atau daerah dan ditempatkan dalamjabatan fungsional. Sesuai dengan pendapat Melstner, identifikasi kebutuhan formasidarijabataninididasarkanpadapenjenjangansesuaidengankemampuandankeperluanpekerjaannya.HasildanDiskusi LembagaIlmuPengetahuanIndonesiaataulebihdikenalsebagaiLIPImerupakanlembagabentukanpemerintahyangbergerakdibidangrisetilmupengetahuandasardanmenjadiinstansipembinabagijabatanfungsionalpeneliti.Saatini,diLIPItelahterjadipembenahanmanajemenatauyangdikenalsebagaireorganisasi.Dilatarbelakangiolehinstruksipresiden,pembenahaninimencakuphampirsemuaaspekorganisasitermasukbidangkepegawaian.Penghapusanbeberapajabatanstrukturaldanpenyesuaianjabatandilakukan secara besar-besaran sehingga mengundang kegaduhan yang cukup besarberujungdemonstrasikeDewanPerwakilanRakyat2 KeputusandariKepalaLIPIinididasariolehrasioantarajumlahpenelitidengantenagaadministrasi serta terlalu luasnya tugasdaripeneliti yangmenyebabkan tugaspokoknyasendirimenjaditerabaikan.Halyangakandicapaidarireorganisasiiniadalahmengurangi ketidakefektifan jabatan struktural dan memunculkan jabatan-jabatanfungsional baru yang diharapkan dapat meringankan beban peneliti dalam prosesadministrasidandiseminasipenelitiannya. LaporanKinerjaLembagaIlmuPengetahuanIndonesiaTahun2019menyebutkanbahwasalahsatuindikatorkinerjaLIPIadalahjumlahmakalahkebijakan(policypaper)ataurekomendasikebijakan/keputusanyangdimanfaatkan.IndikatorinimencerminkanbagaimanaLIPIberhasilmemberikanrekomendasiberbasishasilpenelitianyangtelahdilakukan,diajukankepadapemerintah/pemangkukepentinganterkaitlainnyasebagaidasarpembuatankebijakan/rekomendasi/keputusan,dan jugadigunakan.Pencapaianrekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan akan menunjukkan komitmen LIPI untukmendukung Riset Berbasis Bukti atau Evidence-based research juga memperlihatkansemakinkuatnyakerjasamaantarapusat-pusatpenelitiandiLIPIdanparapemangkukepentingan,baikditingkatdaerah,nasional,ataupun internasional.Capaian indikatorinidihitungdarisetiappolicypaper/rekomendasikebijakan/keputusanyangdihasilkanoleh para satuan kerja LIPI dan telah diserahkan. Jumlah naskah yang ditargetkandimanfaatkanpada tahun2019adalahsebanyak286naskahdenganrealisasi sebesar214 naskah atau 74,82%, Apabila dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2018,terjadi penurunan sebesar 12,85% karena tidak memperhitungkan naskah yangberbentukdraftdanbelumdiserahkankepadapemangkukepentingan.

Sebelumreorganisasi,makalahinidisusundanbiasanyadidiseminasiolehparapeneliti.DenganmunculnyaJabatanFungsionalAnalisKebijakan,parapenelitiyang dibebani oleh formulasi penelitiannya dapat bekerja sama dengan analis

2“Gonjang-ganjing dunia peneliti: membedah reorganisasi lipi”.https://sains.kompas.com/read/2019/02/07/173000423/gonjang-ganjing-dunia-peneliti-membedah-reorganisasi-lipi(Diaksespada20Februari2020)


116

kebijakanuntukkemudiandiolahmenjadisuatumakalahkebijakanyangmemberikaninformasijelas,tepatdanakuratdalambahasapopulertanpameninggalkanidentitaskeilmuannyaditujukanuntukpembuatkebijakan.Sehinggaprosespembuatanpolicypaperinidapatdipercepatdankoordinasidenganparapemangkukepentingan (policymaker)pundapat terjalindengalancardanpadaakhirnyadiharapkantidakterjadipenurunanpadajumlahpolicypaper/rekomendasikebijakandantargetkinerjapuntercapai.

Saatini,jumlahAnalisKebijakandiinstansiLIPIdapatditunjukkanpadatabeldibawahini:

Gambar3.JumlahAnalisKebijakanmenurutSatuanKerjaTahun2020(orang)

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020,diolah

TabeldiatasmenunjukkanbahwajumlahAnalisKebijakanadalah40orangyangtersebar di berbagai satuan kerja. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki jumlahanalis kebijakan terbanyak diantara satuan kerja lainnya dengan jumlah 14 orangsedangkan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik memiliki tenaga analiskebijakanpalingsedikit,hanyasatuorangsaja.Mengingat umur jabatan tersebut yang baru berusia satu tahun, merupakan suatukewajaranbahwakeseluruhanjumlahinimasihjauhdarijumlahidealyaitu120orangsesuai dengan formasi yang disarankan oleh Lembaga Administrasi Negara selakuinstansi pembina. Walaupun begitu, dengan adanya penghapusan jabatan strukturaleselonIVdiberbagaisatuankerja,diharapkanbanyakdaripejabatstrukturalituberalihkepadaanaliskebijakanmelaluijalurpenyesuaian(inpassing).SehinggadiTahun2021,diharapkanjumlahdaripejabatfungsionalanaliskebijakantelahmemenuhikebutuhandilingkunganinstansi. Sementara itu, berdasarkan jenjangnya, 47% diantara pegawai yang menjadifungsional analis kebijakan ini berada pada jenjang Ahli Pertama, 40% mendudukijenjangAhliMudadansisanyasebanyak13%menduduki jenjangAhliMadya.Apabiladiterjemahkan dari kompetensi dan syarat untuk menduduki jabatan, berdasarkanPeraturanKepalaLembagaAdministrasiNegaraNomor27Tahun2015,maka jenjang


