LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Disiapkan Oleh: Universitas Sebelas Maret Surakarta BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017
1 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
Disiapkan Oleh:
Universitas Sebelas Maret Surakarta
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2017
2 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur, penulis panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga
kami dapat menyelesaikan draft Laporan Akhir kegiatan Penyusunan
Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dengan baik dan lancar.
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan
masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya dukungan sarana
dan prasaranan antara lain berupa barang milik daerah. Oleh karena itu,
efektivitias dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan
mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
Sebagaimana dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, tujuan Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat
dan daya saing daerah. Guna pencapaian tujuan tersebut diperlukan
adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa barang milik
daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya dalam rangka
peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah agar dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna pencapaian tujuan Pemerintahan
Daerah, maka diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam
pengelolaan barang milik daerah.
Selanjutnya untuk memberikan payung hukum terhadap upaya
pengelolaan barang milik daerah dipandang perlu adanya peraturan
perundang-undangan daerah yang berupa Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk mewujudkan sebuah Peraturan
Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah
3 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Atas selesainya penyusunan draft laporan akhir penyusunan
naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan
sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya
kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang memerlukannya.
Tuban, Nopember 2017
Tim Penyusun
4 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ...........................................................................
KATA PENGANTAR .........................................................................
DAFTAR ISI ..................................................................................
i
ii
iii
BAB I. : PENDAHULUAN ......................................................... I-1
A. Latar Belakang .......................................................
B. Identifikasi Masalah ................................................
C. Tujuan dan Kegunaan .............................................
D. Metodologi Penulisan .........................................
I-1
I-8
I-17
I-18
BAB II. : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ................. II-1
A. Kajian Teoritis ......................................................
1. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah .....
2. Tinjauan Pengelolaan Barang Milik Daerah ..........
3. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap ........................
4. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah .......
5. Gambaran Perubahan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah .................................
B. Tinjauan tentang Asas yang Terkait dengan Penyusunan
Norma ..........................................
C. Kajian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di
Kabupaten Tuban...
II-1
II-1
II-8
II-14
II-16
II-20
II-25
5 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
D. Implikasi Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan
Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan
Dampaknya terhadap Keuangan Daerah
................................................................
II-31
II-41
BAB III. : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN
TERKAIT ...................................................................
III-1
BAB IV. : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS IV-1
A. Landasan Filosofis ............................................
B. Landasan Sosiologis .........................................
IV-1
IV-2
C. Landasan Yuridis .............................................. 1V-4
BAB V. : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .......................
V-1
A. Jangkau dan Arah Pengaturan ...............................
B. Ketentuan Umum .............................................
C. Materi Muatan Yang Diatur ..................................
D. Ketentuan Lain-Lain ..............................................
E. Ketentuan Peralihan ........................................
F. Ketentuan Penutup ..........................................
V-1
V-2
V-8
V-14
V-15
V-18
6 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB VI. : P E N U T U P ...................................................... VI-1
A. Kesimpulan .....................................................
B. Saran-saran .....................................................
VI-1
VI-1
LAMPIRAN:
A. Daftar Kepustakaan.
B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan
pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk
mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi
dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak
dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya
hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-
2 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Undang. Untuk melaksanakan hal ini, ditetapkan Undang-
Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah
meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu
lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan
barang milik daerah.
Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945 (Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014).
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
3 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan
efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan
efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Dalam memberikan pedoman pengelolaan aset
negara/daerah, maka pada tahun 2006 ditetapkanlah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan
Pemerintah tersebut sejak tanggal 24 April 2014 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tersebut
mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.
Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tersebut mengacu
pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan
4 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik
Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi pada
pengertian Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat
berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan
Pemerintah ini juga melingkupi Barang Milik Negara/Daerah
yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik
Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai
penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan
dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan
dengan siklus perbendaharaan.
Kebijakan otonomi daerah atau desesentralisasi adalah
memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat (di daerahnya) sesuai
dengan tujuan pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan
otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan
daya saing daerah diperlukan adanya dukungan sarana dan
prasaranan antara lain berupa barang milik daerah. Oleh
karena itu, efektivitias dan efisiensi pengelolaan barang milik
daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah.
Saat ini payung hukum pengelolaan barang milik
daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
5 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri
E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 16). Namun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah perlu dilakukan penyesuaiaan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Penyesuaian dilakukan dengan
membentuk peraturan daerah baru yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah, yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah
ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah
Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai
dengan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Materi
muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.
6 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan
otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan
masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya
pengelolaan barang milik daerah secara efektivitias dan
efisiensi.
Sejak diberlakukanya UU No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Pemerintah telah mengundangkan banyak
peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan
keuangan negara/daerah. Beberapa peraturan perundang-
undangan tersebut yang terkait dengan keuangan daerah
antara lain:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
diubah dengan PP No 38 Tahun 2008. Selanjutnya pada
bulan April 2014 PP ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku dengan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
selanjutnya pada bulan April 2016 Peraturan Menteri
Dalam Negeri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah maupun PP No 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terdapat ketentuan
yang memberikan amanah kepada Daerah untuk menetapkan
Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan Pasal 81 PP No 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa:
ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik
daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan
sejenis diatur dalam Pasal 105 PP No 27 Tahun 2014 dan Pasal
511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini juga
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal
110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal
511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka
keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat urgen untuk segera
dibentuk. Untuk mewujudkan sebuah Perda yang ideal maka
dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
8 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan
kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademis Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
B. Identifikasi Masalah
Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan
sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur
diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah
ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah
Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai
dengan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa
Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
9 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan
otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan
masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya
saing daerah diperlukan adanya pengelolaan barang milik
daerah secara efektivitias dan efisiensi.
Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Tuban
saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut adalah:
sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
Selanjutnya apabila dilihat dari dasar hukum
pembentukan Peraturan Daerah tersebut diatas dibentuk
sebagai pelaksanaan atau mendasarkan pada beberapa
peraturan perundang-undangan antara meliputi
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
10 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
11 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
12 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah
13 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012;
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status Pengalihan Hak Atas
Status Rumah Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang
Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
14 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E
Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008
tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
Menyangkut peraturan perundang-undangan/dasar hukum
yang digunakan saat pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 16) hingga saat telah terjadi pembaharuan baik dengan
perubahan atau penggantian dan berimplikasi pada keberadaan
Peraturan Daerah tersebut. Peraturan perundang-undangan
dimaksud antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
15 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka
keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu
penyesuaiaan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Penyesuaian dilakukan dengan membentuk peraturan daerah
baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mencabut
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah maupun PP No 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terdapat ketentuan
yang memberikan amanah kepada Daerah untuk menetapkan
Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan Pasal 81 PP No 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa:
ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik
daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam PP
No 27 Tahun 2014 ketentuan sejenis diatur dalam Pasal 105
yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Demikian juga dalam Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Meskipun ada amanat dari Peraturan Pemerintah
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun
hingga saat ini di Kabupaten Tuban belum ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Padahal pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah
semakin berkembang dan kompleks. Ketiadaan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai
dayung hukum bagi pihak-pihak terkait pengelolaan barang
milik daerah berpotensi tidak optimalnya pengelolaan barang
milik di daerah. Bahkan dimungkinkan timbulnya beberapa
permasalahan yang muncul dalam praktik di daerah.
Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka
keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
17 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat urgen untuk segera
dibentuk.
Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang
urgen dikemukakan dalam naskah akademik ini adalah:
1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah memiliki kelayakan secara akademik ?.
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu
dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sehingga peraturan daerah dimaksud dapat
diberlakukan secara efektif dan efisen ?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Kegiatan penyusunan naskah adademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan untuk
menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan
acuan dan/ atau bahan pertimbangan dalam penyusunan
ketentuan umum, maksud dan tujuan, kebijakan
pengelolaan barang milik Daerah di Kabupaten Tuban.
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan
Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Secara khusus tujuan kajian dalam naskah
akademik ini adalah:
18 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang
perlu dirumuskan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, yang dapat diterima masyarakat serta
dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
2. Kegunaan
Kegunaan penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai acuan
atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
D. Metode Penulisan
1. Metode Pendekatan
Pendekatan studi yang digunakan dalam
penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan
pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis
empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan
terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah di Daerah.
Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian
studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan
yang berhubungan dengan Pengelolaan Barang Milik
19 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Daerah di Kabupaten Tuban dan laporan hasil dari
berbagai pertemuan, Focus Group Discussion (FGD),
public hearing dan sebagainya.
2. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penyusunan
naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis :
a. Data Primer
Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan
(observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum
primer, sekunder dan tertier, yang meliputi:
Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di
Kabupaten Tuban.
3. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data primer dilakukan
wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan
pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey
lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber
terkait dan kalangan terbatas melalui Focus Group
Discussion (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta
bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi
dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan
pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok
permasalahan.
20 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
4. Metode Analisis Data
Teknik Analisis data dilakukan secara induktif,
semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan
mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.
21 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK
EMPIRIS
A. Kajian Teoritis
1. Tinjauan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
a. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah,
baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan
daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya
bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
22 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang.
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan
kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang.
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.
23 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Dasar mengenai pemerintahan daerah
tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai
berikut:
a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar
dan kecil yang akan diatur dengan undang-
undang;
b) Pengaturan tersebut harus memandang dan
mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul
dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan,
Bagir, 2002: 2-3)
Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah
yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan
dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:
1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan,
pemerataan serta potensi dan keanekaragaman
Daerah;
2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada
otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan
otonomi yang terbatas;
4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan
konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi
antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih
meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.
24 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. Perkembangan Regulasi terkait Pemerintahan
Daerah (Otonomi Daerah):
Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur
kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain
sebagai berikut:
(1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi : Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Pasal 18, yang berbunyi: Pembagian daerah
Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan
dengan Undang-Undang dengan memandang dan
mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak-hak asal usul
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa
(A.W. Widjaja, 1992: 29).
Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan
konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang
kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi
dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah
itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan
yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan
politik pada masanya. Berdasarkan sejarah
perkembangan pengaturan mengenai otonomi daerah
sejak tahun 1945 hingga, telah terjadi perubahan-
perubahan konsepsi otonomi. Hal itu terlihat jelas
dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah
sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-
undang yaitu sebagai berikut:
25 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentan
Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite
Nasional Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang
Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan
Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; dan
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
c. Asas-asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah
Menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004,
dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan
di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi,
dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil
pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah,
26 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan
dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari
daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu
yang disertai dengan pembiayaan, saran dan
prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang
menugaskannya.
Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada angka 1, dijelaskan bawa:
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada
Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat.
Disamping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada
Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara
kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan
hanya ada pada pemerintahan negara atau
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan
pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun
otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung
jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk
itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan
merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan
Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang
27 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan
bagian integral dari kebijakan nasional.
Pembedanya adalah terletak pada bagaimana
memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya
saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai
tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada
gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan
nasional secara keseluruhan.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai otonomi berwenang mengatur
dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan
kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak
bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan
kepentingan umum. Dalam rangka memberikan
ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk
mengatur dan mengurus kehidupan warganya
maka Pemerintah Pusat dalam membentuk
kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan
sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan
Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan
lainnya hendaknya juga memperhatikan
kepentingan nasional. Dengan demikian akan
tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional
yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi,
kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan.
Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan
kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat
hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah
dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala
daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat
Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke
Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang
ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara
kesatuan adalah tanggung jawab akhir
28 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan
ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan
nasional maka Presiden berkewajiban untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Tinjauan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengertian barang milik daerah adalah semua
kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun
yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-
surat berharga lainnya.
Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas,
terdiri dari:
1) barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang
penggunaannya/ pemakaiannya berada pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga
Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau
Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status
barangnya dipisahkan.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor
29 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, maka keberadaan barang
milik daerah tersebut perlu dikelola. Pengelolaan barang
milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan
daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan
barang milik Negara.
Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan
benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan
pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan
azas-azas sebagai berikut:
a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik
daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna
barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala
Daerah sesuai fungsi, wewenangdan tanggungjawab
masing-masing;
b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik
daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan;
c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan
barang milik daerah harus transparan terhadap hak
masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah
diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai
30 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan
dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi pemerintahan secara optimal;
e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan
barang milik daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik
daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah
dan nilai barang dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang
daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan
Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang
anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan
Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Negara/Daerah
dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, sehingga apabila terdapat
Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib
diserahkan kepada Pengelola Barang.
Ruang lingkup pengelolaan barang Milik Daerah
meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan
31 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Uraian dari
masing-masing lingkup tersebut adalah sebagai berikut.
a. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan
Pengadaan Barang Milik Daerah.
Perencanaan Barang Milik Daerah merupakan
kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan
antara ketersediaan Barang Milik Daerah sebagai hasil
pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi
pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang
Milik Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah
pada rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD.
Perencanaan Barang Milik Daerah selanjutnya
akan menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan,
penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Daerah.
Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah disusun
dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan
dengan mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam
Pakai, Sewa, sewa beli (solusi non aset) atau
mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan
efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.
b. Penggunaan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah yang sedang digunakan
untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dipindahtangankan. Barang Milik Daerah harus
32 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan
status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat
dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna
Barang lainnya atau digunakan sementara oleh
Pengguna Barang lainnya.
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan
pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya
Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus
mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang
tertib, efektif, dan optimal.
Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan
dengan berpedoman pada kebijakan umum
Penatausahan Barang Milik Daerah yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan
dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah,
Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan
pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara
langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan RKA
SKPD dan perencanaan Barang Milik Daerah.
Pelaporan Barang Milik Daerah disusun menurut
perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset
tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan,
aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap
lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya
terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan
33 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan operasional pemerintahan.
d. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pengamanan Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk
terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib
hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
e. Penilaian Barang Milik Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam
rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik
Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang
Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam
neraca Pemerintah Daerah, dapat dilakukan Penilaian
kembali.
f. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib
diserahkan kepada Pengelola Barang. Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan
dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik
34 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan
Daerah.
g. Pemusnahan Barang Milik Daerah
Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal
Barang Milik Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemusnahan Barang Milik Daerah harus
mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi
Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
h. Penghapusan Barang Milik Daerah
Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan
akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan
pembukuan dan laporan Barang Milik Daerah dari
catatan atas Barang Milik Daerah yang sudah tidak
berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu
memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang
Milik Daerah.
3. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
Secara umum dalam sistem akuntasi pemerintahan
terdapat 2 (dua) jenis aset yaitu: aset tetap dan aset
tidak tetap lainnya. Pengertian dari aset tetap adalah aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
35 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Selanjutnya aset tetap diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai
berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor,
dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap
pakai.
c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan
jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di
atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
36 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan namun pada
tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan
handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap
telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan
atau pada saat penguasaannya berpindah.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung
dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya
suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses
jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada
saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas
nama pemilik sebelumnya.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus
dipenuhi kriteria sebagai berikut:
1) berwujud;
2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas;
5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan;
37 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan
biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7) nilai rupiah pembelian barang material atau
pengeluaran untuk pembelian barang tersebut
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
yang telah ditetapkan. (Modul 2 - Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah)
4. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
Sebagaimana dekemukakan di atas pengelolaan
barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari
pengelolaan barang milik Negara. Pengelolaan barang milik
daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik
daerah. Pejabat tersebut meliputi: Kepala Daerah;
Sekretaris Daerah: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan .
Masing-masing pejabat pengelola barang milik daerah
tersebut memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan.
Adapun tugas dan fungsi pejabat pengelola barang milik
daerah tersebut adalah sebagai berikut.
g. Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah:
1) menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;
2) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3) menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik
daerah;
4) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
38 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
5) menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan,
penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya;
6) menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
7) menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik
daerah yang tidak melalui kantor lelang negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan barang
daerah berwenang dan bertanggung jawab atas
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib
administrasi barang milik daerah.
h. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah Selaku Pengelola
Barang:
1) menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan barang milik daerah;
2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
milik daerah;
3) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
4) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan
dan pemindah tanganan barang milik daerah yang
telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD;
5) melakukan koordinasi dalam pelaksaan inventarisasi
barang milik daerah; dan
6) melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.
i. Tugas dan Tanggungjawab Kepala SKPD:
1) mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan
39 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada pengelola barang;
2) mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan
dan/atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada
Kepala Daerah melalui pengelola barang;
3) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya;
4) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;
5) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
6) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
7) menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang;
8) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
9) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
(LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus)
yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
j. Tugas Penyimpan Barang:
1) menerima, menyimpan dan menyalurkan barang
milik daerah;
2) meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan
barang yang diterima;
3) meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima
40 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
sesuai dengan dokumen pengadaan;
4) mencatat barang milik daerah yang diterima ke
dalam buku/kartu barang;
5) mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
persediaan; dan
6) membuat laporan penerimaan, penyaluran dan
stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala
SKPD.
k. Tugas Pengurus Barang:
1) mencatat seluruh barang milik daerah yang berada
di masingmasing SKPD yang berasal dari APBD
maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan
(KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk
Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan
penggolongan barang milik daerah;
2) melakukan pencatatan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
3) menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
(LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan
yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
4) menyiapkan usulan penghapusan barang milik
daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
5. Gambaran Perubahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang
penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan
akuntabilitasnya. Pengelolaan Barang Milik Daerah secara
lebih spesifik sudah dimulai dengan terbitnya PP No 6 Tahun
41 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (yang
diubah dengan PP No 38 Tahun 2008), di mana telah diatur
berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan
pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Negara/Daerah.
