-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 05 /PJ/2012
TENTANG
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban
administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban
subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Registrasi Ulang
Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 / PMK.03 / 2008 tentang
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161 / PJ / 2001
tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata
Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
Pengukuhan
dan...
-
-2-
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-160/PJ/2007;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-62/PJ/2010;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud
dengan:
1. Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak adalah suatu
program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan,
penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji
pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha
Kena Pajak.
2. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian
pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau
penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan
permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan
informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur
Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan
pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/ atau mengukuhkan/ mencabut pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.
Pasal 2
(1) Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
terdaftar.
(2) Jangka waktu pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha
Kena Pajak dimulai sejak Februari 2012 sampai dengan
31 Agustus 2012.
(3) Registrasi Ulang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dilakukan untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
Pasal 3 ...
-
-3-
Pasal 3
(1) Dalam rangka Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak,
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat melakukan
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(2) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan Verifikasi.
(3) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
berdasarkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang
memenuhi kriteria tertentu.
(4) Verifikasi yang dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak
yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui apakah Wajib
Pajak benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.
Pasal 4
(1) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) dipenuhi apabila Pengusaha Kena Pajak merupakan
Pengusaha.
(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha
jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa
dari luar Daerah Pabean.
(3) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) dipenuhi apabila Pengusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena
Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/ atau ekspor
Barang Kena Pajak tidak berwujud.
Pasal 5
(1) Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu:
a. Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
b. Pengusaha
-
-4-
b. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah
kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya; atau
c. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak lagi rn- emenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
(2) Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
a. Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non
Efektif);
b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN untuk Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
c. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan
Pajak Masukannya nihil untuk Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
d. Pengusaha Kena Pajak, yang pada Masa Pajak Januari
sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang pada bagian
periode tersebut tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan
Pajak Masukannya nihil;
e. Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada
waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional; atau
f. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan
dan/ atau kegiatan usahanya.
(3) Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan
dan/ atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, yaitu:
a. Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan kunjungan
(visit) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir
sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini;
b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan
pemeriksaan PPN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini; atau
c. tidak ..4,
-
-5-
c. Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan konfirmasi
lapangan sebelum berlakunya Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
62/ PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/ PJ / 2008
tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/ atau PengukuhanPengusaha Kena Pajak,
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/ atau
Pengusaha Kena Pajak dan perubahannya.
(4) Dikecualikan dari Pengusaha Kena Pajak yang tidak
diyakini keberadaan dan/atau kegiatan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah
Pengusaha Kena Pajak yang ditemukan keberadaannya dan
diyakini kegiatan usahanya pada waktu pelaksanaan
Sensus Pajak Nasional.
Pasal 6 (1) Pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
Tahun
2012 diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Hasil pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi sebagaimana
diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Apabila berdasarkan laporan hasil Verifikasi diketahui
bahwa Pengusaha Kena Pajak termasuk dalam kriteria
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
maka kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut diterbitkan
Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Paj ak.
(4) Laporan hasil Verifikasi, kertas kerja, dan dokumen
pendukung Verifikasi disatukan dan disimpan dalam
berkas induk Wajib Pajak.
Pasal 7
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar:
a. memantau pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha
Kena Pajak Tahun 2012 dan memastikan bahwa hasil
Verifikasi memenuhi tujuan yang diharapkan.
b. memantau
-
-6-
b. memantau tindak lanjut atas kesimpulan yang tertuang
dalam laporan hasil Verifikasi.
c. membuat laporan rekapitulasi hasil Registrasi Ulang
Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 kepada Direktur
Jenderal Pajak u.p. Direktur Peraturan Perpajakan I
setiap bulan dan menyampaikannya paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya.
(2) Laporan rekapitulasi hasil Registrasi Ulang Pengusaha
Kena
Pajak Tahun 2012 dibuat dalam format sebagaimana diatur
dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 8
(1) Dalam hal kemudian diperoleh data dan/atau informasi
bahwa Wajib Pajak yang telah dicabut Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak-nya ternyata memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif, maka Surat Pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) dibatalkan.
(2) Untuk membatalkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan Verifikasi kembali.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi.
(4) Berdasarkan laporan hasil Verifikasi dibuat berita acara
Verifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini.
