Peradilan Dalam Hukum Pajak

Peradilan dalam Hukum Pajak

Peradilan dalam Hukum PajakEdward Jovi 121210010Fanny Rastiti 121210012Irawati Puspo 1212100

HUKUM PAJAKHukum Administrasi, sanksi berupa : bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskusHukum Pidana, sanksi berupa : denda pidana maupun hukum penjara yang dijatuhkan oleh hakimPERADILAN ADMINISTRASI PAJAKPeradilan Administrasi Tidak MurniPeradilan Administrasi MurniKEBERATAN DAN BANDINGKeberatan, dasar hukum Pasal 25 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. WP mengajukan keberatan atas suatu : 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke-3 KEBERATANPihak yang dapat mengajukan :Bagi WP Badan oleh PengurusBagi WP Orang Pribadi oleh WP yang bersangkutanPihak yang dipotong / dipungut oleh pihak ke-3Kuasa yang ditunjung oleh mereka pada butir 1 3 diatas dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan keberatanSyarat-syarat mengajukan keberatanSecara tertulis dalam bahasa indonesiaKeberatan diajukan atas surat ketetapan pajakJangka waktu pelunasan pajakMengajukan banding atas putusan keberatanSatu keberatan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajakJangka Waktu Pengajuan Keberatan3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN :Untuk surat keberatan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan PajakUntuk surat keberatan disampaikan melalui posKeputusan atas Surat KeberatanKepala KPP/Kepala Kantor Wilayah/Direktur Jenderal Pajak (Paling lambat 12 bulanSurat Biasa (paling lambat 1 bulan)Ada alasan dan penjelasan tertulisKeputusan keseluruhan, sebagian, ditolak atau menambah jumlah pajakSanksi Administrasi Denda 50% dari jumlah pajakPermohonan BandingPermohonan ditolak/dikabulkan sebagian, denda 100% dari jumlah pajakPengadilan PajakUndang-undang nomor 14 tahun 2002Tugas : memutuskan sengketa pajakBerkedudukan : ibu kota negaraSusunan organisasi : pimpinan (1 ketua dan maks 5 wakil ketua) , hakim anggota, sekretaris, dan paniteraHakim tidak boleh merangkap menjadiPelaksana keputusan pengadilan pajakWakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajakPenasihat hukumKonsultan PajakAkuntan PublikPengusahaPANITERAPengadilan Pajak : adanya kepaniteraanPelaksanaan tugas : dibantu oleh wakil panitera atau panitera penggantiPanitera, wakil panitera dan panitera pengganti tidak boleh merangkap (sama seperti hakim)Diangkat dan diberhentikan oleh MenteriPembinaan teknis panitera : Mahkamah Agung

Kekuasaan pengadilan pajakMemeriksa dan memutuskan sengketa pajakDalam hal banding, hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatanDalam hal gugatan wajib pajak terhadap : Pelaksana surat paka, pelaksanaan keputusan perpajakan, Keputusan pembetulanPengadilan tingkat pertama dan terakhirSyarat-syarat mengajukan bandingTertulis dalam bahasan IndonesiaDiajukan dalam jangka waktu 3 bulanTerhadap satu keputusanAlasan-alasan jelasDilampirkan salinan keputusan yang dibandingPajak terutang dimaksud telah dibayar 50%Diajukan oleh WP, ahli warisnya, pengurus, atau kuasa hukumSyarat-syarat mengajukan bandingDapat mengajukan surat pernyataan pecabutan kepada pengadilan pajakBanding yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan : penetapan ketua dan putusan majelis/hakim tunggalBanding yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembaliSyarat-syarat mengajukan gugatanTertulis dalam bahasa indonesiaJangka waktu 14 hariTerhadap satu pelaksanaan penagihanDapat diajukan oleh WP, ahli warisnya, pengurus, atau kuasa hukumDapat diajukan surat pernyataan pecabutanGugatan dihapus : ketetapan ketua dan putusan majelis/hakimSyarat-syarat mengajukan gugatanGugatan yang dicabut tidak dapat diajukan kembaliDapat mengajukan permohonan untuk penundaan penagihan pajakPermohonan dapat diajukan dengan gugatanPermohonan penundaan dapat dikabulkan saat keadaan sangat mendesakPersiapan dalam persidangan Adanya surat uraian banding/Surat tanggapan atas surat banding/surat gugatanPemohon banding mengirimkan surat susulan kepada pengadilan pajakMenyerahkan surat dalam jangka waktu : 3 bulan (dari permintaan surat uraian banding)1 bulan (dari permintaan surat tanggapan)14 hari (sejak tanggal diterima dari poin a dan b)30 hari (sejak tanggal diterima dari poin a dan b)14 hari (sejak tanggal diterima surat bantahan)Persiapan dalam persidangan Pemeriksaan banding atau gugatanPemberitahuan kepada ketua untuk hadir guna keterangan lisanKetua menunjuk majelis untuk memeriksa dan memutuskanMajelis/Hakim tunggal bersidang pada hari ditentukanMajelis/Hakum tunggal memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulanPemeriksaan dengan Acara BiasaOleh majelisMembuka sidang terbuka untuk umumPemeriksaan kelengkapan banding/gugatMasalah yang disengketakanMenanyakan kepada terbanding/tergugatMenghadirkan pemohon banding/penggugat dalam sidang (apabila perlu)Adanya saksi

Pemeriksaan dengan Acara CepatOleh Majelis/Hakim TunggalTerhadap : sengketa pajak tertentu, gugatan yang tidak diputuskan selama 6 bulan, tidak dipenuhi salah satunya dalam putusan pengadilan pajak, sengketa berdasar pertimbangan hukumSengketa pajak tertentuDilakukan tanpa surat uraian banding/surat tanggapan/surat bantahanSemua ketentuan sama dengan acara biasaPembuktianAlat BuktiKeadaan yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikanSurat atau tulisan sebagai alat buktiKeterangan ahliSeorang yang bukan saksi, tidak boleh memberi keterangan ahliPutusan Hal-hal yang perlu diketahuiPelaksanaan putusanPemeriksaan peninjauan kembali