KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 Disampaikan dalam Musrenbang Nasional Jakarta, 18 Desember 2014
56
Embed
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/141504... · RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024 3.PP 40 tahun 2006
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
Disampaikan dalam Musrenbang NasionalJakarta, 18 Desember 2014
OUTLINE PAPARAN
Slide - 2
I. PENGANTAR
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
IV. HASIL MUSRENBANG REGIONAL
V. TINDAK LANJUT
I. PENGANTAR
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 3
DASAR HUKUM PENYUSUNANRPJMN
1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan.2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:
RPJMN I 2005-2009RPJMN II 2010-2014RPJMN III 2015-2019RPJMN IV 2020-20243.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2),“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”
Pasal 11 ayat (6)“Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam
Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”
Slide - 4
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
VISI & MISIPRESIDEN
VISI & MISIPRESIDEN
MUSRENBANGNASRPJMN
MUSRENBANGNASRPJMN
*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
Sebagai AcuanPenyusunanRancangan
RENSTRA K/L
Sebagai AcuanPenyusunanRancangan
RENSTRA K/L
RancanganTeknokratik
Ditetapkandengan
PeraturanPresiden *)
Ditetapkandengan
PeraturanPresiden *)
Telah disusunoleh
Bappenas
Telah disusunoleh
Bappenas
Slide - 5
Feb-Apr 2014
Okt - Nov 2014
Desember 2014
Januari 2015
Konsep RancanganTeknokratik
Penyusunan Rancangan RPJMN (M1Des)
Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)
Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)
Penyusunan RancanganAwal RPJMN (M2 Nov)
Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Sosialisasi dan PenjaringanAspirasi Masyarakat danpakar
Penetapan Presiden Terpilih(Okt)
Agustus 2014
Penyampaian RancanganTeknokratik kepada K/LMusrenbang Regional (6-15 Des)
Sidang Kabinet (12 Jan)Rakorbangpus (25 Nov)
Penyusunan RancanganRENSTRA K/L
Musrenbangnas (18 Des)
Slide - 6
RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
• Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:– Buku I : Agenda Pembangunan Nasional– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah
• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunanbeserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah2015-2019)• Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:
– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember2014)
• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN danSwasta
Slide - 7
TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI
Keamanan nasional yg mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirianekonomi dg mengamankan SD maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesiasebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju,berkeimbangan dan
demokratisberlandaskan negara
hukum.
Politik LN bebasaktif dan
memperkuat jatidiri sebagai negara
maritim
Kualitas hidup manusianIndonesia yg tinggi, maju
dan sejahtera
Bangsa berdayasaing
Indonesia menjadi negaramaritim yg mandiri, maju, kuatdan berbasiskan kepentingan
nasional
Masyarakat ygberkepribadian
dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas
Akan menghadirkankembali negara untukmelindungi segenapbangsa dan memberi
rasa aman padaseluruh WN
Akan membuatPemerintah tidakabsen dg memba-ngun tata kelolaPem. yg bersih,efektif, demo-
kratis danterpercaya
Akan membangunIndonesia daripinggiran dg
memperkuat daerah-daerah dan desa dlm
kerangka NegaraKesatuan
Akan menolakNegara lemah
dengan melalukanreformasi sistem
penegakan hukumyang bebas korupsi,
bermartabat danterpercaya.
Akan mening-katkankuali-tas hidup manusia
Indonesia melalui:Indonesia Pintar,Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Akan mening-katkanproduktivitas rakyat
dan daya saing dipasar internasional
Akanmewujudkankemandirianekonomi dg
menggerak-kansektor-sektor
strategisekonomidomestik
Akanmelakukan revolusikarakterbangsa
Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan
memperkuatrestorasi sosial.
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-115 prioritas utama)
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI(16 program aksi)
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3program aksi)
4. Untuk pengua-saan SDAmelalui 7 langkah &mem-bangun regulasimewajibkan CSR &/atausaham u/ masyarakatlokal/ sekitar tambang,penguatan kapa-sitaspengusaha nasional(trmsuk penambangrakyat) dlm penge-lolaantambang berkelanjutan.