(5) Berita acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak unit vertikal di atas Kantor Pelayanan yang
bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
(6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
mengirimkan berita acara Verifikasi yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur
Teknologi Informasi Perpajakan untuk ditindaklanjuti.
(7) Direktur
-
EKTUR JENDERAL PAJAK,
41 I I ik 01 JENDERAL
i o
ea.Cr;()(
D RAHMANY d 5411111981121001
-7- (7) Direktur Teknologi Informasi Perpajakan setelah
menindaklanjuti berita acara Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) mengirimkan pemberitahuan atas
tindak lanjut berita acara Verifikasi kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak dengan ditembuskan kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. (8) Kepala Kantor
Pelayanan Pajak mengirimkan
pemberitahuan mengenai status pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak kepada Wajib Pajak.
Pasal 9
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2012
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 05 /PJ/ 2012
TENTANG
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 20 12
-
LAMPIRAN I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
PER-05/PJ/2012 Tanggal : 3 Februari 2012
PELAKSANAAN REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
I. Tujuan:
A. Menguji persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena
Pajak (PKP).
B. Mendapatkan PKP terdaftar yang keberadaan dan/atau kegiatan
usahanya telah diyakini kebenarannya.
C. Mencabut pengukuhan PKP yang sudah tidak memenuhi syarat
subjektif dan objektif.
D. Perbaikan data (profil, KLU, dll.). E. Lain-lain (usulan
pemeriksaan, konseling, suspect
II. Sasaran:
Seluruh Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
III. Jangka Waktu:
Jangka waktu pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
dimulai sejak Februari 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012.
IV. Petugas Verifikasi:
A. Account Representative, B. Pelaksana, C. Fungsional
Pemeriksa, dan/atau D. Fungsional Penilai PBB, yang ditunjuk oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
V. Tahapan Verifikasi:
Verifikasi status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibagi menjadi
3 (tiga) tahapan, yaitu:
A. Tahap Persiapan;
B. Tahap Pelaksanaan; dan
C. Tahap Pelaporan.
A. Tahap Persiapan
1. Kegiatan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012
diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak, melalui:
a. pengumuman di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada
masing-masing Kantor Pelayanan Pajak;
b. koran/ surat kabar lokal oleh Kepala Kantor Wilayah;
c. koran/ surat kabar nasional oleh Direktur Penyuluhan
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 HUMAS); dan/atau
d. Website/Portal DJP oleh Direktur Teknologi Informasi
Perpajakan.
2. Kepala Kantor menerbitkan surat tugas penunjukan petugas
Verifikasi.
Format surat tugas penunjukan petugas Verifikasi dibuat
sebagaimana contoh terlampir.
3. Setelah
-
-2-
3. Setelah menerima surat tugas, petugas Verifikasi mengumpulkan
data dan informasi mengenai Pengusaha Kena Pajak baik yang
bersumber dari internal Kantor Pelayanan Pajak maupun dari
eksternal Kantor Pelayanan Pajak.
B. Tahap Pelaksanaan
1. Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada
tahap persiapan, selanjutnya petugas Verifikasi melakukan
identifikasi apakah Pengusaha Kena Pajak memenuhi kriteria sebagai
berikut: a. Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat
terutangnya
Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain (Pemusatan tempat
terutang PPN);
b. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah kerja
kantor Direktorat Jenderal Pajak lain;
c. Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non Efektif);
d. Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini;
e. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa
Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
f. Pengusaha Kena Pajak, yang pada Masa Pajak Januari sampai
dengan Desember 2011, sebelum berlakunya Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini, yang pada bagian periode tersebut tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya
nihil; dan/atau
Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan
Sensus Pajak Nasional.
2. Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tersebut di atas,
prosedur Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif
(Verifikasi administratif), yaitu:
a. Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat terutangnya
Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain:
1) Pastikan untuk mendapatkan dokumen berupa Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang.
2) Dalam hal dokumen berupa surat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai
Terutangtidak ada/ tidak ditemukan atau bukan dokumen asli (hanya
berupa fotokopi) maka harus dilakukan prosedur konfirmasi ke Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang menerbitkan
Surat Keputusan tersebut melalui faksimili atau e-mail. Format
formulir permintaan konfirmasi data pemusatan tempat terutangnya
PPN dibuat sebagaimana contoh terlampir.