117

pertamadapatditempatiolehGolonganIIIadanIIIb,berpendidikanSarjanaStrataSatu.AhliMudadapatdidudukiolehGolonganIIIcdanIIId,berpendidikanminimalSarjanaStrataSatudanAhliMadyadidudukiolehGolonganIVa,berpendidikanminimalSarjanaStrataDuaatauMagister.

Gambar4.JumlahAnalisKebijakanmenurutJenjang(persen)

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020,diolah

Penjenjanganinidilakukanberdasarkankompetensidanbebankerjadariseorang

analiskebijakan,sedangkankenaikanpangkatmemperhitungkanpekerjaanyangtelahdilakukan dalam kurun waktu per tahun dengan melihat unsur-unsur penilaianmenggunakanAngkaKredit.Semakintinggijenjangnya,makaakansemakinsulittingkatpekerjaandansemakinstrategishasilpekerjaannyasebagaibahanmasukaninformasikebijakandilevelyanglebihtinggi.Kesimpulan

KebuntuankomunikasidiantarapenelitisertapejabatlainnyadiinternalLIPIdanpemangkukepentingandiinstansieksternalmenyebabkanadanyasalahsatuindikatorkinerjayang tidakmemenuhi targetkinerjadiTahun2019. JabatanFungsionalAnalisKebijakan merupakan jabatan baru yang diharapkan dapat memutuskan kebuntuantersebut,dimanaindividuyangmenjabatnyadiangkatsesuaikompetensidanmemilikiilmumumpunidibidangnyamasing-masing.Dimasayangakandatang,denganjumlahyangmencukupi sesuai formasi, diharapkan semakinbanyakmakalahkebijakanyangdisusun dan dimanfaatkan oleh para policy maker. Penelitian lebih lanjut dapatdifokuskanpadaevaluasikinerjaanaliskebijakandilingkunganLIPI.

ReferensiAnderson,James,1979,PublicPolicyMaking,(seconded.)NewYork:Holt,Renehartand

Winston,NewYorkBeckman, Norman, 1975, New Directions in Public Administration: The Federal View.

RoutledgeBiro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,


118

“SistemInformasiManajemenPegawaiLIPI”.https://simpeg.lipi.go.id/(Diaksespada17September2020)

Cheney, G., 2011, Organizational communication in an age of globalization: Issues,reflections,practices.LongGrove,IL:WavelandPress.

Dunn,W.N.(2014).PublicPolicyAnalysisAnIntegratedApproach.Hestanto,Adi,(2019),"ProsesKomunikasiPeriklanan"

https://www.hestanto.web.id/proses-komunikasi-periklanan/ (Diakses pada 24September2020)

Kay, A. (2011), Evidence-Based Policy-Making: The Elusive Search for Rational PublicAdministration. Australian Journal of Public Administration, 70: 236-245.doi:10.1111/j.1467-8500.2011.00728.x

Keyton, J., 2011, Communication and organizational culture: A key to understandingworkexperience.ThousandOaks,CA:Sage.

Kumorotomo, Wahyudi., Purwanto, Erwan Agus., Pramusinto, Agus., Widaningrum,Ambar., Dwiputriani, Septiana, Rahmalia,Mid. (2013).Naskah AKademik JabatanFungsionalAnalisKebijakan.LembagaAdministrasiNegaradanUniversitasGadjahMada.Jakarta-Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2015.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional AnalisKebijakandanPenilaianKualitasHasilKerjaAnalisKebijakan.Jakarta

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. Laporan Kinerja LIPI Tahun 2019. BiroPerencanaandanKeuangan.Jakarta

LembagaIlmuPengetahuanIndonesia.2019.TargetKinerjaRencanaStrategisLembagaImu Pengetahuan Indonesia Tahun 2020-2024. Biro Perencanaan dan Keuangan.Jakarta

Meltsner, A. J. (1976). Policy analysts in the bureaucracy. Berkeley, CA: University ofCaliforniaPress.

Moleong, J. Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT RemajaRosdakarya,

Bandung.Silvanus, Alvin. (2016). “Jokowi resmi hapus 3143 perda bermasalah”

https://www.liputan6.com/news/read/2530343/jokowi-resmi-hapus-3143-perda-bermasalah(Diaksespada20Februari2020)

Utomo,YunantoWiji.(2019).“Gonjang-ganjingduniapeneliti:membedahreorganisasilipi”. https://sains.kompas.com/read/2019/02/07/173000423/gonjang-ganjing-dunia-peneliti-membedah-reorganisasi-lipi(Diaksespada20Februari2020)

Peran Analis Kebijakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan ...

Documents