PERALIHAN HAK TANGGUNGAN (pasal 16 UUHT)
PERALIHAN HAK TANGGUNGAN(pasal 16 UUHT)
1.Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena
cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan
tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang
baru.2.Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.
3.Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada
buku-tanah Hak Tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang
menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada
sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang
bersangkutan.4.Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah
diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi
pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu
jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja
berikutnya
5.Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada
hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Cessie
adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang
Hak Tanggungan kepada pihak lain.
Subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang
melunasi utang debitor
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain
yang dirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal terjadi
pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan
beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang
baru.Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan
ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT.Pencatatan beralihnya Hak
Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan
beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru.
Peralihan karena hukumSebab-sebabPeralihan Peralihan karenaHak
Tanggungan Cessie dan subrogasi
Peralihan karena akuisisi, merger dan konsolidasi
Berkaitan dengan Buku Hak Tanggungan: Asas-asas,
Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-masalah yang dihadapi oleh
Perbankan karangan Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeni, SH dengan maksud
pemerintah untuk memperkenalkan dan menggalakkan Secondary Mortgage
Facility dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas kredit untuk
perumahan yang diperlukan oleh masyarakat (KPR), ketentuan Pasal 16
UUHT saja belum memadai. Pasal itu baru memadai untuk menampung
mekanisme peralihan piutang bank (KPR) dari bank kepada perusahaan
conduit yang akan melakukan pengerahan dana obligasi yang dijamin
dengan KPR-KPR tersebut. Peralihan KPR (yang dijamin dengan Hak
Tanggungan atas tanah berikut bangunan rumah yang dibiayai dengan
KPR itu) dari bank kepada perusahaan conduit. Peralihan piutang itu
dapat dilakukan dengan melakukan perjanjianSubrogasi atau cessie
antara bank dengan perusahaan conduit sehingga dengan demikian Hak
Tanggungan yang menjamin KPR itu ikut beralih dengan peralihan KPR
yang bersangkutan. Tetapi Pasal 16 UUHT itu, seperti telah
diterangkan dimuka, belum dapat menampung peralihan utang dari
nasabah debitor yang menikmati KPR kepada pihak lain yang bermaksud
untuk mengambil alih fasilitas utangnya apabila mekanismenya
ditempuh melalui lembaga novasi. Peralihan utang di secondary
mortgage market tanpa mengakhiri Hak Tanggungan yang menjamin utang
itu, haruslah dilakukan dengan menempuh mekanisme peralihan
utang.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / Secondary Mortgage
Facility (SMF)Terdapat ketidakcocokan (mismatch) dalam pendanaan
Bank atau lembaga dalam memberikan kredit perumahan, yaitu jangka
waktu antara sumber dana dan investasi. Pada saat ini kredit untuk
perumahan merupakan kredit jangka panjang yang dibiayai dengan dana
yang bersumber dari dana jangka pendek seperti giro, deposito, dan
berbagai jenis tabungan masyarakat lainnya;Masih rendahnya tingkat
pendapatan sebagian besar masyarakat dibandingkan dengan harga
rumah;Keuangan negara belum memungkinkan untuk melaksanakan
sepenuhnya pembiayaan perumahan;Tingkat suku bunga masih
tinggi;Permintaan terhadap KPR tinggi seiring dengan pertambahan
jumlah penduduk IndonesiaLatar BelakangDasar HukumPeraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan
Sekunder PerumahanPeraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang
perubahan peraturan presiden nomor 19 tahun 2005Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder
PerumahanUndang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2005PengertianPembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan
kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada
Kreditor Asal dengan melakukan Sekuritisasi.TujuanPembiayaan
Sekunder Perumahan bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan dalam
rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan
perumahan yang terjangkau oleh masyarakat;Pembiayaan Sekunder
Perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan
khusus untuk itu.Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan Sekunder
Perumahanmelakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas
pembiayaan perumahan pada bank yang memberikan kredit pemilikan
rumahmenghimpun dana masyarakat untuk pembiayaan kegiatan
pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat berharga
jangka panjang dan atau jangka pendek(keputusan menteri keuangan
nomor 132/KMK.014/1998 tentang perusahaan fasilitas pembiayaan
sekunder perumahan)Modal PerusahaanModal perusahaan bersumber dari
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 1 Trilyun
yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2005.MekanismePembiayaan
Sekunder Perumahan dilakukan dengan cara pembelian kumpulan Aset
Keuangan dari Kreditor Asal dan sekaligus penerbitan Efek Beragun
Aset yang berbentuk Surat Utang atau Surat Partisipasi dan
diterbitkan atas unjuk atau atas bawa.Dalam hal Efek Beragun Aset
berbentuk Surat Utang, SMF menunjuk Special Purpose Vehicle (SPV)
untuk membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan
sekaligus menerbitkan Surat Utang.Dalam hal Efek Beragun Aset
berbentuk Surat Partisipasi, SMF membeli kumpulan Aset Keuangan
dari Kreditor Asal dan sekaligus menerbitkan Surat
Partisipasi.Pihak-pihak dalam SekuritisasiPihak-pihak dalam
sekuritisasi terdiri dari Kreditor Asal, Penerbit, Pemodal, Penata
Sekuritisasi, Wali Amanat, Kustodian, Pendukung Kredit, dan Pemberi
Jasa.Pembinaan dan PengawasanPembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan oleh Menteri
Keuangan.Pendirian PerusahaanDalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pembiayaan Sekunder Perumahan, Pemerintah mendirikan perusahaan
Pembiayaan Sekunder Perumahan yang berbadan hukum perseroan
terbatas.Pendirian dan penyertaan modal negara untuk pendirian
perusahaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Prudential RegulationPembelian kumpulan Aset Keuangan
setinggi-tingginya 80% dari total Aset KeuanganPembelian kumpulan
Aset Keuangan hanya dapat dilakukan atas Aset Keuangan yang
memenuhi persyaratanyang ditetapkan oleh lembaga keuanganSMF :Dapat
melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan
usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan
sekunder perumahan;Dilarang melakukan pembelian saham perusahaan
melalui pasar modal.Perusahaan dapat menempatkan dana dalam bentuk
Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia , depositodan/atau
instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.Ketentuan Lain-lainDalam rangka membangun dan
mengembangkan pasar sekunder perumahan, perusahaan dapat memberikan
fasilitas pinjaman kepada Bank dan atau lembaga keuangan untuk
disalurkan dengan tata cara dan persyaratan yang ditetapkan
perusahaanFasilitas pinjaman tersbut dilakukan paling lama 10 tahun
sejak ditetapkannya dalam peraturan presidenJangka waktu penyaluran
fasilitas pinjaman paling lama 15 tahunPeranan Badan Pertanahan
NasionalBadan Pertanahan Nasional akan mengeluarkan Surat Edaran
kepada Notaris/PPAT mengenai pendaftaran peralihan Hak Tanggungan
secara global dalam satu Kantor Administrasi Pertanahan.Badan
Pertanahan Nasional akan mempersiapkan Peraturan Pemerintah
mengenai pencatatan Hak Tanggungan atas nama Wali Amanat (mewakili
kepentingan para Investor).SECONDARY MORTGAGE
MARKETORGINATOR/MORTGAGE LENDERSDebtor (HT)Debtor (HT)Debtor
(HT)
Sale ofReceivablesPasal 1533 KUHPerPasal 613 KUHPerPasal 16
UHTSPV
INVESTOR
Secured by assignment of receivablesASSET SECURITIZATIONObligors
Asset Originator
$/Goods/ServicesReceivables$Issuer (SPV)
ReceivablesTrustee
Note Holders
$$Note Principal &InterestNotesSMMskema/kuliah/data
2006MEKANISME OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
(SMF)SKIM PINJAMANKetentuan Lain-lainPs. 20Memberi PinjamanPs. 20
(1)PPSP/SMFAset KeuanganPs. 20 (2)BANKKreditor Asal Ps.1 &
7
HTDidaftarkanPenj. Ps. 6Dokumen TransaksiSurat UtangPs. 21
KPRPs. 1 & 6Jaminan KPRJaminan KPRDEBITOR(PENERIMA KPR)Angsuran
KPRPENDUKUNG KREDITMenanggung resiko dan meningkatkan kualitas Aset
KeuanganPEMBERI JASADitunjuk Penj. Ps. 12Hasil Tagihan Penj. Ps.
