KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -25/PJ/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan, mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 / PMK.01 / 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.01/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1099); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN
17
Embed
Penyelenggaraan Pelayanan Pada Kantor Layanan Informasi Dan ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -25/PJ/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA
KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : bahwa dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan, mengoptimalkan peran dan fungsi
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal
Pajak, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 174 / PMK.01 / 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan
Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyelenggaraan
Pelayanan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pajak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 /PMK.01/ 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan
Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1099);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN
INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat
Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat KLIP DJP
adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di
bidang layanan pemberian informasi perpajakan,
penanganan pengaduan, dan pemberian himbauan kepada
Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dan
secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
b. Pemberian informasi umum perpajakan adalah layanan
pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan
atau permintaan dari Masyarakat dan/atau Wajib Pajak
melalui sarana pelayanan yang dimiliki KLIP DJP.
c. Penyampaian informasi perpajakan adalah kegiatan
menyampaikan informasi di bidang perpajakan kepada
Masyarakat dan/atau Wajib Pajak melalui sarana
pelayanan yang dimiliki KLIP DJP.
d. Penerimaan dan pengelolaan pengaduan adalah layanan
penerimaan pengaduan dari Masyarakat dan/atau Wajib
Pajak dan melakukan pengelolaan atas pengaduan
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
f. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang perseorangan,
kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat pelayanan dari Direktorat
Jenderal Pajak, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
g. Agen KLIP DJP adalah pelaksana Direktorat Jenderal
Pajak yang bertugas memberikan pelayanan perpajakan
melalui sarana pelayanan yang dimiliki KLIP DJP.
h. Interactive Voice Response yang selanjutnya disingkat IVR
adalah sistem yang membantu Masyarakat dan/atau
Wajib Pajak untuk dapat mengakses informasi atau
layanan yang diperlukan tanpa harus berinteraksi dengan
Agen KLIP DJP.
i. Sistem Informasi Kantor Layanan Informasi dan
Pengaduan yang selanjutnya disebut SI-KLIP adalah
sistem informasi yang digunakan untuk penyimpanan dan
pengelolaan informasi dalam rangka mendukung
operasional KLIP DJP.
Pasal 2
(1) Nama publikasi KLIP DJP adalah "Kring Pajak 1500200".
(2) Logo KLIP DJP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
(1) KLIP DJP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
layanan yang meliputi:
a. pemberian informasi umum perpajakan,
b. penyampaian informasi perpajakan, dan
c. penerimaan dan pengelolaan pengaduan,
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.
(2) KLIP DJP melaksanakan kegiatan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui sarana:
a. telepon dengan nomor 1500200 yang dapat dihubungi
melalui sambungan tetap atau melalui telepon seluler
untuk layanan pemberian informasi umum
perpajakan, penyampaian informasi perpajakan, serta
penerimaan dan pengelolaan pengaduan;
b. saluran twitter dengan akun @kring_pajak dan email
Nomor 1 Diisi dengan bulan awal periode laporan kinerja KLIP DJP. Nomor 2 • Diisi dengan bulan akhir periode laporan kinerja KLIP DJP. Nomor 3
• Diisi dengan bulan laporan kinerja pemberian informasi umum perpajakan
Nomor 4 Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui telepon 1500200 yang dapat dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 5 • Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui telepon 1500200 yang tidak terjawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 6 • Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui twitter @kring_pajak yang dapat dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 7 Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui twitter @kring_pajak yang tidak terjawab dan tidak dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 8 Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui email [email protected] yang dapat dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 9 • Diisi dengan email yang masuk melalui email [email protected] yang tidak sesuai dengan tugas KLIP DJP
Nomor 10 Diisi dengan penjelasan mengenai laporan kinerja pemberian informasi umum perpajakan
Nomor 11 • Diisi dengan bulan laporan kinerja penyampaian informasi perpajakan Nomor 12 • Diisi dengan jumlah penyampaian informasi perpajakan melalui telepon
1500200 Nomor 13 • Diisi dengan penjelasan mengenai laporan kinerja penyampaian
informasi perpajakan Nomor 14 diisi dengan bulan laporan kinerja penerimaan dan pengelolaan
pengaduan Nomor 15 diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui
telepon 1500200 yang diterima oleh agen KLIP DJP Nomor 16 • diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui
telepon 1500200 yang telah ditindaklanjuti oleh agen KLIP DJP Nomor 17 • diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui
faksimile (021) 5251245 yang diterima oleh agen KLIP DJP Nomor 18 diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui
faksimile (021) 5251245 yang telah ditindaklanjuti oleh agen KLIP DJP Nomor 19 • diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui
email [email protected] yang diterima oleh agen KLIP DJP Nomor 20 • diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui
email [email protected] yang telah ditindaklanjuti oleh agen KLIP DJP
Nomor 21 diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui situs pajak www.pajak.go.id yang diterima oleh agen KLIP DJP
Nomor 22 diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui situs pajak www.pajak.go.id yang telah ditindaklanjuti oleh agen KLIP DJP
Nomor 23 Diisi dengan penjelasan mengenai laporan kinerja Penerimaan Dan Pengelolaan Pengaduan
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 25 /PJ/2016 TANGGAL :13 Desember 2016
Contoh format laporan kinerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
LAPORAN KINERJA PERODE BULAN . . . 1 ) s.d. BULAN . . . 2 ) 20XX
1. Laporan Kinerja Pemberian Informasi Umum Perpajakan
Keterangan : Diisi dengan penjelasan mengenai laporan kinerja penerimaan dan pengelolaan pengaduan.