3) Kanwil
g
-
-3-
3) Kanwil DJP yang menerima permintaan konfirmasi harus menjawab
konfirmasi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melalui
faksimili atau e-mail.
4) Dalam hal pemusatan tempat terutang PPN adalah di KPP Madya,
KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Khusus
pastikan PKP tersebut termasuk dalam daftar Wajib Pajak yang
terdaftar dalam KPP-KPP tersebut.
b. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah kerja
kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya:
1) Pastikan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
dan/atau Surat Pengukuhan PKP dari KPP baru dan Surat Pencabutan
SKT dan/ atau Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP dari arsip KPP
lama.
2) Dalam hal SKT dan/atau Surat Pengukuhan PKP dari KPP baru
tidak ada/tidak ditemukan maka lakukan konfirmasi ke KPP baru
melalui faksimili atau e-mail. Format formulir konfirmasi data PKP
pindah alamat dibuat sebagaimana contoh terlampir.
3) KPP yang menerima permintaan konfirmasi harus menjawab
konfirmasi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melalui
faksimili atau e-mail.
c. Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non Efektif):
1) Pastikan dalam sistem informasi, Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan berstatus Non Efektif (NE); atau 2) Dapatkan Berita
Acara Perubahan Status Wajib Pajak dan/atau
Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak dari arsip KPP.
d. Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN dan/ atau menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa
Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini:
1) Lakukan pengecekan data dan informasi penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa yang bersangkutan pada SIDJP/SIPMOD.
2) Lakukan pengecekan data dan informasi Surat Pemberitahuan
Masa pada berkas Wajib Pajak yang bersangkutan.
e. Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada waktu
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional: Lakukan pengecekan data hasil
Sensus Pajak Nasional.
3. Untuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak masuk dalam kriteria
sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu dilakukan Verifikasi
lanjutan untuk meyakini keberadaan dan/ atau kegiatan usaha
Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, dengan prosedur sebagai
berikut:
a. Pastikan bahwa atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
telah dilakukan kunjungan (visit) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Untuk itu perlu didapatkan Surat Tugas dan/atau Laporan Hasil
Kunjungan dari arsip KPP.
b. Pastikan
-
-4-
b. Pastikan bahwa atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
telah dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Untuk itu perlu didapatkan Surat Perintah Pemeriksaan PPN atau
semua jenis pajak dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan PPN atau semua
jenis pajak dalam 6 (enam) bulan terakhir atas Pengusaha Kena Pajak
tersebut.
c. Pastikan bahwa terdapat Berita Acara Konfirmasi Lapangan
terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62 / PJ / 2010.
4. Dalam hal Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam
angka 3 menghasilkan informasi bahwa Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas
maka atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan perlu diyakini
lebih lanjut apakah telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif dengan melakukan Verifikasi lapangan.
5. Verifikasi Lapangan
a. Verifikasi lapangan dilakukan untuk meyakinkan keberadaan dan
kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.
b. Tata cara dan prosedur Verifikasi lapangan adalah sebagai
berikut: 1) Petugas Verifikasi membuat surat tugas Verifikasi
lapangan untuk
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Format surat tugas Verifikasi lapangan dibuat sebagaimana contoh
terlampir.
2) Petugas Verifikasi melakukan kunjungan ke alamat dan/atau
tempat usaha Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data dan informasi
yang telah dimiliki.
3) Hal-hal yang perlu dilakukan petugas Verifikasi pada saat
Verifikasi lapangan adalah:
a) Melakukan pengamatan atas keberadaan dan kegiatan usaha yang
dilakukan Pengusaha Kena Pajak.
Dalam melakukan pengamatan, petugas Verifikasi dapat
melakukannya secara fisik maupun menggunakan alat-alat bantu
seperti kamera atau alat-alat lain.
Dalam pengamatan ini, petugas Verifikasi minimal harus
mendapatkan foto/gambar lokasi dan kegiatan Pengusaha Kena Pajak
yang bersangkutan.
b) Melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang terkait
dengan keberadaan dan kegiatan usaha.