12WALI AMANAT, KUSTODIAN & PIHAK LAINPembayaran Ps 10
(3)PEMODAL (INVESTOR)PenjualanPembelian Aset KeuanganPs 6Pembayaran
hanya untukKPR (Ps 9) Pembelian Aset Keuangan yg memenuhi
persyaratan standarisasi Ps 4 (1)Pembelian maks. 80% (Ps 5)Arus
KasPenj. Ps 12Pers. Asuransi Bank Pers Efek Arus
KasPPSP/SMFPerseroan Terbatas Ps 15 (2)Pembinaan dan Pengawasan Ps
13MENTERIKEUANGAN
PEMERINTAH(APBN)Setoran Modal Rp 17PP PNMPenunjukan SPVPs 6
(1)PENERBIT(SPV)Ps 1 an 15DokumenTransaksiPenunjukan PSPs
11PENATASEKURITISASISurat PartisipasiSurat UtangPs 4
(2)EBADiperingkatLembagaPemeringkat(Ps 4 (3)PenjualanMEKANISME
OPERASIONAL PPSP/SMFYANG BERKAITAN DENGAN PENDAFTARAN HAK
TANGGUNGAN (HT)(UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996)KPR
PinjamanHTPs. 10Jaminan NASABAH KPRDEBITOR (Ps 1 an 3
BANKKreditor (Ps 1 an 2)
Jual kump piutang yang dibebani HT
PinjamanHT berpindahPs 16 (1)PPSP/SMFKreditor (Ps 1 an 2)
Surat Partisipasi Surat UtangHT berpindahPs 16
(1)PEMODALKreditor (Ps 1 an 2)
HTPs 13 (1)HTPs 16 (2)Wajib didaftarkanWajib didaftarkanDapatkah
pendaftaran Ht secara kolektif ? (BPN akan membuat Surat Edaran
kepada seluruh Notaris dan PPAT di seluruh Indonesia)HTPs 16
(2)Wajib didaftarkanB P NPasal 9Pemegang HT adalah Kreditor
(Perseorangan atau badan hukum)WaliAmanatDapatkah pendaftaran HT
atas nama wali Amanat ? (BPN akan membicarakan secara
internal)Pasal 13 ayat (1)Pemberian Hak Tanggungan wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Pasal 16 Jika piutang yang dijamin dengan HT beralih karena
cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain HT ikut beralih
karena hukum kepada kreditor yang baru.Beralihnya HT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh Kreditor yang baru
kepada Kantor PertanahanPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) (Perpres
1/2008)Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat) (1)Administrator Transaksi adalah
pihak yang mewakili dan melindungi kepentingan Pemegang Efek
Beragun Aset Dihapusnya Ketentuan Pasal 1 Ayat (1)Ditambahnya Pasal
1 Ayat 5 (a) Pendukung Kredit (Credit Enhancer) adalah pihak yang
memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan nilai Aset
Keuangan dan/atau surat berharga dalam transaksi Sekuritisasi
maupun untuk pemberian fasilitas pinjaman.Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 1 Ayat 13
Penerbit adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan
Sekunder Perumahan atau SPV Diubahnya ketentuan Pasal 1 Ayat 13
menjadi Penerbit adalah pihak yang melakukan penerbitan efek
beragun aset dalam rangka sekuritisasi Pasal 1 Ayat 15 Special
Purpose Vehicle (SPV) adalah perseroan terbatas yang ditunjuk oleh
lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan Sekunder
Perumahan yang khusus didirikan untuk membeli Aset Keuangan dan
sekaligus menerbitkan Efek Beragun Aset Diubahnya ketentuan Pasal 1
Ayat 15 menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) adalah perseroan
terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang khusus didirikan
untuk membeli Aset Keuangan dan sekaligus menerbitkan Efek Beragun
Aset Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor
1 Tahun 2008Pasal 1 Ayat 18 Wali Amanat adalah Wali Amanat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal Diubahnya
ketentuan Pasal 1 Ayat 18 menjadi Wali Amanat adalah pihak yang
mewakili kepentingan Pemodal dalam transaksi sekuritisasi dan
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasal
4 Ayat (1) Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan cara
pembelian kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan sekaligus
