PENYELESAIAN PERSENGKETAAN DALAM BIDANG EKONOMI Revisi Makalah Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syari’ah Oleh: Rosmini 80100218096 Dosen/Pemandu: Dr. H. Misbahuddin, M. Ag Dr. Rahmawati Muin, M. Ag Program Magister Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syari’ah Dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2019
21
Embed
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN DALAM BIDANG EKONOMIrepositori.uin-alauddin.ac.id/15716/1/revisi... · Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN DALAM BIDANG
EKONOMI
Revisi Makalah
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syari’ah
Oleh:
Rosmini
80100218096
Dosen/Pemandu:
Dr. H. Misbahuddin, M. Ag
Dr. Rahmawati Muin, M. Ag
Program Magister Dirasah Islamiyah
Konsentrasi Syari’ah Dan Hukum Islam
Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar
2019
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah
ini. Tak lupa pula kita kirimkan Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam
yang terang benderang.
Penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah hokum
ekonomi syari’ah dan semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi
pembacanya walaupun jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis membutuhkan
kritik dan saran untuk perbaikan penulis kedepannya. Terima kasih
Samata, 14 Desember 2019
Penulis,
ii
DAFTAR ISI
JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN 3
A. Pengertian sengketa ..................................................................... ........ …….3
B. . Mekanisme penyelesaian sengketa ............................................ ........ …….4
C. Sumber hokum dalam penyelesaian sengketa syari’ah ............... ........ …….11
BAB III PENUTUP 16
A. Kesimpulan 16
B. Implikasi 16
DAFTAR PUSTAKA 17
iii
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Setiap orang dipastikan memiliki hak yang dapat dilakukannya untuk
memenuhi kehendaknya di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hak- yang
dimiliki bersumber dari dua yakni dari undang-undang dan sumber dari perjanjian
yang dibuatnya. Hak-hak yang dimilikinya tersebut, pemiliki mempunyai kewajiban
untuk mempertahankan kecuali yang bersangkutan sengaja melepaskan haknya.1
Hamper setiap manusia merupakan bagian dari system bisnis misalnya
menyimpan dan meminjam uang di bank.2 Memudahkan seseorang namun terkadang
mencadi sebuah petaka ketika salah satu diantara kedua belah pihak melanggar.
Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan
kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya
karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya
sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.3
Sengketa dapat diartikan bahwa suatu persoalan yang bersumber dari adanya
sebuah pelanggaran hak, dimana pihak yang merasa haknya dilanggar menuntut
untuk melaksanakan haknya sedang pihak yang diduga sebagai pelanggarnya tidak
tetap menghalanginya dan pihak yang merasa dirugikan haknya memerlukan
9 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syari’ah (Cet. I; Aria Mandiri, 2018), h. 2. 10 Juhaya S Praja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 57. 11 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan h. 8.
6
a. Negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau
musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara
dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan.12 Negosiasi merupakan
komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan
keinginannya.13 Tahapan Negoisasi menurut William Ury dibagi menjadi empat
tahap yaitu :
1) Tahapan Persiapan :
a) Persiapan sebagai kunci keberhasialan
b) Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan
penelitian.
c) Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan
lawan sama dengan kepentingan anda.
d) Sebaiknya persiapkan pertanyaan – pertanyaan sebelum pertemuan dan
ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau
menyerang pihak lawan.
e) Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan.
f) Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah
bersama.
g) Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi dan Menyiapkan tim
dan strategi.
h) Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negitieted Agreement)
alternative lain atau harga dasar (Bottom Line).
12 Herniate dan Sri Iin Hartini, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur
Non Litigasi, h. 47.
13 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan h. 13.
7
2) Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi :
a) Bertukar Informasi
b) Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
c) Mengajuakan tawaran awal.
3) Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar
a) Para pihak saling menyampaikan tawaranya, menjelaskan alasanya dan
membujuk pihak lain untuk menerimanya.
b) Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu
sebagai imbalanya.
c) Mencoba memahai pemikiran pihak lawan
d) Mengidentifikasi kebutuhan bersama
e) Mengembangkan dan mendiskusiakan opsi-opsi penyelesaian.
4) Tahapan Penutup
a) Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif.
b) Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih
baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen.14
b. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak
ketiga (mediator) yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan
atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim
yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada
14Intan Suseno, Penyelesaian Sengkta Ekonomi (6 Juli 2017)
lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang
sukar ditembusi oleh pencari keadilan khususnya apabila pelaku pencari keadilan
adalah pebisnis dengan sengketa menyangkut bisnis sehingga mulailah dipikirkan
suatu alternative lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.22 Ada
beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi:
a. Penyelesaiannya sangat lambat
b. Biaya perkara mahal
c. Peradilan pada umumnya tidak responsive
d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.23
Penyelesaian sengketa memiliki beberapa ketentuan yang patut diperhatiakan:
a. Waktu penyelesaian perkara
b. Pemanggilan para pihak
c. Kualifikasi hakim
d. Pembuktian
e. Kepastian tentang kewenangan mengadili pengadilan agama
f. Sumber-sumber hukum.24
Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup
pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di indonesia terbagi menjadi
beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan
peradilan tata usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa
melalui jalur ini). Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah
22 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 311. 23 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 154. 24 Herniate dan Sri Iin Hartini, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur
Non Litigasi, h. 44-46.
12
kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam (pada dasarnya hakim harus
paham terhadap semua jenis hukum).25 Contoh kasus seorang warga bandung
bernama bapak Sugiharto Widjadja berumur 50 tahun bersengketa dengan sebuah
bank swasta syariah ternama di kota bandung terkait kredit macet. Pada tahun 2014,
ia membeli sebuah lahan dan bangunan di jalan Talagabodas seharga Rp. 20 milyar
dengan 70 persen pembiayaan atau sekitar rp. 13 miliar dibiayai oleh bank syariah.
Sisanya, sekitar rp. 7 miliyar tersebut dibiayai oleh dirinya sendiri dengan cicilan rp.
136 juta perbulan yang sudah dibayarkan senilai rp. 1,3 milyar lebih.
Di tengah perjalanan, cicilannya bermasalah sehinggah bank syariah tersebut
menyita lahan dan bangunan tersebut dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan
Negeri Bandung dan dimenangkan oleh pihak bank secara verstek atau tidak dihadiri
oleh pihak tergugat. Pihak bank kemudian melelang lahan tersebut ke KPKNL kota
Bandung sekaligus memenangkan lelang dengan harga rp. 10 miliar.
Sugiharto meradang, ia melawan putusan tersebut dengan kembali
melayangkan gugatan perdata ke PN Bandung dengan gugatan meminta PN Bandung
untuk membatalkan putusan yang memenangkan bank syariah tersebut dengan alasan
PN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Dasar
hukumnya jelas bahwa undang-undang perbankan syariah dan Perma tentang
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apalagi selama ini bank syariah tersebut
justru memberlakukan memberlakukan denda dan bunga. Saat ini kasus tersebut
masih dalam tahap mediasi antara dua pihak sebelum siding gugatan tersebut dimulai.
25Erma muftia nihayatin, penyelesaian sengketa ekonomi (26 Mei 2016)