PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Sarjana S-1 Oleh : BOGI PRIHASTIAWAN 1210010032 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO FAKULTAS HUKUM FEBRUARI 2016
11
Embed
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di ...repository.ump.ac.id/3166/1/COVER_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf · 1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana desersi 73 Di
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Sarjana S-1
Oleh : BOGI PRIHASTIAWAN
1210010032
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
FAKULTAS HUKUM FEBRUARI 2016
Penyidikan Terhadap Tindak..., Bogi Prihastiawan, Fakultas Hukum UMP, 2016
Penyidikan Terhadap Tindak..., Bogi Prihastiawan, Fakultas Hukum UMP, 2016
Penyidikan Terhadap Tindak..., Bogi Prihastiawan, Fakultas Hukum UMP, 2016
Penyidikan Terhadap Tindak..., Bogi Prihastiawan, Fakultas Hukum UMP, 2016
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
(Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto)
Bogi Prihastiawan, Rahtami Susanti
ABSTRAK
Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi yaitu
perbuatan meninggalkan dinas kesatuannya tanpa sah selama 30 (tiga
puluh) hari dalam waktu damai dan 4 (empat) hari dalam waktu perang.
Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
menjelaskan bahwa apabila anggota militer melakukan tindak pidana,
maka pihak yang menyidik bukan dari Kepolisian Republik Indonesia,
melainkan ada tiga pihak yang berwenang menyidik, yaitu Atasan yang
Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur Militer.
Penelitian dilakukan di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto,
dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme danhambatan yang ditemui
dalam proses penyidikan tindak pidana desersi di Detasemen Polisi Militer
IV/1 Purwokerto.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa
mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana desersi di Detasemen Polisi
Militer IV/1 Purwokerto telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang
Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana setelah penyidik
mendapatkan laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak
pidana desersi, laporan tersebut diserahkan kepada UPPPM dan
ditandatangani Dandenpom untuk mendapatkan disposisi. Setelah itu
penyidik membuat surat panggilan dan memeriksa tersangka dan saksi,
kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan. Hambatan yang ditemui
dalam proses penyidikan berupa hambatan intern dan ekstern. Hambatan
intern berkaitan dengan mentalitas penyidik Polisi Militer (POM) ketika
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang pangkatnya lebih tinggi
dari penyidik Polisi Militer (POM) itu sendiri, adapun hambatan ekstern
berupa sarana prasarana dan dana operasional yang kurang memadai.
Kata kunci : penyidikan, tindak pidana desersi.
Penyidikan Terhadap Tindak..., Bogi Prihastiawan, Fakultas Hukum UMP, 2016
AN INVESTIGATION ON DESERTION CRIMINAL ACTION
(A Study on Military Police Detachment IV/1 Purwokerto)
Bogi Prihastiawan, Rahtami Susanti
ABSTRACT
In section 69 of constitution number 37 in the year of 1997 about Military
Judicature explains that if the military member does criminal action, so the
investigator is not from Indonesian Republic Police Force. But they are from the
leader who has the right for giving punishment, Military Police and Military
Prosecuting Attorney. The mechanism in the implementation of the investigation
more emphasis to be done by the Military Police ,Eligible for Bosses who
Punishment is more focused on his duties as commander of the unit.While the
Military Prosecuting Attorney focus on his duties as prosecutor,in addition to
implementing joint investigation Military Police investigato . One of the criminal
actions that is often done in Indonesian National Army environment is desertion
criminal action. Desertion is an action that leaving the official unit legally during
30 peace days and four war days. To undertake this work in the Military Police Detachment IV / 1
Purwokerto. This study aims to determine the mechanism of investigation of the
criminal offense of desertion in the Military Police Detachment IV / 1
Purwokerto,but it also aims to find out the bottlenecks in the process of criminal
investigation in the desertion of the Military Police Detachment IV / 1
Purwokerto.
Based on the research results,the authors found that the mechanism of
the investigation by the Military Police in the case of a criminal offense of
desertion that after investigators received a reportfrom the public about the
occurrence of an offense of desertion,then investigated first by the Military Police
investigation team, later investigation by the Military Police investigation team.