5. Membangunpemberdayaanburuh
6. Membangunsektorkeuanganberbasisnasional
7. Penguataninvestasidomestik
8. Membangunpenguatankapasitas fiskalnegara
9. Membanguninfrastruktur
10. Membangunekonomi maritim
11. Penguatansektor kehutanan
12. Membangun tataruang danlingkunganberkelanjutan
13.Membangunperimbanganpembangunankawasan
14.Membangunkarakter danpotensi wisata
15.Mengembangkankapasitasperdagangannasional
16.Pengembanganindustrimanufaktur
1. Berkomitmenmewujudkan
pendidikan sbgpembentuk karakter
bangsa
2. Akanmemperteguhkebhinekaan
Indonesia danmemperkuat
restorasi sosial
3. Akanmembang
un jiwabangsamelalui
pemberdayaan
pemudadan olah
raga
Slide - 8
MENUJU INDONESIAYANG JAUH LEBIH BAIK
1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang
kuat dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 9
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 10
DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIADIMENSI PEMBANGUNANMANUSIAPendidikanPendidikanKesehatanKesehatanMental dan KarakterMental dan Karakter
DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANDIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANKedaulatan PanganKedaulatan PanganKedaulatan Energi &KetenagalistrikanKedaulatan Energi &KetenagalistrikanKemaritimanKemaritimanPariwisata dan IndustriPariwisata dan Industri
• Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakanketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatanproduktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan,dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan
• Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dankeseimbangan ekosistem
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJANORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN3 DIMENSI PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYAQUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 12
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)
1. SASARAN MAKRO;2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;6. SASARAN POLHUKHANKAM.
Slide - 13
Indikator 2014*(Baseline) 2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 meningkatEKONOMI
Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 % PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.32540.785 71.975 Inflasi 7,3% 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5%
*Perkiraan **Maret 2014Slide - 14
1. SASARAN MAKRO
DISTRIBUSI NILAI PDRBMENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013(atas dasar harga berlaku)
Sumber: BPS, 2014
WILAYAH Pertanian Pertambangan& Penggalian
IndustriPengolahan
Listrik,Gas, &
AirBersih
KontruksiPerdagangan,
Hotel &Restoran
Pengangkutan& Komunikasi
Keuangan,Real Estate,
& JasaPerusahaan
JasaLainnya
Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99
Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10
Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13
Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28
Sulawesi 26.27 5.87 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26
Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51
Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10
(Baseline) 2019Kependudukan dan Keluarga Berencana Rata-rata Laju PertumbuhanPenduduk 1,49%/tahun(2000-2010) 1,19%/tahun(2010-2020) Angka kelahiran total (TotalFertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3
Pendidikan Rata-rata lama sekolah pendudukusia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksarapenduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%) Prodi perguruan tinggi minimalberakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Persentase SD/MI berakreditasiminimal B 68,7%* 84,2% Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B 62,5%* 81,0% Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B 73,5%* 84,6% Pesentase Kompetensi KeahlianSMK berakreditasi minimal B 48,2%* 65,0%
*2013 **2009 *** 2012 Slide - 16
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan
Kependudukan1.Penguatan dan pemaduan kebijakanpelayanan KB dan kesehatan reproduksi2.Peningkatan jumlah dan penguatankapasitas tenaga lapangan KB, tenagakesehatan pelayanan KB, dan penguatanlembaga di tingkat masyarakat3.Peningkatan pelayanan KB denganpenggunaan metode kontrasepsi jangkapanjangPendidikan1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hakseluruh penduduk mendapatkan layananpendidikan dasar berkualitas2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengahyang berkualitas3.Memperkuat peran swasta dalammenyediakan layanan pendidikan menengahyang berkualitas4.Meningkatkan relevansi pendidikankejuruan dengan kebutuhan dunia kerja5.Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Kependudukan & KB, Pendidikan
No Indikator 2014(Baseline) 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359
(SDKI 2012)306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anakbalita (persen)
19,6 (2013) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anakbaduta (persen)
32,9 (2013) 28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,54. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,45. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada pendudukusia 18+ tahun (persen)
28,9 (2013) 28,9
6. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 18,3 (2013) 15,33 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1puskesmas terakreditasi
0 5.600
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
- 95
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, sertaKetersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8
(Oktober 014)Min 95
2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenistenaga kesehatan
1.920 3.840
Slide - 17
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan1.Akselerasi Pemenuhan Akses PelayananKesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan LanjutUsia yang Berkualitas2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat3.Meningkatkan Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan4.Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) BidangKesehatan5.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanDasar yang Berkualitas6.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanRujukan yang Berkualitas7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan8.Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, dan KualitasFarmasi dan Alat Kesehatan9.Meningkatkan Pengawasan Obat danMakanan
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasiair permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
8,9 9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, airtanah dan rawa (juta ha)
2,71 3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak(ribu ha)
189,75 304,75
- Pembangunan waduk)* 21 49
Slide - 20
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
ARAH KEBIJAKAN:
1.Peningkatan ketersediaan pangan melaluipenguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan(menahan konversi sawah) dan perluasan sawahbaru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasipenyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desaberdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produkperikanan: 40 juta ton (ikan dll)**2.Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan: (i) pembangunan gudang dgfasilitas pasca panen; pengendalian impor melaluipemberantasan mafia impor; (ii) penguatancadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)pengembangan sistem logistik ikan.3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsipangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsiprotein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)penggunaan pangan lokal non beras .4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatanpangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolahiklim dan asuransi pertanian.CACATAN:
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedelefokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, dagingsapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det
Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk Ketersedian air irigasi yang bersumber
dari waduk11% 20%
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh Akses Air Minum Layak 70 % 100% Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100% Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 % Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km Pengembangan pelabuhan 278 450 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari Jumlah bandara 237 252 On-time Performance penerbangan 75% 95 % Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100% Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270
Pangsa Pasar Angkutan UmumPerkotaan
23% 32%
Slide - 22
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestikmelalui optimalisasi bauran sumber daya airdomestik
2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yangdilakukan di tingkat nasional, provinsi,kabupaten/kota, dan masyarakat
3. Mempercepat pembangunan transportasi denganpenguatan industri nasional untuk mendukungSistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitasnasional dalam kerangka mendukung kerjasamaregional dan global.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan JalanKota.
