II BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 121 / HK/2019 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DANA BANTU AN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 Menimbang Mengingat BUPATI KARANGASEM, a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat; b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan anak usia dini yang bermutu, maka Pemerintah mengalokasikan Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga Taman Kanak - Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Kabupaten Karangasem Tahun 2019; 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
15
Embed
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA …Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga Taman Kanak - Kanak, Kelompok Bermain dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
II
BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 121 / HK/2019
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA LEMBAGA
TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPANANAK DI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2019
Menimbang
Mengingat
BUPATI KARANGASEM,
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakanpendidikan yang sangat fundamental bagiterwujudnya sumber daya manusia yang ungguldan bermartabat;
b. bahwa untuk meringankan beban masyarakatterhadap pembiayaan pendidikan anak usia diniyang bermutu, maka Pemerintah mengalokasikanHibah Bantuan Operasional PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlumenetapkan Keputusan Bupati tentang PemberianHibah Dana Bantuan Operasional PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga TamanKanak - Kanak, Kelompok Bermain dan TamanPenitipan Anak di Kabupaten Karangasem Tahun2019;
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalamWilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNeggira Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Repubik IndonesiaNomor 4578);
7. Peraturain Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran NegairaRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,Tambahain Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DanaAlokasi Khusus di Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peratursin Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DanaAlokasi Khusus di Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123Tahun 2018 tenteing Perubahan Keempat AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Non FisikBantuan Operasional Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini Tahim 2019 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 207);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKaragasem Tahun 2016 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan danbelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (LembaranDaerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor11);
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2011 nomor 50)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 66Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soasialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan danBelanja Daerah (Berita Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2015 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Ksirangasem Nomor 46 Tahun2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (BeritaDaerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor47);
MEMUTUSKAN :
Memberikan Hibah Dana Bantuan OperasionalPenyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KepadaLembaga Taman Kanak - Kanak, Kelompok Bermaindan Taman Penitipan Anak di KabupatenKarangasem Tahun 2019, dengan daftar namapenerima sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan Bupati ini.
Besarnya Hibah Dana Bantuan OperasionalPenyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dinisebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuadalah sebesar 3.432.000.000,- (Tiga Miliar EmpatRatus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara ke Rekening Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2019.
Pemanfaatan Dana Hibah sebagaimana dimaksudpada Diktum Kesatu, dipergunakan sesuai denganrencana anggaran biaya yang tercantum dalamproposed dan daftar perincian penggunaan danahibah serta dilaksanakan sesuai Naskah PeijanjianHibah Daerah (NPHD) yang disepakati danditandateingani bersama oleh pemberi hibah danpenerima hibah.
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Proses Administrasi dan prosedur pencairan danahibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatumengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengankesiapan dana pada kas daerah, KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2019.
Dalam rangka pertanggungjawaban pemanfaatandana hibah, maka penerima hibah wajib membuatLaporan pertanggungjawaban pemanfaatan danahibah kepada Bupati melalui Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenKarangasem.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 12 Pebruari 2019
IBUPATI KARANGASEM,
/
J I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Karangasem.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 121/HK/2019TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIM
KEPADA LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK
DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019
DAFTAR NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAANKABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019