Dalam melakukan wawancara, petugas Verifikasi dapat melakukannya
secara fisik maupun menggunakan alat bantu seperti alat perekam
atas izin dari pihak yang diwawancarai.
c) Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam rangka membuktikan
keberadaan dan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak, seperti surat
izin tempat usaha, akta pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP), peta lokasi kegiatan usaha, surat keterangan domisili, dan
lain-lain.
6. Setiap
-
-5-
6. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
Verifikasi administratif dan Verifikasi lapangan agar dituangkan
dalam kertas kerja Verifikasi.
Format kertas kerja Verifikasi sebagaimana contoh terlampir.
C. Tahap Pelaporan
1. Hasil Verifikasi dituangkan petugas Verifikasi ke dalam
laporan hasil Verifikasi.
Format laporan hasil Verifikasi diatur dalam Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Laporan hasil Verifikasi digunakan untuk melaporkan hasil
Verifikasi dan membuat kesimpulan dan/atau usulan tindak lanjut
yang harus dilakukan.
3. Kesimpulan dan/atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan
antara lain:
a. usulan untuk mencabut status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. usulan untuk melakukan perubahan data Pengusaha Kena Pajak
(misalnya update alamat, update Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)/kegiatan usaha, update profil, dan sebagainya); atau
c. usulan tindak lanjut lainnya (misalnya pemeriksaan,
konseling, suspect list dan sebagainya).
VI. Tahapan Tindak Lanjut
1. Kesimpulan dan / atau usulan tindak lanjut tersebut harus
ditindaklanjuti oleh KPP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Atas usulan tindak lanjut untuk mencabut status pengukuhan
PKP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pencabutan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pencabutan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan laporan
rekapitulasi Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak untuk
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
5. Kepala Kantor Wilayah DJP memantau pelaksanaan dan tindak
lanjut Verifikasi serta membuat laporan rekapitulasi hasil
Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 untuk disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Peraturan Perpajakan
I.
Format laporan rekapitulasi hasil Registrasi Ulang Pengusaha
Kena Pajak Tahun 2012 diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.
6. Daftar Pengusaha Kena Pajak yang dicabut pengukuhannya agar
diumumkan setiap bulannya pada media-media sebagai berikut:
a. pengumuman di TPT pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak;
b. koran/ surat kabar lokal oleh Kepala Kantor Wilayah;
c. koran
-
-6-
c. koran/ surat kabar nasional oleh Direktur P2 HUMAS; d.
Website I Portal DJP oleh Direktur Teknologi Informasi
Perpajakan.
7. Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-nya dapat
dibuktikan bahwa Wajib Pajak tersebut memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Surat
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat
dibatalkan.
Dalam rangka pembatalan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menunjuk petugas Verifikasi
untuk
melakukan Verifikasi terhadap Wajib Pajak. b. Petugas Verifikasi
melakukan Verifikasi Pengusaha Kena Pajak dan
membuat laporan hasil Verifikasi. c. Berdasarkan laporan hasil
Verifikasi tersebut, petugas Verifikasi
membuat berita acara Verifikasi.
Format berita acara Verifikasi diatur dalam Lampiran IV. d.
Berita acara Verifikasi disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah
DJP unit vertikal Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk
mendapat persetujuan.
e. Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan berita acara Verifikasi
yang telah disetujui kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
untuk ditindaklanjuti.
f. Setelah menindaklanjuti berita acara Verifikasi,Direktur
Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan pemberitahuan atas
tindak lanjut berita acara Verifikasi kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan mengenai
status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak.
g
-
-7-
CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PENUNJUKAN PETUGAS VERIFIKASI
k .. c., ;.:;.!
.
- KEMENTERIAN KEUANGAN 111 4 DIREKTORAT LI
4.-- KANTOR
REPUBLIK INDONESIA JENDERAL PAJAK WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT TUGAS VERIFIKASI NOMOR:
Dalam rangka pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER - 05/PJ/2012, dengan ini ditugaskan kepada:
Nama . NIP Pangkat/Gol. .
Jabatan .
Untuk melaksanakan Verifikasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
sebagai berikut:
No. Nama PKP NPWP Alamat
1. 2. 3.
dst.
PT ...
CV ... 02....
01.... 06....
Jalan... Jalan... Jalan...