5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensiradio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadbandtermasuk di daerah perbatasan negara.
7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas
*) Kumulatif 5 Tahun
INDIKATOR 2014(baseline) 2019*
Peningkatan Produksi SD Energi:
- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295
- Batubara (Juta Ton) 397 442
Penggunaan DN (DMO):
- Gas bumi DN 53% 64%
- Batubara DN 24% 60%
Regasifikasi onshore (unit) - 6
Pembangunan FSRU (unit) 2 3
Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960
Pembangunan SPBG (unit) 40 118Jaringan gas kota (sambunganrumah)
200 ribu 1 jt
Pembangunan kilang baru (unit) - 2
Slide - 23
ARAH KEBIJAKAN:1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gasdan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan OperasionalEnergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaankontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalambauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)pemanfaatan bahan bakar nabati.4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utkteknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan)* Dengan badan usaha
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Energi
KEDAULATAN ENERGI
Slide - 24
BAPPENAS : KOORDINASIPERENCANAAN
MENKO : KOORDINASIPELAKSANAAN
KEDAULATANENERGI
Pembangunankilang migas Tata kelola yg
efektif & efisienindustri migasdan energi (a.l
kontrakpembelian
minyak jangkamenengah)
PercepatanPembangunan
Pembangkit listrikdan peningkatanPenggunaan Batubara dan Gas utkproduksi Listrik
Penambahan jumlah Industriskala menengah dan besar
- 9.000 unit*
Slide - 27
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehinggaberdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokuspemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisataserta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luarPulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri denganmenambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00
JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50
INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44
Slide - 29
Slide - 30
4. SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014(Baseline) 2019
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6%
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 %
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomiproduktif masyarakat kurang mampu
Cakupan pada 40% penduduk miskin
o Kepemilikan akte lahir(2012)
61,3% 80%
o Akses air bersih 55,7% 100%
o Akses sanitasi layak 20,24% 100%
o Akses penerangan 52,3% 100%
Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif
o RTM memiliki ketrampilan(dalam suatu wilayah)
-- 30%
o RTM berkerja (dalam suatuwilayah)
-- 25%
o RTM berwirausaha (mandiri)(dalam suatu wilayah)
-- 30%
ARAH KEBIJAKAN:
1. Mengembangkan sistem perlindungan sosialyang komprehensif;
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakatkurang mampu dan rentan;
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutanbagi masyarakat miskin melalui penyalurantenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.Agenda ini perlu didukung oleh basis dataperencanaan yang handal dalam satu sisteminformasi yang terpadu yang menjadi forumpertukaran data dan informasi bagi seluruhpelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,serta penguatan kapasitas aparat pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaandan penganggaran yang lebih berpihak padamasyarakat miskin.
Slide - 31
4. SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014(Baseline)
2019
Peningkatan daya saing tenaga kerja
Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)
10 juta(rata-rata 2 juta
per tahun)
Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta
Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja
Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi
1.921.283*576.887*
2.170.377**863.819**
Jumlah tenaga kerja keahlianmenengah yang kompeten
30,0% 42,0%
Kinerja lembaga pelatihan miliknegara menjadi berbasis kompetensi
6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan danmenciptakan hubungan industrial yang harmonis;
7. Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan.