penerbitan Efek Beragun Aset. Diubahnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1)
menjadi Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan cara
pembelian kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan
Efek Beragun Aset. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 4 Ayat (4) Surat Utang atau Surat
Partisipasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diterbitkan
atas unjuk atau atas bawa. Diubahnya ketentuan Pasal 4 Ayat (4)
menjadi Surat Utang atau Surat Partisipasi sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) diterbitkan atas unjuk (aan toonder) dan/atau atas
nama (aan order). Pasal 6 Ayat (1) Dalam hal Efek Beragun Aset
berbentuk Surat Utang, lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 menunjuk SPV untuk membeli kumpulan Aset Keuangan dari
Kreditor Asal dan sekaligus menerbitkan Surat Utang Diubahnya
ketentuan Pasal 6 Ayat (1) menjadi Dalam hal Efek Beragun Aset
berbentuk Surat Utang, SPV membeli kumpulan Aset Keuangan dari
Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Utang. Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 6 Ayat (2)
Dalam hal Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi, lembaga
keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 membeli kumpulan Aset
Keuangan dari Kreditor Asal dan sekaligus menerbitkan Surat
Partisispasi. Diubahnya ketentuan Pasal 6 Ayat (2) menjadi Dalam
hal Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi, lembaga keuangan
sebagaimana dimaksud Pasal 3 atau Wali Amanat membeli kumpulan Aset
Keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Partisipasi.Pasal
6 Ayat (3) Hak dan kewajiban SPV sebagai Penerbit diatur dalam
perjanjian antara lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan
Pembiayaan Sekunder Perumahan dengan SPV.. Dihapusnya ketentuan
Pasal 6 Ayat (3)Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2008Ditambahkannya ketentuan Pasal 6A yang
berbunyi Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Ayat (1), SPV hanya dapat melakukan satu transaksi
sekuritisasi. Pasal 8 Pembelian kumpulan Aset Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) hanya dapat dilakukan atas Aset
Keuangan yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan standardisasi
desain, standardisasi dokumen KPR, pedoman analisa risiko, dan
pedoman penilaian real estat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Diubahnya ketentuan Pasal 8
Pembelian kumpulan Aset Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Ayat (1) hanya dapat dilakukan atas Aset Keuangan yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 9 Dana yang
diperoleh dari pembelian kumpulan Aset Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Kreditor
Asal untuk pemberian KPR. Dihapusnya ketentuan Pasal 9
Ditambahkannya ketentuan asal 9A yang berbunyi Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan pembelian Efek
Beragun Aset.
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1
Tahun 2008Pasal 10 Ayat (3) Pembayaran atas Efek Beragun Aset
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan oleh
Wali Amanat, Administrator Transaksi, Kustodian atau pihak lain
yang ditunjuk oleh para pihak dalam Dokumen Transaksi Diubahnya
ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Menjadi Pembayaran atas Efek Beragun
Aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan
oleh Wali Amanat, Kustodian, atau pihak lain yang ditunjuk oleh
para pihak dalam Dokumen Transaksi.
Pasal 11 yang berbunyi Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat menunjuk Penata Sekuritisasi untuk mengatur dan
menyiapkan proses Sekuritisasi.