, tanggal Kepala Kantor ,
NIP
Petunjuk pengisiansurat tugas penunjukan petugas Verifikasi:
Kolom identitas petugas : diisi dengan nama dan identitas
petugas
Verifikasi baik Account Representative maupun
pelaksana/fungsional yang ditunjuk.
Kolom idcntitas PKP cukup jelas.
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
FORMULIR PERMINTAAN KONFIRMASI DATA PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Dalam rangka pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER - 05/PJ/2012, dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk
memberikan konfirmasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai
Terutang atas Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut: Nama NPWP
, tanggal Menyetujui, Kepala Seksi
Petugas Verifikasi,
..
NIP
NIP
JAWABAN KONFIRMASI
Bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut:
Tidak Dipusatkan
Dipusatkan pada Pengusaha Kena Pajak, dengan identitas: Nama
NPWP Alamat Melalui Surat Keputusan Nomor tanggal
, tanggal Menyetujui, Kepala Bidang P2 HUMAS
Petugas Yang Memberikan Konfirmasi,
Kanwil DJP .
NIP NIP
-8-
CONTOH FORMAT FORMULIR PERMINTAAN KONFIRMASI DATA
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Petunjuk pengisian formulir permintaan konfirmasi data pemusatan
tempat terutangnya PPN Kolom permintaan konfirmasi - Kolom Kepala
Seksi : Diisi dengan identitas Kepala Seksi
atasan langsung petugas Verifikasi Kolom jawaban konfirmasi :
cukup jelas
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK 1NDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
FORMULIR KONFIRMASI DATA PKP PINDAH ALAMAT
Dalam rangka pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER - 05/PJ/2012, dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk
memberikan konfirmasi data apakah Pengusaha Kena Pajak berikut
telah pindah alamat ke kantor Saudara: Nama NPWP
Menyetujui, Kepala Seksi
, tanggal
Petugas Verifikasi,
NIP NIP
JAWABAN KONFIRMASI
Bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut telah terdaftar di KPP sejak
tanggal dengan keterangan sebagai berikut:
Nama NPWP Alamat
, tanggal Menyetujui, Kepala Seksi Pelayanan Petugas Yang
Memberikan Konfirmasi,
NIP NIP
-9-
CONTOH FORMAT FORMULIR KONFIRMASI DATA PKP PINDAH ALAMAT
Petunjuk pengisian formulir konfirmasi data PKP pindah alamat
Kolom permintaan konfirmasi
Kolom Kepala Seksi Diisi dengan identitas Kepala Seksi atasan
langsung petugas Verifikasi
Kolom jawaban konfirmasi Cukup jelas
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
KERTAS KERJA
NAMA WAJIB PAJAK
NPWP
ALAMAT
, tanggal
Petugas Verifikasi,
NIP
- 10-
CONTOH FORMAT KERTAS KERJA VERIFIKASI
Petunjuk pengisiankertas kerja Verifikasi Kertas Kerja dapat
dibuat untuk semua hal yang terkait dengan kegiatan Verifikasi
Administratif maupun Lapangan.
Kolom judul
Kolom Badan Kertas Kerja
Kolom tempat & tanggal
judul kertas kerja disesuaikan dengan topik yang diteliti,
misalnya "Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT PPN"
diisi sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dan atau
diteliti, bisa dalam bentuk uraian, tabel, gambar, dan
sebagainya.
. diisi tempat dan tanggal dibuatnya Kertas Kerja
Kolom identitas Petugas Verifikasi - . cukup jelas.