* 2011-2014 ** 2015-2019
Sasaran Pokok Baseline2014
Sasaran2019
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019
o Sumatera 23,8 24,6
o Jawa 58,0 55,1
o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6
o Kalimantan 8,7 9,6
o Sulawesi 4,8 5,2
o Maluku - Papua 2,2 2,9
Slide - 32
5. SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)
Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.
Slide - 33
Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecilatau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)
PERAN WILAYAH/PULAU DALAMPEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)(Atas dasar Harga Berlaku)
PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013
Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8
Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0
Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7
Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8
Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5
Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013
INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPSCatatan : Berdasarkan Susenas Maret(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia
Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
> 0,40
Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSIMENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013
Slide - 35
Indikator 2014(Baseline) 2019
Pembangunan Perdesaan
Penurunan desa tertinggal(sampai dengan 5,000 desa)
36,531 desatertinggal (2011)
31,531 desatertinggal
Peningkatan desa mandiri(paling sedikit 2,000 desa)
2,294 desamandiri (2011)
4,294 desamandiri
Pengembangan Kawasan Perbatasan
o Pengembangan PusatEkonomi Perbatasan (PusatKegiatan StrategisNasional/PKSN)
3 (111 lokasiprioritas)
10 (187 lokasipriorias)
o Peningkatan keamanan dankesejahteraan masyarakatperbatasan
12 pulau-pulaukecil terluar
berpenduduk
92 pulau kecilterluar/terdepan
Slide - 36
5. SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai
dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan
usaha ekonomi masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan
Keberdayaan, dan pembentukan Modal SosialBudaya Masyarakat Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup Berkelanjutan, serta Penataan RuangKawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaanuntuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasanbatas wilayah negara
2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
Indikator 2014(Baseline) 2019
Jumlah Daerah Tertinggal 113 22 (termasuk 9 DOB)o Kabupaten terentaskan 70 100o Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerahtertinggal
7,1% * 7,35%
o Persentase pendudukmiskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%
o Indeks PembangunanManuasia (IPM) di daerahtertinggal
68,46 71,5
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawao Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Luar Jawa7 14
o Kawasan Industri n.a. 13
o Kawasan PerdaganganBebas dan PelabuhanBebas (KPBPB)
4 4
5. SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3)
* rata-rata 2010-2014
ARAH KEBIJAKAN:
Pengembangan Daerah Tertinggal
1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untukpelayanan publik dasar
3. Peningkatan aksesibilitas daerah
4. Pembangunan Tekno Park
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi diLuar Jawa
1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahanSDA (a) menciptakan nilai tambah; (b)menciptakan kesempatan kerja baru, terutamaindustri manufaktur, industri pangan, industrimaritim, dan pariwisa.
PERTAHANAN DAN KEAMANAN Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60% Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20%
*2012
Slide - 43
6. SASARAN POLHUKHANKAM
Pembangunan Techno Park dan Science Park
SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerahkabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.
ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil
(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untukditerapkan dalam skala ekonomi;
tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;
Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang
pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
Slide - 44
PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARKMenuju Bangsa Berdaya Saing
PRESIDEN
BPPT
National Science and Techno ParkPuspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)
Science ParkPROVINSI/KELOMPOKPROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas;Menteri Ristek dan Dikti;
Menteri Pertanian;Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Perindustrian; dsb
Science Park Science Park
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
TechnoPark
Slide - 45
IV. HASIL MUSRENBANG REGIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 46
Wilayah Maluku – Papua• Wilayah Maluku dan Papua menjadi poros pencapaian prioritas nasional
kemaritiman dan kelautan, dan diarahkan agar dapat mendukungpengembangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia;– Pengembangan Tol Laut di Pulau Maluku dan Papua akan diintegrasikan
dengan jalur konektivitas dari barat dan timur, khususnya angkutanlogistik/barang, dengan menetapkan rute yang terjadwal;
– Pengembangan prasarana dan sarana konektivitas antara pusat-pusat kegiatanekonomi, pulau-pulau kecil dan terluar
• Pembangunan jalur kereta Api yang akan membuka keterisolasian diwilayah pedalaman yang didahului studi kelayakan atas dukunganpemerintah pusat dan pemerintah daerah;
• Pembangunan ketahanan pangan dengan dukungan subsidi pupuk danbibit bagi petani, perlindungan hasil produksi, dukungan pemasaran danpengembangan diversifikasi pertanian;
• Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah untukmendukung pelaksanaan UU Desa
• Peran Pemerintah Daerah diperlukan untuk mengidentifikasi danmendukung skema pemberdayaan nelayan melalui penyediaan saranakapal dan penyediaan bantuan maupun kredit usaha.
