Penyelenggaraan siga. 29.11.14.kabihom

PENYELENGGARAANSISTEM INFORMASI KELUARGABERDASARKAN PP 87 TAHUN 2014

BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMASBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL

LANDASAN HUKUM• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga• UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir

Miskin• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.• PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

PENGERTIAN SIGA

Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

TUJUAN SIGA

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.

DATA KELUARGA

Data keluarga terdiri atas:

a. Data rutin;

Data rutin yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Data nonrutin.

Data nonrutin yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Data nonrutin terdiri atas:

a. data khusus; dan

b. data luar biasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data nonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

INDIKATOR DEMOGRAFI DAN DATA ANGGOTA KELUARGA

1. Data Rumah Tangga2. Kepala Keluarga mnt status perkawinan3. Data anggota keluarga mnt jenis kelamian4. Data Kelompok Umur5. Nama anggota keluarga6. Alamat tempat tinggal7. Hubungan dengan kepala keluarga,8. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

INDIKATOR KELUARGA BERENCANA

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)2. Jumlah PUS yang sedang mjd peserta KB3. Jumlah PUS yg tidak mjd peserta KB

Indikator Keluarga Sejahtera

1. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing2. Makan dua kali sehari atau lebih3. Membeli pakaian baru minimal 1x setahun4. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik 5. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan 6. Semua anak umur 7-18 th dalam keluarga bersekolah7. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi 8. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun

barang9. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi10.Mengikuti kegiatan kemasyarakatan11.Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah12.Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakat

PENGERTIAN FAKIR MISKIN

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidakmempunyai sumber mata pencaharian dan/atauMempunyai sumber mata pencaharian tetapitidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

INDIKATOR DATA PENGHASILAN

1. Penghasilan Keluarga dibawah UMK 2. Penghasilan Keluarga setara dengan UMK3. Penghasilan Keluarga diatas UMK

REKOMENDASI FORMULIR PK 2015

• Formulir Data demografi dan data keluarga yang ada banyak indikator yang kurang relevan dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana disarankandikembalikan sesuai dengan PP 87 Tahun 2014

• Disarankan pada formulir Data Keluarga Sejahtera dapat ditambahkan jumlah penghasilan keluarga sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

SUMBER DATA DAN INFORMASI

• Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikumpulkan oleh pembantu pembina keluarga berencana desa, penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

• Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga 2015

• Pelayanan KB :– Ketersediaan Alkon Keluarga Pra Sejahtera– Menurunkan Unmet Need– Meningkatkan MKJP– Daerah Sasaran Khusus

• Perencanaan Program Ketahanan Keluarga– Bina Keluarga Balita– Bina Keluarga Remaja– Bina Keluarga Lansia– PIK-R/M

• Berbagai program bantuan atau subsidi yang diperlukan Keluarga Pra Sejahtera

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga

a. pendataan Keluarga; b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan

kontrasepsi; c. pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian

Lapangan Program Keluarga Berencana; d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; e. penelitian dan pengembangan; f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga

Pengolahan Data dan Informasi Keluarga

1. Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.

2. Meliputi pemrosesan,analisis, penyajian

Pengolahan Data dan Informasi Keluarga

• Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan terhadap:

a. pendataan keluarga; dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data

b. pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan; dan

c. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi, dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana secara berjenjang setiap bulan.

PENYIMPANAN DATA DAN INFORMASI

• Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik, berada di provinsi maupun kabupaten/kota.

• Pangkalan data dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan terjaga kerahasiaannya standar pengamanan.

setiap pengelola informasi keluarga harus: a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan,

dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan

b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.

SUMBER DAYA MANUSIA

Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi keluarga dengan kompetensi di bidang:

a. kependudukan dan Keluarga Berencana; b. komputer; dan/atau c. statistik.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dilakukan pelatihan dan pengembangan.

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN• Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan

pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.

• dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. • Bupati/Walikota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga di kabupaten/kota kepada Gubernur.

• Gubernur menyampaikan pelaporan kepada Kepala Badan. • Kepala Badan menyampaikan pelaporan kepada Presiden. • Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan setiap 6

(enam) bulan sekali.

Terima Kasih