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT TUGAS VERIFIKASI LAPANGAN NOMOR:
Dengan ini ditugaskan kepada:
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Jabatan
untuk melaksanakan Verifikasi lapangan dalam rangka menguji
pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak:
Nama NPWP Alamat
, tanggal a.n. Kepala Kantor,
Kepala Seksi
NIP
FORMAT SURAT TUGAS VERIFIKASI LAPANGAN
Petunjuk pengisian surat tugas Verifikasi lapangan
cukup jelas. Apabila Petugas Verifikasi Lapangan lebih dari 1
(satu) dapat ditambahkan cukup jelas diisi dengan identitas Kepala
Seksi atasan langsung Petugas Verifikasi
Kolom identitas Petugas Verifikasi :
Kolom identitas PKP Kolom Kepala Seksi
-
LAMPIRAN II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
PER-05/PJ/2012 Tanggal : 3 Februari 2012
FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI
LAPORAN HASIL VERIFIKASI NOMOR LHV- (1)
Surat Tugas Verifikasi: Nomor (2) Tanggal (3)
I. Identitas Pengusaha Kena Pajak
1. Narna PKP
2. NPWP
3. Tanggal Pengukuhan PKP
4. Bidang Usaha/KLU
5. Alamat
6. Status PKP Pusat I I II. Identifikasi Kriteria (10)
Pengusaha Kena Pajak tersebut termasuk:
PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan
Nilai di tempat lain
PKP yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor Direktorat
Jenderal Pajak lainnya
PKP dengan status tidak aktif/Non Efektif
PKP yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk
Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011
PKP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak
Masukan dan
Pajak Keluarannya nihil untuk Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2011
PKF' yang pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011
sebelum
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang pada
bagian periode tersebut
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atau
menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya
nihil
PKP yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak
Nasional
III. Verifikasi Lanjutan (11)
PKP telah dilakukan kunjungan (visit) dalam jangka waktu 6
(enam) bulan terakhir
PKP telah dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan terakhir
PKP telah dilakukan Konfirmasi Lapangan sesuai Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/ 2010
PKP ditemukan keberadaannya dan diyakini kegiatan usahanya pada
waktu
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
Catatan:
1. Apabila seluruh kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi
maka perlu dilakukan verifikasi lapangan dan lanjutkan pengisian ke
bagian IV Verifikasi Lapangan.
2. Apabila salah satu kriteria di atas terpenuhi, maka tidak
perlu dilakukan verifikasi
lapangan dan lanjutkan pengisian ke bagian V Kesimpulan.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
I I Cabang
a.
b.
c.
cl.
c
I I
g
Catatan:
1. Apabila salah satu kriteria dalam huruf a, b, c, d, e, f,
atau g terpenuhi, maka lanjutkan pengisian ke bagian V
Kesimpulan.
2. Apabila seluruh kriteria di atas tidak terpenuhi, maka
lanjutkan pengisian ke bagian III Verifikasi Lanjutan.
I 1
a.
b.
c.
d.
-9.
-
Kondisi PKP pada saat Verifikasi Lapangan
Dalam hal alamat tidak sesuai dengan data KPP, maka alamat yang
seharusnya (15) adalah
5. Kegiatan Usaha/KLU : I
Sesuai dengan
data KPP
Tidak sesuai (16) dengan data KPP
Dalam hal kegiatan usaha tidak sesuai dengan data KPP, maka
kegiatan usaha
yang ditemukan pada saat verifikasi lapangan diuraikan pada
kolom B angka 2.
I I
6. Status PKP
7. Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Alamat dan Telepon
NPWP
Pusat I I Cabang (17) (18)
1. Pengusaha
2. Alamat
Orang Pribadi
Sesuai dengan data KPP
I 1 Badan (13) I I Tidak sesuai (14)
dengan data KPP
-2-
IV. Verifikasi Lapangan (12)
Sesuai dengan Surat Tugas Verifikasi Lapangan Nomor Tanggal
telah dilaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai
berikut:
A. Keberadaan Pengusaha Kena Pajak (Syarat Subjektif)
B. Kegiatan Pengusaha Kena Pajak (Syarat Objektif)
1. Daftar harta di lokasi usaha pada saat verifikasi la n_
an:
No. Jenis Harta Status Kepemilikan Keterangan
(19)
2. Gambaran Kegiatan Usaha PKP
(20)
3. Foto/Gambar Tempat/Lokasi Kegiatan Usaha PKP
(21)
-
-3-
V. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil verifikasi diatas, PKP tersebut:
a. pindah alamat/pemusatan
b. telah memenuhi persyaratan: (22) subjektif
objektif
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diusulkan:
(23)
diterbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak
status PKP tetap
dibuatkan Berita Acara Verifikasi dalam rangka pembatalan Surat
Pencabutan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3, Dalam hal PKP diusulkan tetap dikukuhkan: (24) data tidak
perlu di-update
data perlu di-update yaitu:
alam at
KLU/kegiatan usaha
Perbaikan profil
Lain-lain
4. Usulan tidak lanjut lainnya:
pemeriksaan
konseling
suspect list
Lain-lain
, Tanggal (26) Menyetujui,
Kepala Seksi
Petugas Verifikasi,
Keterangan :
Keterangan:
(25)
Keterangan:
NIP NIP
Catatan:
Dokumen dan Kertas Kerja terkait agar dilampirkan dalam Laporan
Hasil Verifikasi.