Saat ini terkait dengan pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah telah terjadi penyempurnaan regulasinya
yaitu dengan diundangkannya PP No 27 Tahun 2014 tentang
Barang Milik Negara/Daerah yang menggantikan PP No 6
Tahun 2006.
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
menandai perhatian pemerintah pada kerangka pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah yang komprehensif. Dengan
adanya perubahan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan
sinergi antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam
mengelola barang yang lebih baik, tertib, transparan, dan
akuntabel.
Banyak hal yang menjadi latar belakang perubahan
kebijakan pengeloaan barang milik daerah sebagaimana
diatur dalam PP No 6 Tahun 2006. Salah satunya yaitu masih
banyaknya hasil audit temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) di Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan PP
Nomor 6 Tahun 2006 yang berdampak pada opini audit yang
diterbitkan. Temuan-temuan itu khususnya yang berkaitan
dengan sertifikasi Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah
dalam sengketa, Barang Milik Daerah hilang atau rusak berat,
Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain, dan
penyusutan Barang Milik Daerah.
Dinamika dari pengelolaan Barang Milik Daerah baik
yang bersifat administratif maupun utilisasinya tidak cukup
42 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
tertampung dalam PP No 6 Tahun 2006. Saat ini, pemerintah
sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur melalui
kerja sama pemerintah dan swasta, dan DJKN sudah
mencoba untuk menampung kebutuhan dari pengelola
infrastruktur di dalam PP No 27 Tahun 2014, sehingga
Pengguna Barang yang bergerak di bidang infrastruktur
dapat lebih dinamis dan agresif memanfaatkan Barang Milik
Daerah dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur.
Sebagi contoh, jangka waktu sewa dan jangka waktu
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang lebih panjang dapat
menjadi appetite (daya pikat) bagi investor untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan
memanfaatkan Barang Milik Daerah.
Prinsip tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik
(3T) selalu menjadi tugas besar Kementerian/Lembaga untuk
memastikan agar dapat dijalankan dengan baik. Peningkatan
kapasitas SDM dan infrastruktur agar mampu menopang
pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih modern dan IT-
based adalah salah satu hal yang diharapkan dari perubahan
ini. Optimalisasi berdasarkan prinsip The Highest and Best
Use dari aset-aset idle juga masih perlu menjadi perhatian.
Aset idle harus diserahkanke Pengelola Barang untuk
meningkatkan optimalisasi dari Barang Milik Daerah
sebagaimana diatur dalam PP No 27 Tahun 2014.
Perubahan PP No 6 Tahun 2006 menjadi PP No 27 Tahun
2014 antara lain menyangkut penyederhanaan birokrasi
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan PP No 27
Tahun 2014, Pengelola Barang dapat mendelegasikan
kewenangannya ke Pengguna Barang dan Pengguna Barang
dapat mendelegasikan kewenangannya ke Kuasa Pengguna
43 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Barang sehingga birokrasi akan menjadi semakin singkat dan
arus pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin
cepat.
Yang dapat didelegasikan adalah penetapan status,
pemindahtanganan, dan penghapusan, sedangkan
pemanfaatan tidak dapat didelegasikan kepada SKPD.
Penyederhanaan birokrasi ini tentu harus diikuti dengan
akuntabilitas yang terjaga dengan baik pada SKPD. Hal ini
sangat penting untuk mempercepat proses pengambilan
keputusan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada
akhirnya akan membuat rekonsiliasi lebih tertib dan lebih
cepat.
Latar belakang lain dari penyempurnaan peraturan
pemerintah ini antara lain karena adanya dinamika
pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan sewa dan
KSP yang harus diperlakukan secara khusus; adanya
multitafsir terhadap aturan-aturan dalam PP No 6 Tahun
2006 mengenai Badan Layanan Umum (BLU) Daerah; kasus-
kasus yang muncul dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
dan adanya temuan pemeriksaan BPK. Dengan adanya
penyempurnaan PP ini diharapkan dapat mengakomodasi
dinamika pengelolaan Barang Milik Daerah; meminimalisasi
multitafsir atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan
kewenangan Pengguna Barang dan Pengelola Barang; serta
menciptakan harmonisasi dengan peraturan-peraturan
terkait.
Salah satu pokok penyempurnaan PP No 6 Tahun 2006
dengan PP No 27 Tahun 2014 adalah penyempurnaan siklus
pengelolaan BMN. Selama ini yang terjadi adalah
44 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
pemindahtanganan dan penghapusan selalu
dicampuradukkan. Siklus ini harus diperbaiki, yaitu dimulai
dengan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, di mana
pengelolaan dibagi dua, yaitu dikelola untuk keperluan tugas
dan fungsi (tusi) atau dikelola untuk dimanfaatkan. Jika tidak
keduanya, maka Barang Milik Daerah dapat
dipindahtangankan. Dan jika Barang Milik Daerah tidak
dikelola untuk kepentingan tugas dan fungsi, tidak
dimanfaatkan, dan tidak dipindahtangankan, maka Barang
Milik Daerah harus dihapuskan. Pemusnahan dan
pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses
penghapusan. Dengan demikian, penghapusan
merupakan ending point dari semua siklus pengelolaan
Barang Milik Daerah yang membebaskan Pengguna Barang
dan Pengelola Barang dari kewajiban untuk
mengadministrasikan dan mengelola Barang Milik Daerah.
Terkait dengan penguatan dasar hukum pengaturan
sebagai salah satu pokok penyempurnaan, dalam penjelasan
pada PP No 6 Tahun 2006, aset tak berwujud berada di luar
lingkup peraturan pemerintah tersebut. Sementara itu, dalam
salah satu pasal PP nomor 6 Tahun 2006tidak dibatasi
apakah itu aset berwujud atau tidak berwujud. Agar tidak
terjadi perbedaan interpretasi di dalam pengelolaannya,
maka di PP nomor 27 Tahun 2014 juga mengatur tentang
aset tak berwujud sebagai bentuk kepastian hukum dalam
pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.
Maka berdasarkan paparan tersebut di atas, terdapat
empat poin utama yang melatarbelakangi perubahan PP
Nomor 27 tahun 2014, sebagai berikut.
45 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. Dinamika pengelolaan BMN/D yang terjadi seiring
perkembangan waktu, terutama dalam bentuk:
1) Sewa periodik
2) KSP
3) BMN luar negeri
yang harus diperlakukan secara khusus.
b. Multiinterpretasi yang seringkali terjadi terhadap aturan
pengelolaan BMN/D yang lama (PP nomor 6 Tahun 2006
jo. PP nomor 38 Tahun 2008), terutama dalam hal:
1) BLU
2) PNBP
c. Kasus-kasus pengelolaan BMN/Dyang marak terjadi.
Temuan pemeriksaan BPK yang berujung pada penerbitan opini non-WTP
untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
B. Tinjauan tentang Asas-Asas yang Terkait dengan
Penyusunan Norma
I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “Het
wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving”,
membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara
yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam
asas-asas yang formal dan yang material.1
Asas-asas yang formal meliputi :
a. asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke
doelstelling);
1 I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, ’s-Gravenhage:
Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu
Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.
46 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste
orgaan);
c. asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids
beginsel);
d. asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van
uitvoerbaarheid);
e. asas konsensus (het beginsel van consensus).
Asas-asas yang material meliputi:
a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
b. asas tentang dapat dikenali;
c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
d. asas kepastian hukum;
e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.
Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah
sebagai berikut:
a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila
yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan
Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas
berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan
Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-
undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas
hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat
pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum
dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi
47 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan
batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang patut itu meliputi juga:
a. asas tujuan yang jelas;
b. asas perlunya pengaturan;
c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
d. asas dapatnya dilaksanakan;
e. asas dapatnya dikenali;
f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
g. asas kepastian hukum;
h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.2
Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas
yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S.
Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:
a. Asas-asas formal, dengan perincian:
(1) asas tujuan yang jelas;
(2) asas perlunya pengaturan;
(3) asas organ/ lembaga yang tepat;
(4) asas materi muatan yang tepat;
(5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
(6) asas dapatnya dikenali;
b. Asas-asas material, dengan perincian:
(1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma
Fundamental Negara;
(2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
2 A. Hamid Attamimi, Ibid., hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., Ibid. hlm. 254-
256.
48 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar
atas Hukum; dan
(4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan
berdasar Sistem Konstitusi.3
Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas
pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang
meliputi:
a. kejelasan tujuan; yang dimaksud dengan “kejelasan
tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas
yang hendak dicapai.
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang
dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/ pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak
berwenang.
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; yang
dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan
materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar
3 A. Hamid Attamimi, Ibid., hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., Ibid. hlm. 256.
49 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
Peraturan Perundang-undangannya.
d. dapat dilaksanakan; yang dimaksud dengan asas “dapat
dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan
efectivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun
sosiologis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yang dimaksud dengan
asas “kedaya-gunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa
setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. kejelasan rumusan; yang dimaksud dengan asas
“kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan
Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika
dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya
jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan
berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. keterbukaan; yang dimaksud dengan asas “keterbukaan”
adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,
penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan
terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat
mempunyai desempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan
Perundang-undangan.
50 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam
materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan
dalam Pasal 6 sebagai berikut:
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung
asas:
a. pengayoman; yang dimaksud dengan “asas pengayoman”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. kemanusiaan; yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional.
c. kebangsaan; yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. kekeluargaan; yang dimaksud dengan “asas
kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.
e. kenusantaraan; yang dimaksud dengan “asas
kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang
51 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila.
f. bhinneka tunggal ika; yang dimaksud dengan “asas
bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mem-perhatikan
keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan,
kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. keadilan; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
yang dimaksud dengan ”asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi
hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,
gender, atau status sosial.
i. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan
”asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan adanya kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; yang
dimaksud dengan ”asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara
52 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara.
Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain
sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan
yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai
dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan”, antara lain:
a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada
hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana,
dan asas praduga tak bersalah;
b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum
perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan
berkontrak, dan itikad baik.
C. Kajian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten
Tuban.
1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tuban
Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten
yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban
terletak pada 111,30’ – 112,35’ BT dan 6,40’- 7,18’ LS.
Batas wilayah Daerah Kabupaten Tuban adalah:
sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa;
sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten
Lamongan;
sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten
Bojonegoro; dan
53 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
sebelah barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa
Tengah.
Luas Wilayah Daratan, Kabupaten Tuban adalah
1.839,94 Km2 (Tuban dalam Angka 2014) sementara
menurut Lampiran Permendagri Nomor 39 Tahun 2015
luasnya adalah 1.834,15 Km2. Kabupaten Tuban memiliki
pantai dengan panjang 65 Km dan luas wilayah lautan
sebesar 22.608 Km2.
Pada bulan Agustus 2005, Kabupaten Tuban
mengalami pemekaran kecamatan dari 19 kecamatan
menjadi 20 kecamatan. Kecamatan yang berkurang luas
wilayahnya adalah 3 kecamatan yaitu Kecamatan
Semanding, Rengel dan Soko. Kecamatan Grabagan adalah
pemekaran dari 3 kecamatan tersebut. Dari tabel 1.3
kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang paling luas
adalah Kecamatan Montong, yaitu 8.04 persen dari total
luas Kabupaten Tuban. Sedangkan kecamatan yang
mempunyai luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan
Tuban dengan luas 21,29 km2 atau 1,16 persen dari total
luas Kabupaten Tuban, dengan jumah penduduk dengan
jumlah penduduk 1.162.777 jiwa (Lampiran PMDN
39/2015)
Kabupaten Tuban memiliki Iklim yang secara umum
sama dengan wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Curah hujan
yang terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Tuban paling
tinggi terjadi di bulan Januari yaitu 344 mm. Curah hujan
terendah terjadi pada bulan Agustus dan September dimana
tidak ada hujan sama sekali. Untuk curah hujan yang paling
tinggi berdasarkan stasiun pengukur terjadi di Jojogan yang
mencapai 2.346 mm dan yang paling rendah terjadi di Jenu
54 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dengan curah hujan 1.374 mm (Tuban Dalam Angka Tahun
2015).
2. Kelembagaan/Perangkat Daerah Pengelola Barang
Milik Daerah
Secara kelembagaan di Kabupaten Tuban saat ini,
pengelolaan barang milik daerah diselenggarakan oleh
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD). BPPKAD Kabupaten Tuban merupakan
salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten
Tuban. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban No 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tuban. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BPPKAD
merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang
melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset daerah.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tuban
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tuban. Susunan Organisasi
BPPKAD, terdiri dari:
1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB,
membawahkan:
a) Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
55 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b) Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan
BPHTB;
c) Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah lainnya dan Dana
Perimbangan, membawahkan:
a) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah lainnya;
b) Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pajak
Daerah lainnya;
c) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Penagihan Pajak
Daerah lainnya.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
a) Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
c) Sub Bidang Pengelolaan Pembiayaan.
6. Bidang Anggaran, membawahkan:
a) Sub Bidang Bina Anggaran;
b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
c) Sub Bidang Pengesahan dan Pelaporan Anggaran.
7. Bidang Akuntansi, membawahkan:
a) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
b) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
c) Sub Bidang Akuntansi Asset.
8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
membawahkan:
a) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
b) Sub Bidang Pencatatan dan Penatausahaan; dan
c) Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
56 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BPPKAD Kabupaten Tuban merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi
keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset daerah sebagai pembantu Bupati
dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan
daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan
asset daerah. BPPKAD mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
administrasi keuangan daerah khusus pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset daerah. BPPKAD
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPKAD dipimpin oleh
seorang Kepala.
Dari struktur organisasi BPPKAD tersebut, bidang yang
secara langsung memiliki tugas dan fungsi pengelolaan
barang milik daerah adalah Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Secara rinci, Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah BPPKAD Kabupaten Tuban mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan
tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta
pelayanan administratif di bidang perencanaan dan
pemanfaatan, pencatatan dan penatausahaan dan
penghapusan dan pemindahtanganan.
3. Beberapa bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang dilakukan dan Permasalahan yang dihadapi
57 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Selama ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan
barang milik daerah dilakukan oleg Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah pada BPPKAD. Sesuai tugasnya,
Bidang Asset Daerah BPPKAD Kabupaten
Tuban melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi
penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset
Daerah.
Pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan
selama ini mendasarkan pada:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah; dan
c. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
Terdapat bentuk pengelolaan barang milik daerah
Kabupaten Tuban yang rutin (reguler) dilakukan seperti:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
58 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
c. penggunaan;
d. pengamanan dan pemeliharaan;
e. penatausahaan;
f. pengawasan dan pengendalian
Sedangkan bentuk pengelolaan barang milik daerah
Kabupaten Tuban yang tidak rutin (insidentil) meliputi:
a. pemanfaatan berupa: sewa, pinjam pakai, dan
kerjasama pemanfaatan;
b. penilaian;
c. Pemindahtanganan berupa penyertaan modal; dan
d. Penghapusan.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk sewa diorientasikan guna memperoleh manfaat
berupa uang sewa yang merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah. Aset yang disewakan adalah
asset atau kekayaan milik Daerah yang belum/tidak
dipungut atau dijadikan objek Retribusi Pemakaian
Kekayaan Milik Daerah. Di samping itu, pemanfaatan
barang milik daerah juga dilakukan dalam bentuk pinjam
pakai.
Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah
di Kabupaten Tuban, saat ini terdapat beberapa
permasalahan antara lain:
a. masih adanya beberapa aset berupa tanah yang
belum tersertifikatkan;
b. masih adanya beberapa aset yang digunakan oleh
Pemerintah Daerah seperti Gedung SD yang berdiri
diatas tanah Desa dan/atau tanah yang belum jelas
status hukumnya; dan
59 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
c. masih adanya bentuk pinjam pakai yang belum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Permasalahan yang Dihadapi Terkait Pengaturan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten
Tuban saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang menjadi dasar
pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16 Tahun 2016 tersebut adalah untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2008.
