PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN SUB URUSAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM PERCEPATAN PENYUSUNAN RZWP3K
DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN
BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI OLEH : EDI SUGIHARTO
[email protected] PADA ACARA BINTEK PENYUSUNAN
RZWP3K27 APRIL 2015 ASTON HOTEL CENGKARENGPERMASALAHAN &
PERCEPATAN RZWP3KPERUBAHAN PRODUK HUKUM.EGO SEKTOR THDP PENGERTIAN
TTR.LEMAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN /SDM.SOSIALISASI BELUM
OPTIMAL.
PERBAIKAN PRODUK HUKUM.PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG
TTR.PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/SDM.SOSIALISASI
DIOPTIMALKAN.
[email protected]
UU NO9 Thn 2015 Jo UU No. 23 Thn 2014 (Pemerintahan Daerah)PP
No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD)Lampiran UUSUBSTANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAHSUBSTANSI PENANGANAN PENATAAN RUANG. Substansi
perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU
tkaitSubstansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU
tkaitTUJUAN DESENTRALISASIUU No. 41 Thn 1999 TTG
[email protected]
PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANGUU No.26 Thn 2007 TTG PRUU No. 32
Thn 2009 (PPLH)UU 27/2007 Jo UU No I Thn 2014TTG P.WP3KRZWP3KUU No
32 Thn 2014TTG P.KELAUTAN333URUSAN PEMDA (URUSAN WAJIB &
PILIHAN )URUSAN PEMERINTAHAN ADALAH KEKUASAAN YG MENJADI KEWENANGAN
PRESIDEN YG PELAKSANAANYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN
PENYELENGGARA PEMDA UTK MELINDUNGI,MELAYANI,MEMBERDAYAKAN DAN
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (KETUM No 5)
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI ABSOLUT
PEMPUSKONKUREN PUSAT/PROP/KAB/KOTURUSAN PEMERINTAHAN UMUM PRESIDEN
( Psl 9 )
UU NO. 23 TAHUN 2014URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1 )a)
Pendidikan b) Kesehatanc) PU & Penataan Ruangd) Perumahan
Rakyat/kawasan pemukimane) Ketentraman, ketertiaban &
perlindungan Masyarakat dan f) sosialURUSAN WAJIB tdk terkait PD
(psl 12 ayat 2 ) a) Tenaga Kerjab)Pemberdayaan Perempuan &
perlindungan Anakc) Pangand)Pertanahan/Agrariae) Lingkungan Hidupf)
Administrasi kependudukan & catatan sipilg) Pemberdayaan
masysrakat & Desah) Pengendalian penduduk & keluarga
berencanai) Perhubunganj) Komunikasi & Informatikak) Koperasi,
usaha kecil & menengahl) Penanaman Modalm) Kepemudaan &
Olah ragan) Statistiko) Persandianp) Kebudayaanq) Perpustakaan
danr) Kearsipan
URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 )a) Pertanian b) Kehutanan c)
Energi dan Sumberdaya Minerald) Pariwisata e) Kelautan dan
Perikanan f) Perdagangan g) Perindustrianh) Transmigrasi PEMBAGIAN
URUSAN [email protected]
Psl 16 NSPKPsl 18 SPMPEMBAGIAN URUSAN PUSAT/PROP/KAB/KOT PADA
LAMPIRAN ( Psl 15 )4
4PENATAAN RUANG1. RUANG UDARA2. RUANG DARAT3. RUANG LAUTRuang
Angkasa Luar Ruang Angkasa PermukimanKegiatan Kehidupan
MasyarakatWil Transportasi DaratKawasan PesisirPulau-Pulau KecilWil
Transportasi LautALKIWil Penangkapan IkanLaut
DalamIntegrasiIntegrasiIntegrasiLINGKUP RUANG (UU NO. 26/2007)3
(TIGA) MATRA RUANG SBG SATU KESATUAN WILAYAH
[email protected] DIATUR DG UNDANG 2
TERSENDIRI5PEMERINTAHPengelolaan Ruang Laut diatas 12 milBersifat
Strategis NasionalBudidaya lintas
Provinsi/NegaraPEMERINTAHPROVINSIPengelolaan Ruang Laut dibawah 12
milPenerbitan Izin Budidaya Ikan dalam 1 ProvinsiMendapatkan bagi
hasil kelautan dengan batas 4 mill dari garis pantaiPEMBAGIAN
KEWENANGAN URUSAN BIDANG KELAUTAN &
PERIKANANPEMERINTAHKab/KotaDiatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri (Psl 30)Bagaimana dengan kedudukan UU No.1 thn 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ?Hanya memiliki
kewenangan bagi hasil (UU 23/2014), sedangkan UU No.1/2014 memiliki
kewenangan pengelolaan laut batas 4 mill
[email protected] URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRIPEMBANGUNAN DAERAHURUSAN
PEMERINTAHAN24 WAJIB8 PILIHAN6 YAN DASAR18 TDK YAN DSRSPMTATA
RUANGPerwujudan Evaluasi PROVINSIKAB/KOTAEvaluasi
RanperdaPelaksanaan TARGET PEMBANGUNAN NASIONALKonsultasi Ranperda
BAB IXPembinaan UmumUU NO. 39 TAHUN 2008Perencanaan Pemb.