-
-4-
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI
Kolom (1) dinomori sesuai dengan Kode Penunjuk di Kantor
Pelayanan Pajak.
contoh: LHV-99/WRhoc/KP.0104/2012 Kolom (2) diisi dengan nomor
Surat Tugas Verifikasi Kolom (3) diisi dengan tanggal Surat Tugas
Verifikasi Kolom (4) diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang
diverifikasi Kolom (5) diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang
diverifikasi Kolom (6) diisi dengan tanggal pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak yang diverifikasi Kolom (7) diisi dengan bidang
usaha/KLU Pengusaha Kena Pajak yang diverifikasi Kolom (8) diisi
dengan alamat lengkap Pengusaha Kena Pajak yang diverifikasi Kolom
(9) diisi dengan status Pengusaha Kena Pajak yang diverifikasi
Kolom (10) diisi dengan kondisi Pengusaha Kena Pajak yang
diverifikasi Kolom (11) diisi dengan langkah-langkah yang telah
dilaksanakan KPP terhadap Pengusaha
Kena Pajak yang diverifikasi
Kolom (12) diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas Verifikasi
Lapangan Kolom (13) diisi dengan jenis Wajib Pajak pada saat
Verifikasi Lapangan Kolom (14) diisi dengan kesesuaian alamat PKP
pada saat Verifikasi Lapangan Kolom (15) diisi dalam hal alamat
baru PKP diketahui keberadaannya pada saat Verifikasi
Lapangan
Kolom (16) diisi dengan kesesuaian KLU PKP pada saat Verifikasi
Lapangan Kolom (17) diisi dengan status PKP pada saat Verifikasi
Lapangan Kolom (18) diisi dengan data penanggung jawab PKP pada
saat Verifikasi Lapangan Kolom (19) diisi dengan daftar harta yang
ada di lokasi usaha pada saat verifikasi lapangan.
Kolom status kepemilikan diisi dalam hal harta di lokasi usaha
bersifat tidak
bergerak (misalnya milik sendiri atau sewa).
contoh harta tidak bergerak: ruang kantor, gudang, pabrik, ruko,
dll Kolom (20) cukup jelas
Kolom (21) cukup jelas
Kolom (22) diisi apakah PKP memenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif berdasarkan verifikasi
Kolom (23) diisi apakah status PKP tetap dikukuhkan atau
dicabut.
Usulan untuk dibuatkan Berita Acara Verifikasi dalam rangka
pembatalan Surat
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diisi apabila
berdasarkan
hasil Verifikasi dapat dibuktikan bahwa PKP yang bersangkutan
telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Kolom (24) diisi
dengan usulan tindak lanjut untuk meng-update data PKP
Kolom keterangan diisi dengan data atau informasi yang perlu
di-update Kolom (25) diisi dengan usulan tindak lanjut lain selain
kolom 24 dan kolom 25 Kolom (26) cukup je las
-
LAMPIRAN III Peraturan Dircktur Jenderal Pajak Nomor :
PER-05/PJ/2012 Tanggal : 3 Februari 2012
FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL REGISTRASI ULANG PKP TAHUN
2012
I. PKP
KEMENTERIAN
DIREKTORAT
KANTOR
KEUANGAN REPUBLIK
JENDERAL PAJAK
WILAYAH
LAPORAN REKAPITULASI HASIL REGISTRASI ULANG PKP TAHUN 2012
BULAN
yang Dicabut
No. Nama PKP NPWP Nomor dan tanggal Surat Keputusan
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak Keterangan
1
2
3
dst.
1
2
3
dst.
KPP ....
KPP ....
II. Rekapitulasi Jumlah PKP yang di Registrasi Ulang
Keterangan Jumlah A. Jumlah PKP terdaftar sampai dengan bulan
...
- Jumlah PKP yang terdaftar sampai dengan bulan lalu
- Jumlah PKP yang terdaftar pada bulan ...
B. Jumlah PKP yang telah di Registrasi Ulang sampai dengan bulan
...