Wilayah Sulawesi• Sulawesi dapat menjadi lokomotif perkembangan di
luar Jawa untuk pencapaian prioritas nasional, yaitukedaulatan pangan dan kemaritiman.
• Pulau Sulawesi mempunyai lokasi strategis, diapitoleh ALKI 2 dan ALKI 3;
• Pengembangan untuk pencapaian prioritas industri danpariwisata sangat mungkin dilakukan terutama industriberbasis bahan makanan dan berbasis sumberdayaalam.
• Wilayah Sulawesi diarahkan agar dapat menyediakanlapangan kerja untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).
• Pembangunan infrastruktur secara masif di IndonesiaTimur sebagai salah satu prasyarat utama pengurangankesenjangan Indonesia Timur dan Barat.
Wilayah Kalimantan (1/2)• Wilayah Kalimantan dalam mendorong kedaulatan pangan,
memiliki potensi menjadi lumbung beras nasional, sehinggadiperlukan pembangunan infrastruktur pertanian, dan optimasilahan serta pengembangan food estate.
• Untuk mendorong kedaulatan energi, dengan rasio elektrifikasi66,52% di wilayah Kalimantan maka diharapkan pembangunanpembangkit listrik, jaringannya, serta penambahan kuota BahanBakar Minyak.
• Penataan ruang dan kehutanan di Wilayah Kalimantan merupakanisu penting. Perlu disepakati luasan hutan yang harusdipertahankan sebagai paru-paru dunia, sekaligus penetapanRencana Tata Ruang Pulau di beberapa daerah di Kalimantan yangsaat ini belum selesai.
• Percepatan pembangunan wilayah pinggiran, khususnya terkaitpercepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara, daerahterpencil, terluar dan tertinggal, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur, bahan pokok,fasilitas pendidikan, kesehatan, dan komunikasi, yang dihadapi olehmasyarakat.
Wilayah Kalimantan (2/2)• Pembangunan konektivitas antarwilayah di
Kalimantan difokuskan pada:– jalan lintas Kalimantan poros selatan, tengah dan
utara dan jalan-jalan strategis penghubung ke Bandaradan Pelabuhan,
– pembangunan moda transportasi kereta api untukangkutan orang dan barang menuju pusat-pusatpertumbuhan, serta
– peningkatan kapasitas bandara sangat diperlukan.– Pengembangan pelabuhan untuk mendukung Poros
Maritim;• Isu pengembangan kawasan industri di wilayah
Kalimantan difokuskan pada pembangunankawasan industri, berikut infrastruktur danenergi, mendekati ke sumber bahan baku.
Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (1/2)
• Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara memiliki posisiyang strategis dalam hal menunjang kedaulatanpangan dan pengembangan pariwisata.
• Dalam bidang kedaulatan pangan, Jawa-Bali telahditetapkan menjadi lumbung pangan nasional yangharus didukung dengan jaringan irigasi dan sumberair yang memadai.
• Isu konektivitas antar pulau menjadi isu utama NusaTenggara
Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (2/2)
• Untuk mendukung kedaulatan pangan pemerintahakan membangun 45 waduk baru di luar 16 wadukyang sedang atau akan dibangun di tahun 2015.
• Pembangunan dan pengembangan jalur lintasselatan pulau Jawa. Pembangunan jalur lintas selatanakan membuka daerah terisolasi di kawasan selatanJawa sekaligus mendorong pengembangan wilayahberpotensi SDA, pariwisata dan pertambangan.
Wilayah Sumatera• Wilayah Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia
dalam perdagangan internasional;• Sumatera merupakan lumbung energi;• Pembangunan beberapa pelabuhan di Sumatera untuk
mendukung menjadi poros maritim;• Untuk pemenuhan kebutuhan energi pada lima tahun ke
depan ditargetkan berasal dari pembangkit listrik sebesar35.000 MW;
• Potensi alam yang kaya dan potensi wisata yang ada sebagaisalah satu industri unggulan yang mampu memberikansumbangan pada pertumbuhan ekonomi Sumatera.
V. TINDAK LANJUT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 54
TINDAK LANJUT
1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjutiMusrenbangnas hari ini, Kementerian PPN/Bappenas akanmenyelesaikan RPJMN 2015-2019 dan melaporkan kepada BapakPresiden untuk mendapatkan persetujuan dalam Sidang Kabinet.2. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres)harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikanPresiden)3. Selanjutnya RPJMN 2015-2019 akan digunakan oleh Kementerian danLembaga untuk menyesuaikan Rancangan Renstra -KL menjadiRenstra-KL, dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi untukmensinkronkan RPJMD masing-masing provinsi.Slide - 55
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL