PENYEPAKATAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN … · 2.Penerbitan Perda/Perda SOTK yang telah ... 1.Persetujuan dari Pemerintah provinsi dan Kemendagri; 2.Perda/Perda SOTK ... Pembinaan

PENYEPAKATAN RENCANA AKSI

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UKPBJ

PEMERINTAH DAERAH

STATUS KELEMBAGAAN PER PROVINSI

NO PROVINSI

JUMLAH

KABUPATEN/

KOTA

STATUS

KELEMBAGAAN

JAFUNG

PPBJ

STATUS PENGISIAN SIULP

Adhoc &

Belum

Terbentuk

Struktural

Sudah

Melakukan

Self

Asessement

Belum Melakukan

Self Asessment

Sudah

Mengisi

Roadmap

Belum

Mengisi

Roadmap

1 Provinsi Aceh 24 11 13 5 14 10 8 16

2 Provinsi Sumatera

Utara34 19 15 15

21 13 11 23

3 Provinsi Sumatera

Barat20 10 10 20

16 4 14 6

4 Provinsi Riau 13 5 8 9 12 1 8 5

5 Provinsi Jambi 12 4 8 5 11 1 3 9

6 Provinsi Sumatera

Selatan18 4 14 18

14 4 3 15

7 Provinsi Bengkulu 11 8 3 7 9 2 2 9

8 Provinsi Lampung 16 11 5 3 10 6 3 13

9 Provinsi Bangka

Belitung8 1 7 8

8 0 3 5

10 Provinsi Kepulauan

Riau 8 5 3 3

6 2 6 2


NO PROVINSI

JUMLAH

KABUPATEN/

KOTA

STATUS

KELEMBAGAAN

JAFUNG

PPBJ


Adhoc &

Belum

Terbentuk

Struktural

Sudah

Melakukan

Self

Asessement

Belum Melakukan

Self Asessment

Sudah

Mengisi

Roadmap

Belum

Mengisi

Roadmap

11 Provinsi DKI

Jakarta

1 0 1 1 0 1 0

12 Provinsi Jawa Barat 28 6 22 86 25 3 11 17

13 Provinsi Jawa

Tengah

36 21 15 76 31 5 19 17

14 Provinsi Banten 9 4 5 55 3 6 1 815 Provinsi Jawa Timur 39 18 21 63 35 4 20 19

16 Provinsi DIY

Yogyakarta

6 2 4 21 5 1 1 5

17 Provinsi Bali 10 3 7 63 9 1 2 818 Provinsi NTB 11 6 5 50 9 2 2 919 Provinsi NTT 23 19 4 0 6 17 1 2220 Provinsi Kalimantan

Barat

15 7 8 8 13 2 6 9


NO PROVINSI

JUMLAH

KABUPATE

N/KOTA

STATUS

KELEMBAGAANJAFUNG

PPBJ


Adhoc &

Belum

Terbentuk

Struktural

Sudah

Melakukan

Self Asessement

Belum

Melakukan

Self Asessment

Sudah

Mengisi

Roadmap

Belum

Mengisi

Roadmap

21 Provinsi Kalimantan

Tengah

15 3 12 1 14 1 8 7


Selatan

14 4 10 28 11 3 4 10


Timur

11 2 9 66 10 1 8 3


Utara

6 4 2 2 6 0 1 5

25 Provinsi Sulawesi Utara 16 11 5 0 8 8 3 13

26 Provinsi Sulawesi

Tengah

14 9 5 0 8 6 1 13


Selatan

25 19 6 1 9 16 3 22


Tenggara

18 10 8 17 3 15 0 18

29 Provinsi Gorontalo 7 3 4 8 6 1 3 430 Provinsi Sulawesi Barat 7 2 5 1 4 3 1 6


NO PROVINSI

JUMLAH

KABUPATEN

/KOTA

STATUS

KELEMBAGAAN

JAFUNG

PPBJ


Adhoc dan

Belum

Terbentuk

Struktural

Sudah

Melakukan

Self

Asessement

Belum

Melakukan

Self Asessment

Sudah

Mengisi

Roadmap

Belum

Mengisi

Roadmap

31 Provinsi Maluku 12 10 2 0 3 9 2 10

32 Provinsi Maluku

Utara

11 6 5 0 1 10 0 11

33 Provinsi Papua 30 22 8 0 5 25 2 28

34 Provinsi Papua

Barat

14 10 4 0 3 11 0 14

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UKPBJ

PEMERINTAH DAERAH - FORMAT F3K

IDENTIFIKASI PERMASALAHANUSULAN PERUBAHAN

KEBIJAKANHASIL YANG DIHARAPKAN

Kelembagaan:

UKPBJ masih adhoc (belum menjadi unit

organisasi struktural)

Sumber Daya Manusia:

1.Belum diisi oleh SDM yang penuh waktu

(masih adhoc karena diisi oleh SDM yang

berasal dari OPD lain)

2.Belum ada Pejabat Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa

1. Revisi Peraturan

Daerah/Peraturan Kepala

Daerah tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Daerah

2. Penempatan SDM yang penuh

waktu di UKPBJ (Penerbitan

SK Kepegawaian)

1. Bentuk organisasi UKPBJ di

seluruh pemerintah daerah

berbentuk struktural (tidak

adhoc)

2. Memiliki SDM yang penuh

waktu dan Pejabat Fungsional

Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa



AKSIPENANGGUNG

JAWAB

INSTANSI

TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

1 2 3 4 5

Penyusunan regulasi

tentang kelembagaan

pengadaan barang/jasa

pemerintah di

Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota

PIC: UKPBJ

Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota

Nama:

NIP:

Jabatan:

No Telepon:

Email:

1. Biro/Bagian

Organisasi

2. Biro/Bagian

Hukum

3. ...

1. Revisi Peraturan

Daerah/Peraturan

Kepala Daerah

tentang Struktur

Organisasi Tata

Kerja (SOTK)

UKPBJ berbentuk struktural dapat

berbentuk:

1.Badan

2.Biro/Bagian di Sekretariat Daerah

(Tipe A)

3.Bagian/Sub Bagian di Sekretariat

Daerah (Tipe B)



KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

TAHUN 2018

UKURAN KEBERHASILAN

TAHUN 2018

UKURAN KEBERHASILANB03, B06, B09, B12

% CAPAIA

N

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

PERCEPATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UKPBJ PEMERINTAH DAERAH-Penyusunan regulasi tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PIC : UKPBJ Nama : Jabatan:No. Telp : Email :

1.Biro/Bagian Organisasi

2.Biro/Bagian Hukum

3....

Revisi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Terbentuknya UKPBJ di pemerintah daerah sesuai dengan regulasi (Perpres 16 Tahun 2018)

B06:Naskah akademis reorganisasi Pemda disertai dengan hasil perhitungan skoring kelembagaan untuk pembentukan UKPBJ struktural di Pemerintah DaerahB09:Penyusunan draft Perda/Perkada tentang Struktur Organsiasi dan Tata Kerja yang memuat tentang UKPBJ yang berbentuk strukturalB12:1.Pengajuan Surat usulan ke Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota dan ke Kemendagri untuk Provinsi;2.Penerbitan Perda/Perda SOTK yang telah memuat struktur UKPBJ dan tugas fungsinyaHasil:B06:Dokumen Naskah akademis pembentukan UKPBJ dan Hasil perhitungan skoring kelembagaan UKPBJ B09:Draft Perda/Perkada tentang Struktur Organsiasi dan Tata Kerja yang memuat tentang UKPBJ yang berbentuk strukturalB12:1.Persetujuan dari Pemerintah provinsi dan Kemendagri;2.Perda/Perda SOTK yang telah memuat struktur UKPBJ dan tugas fungsinya.

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN/PEMBINAAN SDM PPBJ DI UKPBJ PROV/KAB/KOTA

KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

TAHUN 2018

UKURAN KEBERHASILAN

TAHUN 2018

UKURAN KEBERHASILANB03, B06, B09, B12

% CAPAIA

N

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

PERCEPATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UKPBJ PEMERINTAH DAERAH-PembinaanSDM PPBJ

PIC : UKPBJ Nama : Jabatan:No. Telp : Email :

1.BKD2.Biro/Bagian

Organisasi 3....