- Jumlah PKP yang telah di Registrasi Ulang sampai dengan bulan
lalu
- Jumlah PKP yang telah di Registrasi Ulang pada bulan ... 1.
Jumlah PKP yang tetap dikukuhkan sampai dengan bulan ...
- Jumlah PKP yang tetap dikukuhkan sampai dengan bulan lalu
- Jumlah PKP yang tetap dikukuhkan pada bulan ...
2. Jumlah PKP yang dicabut pengukuhannya sampai dengan bulan
...
- Jumlah PKP yang dicabut pengukuhannya sampai dengan bulan
lalu
- Jumlah PKP yang dicabut pengukuhannya pada bulan ... C. Jumlah
PKP yang belum di Registrasi Ulang sampai dengan bulan ...
(a) -= (b)+(c)
(b)
(c)
(d) = (e)+(f)
(e)
(f) (g) = (h)+(i)
(h)
(i) (j) = (k)+(I)
(k)
(I)
(m) = (a) - (d)
, tanggal
Kepala Kantor Wilayah DJP ...
NIP .
-
-2-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
LAPORAN REKAPITULASI HASIL REGISTRASI ULANG PKP TAHUN 2012 BULAN
.....
I. PKP yang Dicabut
No. Nama PKP NPWP Nomor dan tanggal Surat Keputusan
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak Keterangan
1
2
3
dst.
II. Rekapitulasi Jumlah PKP yang di Registrasi Ulang
Keterangan Jumlah
A. Jumlah PKP terdaftar sampai dengan bulan ... - Jumlah PKP
yang terdaftar sampai dengan bulan lalu - Jumlah PKP yang terdaftar
pada bulan ...
B. Jumlah PKP yang telah di Registrasi Ulang sampai dengan bulan
... - Jumlah PKP yang telah di Registrasi Ulang sampai dengan bulan
lalu - Jumlah PKP yang telah di Registrasi Ulang pada bulan ... 1.
Jumlah PKP yang tetap dikukuhkan sampai dengan bulan ...
- Jumlah PKP yang tetap dikukuhkan sampai dengan bulan lalu -
Jumlah PKP yang tetap dikukuhkan pada bulan ...
2. Jumlah PKP yang dicabut pengukuhannya sampai dengan bulan ...
- Jumlah PKP yang dicabut pengukuhannya sampai dengan bulan lalu -
Jumlah PKP yang dicabut pengukuhannya pada bulan ...
C. Jumlah PKP yang belum di Registrasi Ulang sampai dengan bulan
...
(a) = (b)+(c)
(b)
(c)
(d) = (e)+(f)
(e)
(f) (g) = (h)+(i)
(h)
(i) (j)= (k)(1) (k)
(I) (m) = (a)-(d)
, tanggal
Kepala KPP ...
NIP
-
LAMPIRAN IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
PER-05/PJ/2012 Tanggal : 3 Februari 2012
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
BERITA ACARA VERIFIKASI NOMOR BAV-
Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
telah melaksanakan Verifikasi tanggal dalam rangka pembatalan
Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor
tanggal atas nama:
1. Nama PKP
2. NPWP
3. Tanggal Pengukuhan PKP
4. Bidang Usaha/KLU
5 Alamat saat Verifikasi
Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dituangkan dalam
Laporan Hasil Verifikasi Nomor LVR- , tanggal diketahui bahwa Wajib
Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan uraian sebagai berikut:
Wajib Pajak, Pembuat Berita Acara,
Jabatan NIP
Mengetahui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi
NIP NIP
Menyetujui,
Kepala Kanwil DJP
NIP
-
-2-
Petunjuk pengisian berita acara Verifikasi
Kolom Nomor dinomori sesuai dengan Kode Penunjuk di Kantor
Pelayanan Pajak sesuai Pedoman Tata Naskah Dinas
Kolom Identitas Pembuat Berita Acara : cukup jelas
Kolom Laporan Hasil Verifikasi diisi dengan Nomor dan tanggal
Laporan Hasil Verifikasi
Kolom Identitas PKP cukup jelas
Kolom Uraian diisi dengan alasan terpenuhinya persyaratan
subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP
Kolom Tanda Tangan cukup jelas
4,
Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page
11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page
20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27