Dihapusnya ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 12 Pihak-pihak dalam
Sekuritisasi terdiri dari Kreditor Asal, Penerbit, Pemodal Penata
Sekuritisasi, Wali Amanat, Administrator Transaksi, Kustodian,
Pendukung Kredit, dan Pemberi Jasa Diubahnya ketentuan Pasal 12
MenjadiPihak-pihak dalam Sekuritisasi antara lain Kreditor
Asal,Penerbit, Pemodal, Penata Sekuritisasi, Wali Amanat,
Kustodian, Pendukung Kredit, dan Pemberi Jasa.Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bertindak sebagai
Koordinator Global, Penjamin, Penata Sekuritisasi, dan/atau
Pendukung Kredit dalam transaksi Sekuritisasi. Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2008Ditambahkannya ketentuan Pasal 12 A yang berbunyi Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menunjuk Penata
Sekuritisasi untuk mengatur dan menyiapkan proses
sekuritisasi.Pasal 14 Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 wajib menyampaikan laporan kepada menteri berupa : (a)
Laporan keuangan triwulanan; (b) Laporan kegiatan usaha
semesteran;(c) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Akuntan
Publik.Ditambahkannya satu huruf pada ketentuan Pasal 14 Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan
laporan kepada Menteri berupa : (a) Laporan keuangan triwulanan;
(b) Laporan kegiatan usaha semesteran;(c) Laporan keuangan tahunan
yang telah diaudit Akuntan Publik; (d) Laporan dan/atau hal-hal
lain yang diperlukan.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 18 Perusahaan
dilarang : (a) melakukan penyertaan langsung; (b) melakukan
pembelian saham perusahaan melalui pasar modal. Diubahnya ketentuan
Pasal 18 Menjadi (1) Dalam rangka melaksanakan Pembiayaan Sekunder
Perumahan, perusahaan dapat melakukan penyertaan langsung; (2)
Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan
pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder
perumahan.(3) Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham;(4)
Perusahaan dilarang melakukan pembelian saham melalui pasar
modal.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005Peraturan Presiden
Nomor 1 Tahun 2008Pasal 19 Perusahaan dapat menempatkan dana dalam
bentuk Surat Utang Negara, Sertipikat Bank Indonesia dan/atau
instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Diubahnya
ketentuan Pasal 19 Menjadi Perusahaan dapat menempatkan dana dalam
bentuk Surat Utang Negara, Sertipikat Bank Indonesia, Deposito,
dan/atau instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh
Menteri.Pasal 20 Ayat (1) Dalam hal sebagian dari KPR yang
diterbitkan oleh Kreditor Asal pada saat perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 beroperasi belum memenuhi persyaratan untuk
dibeli perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga
masih tersedia sejumlah dana pada perusahaan, maka perusahaan dapat
memberikan fasilitas pinjaman kepada Kreditor Asal dengan jaminan
Aset Keuangan. diubahnya ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Menjadi Dalam
rangka membangun dan mengembangkan pasar sekunder perumahan,
perusahaan dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan/atau
lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR dengan tata cara dan
persyaratan yang ditetapkan perusahaan. .Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 20 Ayat (2)
Perjanjian antara Perusahaan dengan Kreditor Asal mengenai
pemberian fasilitas, pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan mewajibkan Kreditor Asal untuk mengganti Aset
Keuangan yang pembayarannya tidak lancar dengan Aset Keuangan yang
pembayarannya lancar.. Dihapusnya ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Pasal
20 Ayat (3) Pemberian fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
perusahaan berdiri Diubahnya ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Menjadi
Pemberian fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
ditetapkannya Peraturan Presiden ini.Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pasal 20 Ayat (4)
berbunyi Jatuh tempo pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (3).