Pengangkatan JF PBJ

Pokja Pemilihantelah menjadipersonel tetapdi UKPBJ

B06:

1. Profiling anggota Pokja dan Pejabat Pengadaan2. Menghitung rata-rata beban kerja kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa di ULP selama 3 tahun terakhir3. Menghitung rata-rata beban kerja kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa di OPD4. Merencanakan jumlah keanggotaan Pokja ULP dan PP

penuh waktu sesuai dengan beban kerja5. Mengisi Sistem E-Formasi Jabatan Fungsional PPBJ

berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja PBJ6. Mengusulkan nama calon peserta Uji Kompetensi Inpassing

Jabatan Fungsional PPBJ

B-091. Melaksanakan proses Uji Kompetensi Inpassing Jabatan

Fungsional PPBJ2. Melaporkan hasil pengangkatan Jabatan Fungsional PPBJ

melalui mekanisme Inpassing

RENCANA KEGIATAN RAKOR PBJ PROVINSI

Rakornas PBJ di Provinsi

Agenda Acara : terlampir

Akomodasi:

1. Venue, konsumsi dan penggandaan berasal dari APBD provinsi

2. Narasumber LKPP (Perjadin dan Honor Narsum) berdasar dari DIPA LKPP

Daftar peserta:

1. UKPBJ provinsi penyelenggara

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD ) provinsi penyelengga

3. UKPBJ Kabupaten/Kota di lingkungan provinsi penyelenggara

4. Penyedia PBJ

AGENDA KEGIATAN RAKOR PBJ PROVINSI

WAKTU MATERI Menit PELAKSANA PESERTA

Hari 1

07.30 – 08.30 Registrasi Peserta 30 Panitia

OPD Prov

UKPBJ Kab/Kota

Muspida

Organisasi

Profesi/

Penyedia

08.30 – 08.45 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 15 Panitia

08.45 – 09.00 Laporan Pelaksanaan Acara 15 Kepala UKPBJ Prov

09.00 – 09.30 Arahan Kepala Daearah 30 Gubernur

09.30 – 10.00 Keynote Speech 30 Kepala LKPP

10.00 – 10.10 Pembacaan Doa 10 Panitia

10.10 – 10.30 Coffee Break 30 Panitia

10.30 - 12.30 Perpres 16/2018 dan Peraturan Pelaksanaannya 120 LKPP (D1)

12.30 – 13.30 Ishoma 60 Panitia

13.30 – 15.30 Penerapan IT dalam PBJ (Integrated System: end to end) 120 LKPP (D2)


16.00 – 17.30 Konsolidasi Pengadaan dan e-Katalog 90 LKPP (D4 & D2)

17.30 – 17.45 Penutupan Hari 1 15 Panitia

Hari 2

08.00 – 08.15 Pembukaan Hari 2 15 Panitia

OPD Prov

UKPBJ Kab/Kota

Muspida

Organisasi

Profesi/

Penyedia

08.15 – 10.15 KPBU, Pembinaan UMKM, dan Pengadaan di Desa 120 LKPP (D1)

10.15 - 10.30 Coffee Break 15 Panitia

10.30– 12.30 Program Probity, Pengaduan & WBS, Layanan Keterangan Ahli & LPS 120 LKPP (D4)


13.30 – 15.30 Pembinaan SDM Pengadaan 120 LKPP (D3)


16.00 – 17.30 Pembinaan Kelembagaan PBJ 90 LKPP (D3)

17.30 – 17.45 Penutupan hari 2 15 Panitia

Hari 3

UKPBJ Kab/Kota

08.00 – 08.15 Pembukaan Hari 3 15 Panitia

08.15 – 10.00 Evaluasi Tingkat Kematangan UKPBJ dan Pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang RAN/D

PPK

105 Bappeda Prov, dan LKPP (D 3.1)


10.30 – 12.30 Penyusunan Target dan Peta Jalan Kematangan UKPBJ 120 UKPBJ Prov/Kab/Kota


RENCANA KEGIATAN RAKOR PBJ KABUPATEN/KOTA

Rakornas PBJ di Kabupaten/Kota

Agenda Acara :

1. Regulasi pengadaan barang/jasa

2. Kelembagaan UKPBJ

3. Jabatan Fungsional PPBJ

4. Sistem Informasi Pengadaan

5. Hukum dan advokasi pengadaan

6. Isu pengadaan lainnya

Akomodasi:

1. Venue, konsumsi dan penggandaan berasal dari APBD kabupaten/kota

2. Narasumber LKPP (Perjadin dan Honor Narsum) berdasar dari DIPA LKPP

Daftar peserta:

1. UKPBJ kabupaten/kota penyelenggara

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD )kabupaten/kota penyelengga

3. Penyedia PBJ

PENYEPAKATAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN … · 2.Penerbitan Perda/Perda SOTK yang telah ... 1.Persetujuan dari Pemerintah provinsi dan Kemendagri; 2.Perda/Perda SOTK ... Pembinaan

Documents