DaerahPerencanaan Nasional RZWP2KUU 23/14 PEMDADokumen Perencanaan
Pemb. DaerahRPJPDRPJMDRKPDRegulasi Perencanaan PembangunanRegulasi
Pemerintahan Daerahpedomanpedoman
[email protected] & PERIKANANK/L
BINTEK
BAB XBAB X I KEUANGAN DAERAH BAB XIX7Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU
No.23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah)Pemerintah Daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonomDewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan DaerahUrusan Pemerintahan adalah
kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakatPerangkat Daerah
adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
[email protected]
88DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah merupakan mitra sejajarDPRDKEPALA
DAERAHProvinsi, Kab/KotaKemitraanpenyelenggaraan pemerintahan
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
[email protected]
99Fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di
DaerahDPRD menjaring aspirasi masyarakatmembentuk
PerdaanggaranpengawasanDPRD mempunyai fungsi
[email protected]
1010Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),
yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur RPJP/M/D,
pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang,
sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh
Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur
terhadap Raperda Kabupaten/Kota. ( Psl 245)
EVALUASI RAPERDA ?UU No. 23 /2014 ttg Pemerintahan Daerah
[email protected]
CONTOH EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI/KAB/KOT(PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008)
PERAN KEMENDAGRI THDP EVALUASI RAPERDA TENTANG RZWP3K
PROVINSI
?PPNo. 15 /2007 ttg Peny PENATAAN RUANG (Psl 28 h d)UU No. 1
/2014 ttg PWP & P2K (RZWP3K DITETAPKAN DG PERDA) PERMENDAGRI
No. 1 /2014 ttg PPHD1111KEPMDNEVALUASIRAPERDA ?SURAT EVALUASIDR
GUBERNURGUB MENETAPKAN3 hari15 hari7 hariPada Psl 76 & 80
PERMENDAGRI 1/2014 PPHDCONTOH ALUR PENETAPAN RZWP3K PROVINSI
[email protected] RANCANGAN PERDA OLEH KEMENDAGRI
EVALUASI RZWP3K DILAKUKAN ATAS DASARPERSETUJUAN SUBSTANSI(perlu
kesepakatan legalitasnya..???) B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN DGN
MASYARAKAT PERSETUJUAN BERSAMA DPRDmenjadi salah satu pertimbangan
dalam review Permendagri No. 28 Th
[email protected]
.PROVINSIINPUTTERSEDIANYA RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYARancangan
perda beserta dokumen rencana dan album petaPROSESTERPENUHINYA
PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYABerita Acara (B.A)
rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi secara
teknis;Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda
beserta lampirannya;B.A konsultasi publik;B.A rapat koordinasi
dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;B.A rapat
koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi
OUTPUTTERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RENCANA
NASIONAL & WIL YG BERBATASAN, DG WIL PROVINSI LAINYASurat
persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang
membidangi secara teknis ;Surat kesepakatan dengan pemerintah
daerah Provinsi yang berbatasan;Surat kesepakatan dengan pemerintah
daerah Kab/Kota Terhadap RZWP3K;Matrik tindak lanjut usulan
perbaikan dalam proses persetujuan teknis.INDIKATOR EVALUASI
RAPERDA PROVINSI
[email protected] BKPRDRZWP3-K
diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah
kab/kota.PENSELARASAN RZWP3K DENGAN RTRW
POKJA [email protected] AKHIR
Pemerintah Daerah wajib menyusun RZWP-3-K RZWP3-K merupakan
arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil pemerintah provinsi ; RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan
diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah
provinsi.Rencana zonasi pesisir ditetapkan dalam Peraturan Daerah
(Perda) disesuaikan dg ketentuan yg diatur dalam psl 27 UU 23 /
2014 TTG PEMDA.Proses Penetapan Perda mengacu pada UU 23/2014 ttg
PEMDA & Permendagri No 1 Th 2014 ttg PPHD.Perda zonasi pesisir
dilakukan di tk Prop utk kab/kota hanya menerima bagi hasil sebatas
wil 4mil .Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil.
[email protected]@yahoo.com
TERIMA KASIH1717