APLIKASI PEMETAAN TEMATIK : Sebaran Penduduk Miskin TUGAS ARIF ADITIYA PUSAT JARING KONTROL GEODESI GEODINAMIKA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
i | A r i f A d i t i y a
APLIKASI PEMETAAN TEMATIK : Sebaran Penduduk Miskin
TUGAS
ARIF ADITIYA
PUSAT JARING KONTROL GEODESI GEODINAMIKA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Arif Aditiya, S.Kom.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
TINGKAT AHLI
PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEDINAMIKA
B A D A N I N F O R M A S I G E O S P A S I A L 2013
1 | A r i f A d i t i y a
I. LATAR BELAKANG
Meski kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai
penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-
ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan di atas pada
gilirannya menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak
memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya
pembangunan. Kelompok tersebut sering disebut kelompok penduduk
atau masyarakat miskin.
Jumlah kelompok masyarakat miskin ini semakin banyak dengan
semakin besarnya gelombang krisis ekonomi. Terpaan krisis ekonomi
tidak hanya meluluhlantahkan program-program pembangunan, namun
juga merusak tatanan ekonomi masyarakat yang telah terbangun
sebagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih
parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat
tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasiltas mendasar, seperti fasilitas
pendidikan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, banyak sekali perubahan status
keluarga dari yang tadinya keluarga sejahtera menjadi keluarga miskin
dan sebaliknya. Hal ini merupakan dampak atau pengaruh dari adanya
krisis ekonomi, yang menimpa sektor usaha (investasi) yang pada
gilirannya akan diikuti dengan pengenaan PHK sehingga dengan
sendirinya mengurangi tingkat pendapatan masyarakat. Pada sisi lain,
tingkat inflasi terjadi sangat tinggi. Hal ini selain akibat nilai tukar rupiah
yang semakin merosot, juga disebabkan oleh semakin sedikitnya
barang (produk) yang dihasilkan oleh kegiatan usaha dalam negeri.
Gambaran di atas menuntut rasa keprihatinan dan kebijakan semua
pihak, sehingga setiap kegiatan produktif diarahkan untuk
menanggulangi kondisi kemiskinan di atas. Upaya penanggulangan
kemiskinan tidak terlepas dari program-program peningkatan
kesejahteraan keluarga, yang sampai saat ini masih dinaungi oleh
program-program pemerintah. Namun demikian lembaga-lembaga
2 | A r i f A d i t i y a
masyarakat pun telah banyak mengambil peran, seperti pada sektor
kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan dan lain sebagainya.
Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi
pokok,yaitu : (1) kurangnya kesempatan (lack of opportunity); (2)
rendahnya kemampuan (low of capabilities); (3) kurangnya jaminan
(low-level of security); dan (4) ketidakberdayaan (low of capacity or
empowerment). Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia,
penting untuk diperhatikan adalah lokalitas yang ada di masing-masing
daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh
komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria
kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan
masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih
obyektif dan tepat sasaran.
Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian agenda pembangunan
nasional yang diamanahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR-RI) sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor
X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam
Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai
Haluan Negara dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, ketetapan MPR RI
Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi.
Penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan
sinkronisasi dengan upaya-upaya pembangunan yang lain sehingga
dapat mencapai sinergi dan hasil yang optimal. Dengan demikan tidak
terjadi pelaksanaan program yang tidak sinergi dan tumpang tindih satu
sama lain, serta kurang terfokus dalam menetapkan sasaran program
(siapa, apa, dimana, dan bagaimana).
Upaya penanggulangan kemiskinan, senantiasa menjadi perhatian
pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan yang dijabarkan
3 | A r i f A d i t i y a
ke dalam program-program pembangunan, baik melalui pembangunan
sektoral nasional maupun pembangunan sektoral di daerah
(pembangunan daerah). Program-program pembangunan yang
mempunyai sasaran pada penduduk miskin adalah sangat beragam,
baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi
anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara (governance
institution) pelaksana program (implementingagency) penanggung
jawab program (executing agency).
Strategi ke depan yang diterapkan adalah, pemerintah hanya sebagai
fasilitator, yaitu pemicu dan pemacu proses pembangunan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah
demokrasi pembangunan.
II. TUJUAN
a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin secara
nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
b. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin
secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan secara
nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
III. TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Pengertian Kemiskinan
Pengertian kemiskinan ada bermacam-macam, namun dalam rangka
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu harus ada
kesepakatan pemahaman semua pihak penyelenggara agar targeting
yang dilaksanakan tepat sasaran baik target penduduk miskin maupun
program yang dilaksanakan. Pengertian kemiskinan yang perlu
diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut :
1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang
hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per
kapita per hari.
4 | A r i f A d i t i y a
Peta Indeks Kemiskinan
(Sumber : BPS, 2005)
2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera
apabila:
a. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.
b. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.
c. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk
di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
d. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.
e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.
3. Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya
kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.
3.2 Masyarakat Miskin
Menurut Gunawan Sumodiningrat, masyarakat miskin secara umum
ditandai oleh ketidakberdayaan/ ketidakmampuan (powerlessness)
dalam hal:
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi,
sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need
deprivation).
2. Melakukan kegiatan usaha produktif (unproductiveness).
3. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (inacceribility).
5 | A r i f A d i t i y a
4. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat
perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan
kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability); dan
5. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa
merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no
freedom for poor). Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan
tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada
hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati
kesejahteraan secara bermartabat.
6 | A r i f A d i t i y a
IV. DATA-DATA PENYUSUN TEMATIK KEMISKINAN
No Peta Tematik Maksud Isi Sumber Data 1 Peta Jumlah Penduduk Memberikan informasi jumlah penduduk di
setiap Kabupaten/ Kota, dengan detil jenis
kelamin dan tingkat usianya.
- Jumlah Penduduk
- Jenis kelamin
- Tingkat usia
Badan Pusat Stastistik
2 Peta Tingkat Penghasilan Memberikan informasi penghasilan dan
jenis pekerjaan di setiap Kabupaten/ Kota.
- Jenis pekerjaan
- Tingkat penghasilan
Kementerian Keuangan
3 Peta Tingkat Pendidikan &
Lembaga Pendidikan yang
tersedia
Memberikan informasi tingkat pendidikan
penduduk dan informasi infrastruktur
pendidikan di setiap Kabupaten/ Kota.
- Lembaga Pendidikan
- Tingkat pendidikan
penduduk
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
4 Peta Infrastruktur Memberikan informasi detil sarana dan pra
sarana umum di setiap Kabupaten/ Kota.
- Sebaran sarana
- Sebaran Pra-sarana
- Sebaran fasilitas umum
Kementerian Pekerjaan
Umum
5 Peta Pajak Bumi dan Bangunan Memberikan informasi objek pajak Bumi
dan Bangunan serta potensi pajak yang
ada di setiap Kabupaten/ Kota.
- Sebaran objek Pajak
Bumi dan Bangunan
- Informasi potensi pajak
daerah
DitJen Pajak Menkeu
6 Peta Penggunaan Tanah Memberikan informasi penggunaan tanah
atau lahan di setiap Kabupaten/ Kota.
- Informasi penggunaan
tanah
- Informasi vegetasi
-
Kementerian Pertanian
7 | A r i f A d i t i y a
7 Peta Jenis Tanah Memberikan informasi jenis tanah yang
tersedia dan kecocokan aktifitas ekonomi
Kabupaten/ Kota.
- Informasi jenis tanah
- Informasi kesesuaian
tanah
- Informasi kegiatan
ekonomi penduduk
Kementerian Pertanian
8 Peta Penggunaan BBM/ Gas Memberikan informasi penggunaan dan
distribusi Bahan Bakar Minyak sebagai
acuan aktifitas eknomi dalam dan luar
wilayah di Kabupaten/ Kota.
- Informasi distrubusi
SPBU
- Informasi fasilitas
pengguna Gas
Pertamina
9 Peta Sarana Listrik Memberikan informasi ketersediaan
saranan listrik Kabupaten/ Kota sebagai
sumber aktifitas penduduk Kanupaten/
Kota.
- Informasi Pengguna
listrik
- Informasi infrastruktur
listrik
PLN
10 Peta Kerawanan Sosial Memberikan informasi kesenjangan dan
kerawanan sosial di setiap Kabupaten/
Kota.
- Informasi warga miskin
- Informasi
pengangguran
- Informasi tingkat
kriminalitas
Kementerian Sosial
11 Peta Tenaga Kerja Memberikan informasi jumlah penduduk
dan jumlah usia kerja di setiap Kabupaten/
Kota.
- Informasi sebaran
penduduk usia kerja
- Informasi penduduk
tidak bekerja
Kementerian Tenaga Kerja
8 | A r i f A d i t i y a
V. PENUTUP
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi,
tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan
perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara
umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya
alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman
tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh
pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan baik di
tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. Dengan
mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih
memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat
lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Dengan
demikian, berbagai kebijakan pemerintah dalam program
penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efisien, efektif, dan
tepat sasaran. Makalah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator
kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat
miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan
dilandasi semangat kebersamaan oleh semua pihak baik pemerintah,
pengusaha/pelaku bisnis, dan masyarakat di sekitarnya untuk “Berbagi
Rasa dan Berbagi Beban” dengan kaum miskin yang sangat
membutuhkan pertolongan.
DAFTAR PUSTAKA
Makmun. 2003. Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya. Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 7 No. 2.
Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 Badan Nasional Penanggulan Bencana. 2009. Peta Indeks Kemiskinan.