4. Laporan Kinerja Terkait Kegiatan Khusus yang Dilakukan oleh KLIP DJP *)
Bulan Media . . . 22)
Terjawab Tidak Terjawab . 23) . 24) . 25)
*) Laporan ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Keterangan : Diisi dengan penjelasan mengenai laporan kinerja kegiatan khusus KLIP DJP.
5. Laporan Trending Topic layanan KLIP DJP
Peringkat Bulan
26) 28)
1 . . . 29)
2
3
dst ...
Keterangan : Diisi dengan data peringkat kategori (sub kategori) pada aplikasi Customer Relationship Management (CRM). Dalam hal diperlukan, laporan trending topic ini dapat dilengkapi dengan bagan atau grafik.
Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan,
(Nama) (NIP)
of
-3-
Petunjuk Pengisian laporan kinerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
Nomor 1 : Diisi dengan bulan pertama laporan kinerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan.
Nomor 2 : Diisi dengan bulan ketiga laporan kinerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan.
Nomor 3 : Diisi dengan bulan laporan kinerja pemberian informasi umum perpajakan
Nomor 4 : Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui telepon 1500200 yang dapat dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 5
: Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui telepon 1500200 yang tidak terjawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 6 : Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui twitter @kring_pajak yang dapat dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 7 : Diisi dengan jumlah pemberian informasi umum perpajakan melalui email [email protected] yang dapat dijawab oleh agen KLIP DJP
Nomor 8 : Dusi dengan jumlah email yang tidak perlu ditindaklanjuti. Nomor 9 : Diisi dengan bulan laporan kinerja Nomor 10 : Diisi dengan sumber data yang diperoleh KLIP DJP dalam
menyampaikan informasi. Nomor 11 : Diisi dengan jumlah data nomor telepon yang di- load dalam satu
bulan. Nomor 12 : Diisi dengan jumlah nomor telepon yang bisa dihubungi untuk
penyampaian informasi. Nomor 13 : diisi dengan bulan laporan kinerja penerimaan dan pengelolaan
pengaduan Nomor 14 : diisi dengan jumlah penerimaan pengaduan melalui telepon
1500200 yang diterima oleh agen KLIP DJP Nomor 15 : diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan
melalui telepon 1500200 yang telah ditindaklanjuti oleh agen KLIP DJP
Nomor 16 : diisi dengan jumlah penerimaan pengaduan melalui faksimile (021) 5251245 yang diterima oleh agen KLIP DJP
Nomor 17 diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui faksimile (021) 5251245 yang telah ditindaldanjuti oleh agen KLIP DJP
Nomor 18 : diisi dengan jumlah penerimaan pengaduan melalui email [email protected] yang diterima oleh agen KLIP DJP
Nomor 19 : diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui email [email protected] yang telah ditindaldanjuti oleh agen KLIP DJP
Nomor 20 : diisi dengan jumlah penerimaan pengaduan melalui situs pajak www.pajak.go.id yang diterima oleh agen KLIP DJP
Nomor 21 : diisi dengan jumlah penerimaan dan pengelolaan pengaduan melalui situs pajak www.pajak.go.id yang telah ditindaldanjuti oleh agen KLIP DJP
Nomor 22 : diisi dengan media yang digunakan pada Kegiatan Khusus yang Dilakukan oleh KLIP DJP
-4-
Nomor 23 : diisi dengan bulan Kegiatan Khusus yang Dilakukan oleh KLIP DJP Nomor 24 : diisi dengan jumlah aktivitas pada Kegiatan Khusus yang
Dilakukan oleh KLIP DJP yang diterima oleh agen KLIP DJP Nomor 25
: diisi dengan jumlah aktivitas pada Kegiatan Khusus yang
Dilakukan oleh KLIP DJP yang dijawab oleh agen KLIP DJP Nomor 26 : diisi dengan bulan pertama laporan Trending Topic Nomor 27 : diisi dengan bulan kedua laporan Trending Topic Nomor 28 : diisi dengan bulan ketiga laporan Trending Topic Nomor 29 : Dfisi dengan data peringkat kategori (sub kategori) pada aplikasi