Diubahnya ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Menjadi Jangka waktu
penyaluran fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 15 (lima belas) tahun. Perbedaan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2005Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008Persyaratan
bagi Aset Keuangan yang akan dibeli dari Kreditur Asal ditetapkan
oleh Lembaga Keuangan Persyaratan Aset Keuangan yang dapat dibeli
dalam transaksi sekuritisasi sekurang-kurangnya memenuhi
standardisasi dokumen KPR yang meliputi Standardisasi Desain,
Pedoman analisa risiko, dan pedoman penilaian real estate.belum
adanya klausul yang memberikan hak untuk mengalihkan kepada pihak
lain (dari Kreditor Asal kepada pembeli) sudah adanya klausul yang
memberikan hak untuk mengalihkan kepada pihak lain (dari Kreditor
Asal kepada pembeli) dengan adanya perjanjian jual beli dan
perjanjian cessie Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2008Pemberian fasilitas pinjaman dapat
diberikan apabila rumah sudah dibeli Pemberian fasilitas pinjaman
kepada bank dan/atau lembaga keuangan harus dipergunakan untuk
penyaluran KPR termasuk untuk rumah yang dalam proses pembangunan
dan dengan persyaratan sesuai dengan standardisasi dokumen yang
ditetapkan oleh Perusahaan serta jangka waktu disesuaikan dengan
rata-rata jangka waktu KPR.HAPUSNYA HAK TANGGUNGANHAPUSNYA HAK
TANGGUNGAN Menurut ketentuan Pasal 18 UUHT, Hak Tanggungan dapat
hapus karena:a.Hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak
Tanggungan;b.Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak
Tanggungan;c.Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan
peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; d.Hapusnya hak atas tanah
yang dibebani Hak Tanggungan.ROYA ATAU PENCORETAN HAK TANGGUNGAN
Hapusnya Hak Tanggungan membawa akibat administratif, yaitu
menghapus beban Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak
atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan
setempat berdasarkan surat pernyataan tertulis mengenai
dilepaskannya Hak Tanggungan dari pemegang Hak Tanggungan kepada
pemberi Hak Tanggungan sehubungan dengan pelunasan utangnya oleh
debitor pemberi Hak Tanggungan. Buku Tanah dan sertipikat Hak
Tanggungan ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor
Pertanahan.Permohonan pencoretan dilakukan oleh kreditor sebagai
pemegang Hak Tanggungan dengan melampirkan sertipikat Hak
Tanggungan. Jika kreditor tidak bersedia, dapat diajukan permohonan
pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang
wilayah hukumnya meliputi dimana Hak Tanggungan tersebut
didaftarkan.Pencoretan karena ada roya parsial (Pasal 2 ayat 2 UUHT
jo. Pasal 16 UU No. 16/1985) dilakukan dengan mencatat hapusnya Hak
Tanggungan yang bersangkutan, yaitu pada buku tanah dan sertipikat
Hak Tanggungan yang bersangkutan.
ROYA PARTIALHak Tanggungan mempunyai sifat yang tidak dapat
dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam APHTPelunasan utang
dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan
nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian obyek Hak
TanggunganKeistimewaan lembaga ini adalah:Bahwa bangunan yang pada
saat Hak Tanggungan dibebankan belum ada, dapat dibebani Hak
Tanggungan. Tetapi semuanya harus diperjanjikan secara tegas dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.
ROYA PARTIAL: REAL ESTATE (Horizontal)HGB (B1) an.
DeveloperHTNPP1HTNPP2HTNPP3B2DEVB3DEVB4DEVHTNPP1HTNPP2HTNPP3B2AB3BB4CB2AB3BB4CHTKPR1HTKPR2HTKPR3Permohonan
PemisahanAPHT Kredit KonstruksiHak TanggunganAKTA PPATAPHT KPRHT
KPR Roya PartialROYA PARTIAL: RUMAH SUSUNHGB (B1) an.
DeveloperHTNPP1HTNPP2HTNPP3HMSRSDEVHMSRSDEVHMSRSDEVHTNPP1HTNPP2HTNPP3HMSRSAHMSRSBHMSRSCHTNPP1HTNPP1HTNPP1HMSRSAHMSRSBHMSRSCAkta
PemisahanAkta Kredit KonstruksiHak TanggunganAKTA PPATAPHT KPRHT
KPRRoya Partial