Secara sistematika ruang lingkup pengaturan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut
meliputi:
BAB MATERI PENGATURAN PASAL
I KETENTUAN UMUM 1
II ASAS 2
III MAKSUD DAN TUJUAN 3
IV BARANG MILIK DAERAH 4-5
V PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK
DAERAH
6-15
VI RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
16-109
60 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN.
110-111
VIII PEMBIAYAAN 112
IX TUNTUTAN GANTI RUGI 113
X KETENTUAN LAIN-LAIN 114-115
XI KETENTUAN PENUTUP 116
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah hingga saat telah terjadi
pembaharuan baik dengan perubahan atau penggantian
dan berimplikasi pada keberadaan Peraturan Daerah
tersebut. Peraturan perundang-undangan dimaksud
antara lain:
32. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
33. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
61 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota.
62 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Sesuai dengan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan
Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal
105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah serta Pasal 511 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur
dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan
Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah.
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah
melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
63 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah, maka Barang Milik Daerah perlu
dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal
dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah.
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari
pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara terpisah
dari pengelolaan barang milik Negara. Pengaturan pengelolaan
Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan
adalah untuk:
a. mengamankan Barang Milik Daerah;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang
Milik Daerah.
Selanjutnya dengan pengelolaan Barang Milik Daerah
yang dilakukan dengan konsisten (taat asas) dan berpedoman
pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini maka
akan:
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dalam
rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Daerah;
a. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah; dan
b. terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib,
efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai
dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah.
64 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
a. fungsional;
b. kepastian hukum;
c. transparansi;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas; dan
f. kepastian nilai.
Di sisi keuangan daerah dengan pengelolaan barang
milik daerah yang optimal akan meningkatkan kualiatas
pengelolaan keuangan daerah.
65 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Dalam Bab ini akan dikemukakan hasil kajian terhadap
Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik
daerah. Kajian dilakukan dengan menganalisis naorma yang memuat
kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Perundang-
undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal.
Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi
yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang antara lain sebagimana diuraikan di
bawah ini.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
66 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan
daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan
yang memang menjadi urusan pemerintah. Izin Mendirikan
Bangunan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala
daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur
tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: "bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan
Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat".
Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan
kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk
kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi
yang akan datang.
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 UU No 1
Tahun 2004 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait
Keuangan negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
67 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.
Selanjutnya beberapa ketentuan mengenai pengelolaan
barang milik daerah dalam UU No 17 Tahun 2003 dan urgen
dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:
Pasal 2
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi :
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau
kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara;
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 19 UU No 1
Tahun 2004 tersebut diberikan pengertian dan definisi terkait
Barang Milik Daerah, yaitu semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.
68 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Selanjutnya beberapa ketentuan mengenai pengelolaan
barang milik daerah dalam UU No 1 Tahun 2004 dan urgen
dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:
Pasal 42
(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik
negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian
negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.
Pasal 43
(1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan
barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna
Barang bagi satuan kerja daerah yang dipimpinnya.
Pasal 44
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola
dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Pasal 45
(1) Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi
penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat
dipindahtangankan.
(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan
cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal
Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
69 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pasal 46
(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:
a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan tidak
layak secara ekonomis. c. pemindahtanganan barang milik negara selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan
setelah mendapat persetujuan Presiden. (3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan
setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 47
(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) dilakukan untuk: a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
70 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan tidak
layak secara ekonomis. b. pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah
mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
Pasal 48
(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan
cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 49
(1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang
dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah
daerah yang bersangkutan. (2) Bangunan milik negara harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. (3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib
diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. (4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan
kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan
kepada Pemerintah Pusat/Daerah. (5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau
dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
71 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi
pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau
Yang Dikuasai Negara/Daerah
Pasal 50
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang
berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang
relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:
Pasal 5
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
72 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
g. keterbukaan.
Pasal 6
(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat
berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan.
Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
73 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5, 6 dan 19
disebutkan bahwa:
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat (butir 5);
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah (butir 19).
Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan
urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23
Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai
berikut.
Pasal 17
(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
74 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 236
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 237
(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas
hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan
pengundangan yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara efektif dan efisien.
75 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pasal 250
(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal
249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antar-golongan, dan gender.
Selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan
barang milik daerah dalam UU No 23 Tahun 2014 terdapat dalam
Pasal 307 yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 307
(1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan
Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau
digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.
76 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 58 PP No 58 Tahun
2005, disebutkan bahwa: Barang Milik Daerah adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
Selanjutnya terkait dengan pengaturan mengenai
pengelolaan barang milik daerah dalam PP No 58 Tahun 2005
yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai antara
lain berikut.
Pasal 120
(4) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
(5) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
j. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
k. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan
barang milik daerah; l. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena
peraturan perundang-undangan; m. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.
Pasal 121
(4) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
(5) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
77 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mencabut
dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara
lain:
Pasal 1 butir 2: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pasal 2
(4) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau
yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 3
(7) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(8) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
78 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
f. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
g. pengadaan; h. Penggunaan;
i. Pemanfaatan; j. pengamanan dan pemeliharaan;
k. Penilaian; l. Pemindahtanganan;
m. Pemusnahan; n. Penghapusan;
o. Penatausahaan; dan p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pasal 5
(1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik
Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. (4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah;
79 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/
Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 8
(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna
Barang Milik Daerah. (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
80 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/
Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna
tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
Pasal 105
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan
pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (3).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 butir 76 Peraturan
Menteri Dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 (sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 21 Tahun 2011) menyebutkan bahwa: Barang Milik
Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No: 13 Tahun 2006 (sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011) yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:
Pasal 5
81 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna
barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran;
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran. (3) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau
mengeluarkan uang. .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
82 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No
19 Tahun 2016 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini
antara lain:
Pasal 1 angka 8, dan angka 16 yang memberikan pengertian
terkait:
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri adalah:
a. pejabat pengelola barang milik daerah;
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
j. penghapusan;
k. penatausahaan;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah:
n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o. ganti rugi dan sanksi.
Pasal 3
Barang milik daerah meliputi:
a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD; atau
83 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah.
Pasal 4
(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan
pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dilengkapi dokumen pengadaan.
(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya
yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
dilengkapi dokumen perolehan.
(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
Pasal 6
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
penyertaan modal pemerintah daerah.
Pasal 7
84 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi
hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga
internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b antara lain berasal dari:
a. kontrak karya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak kerjasama;
d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur.
85 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdapat
3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan
Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut.
A. Landasan Filosofis.
Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan
pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu
berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat
atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika
dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-
nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai
yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran,
keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang
dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut
menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum
yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia,
kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang
ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup,
cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of
life) yaitu Pancasila.
Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk
membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang
dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk
Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila
86 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan dan nilai
kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan
Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di
masyarakat (daerah) yang bersangkutan.
Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan
pengelolaan barang milik daerah nantinya juga harus
mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan
Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di
samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah
Kabupaten Tuban serta harus memperhatikan karakteristik
budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten
Tuban.
Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal,
maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai
Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kaerifan lokal
yang hidup dan berkembang di Daerah. Di samping itu
keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu
memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan
pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu
memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
B. Landasan Sosiologis.
Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan
daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan
peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan,
fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta
kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai
87 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
landasan sosiologis. Apabila ketentuan–ketentuan yang terdapat
dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat
umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk
mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala.
Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai
dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian
dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai
dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.
Meskipun terkait pengelolaan barang milik daerah saat
ini di Kabupaten Tuban telah ada Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor
16). Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Namun seiring berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka
keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu
penyesuaiaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selanjutnya guna melaksanakan ketentuan Pasal 105
dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta
Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
88 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Dengan kondisi ini maka permasalahan-permasalahan
yang muncul terkait pengelolaan barang milik daerah tidak bisa
diselesaikan secara maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut maka
dibutuhkan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
Dengan demikian secara sosiologis Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki
landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui
proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik,
nantinya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru
dibutuhkan.
C. Landasan Yuridis.
Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan
hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang
bersangkutan; kedua: peraturan perundang-undangan yang
memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga:
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi
Peraturan Daerah yang dibentuk.
Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar
kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau
badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagamana
yang ditentukan dalam peraraturan perundang-undangan. Hal ini
penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan
maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum
89 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang
ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan
perundang-undangan maka harus beradasarkan asas sinkronisasi
baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus
diperhatikan asas-asas lain seperti asas Lex Specialist Derograt
legi Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang
terdahulu dan lain sebagainya.
Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh
materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah ini merupakan pelaksanaan
amanah dari ketentuan Pasal 105 PP No 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan
bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik
Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada
kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (3).
Selanjutnya menyangkut Pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan
pengelolaan barang milik daerah dapat disebutkan sebagai berikut.
90 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
91 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4073);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
l. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan uraian di atas, maka Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki landasan
filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup untuk segera
disusun.
92 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup
materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi
daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak
terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan
tanggungjawabnya dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah juga sebagai upaya untuk menjamin
kepastian hukum, penyederhanaan dalam pengaturan dan
pengurusan barang milik Daerah, sehingga dapat:
b. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dalam
rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Daerah;
c. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah; dan
d. terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib,
efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai
dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah.
B. Ketentuan Umum
93 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini,
pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat
dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan
yang terkait dengan subtansi/materi yang ada dalam pasal-pasal
batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan
yang ada.
Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah sebagai berikut.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tuban.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tuban.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah
adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan ketetapan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah.
8. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakaan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik
daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat
94 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan
kerja perangkat daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
Pengguna Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaanya
dengan sebaik-baiknya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Tuban.
14. Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Tuban.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang.
16. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimiliknya.
18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang Milik
Daerah pada saat tertentu.
19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiataan merumuskan
rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan
Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi
instansi yang bersangkutan.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau
95 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
optimalisasi Barang Milik daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.
22. Sewa adalah Pemenfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.
23. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola
barang.
24. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber
pembiayaaan lainnya.
25. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya
jangka waktu.
26. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.
27. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama
antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik Daerah.
96 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
29. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.
30. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang, paling sedikit nilai seimbang.
31. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.
32. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
33. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan Barang Milik daerah.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan Barang Milik
Daerah.
97 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
37. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna
Barang.
38. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat
data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa
Pengguna Barang.
39. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik daerah
pada Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
40. Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang
digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
perangkat daerah.
41. Barang pengelola adalah barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat
daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah.
42. Pengelolaan barang milik daerah adalah Pengelolaan
Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.
43. Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah dokumen
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode
satu tahun.
44. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah
Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan.
C. Materi yang Akan Diatur
1. Maksud, Tujuan Dan Asas
98 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk:
a. mengamankan barang milik daerah;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam
pengelolaan barang milik daerah; dan
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan
barang milik daerah.
Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang
milik daerah;
c. menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang
tertib, efektif, efesien dan ekonomis;
d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah;
e. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang
milik daerah;
f. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang
milik daerah;
g. memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang
dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada
daftar barang milik daerah;
h. memberikan informasi mengenai status hukum barang
milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian
hukum pengelolaan barang milik daerah;
i. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi
kinerja pengelolaan barang milik daerah;
j. menggamankan barang milik daerah; dan
99 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
k. mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
barang milik daerah
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
asas:
a. fungsional;
b. kepastian Hukum;
c. transparansi;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas; dan
f. kepastian nilai.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik
daerah dalam peraturan daerah ini nantinya meliputi:
g. barang milik daerah;
h. pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
i. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
j. pengadaan;
k. penggunaan;
l. pemanfaatan;
m. pengamanan dan pemeliharaan;
n. penilaian;
o. pemindahtanganan;
p. pemusnahan;
q. penghapusan;
r. penatausahaan;
s. pengawasan dan pengendalian;
100 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
t. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Peraangkat
Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
u. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
v. ganti rugi dan sanksi.
Selanjutnya bentuk kegiatan pengelolaan barang milik
daerah di atas akan diatur mengenai bentuk (siklus) pengelolaan
barang milik daerah yang merupakan rangkaian siklus:
a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. Pengamanan Dan Pemeliharaan;
f. Penilaian;
g. Pemindahtanganan;
h. Pemusnahan;
i. Penghapusan;
j. Penatausahaan; dan
k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
3. Barang Milik Daerah
(1) Barang Milik Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
101 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau
yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal ..
(3) Barang Milik Daerah dilarang digadaikan/dijaminkan
untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada
pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada
pemerintah daerah.
(4) Barang Milik Daerah tidak dapat disita sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD, dilengkapi dokumen pengadaan.
(6) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan
lainnya yang sah, dilengkapi dokumen perolehan.
4. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bagian Kesatu
Pengelola Barang
Pasal ..
102 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang
Milik Daerah.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik
Daerah;
b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan
pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
Barang Milik Daerah;
e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya;
g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan; dan
h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggung jawab:
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
103 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
c. mengajukan usul Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
memerlukan persetujuan Bupati;
d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau
DPRD;
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bagian Kedua
Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Barang
Pasal ..
(1) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan
Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD
dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya;
104 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak
Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
i. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Milik Daerah;
j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya; dan
k. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan
Umum
Pasal
(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan
Layanan Daerah merupakan kekayaan daerah yang
105 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan
Badan Layanan Daerah yang bersangkutan.
(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap
barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan
sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Layanan Daerah, diatur tersendiri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan..
6. Pembiayaan
Dalam bagian ini diatur mengenai pembiayan yang
selengkapnya berbunyi:
Pasal ...
(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Daerah disediakan anggaran yang
dibebankan pada APBD.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan
pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan biaya upah
pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat
pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(3) Penyimpan barang, dan pengurus barang dalam
melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
106 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
7. Ganti Rugi dan Sanksi
Dalam bagian ini diatur mengenai ganti rugi dan sanksi
yang timbal dalam pengelolaan barang milik daerah. Bunyi
ketentuan selengkapnya adalah:
Pasal ..
(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan
atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik
Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian
Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
D. Ketentuan Lain-lain
Dalam bagian ini diatur mengenai beberapa hal yang tidak
dapat dimaksukan dalam materi muatan pengelolaan barang milik
daerah. Bunyi ketentuan selengkapnya adalah:
Pasal ...
(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan
Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan
Daerah dapat diberikan insentif.
(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam
melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan
yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.
107 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat
atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal ..
(1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital
charge) terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan
(capital charge) terhadap Barang Milik Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati.
E. Ketentuan Peralihan
Dalam bab ini dimuat hal-hal atau ketentuan yang
berhubungan dengan ketentuan mengenai implikasi
transisional dari berlakunya Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal ..
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi
dan belum mendapat persetujuan Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan
Pengelola Barang menyampaikan permohonan
persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai
dengan perjanjian kepada Bupati pencabutan status
badan hokum;
108 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi
dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang
berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan
terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan
permohonan persetujuan untuk sisa waktu
Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati,
dengan melampirkan:
1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik
Daerah; dan
2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern
Pemerintah.
c. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah
dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan
barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan
dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset
pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar
Menukar dengan ketentuan:
1. Pengelola Barang memastikan nilai barang
pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai
Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan
2. Pengelola Barang membuat pernyataan
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar
Menukar tersebut.
(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas
Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan
permohonan dari Pengelola Barang.
(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan
Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan
109 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta
pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para
pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.
Pasal ..
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan,
Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang
telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari
pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses
penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan,
Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang
belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari
pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal ..
(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai
Badan Layanan Umum belum mengatur pengelolaan
dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pengelolaan
110 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum
Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ini berlaku,
dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
F. Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh
Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat
mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai
berikut:
1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu
tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama
untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan
Daerah ini adalah sebagai berikut.
Pasal …
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan
peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 03, Lembaran Daerah Kabupaten
111 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Tuban Nomor 16), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal …
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2014 Seri E Nomor 03, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor
16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal …
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.
Pasal ….
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
112 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah
Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
memiliki kelayakan secara akademis.
B. Saran.
Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:
1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan barang
milik daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16).
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan
akan memberikan landasan hukum dalam pengelolaan
barang milik daerah sekaligus memberikan pedoman bagi
penyelesaian permasalahan yang terkait pengelolaan barang
milik daerah yang muncul di Kabupaten Tuban.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
113 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka
penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap
mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi terutama PP No 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan
melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain
dan Stakeholders terkait lainnya.
114 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
A. DAFTAR KEPUSTAKAAN
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan
Publik, Sinar Grafika .Jakarta, 2010
Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran
Administrative and Organization Planning University
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik.
Jakarta: Sinar Grafika .
Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru,
Jakarta, 1976
H.A.W. Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu
Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
Johny ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif. Malang: Bayumedia.
Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar
dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI:
Jakarta.
Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia
Indonesia.Jakarta. 1981
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. Hukum Pemerintahan Daerah.Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi
Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985
Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press,
Yogyakarta
115 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Sadu Wasisto, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan
Daerah, Fokus Media, Bandung, 2003
Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan
Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.
Kakarta: Bumi Aksara.
Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, Panduan Praktis Memahami
Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United
Nations Development Programme (UNDP) melalui
Proyek Enhancing Communications, Advocacy and
Public Participation Capacity for Legal Reforms
(CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.
Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-
undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
Media Kekayaan Negara Edisi No.10 Kuartal III Tahun 2012. Pengelolaan Investasi Pemerintah.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/pp-272014-
sederhanakan-birokrasi-pengelolaan-bmn Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014.
http://www.scribd.com/doc/228384938/PP-27-2014-DIR-
BMN-Pengelolaan Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014.
http://www.scribd.com/doc/228385194/Matriks-Perubahan-
PP-27-Tahun-2014 Diakses pada tanggal 20 Nopember 2014.
116 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
B. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
o. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
p. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
q. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
r. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);
s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
117 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4073);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
z. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
118 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR ..... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Draf Raperda 30 Nop 2017
119 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor .. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tuban Nomor 220);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
120 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
45. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
46. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
47. Bupati adalah Bupati Tuban.
48. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
49. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
50. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
51. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab menetapkan ketetapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
52. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakaan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
53. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
54. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang Milik Daerah.
55. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
57. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tuban.
58. Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Tuban.
59. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang.
121 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
60. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
61. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliknya.
62. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang Milik Daerah pada saat tertentu.
63. Perencanaan kebutuhan adalah kegiataan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
64. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
65. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
66. Sewa adalah Pemenfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
67. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
68. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaaan lainnya.
69. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
70. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
71. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
122 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
72. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
73. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
74. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang.
75. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
76. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
77. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik daerah.
78. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
79. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
80. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan Barang Milik Daerah.
81. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
82. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
83. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
84. Barang Pengguna adalah barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
85. Barang pengelola adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
123 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
86. Pengelolaan barang milik daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
87. Rencana kebutuhan barang milik daerah adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun.
88. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk:
d. mengamankan barang milik daerah; e. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan
barang milik daerah; dan f. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Kedua
Pasal 3
Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk :
l. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
m. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; n. menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efesien
dan ekonomis; o. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah; p. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; q. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah;
124 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
r. memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah;
s. memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah;
t. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;
u. menggamankan barang milik daerah; dan v. mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik
daerah
BAB III ASAS
Pasal 4
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas :
g. fungsional; h. kepastian Hukum; i. transparansi; j. efisiensi; k. akuntabilitas; dan l. kepastian nilai.
BAB IV RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini meliputi :
w. barang milik daerah; x. pejabat pengelola Barang Milik Daerah; y. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; z. pengadaan; aa. penggunaan; bb. pemanfaatan; cc. pengamanan dan pemeliharaan; dd. penilaian; ee. pemindahtanganan; ff. pemusnahan; gg. penghapusan; hh. penatausahaan; ii. pengawasan dan pengendalian;
125 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
jj. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Peraangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
kk. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan ll. ganti rugi dan sanksi.
BAB V BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6
(3) Barang Milik Daerah meliputi:
c. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
e. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; f. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; g. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau h. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
Pasal 7 (7) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman
atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(8) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu Pengelola Barang
Pasal 8
(1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
126 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik
Daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan,dan penghapusan
Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Pasal 9
(1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang
Milik Daerah.
Bagian Kedua Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 10
(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah selaku
Pejabat Penatausahaan Barang.
127 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
j. menyusun laporan barang milik daerah. Bagian ketiga
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 11
(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
128 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
Pasal 12
(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Bagian Keempat Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 13
(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
129 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
Bagian Kelima Pengurus Barang Pengelola
Pasal 14
(1) Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan
130 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang; h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah; dan i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(4) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 15
(1) Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab:
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
131 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota
permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerahdan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(4) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pembantu
Pasal 16
(1) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
132 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada
Kuasa Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota
permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa
Pengguna Barang; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(3) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
133 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
BAB VII
PENETAPAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 17
(1) Pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat penatausahaan Pengguna barang oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul pengguna barang.
(3) Penetapan Pengurus Barang pengelola oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul pejabat penatausahaan barang.
(4) Penetapan Pengurus Barang Pengguna oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul pengguna barang.
(5) Penetapan Pengurus Barang Pembantu oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
Pasal 18
(1) Pejabat penatausahaan barang secara administratif dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah melalui pengelola barang.
(2) Pengguna barang secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan pengguna barang.
(3) Kuasa pengguna barang secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna barang.
(4) Pejabat penatausahaan pengguna barang secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna barang.
134 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(5) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(6) Pengurus barang pengguna secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna barang.
(7) Pengurus barang pembantu secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna, secara fungsional bertanggungjawab kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan pengguna barang.
BAB VIII PERENCANAAN KEBUTUHAN
Pasal 19
(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga.
(4) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
(5) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
135 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 20
(1) Pengguna Barang menghimpun rencana kebutuhan barang yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.
(4) Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
BAB IX PENGADAAN
Pasal 21
Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Pasal 22
Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23 (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan
barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang
milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
(2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan
bulanan, semesteran dan tahunan.
BAB X PENGGUNAAN
Pasal 24
136 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah.
Pasal 25
Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa: 1. barang persediaan; 2. konstruksi dalam pengerjaan; atau 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 26
(1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
(3) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.
Pasal 27
(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan tata cara :
a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
(2) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang.
Pasal 28
137 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
Pasal 29
Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
Pasal 30 (1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.
Pasal 31
(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 32
(1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
138 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 33
(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang Milik Daerah memperhatikan:
a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait bersangkutan;
b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan status Penggunaan; b. Pemanfaatan; atau c. Pemindahtanganan.
BAB XI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan
Pasal 34
(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan;
139 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 35
Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerja sama pemanfaatan; d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
Paragraf 1 Sewa
Pasal 36
(1) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
(2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
Pasal 37
(1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.
(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama infrastruktur;
140 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati.
(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu Sewa; dan d. hak dan kewajiban para pihak.
(8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
Paragraf 2
Pinjam Pakai
Pasal 38
(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
141 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman; dan d. hak dan kewajiban para pihak.
Paragraf 3 Kerja Sama Pemanfaatan
Pasal 39
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
b. meningkatkan pendapatan daerah.
Pasal 40
(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
Pasal 41
(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
142 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
c. Penunjukan langsung mitra Kerja sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; 2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan. f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
g. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah;
j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
143 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi
dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan,
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 4 Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
Pasal 42
(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
dilaksanakan dengan pertimbangan:
144 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan:
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati untuk Barang Milik Daerah.
(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya
Pasal 43
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati untuk Barang Milik Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.
Pasal 44
(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.
(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah
Guna; 2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Daerah; dan/atau 3. hasil Bangun Serah Guna.
145 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus di atas namakan Pemerintah Daerah untuk Barang Milik Daerah.
(7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
(9) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada /Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
Pasal 45
Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:
a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah;
c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 5
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Pasal 46
146 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.
Pasal 47
(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan
antara Pemerintah daerah dan Badan Usaha.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
a. perseroan terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Koperasi.
(3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).
(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
147 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan Bupati untuk Barang Milik Daerah.
(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
(9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Tender
Pasal 49
Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional; b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling
sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga)
peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
BAB XII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu Pengamanan
Pasal 50
148 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
Pasal 51
(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama
Pemerintah Daerah.
(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
Pasal 52
(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan
aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 53
Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua Pemeliharaan
Pasal 54
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
149 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Pasal 55
(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan
Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.
BAB XIII
PENILAIAN
Pasal 56
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal:
a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
Pasal 57
Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pasal 58 (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh :
a. Penilai Pemerintah; atau;
150 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati
(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 59
(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.
(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 60
(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian
kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIV PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 62
(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
151 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan
Pasal 63
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk :
a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
Pasal 64 Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
Pasal 65 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 66
152 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Ketiga Penjualan
Pasal 67
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan.
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 68
(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
153 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pasal 69
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 70
(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan tata cara:
a. pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
Bagian Keempat Tukar Menukar
Pasal 71
(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan
:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara; atau d. swasta.
Pasal 72
154 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(1) Tukar Menukar dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 73
(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 72;
e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang
155 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Perangkat Daerah terkait Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Bagian Kelima
Hibah
Pasal 74
(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
dan c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 75
(1) Hibah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
156 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pasal 76
(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 75;
e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Perangkat Daerah terkait Pengguna Barang;
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
157 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pasal 77
Pihak yang dapat menerima hibah adalah :
a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah lain; dan c. Pihak lain.
Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 78
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Pasal 79
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat
berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah.
(4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
158 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
(5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah.
Pasal 80
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
d. Proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman dalam Pasal 63 dan Pasal 64;
e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Perangkat Daerah terkait Pengguna Barang;
159 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan
f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
BAB XV PEMUSNAHAN
Pasal 81
Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:
a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.
(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
Pasal 83
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVI PENGHAPUSAN
160 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pasal 84
Penghapusan meliputi:
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
Pasal 85
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena:
a. Pengalihan Status Penggunaan; b. Pemindahtanganan; atau c. Pemusnahan.
(4) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
Pasal 86
(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan diatur dalam Peraturan Bupati.
161 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
BAB XVII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu Pembukuan
Pasal 88
(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang
Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua Inventarisasi
Pasal 89
(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
Pasal 90
162 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 91 (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
(3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
Pasal 92
(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 94
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
163 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pasal 95
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 96
(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIX
164 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 98
(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi badan layanan umum daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum daerah.
BAB XX BARANG MILIK DAERAH
BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 99
(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XXI GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 100
(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau
pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan
165 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101
(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik
Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 102
Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103
(4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati pencabutan status badan hokum;
e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan
166 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan: 3. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan 4. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
f. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan: 3. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-
kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan
4. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.
(5) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.
(6) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.
Pasal 104
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
c. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 105
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum belum mengatur pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), pengelolaan
167 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(4) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan
peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 03, Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 16), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 107
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2014 Seri E Nomor 03, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor
16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 108
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.
Pasal 109
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
168 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal
BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR (...../2017)
169 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR ....TAHUN..….
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I. UMUM
Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada publik. Barang Milik Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari
sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah merupakan barang berwujud, dalam arti semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan barasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah
secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki atau mengembangkan sistem informasi
menajemen yang komprehensif dan handal sebagai sarana untuk menciptakan suatu laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan kredibel di daerah.
Pengelolaan barang milik daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik
daerah; c. menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib,
efektif, efesien dan ekonomis;
d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
e. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
f. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang
milik daerah;
170 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
g. memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar
barang milik daerah; h. memberikan informasi mengenai status hukum barang
milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah;
i. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi
kinerja pengelolaan barang milik daerah; j. menggamankan barang milik daerah; dan
k. mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik
daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. barang milik daerah; b. pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; d. pengadaan;
e. penggunaan; f. pemanfaatan; g. pengamanan dan pemeliharaan;
h. penilaian; i. pemindahtanganan;
j. pemusnahan; k. penghapusan; l. penatausahaan;
m. pengawasan dan pengendalian; n. pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; o. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan
p. ganti rugi dan sanksi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas Pasal 3
cukup jelas Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan fungsional adalah pengelolaan barang milik daerah oleh pemegang
kekuasaan pengelolaan barang, pengelola barang, Pembantu pengelola barang, pengguna barang, dan
171 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Kuasa pengguna barang harus dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
Huruf b Yang dimaksud dengan kepastianhukum adalah
pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perudang-undangan.
Huruf c Yang dimaksud dengan transaparansi dan
keterbukaan adalah penyelengaraan pengelolaan barang milik daerah harus mampu memberikan keterangan yang jelas terhadap hak masyarakat
dalam memperoleh informasi secara benar. Huruf d
Yang dimaksud dengan efisiensi adalah pengelolaan
barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah dapat
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelengeraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah
daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
Huruf e
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap
kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, administrative maupun keuangan.
Huruf f Yang dimaksud dengan kepastian nilai adalah
pengelolaan barang milik daerah harus dapat disajikan secara akurat mengenai jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penyusunan buku induk inventaris dan neraca daerah.
Pasal 5
cukup jelas Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9
172 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
cukup jelas Pasal 10
cukup jelas Pasal 11
cukup jelas Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ketersediaan Barang Milik
Daerah yang ada” adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.
Ayat (2)
Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli
(leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah. Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan
3 (tiga) tahun. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8)
173 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Cukup jelas. Pasal 20
cukup jelas Pasal 21
cukup jelas Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1) Yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu antara lain
Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas Ayat (4)
Cukup jelas Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas Pasal 29
cukup jelas Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31 cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c
174 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Termasuk dalam pengertian “sumber lain” antara lain hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat.
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1) Huruf a
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Pengelola Barang.
Huruf b Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”pertimbangan teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik
Daerah dan rencana Penggunaan. Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36 cukup jelas
Pasal 37 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur”
adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam Undang-
Undang” seperti jangka waktu Sewa rumah susun. Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “formula tarif Sewa” adalah perhitungan nilai Sewa dengan cara mengalikan suatu indeks tertentu dengan nilai Barang Milik Daerah. Yang
dimaksud dengan “besaran Sewa” adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan nilai keekonomian” antara lain dengan mempertimbangkan
175 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
daya beli/kemampuan membayar (ability to pay)
masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup Pasal 38
Ayat (1)
Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang
Milik Negara atau antar Pengguna Barang Milik Daerah. Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 39 cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang termasuk “Barang Milik Daerah yang bersifat khusus” antara lain:
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang,
instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar
negara; atau d. barang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Perhitungan besaran konstribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian Pemerintah
Daerah harus memperhatikan perbandingan nilai
176 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima
Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas. Huruf h
Cukup jelas. Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 42
cukup jelas Pasal 43
cukup jelas
Pasal 44 cukup jelas
Pasal 45
cukup jelas Pasal 46
cukup jelas Pasal 47
cukup jelas
Pasal 48 cukup jelas
Pasal 49 cukup jelas
Pasal 50
177 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
cukup jelas Pasal 51
cukup jelas Pasal 52
cukup jelas Pasal 53
cukup jelas
Pasal 54 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”pemeliharaan” adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu
dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Ayat (2)
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas. Pasal 55
cukup jelas Pasal 56
cukup jelas
Pasal 57
cukup jelas
Pasal 58 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik
Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan
untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
178 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur
mengenai standar Penilaian. Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”tim” adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.
Yang dimaksud dengan ”Penilai” adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Penilaian kembali” adalah proses
revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional” adalah kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Pusat.
Pasal 61 cukup jelas
Pasal 62
cukup jelas Pasal 63
cukup jelas
Pasal 64 cukup jelas
Pasal 65 cukup jelas
Pasal 66
cukup jelas Pasal 67
Yang dimaksud dengan “tidak digunakan/dimanfaatkan” adalah Barang Milik Daerah tidak digunakan untuk
179 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
Pasal 68 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”lelang” adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan
harus dilakukan di hadapan pejabat lelang. Ayat (2)
Huruf a
Yang termasuk ”Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus” adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangan, misalnya Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuni.
Huruf b Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “nilai limit” adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang selaku penjual.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 69
cukup jelas Pasal 70
cukup jelas Pasal 71
cukup jelas
Pasal 72 Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
Huruf c Cukup jelas
Ayat (2)
180 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas. Pasal 73
cukup jelas Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah termasuk hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal 75
cukup jelas
Pasal 76 cukup jelas
Pasal 77
cukup jelas Pasal 78
cukup jelas Pasal 79
cukup jelas
Pasal 80 cukup jelas
Pasal 81
cukup jelas Pasal 82
cukup jelas Pasal 83
cukup jelas
Pasal 84 cukup jelas
Pasal 85 cukup jelas
Pasal 86
181 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “beralihnya kepemilikan” antara
lain karena atas Barang Milik Daerah dimaksud telah terjadi Pemindahtanganan atau dalam rangka
menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
Yang dimaksud dengan “karena sebab lain” antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan
mencair. Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 87
cukup jelas
Pasal 88 cukup jelas
Pasal 89 cukup jelas
Pasal 90
cukup jelas Pasal 91
cukup jelas Pasal 92
cukup jelas
Pasal 93 cukup jelas
Pasal 94
cukup jelas Pasal 95
cukup jelas Pasal 96
cukup jelas
Pasal 97 cukup jelas
Pasal 98
cukup jelas Pasal 99
cukup jelas Pasal 100
cukup jelas
Pasal 101 Cukup jelas
Pasal 102 Cukup jelas
182 NA Raperda Kab Tuban ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah_2017
Pasal 103 cukup jelas
Pasal 104 Cukup jelas
Pasal 105 Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas Pasal 107
Cukup jelas Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR
…………….