PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN …kepegawaian.ub.ac.id/wp-content/uploads/...ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM NKRI •Pemerintahan yang baik dalam konteks

PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM NKRI

OLEH : Dr.ISTISLAM, SH.MHUM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN ADA DALAM KONTEKS BERNEGARA

INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM, SEHINGGA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN ADA DALAM KONTEKS BERNEGARA DALAM NKRI.

PEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT HUKUM INDONESIA, BANGSA INDONESIA, RAKYAT INDONESIA.

WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA ADALAH WAWASAN BANGSA INDONESIA DALAM BERNEGARA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA.

NEGARA HUKUM INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PADA PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945, OLEH KARENA ITU UKURAN (BAROMETER) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI NEGARA HUKUM INDONESIA ADALAH (APA YANG BAIK) MENURUT UKURAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945.

NEGARA HUKUM

• UNSUR NEGARA HUKUM/RECHTSTAAT/EROPA KONTINENTAL/CIVIL LAW SYSTEM

- JAMINAN PERLINDUNGAN HAM

- PEMISAHAAN/PEMBAGIAN KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN HAK-HAK RAKYAT

- PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ADANYA PERADILAN ADMINISTRASI

UNSUR NEGARA HUKUM/RULE OF LAW/ANGLO SAXON/COMMON LAW SYSTEM

- SUPREMACY OF THE LAW

- EQUALITY BEFORE THE LAW

- JAMINAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UU/UUD (MIRIAM BUDIARDJO)

NEGARA HUKUM INDONESIA

• NEGARA HUKUM = RECHTSSTAAT (BELANDA), ETAT DE DROIT (PRANCIS), THE STATE ACCORDING THE LAW/LEGAL STATE/RULE OF LAW (INGGRIS)

• HAKEKAT NEGARA HUKUM ADALAH HUKUM MENJADI DASAR BERPRILAKU/ATAU BERTINDAK BAGI PENGUASA DAN RAKYATNYA DAN HUKUM MEMIIKI KEDUDUKAN TERTINGGI DALAM NEGARA/SUPREMASI HUKUM (THE SUPREME OF LAW). (JIMLY ASSIDIQY)

• KEKUASAAN TUNDUK PADA HUKUM DAN SEMUA ORANG SAMA KEDUDUKANNYA DI DALAM HUKUM (MOCHTAR KUSUMAATMADJA)/SIMILIA SIMILIBUS/EQULITY BEFORE THE LAW)

• HAKEKAT NEGARA HUKUM DISANDINGKAN DENGAN IDE/PAHAM KEDAULATAN RAKYAT DAN MELAHIRKAN KONSEP NEGARA DEMOKRASI/RAKYAT BERDAULAT/DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT DAN BERSAMA RAKYAT.

• NEGARA HUKUM INDONESIA TERCERMIN DAN DITEGASKAN DALAM UUDNRI 1945 YANG BERASASKAN PANCASILA DAN DIJABARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HUKUM POSITIF). NEGARA HUKUM INDONESIA ITU TIDAK LAIN ADALAH NEGARA HUKUM PANCASILA.

NEGARA HUKUM INDONESIA

• PENGATURAN NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM UUDRI TH 1945

• Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hokum

• Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- PERLINDUNGAN HAM (PASAL 28)

NEGARA HUKUM DIMAKSUDKAN UNTUK :

1. MENCEGAH AGAR PEMERINTAH (ARTI LUAS/SEMPIT=EKSEKUTIF=BESTUUR) TIDAK BETINDAK SEWENANG-WENANG (WILLEKEUR) DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG (DETOURNEMENT DE POUVOIR)

2. SIAPAPUN (PEMERINTAH/PENGUASA/RAKYAT) TIDAK BOLEH BERPRILAKU ATAU BERTINDAK SEMAUNYA SENDIRI TANPA MEMPERHATIKAN ATURAN HUKUM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YAG BAIK

• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (ARTI LUAS/SEMPIT) DI INDONESIA HARUS DISELENGGARAKAN DENGAN BAIK DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM YANG BEDARASRKAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945

• PEMERINTAHAN YANG BAIK DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN YG DIDASARKAN PADA ASAS-ASAS/PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK/LAYAK

• ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK/LAYAK ADALAH DASAR PEMIKIRAN YANG UMUM DAN ABSTRAK SEBAGAI PANCARAN NORMATIF SUATU FILSAFAT HIDUP YANG MEMBERIKAN ARAH ATAU PANDANGAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DENGAN BAIK/LAYAK.

• NEGARA BELANDA ,MEMERINCI ASAS/PRINSIP PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR); DAN DALAM NEGARA ANGLO SAXON TERBENTUK DALAM PRINSIP “ GOOD GOVERNANCE”

• AUPB/L TERBENTUK ATAS DASAR PENGGALIAN TERHADAP ASAS-ASAS APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM ARTI SEMPIT (BESTUUR/EKSEKUTIF), AGAR PEMERINTAH TSB BERTINDAK YANG BAIK.OLEH KARENA ITU HARUS ADA UKURAN-UKURAN FILOSOFIS/ABSTRAK TERHADAP TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH YANG BAIK ITU.

• GOOD GOVERNANCE TERBETUK ATAS DASAR PENGGALIAN TERHADAP ASAS-ASAS APA YG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS (LEGISLATIF,EKSEKUTIF, YUDIKATIF), BAHKAN AKHIRNYA BERKEMBANG PADA SEGALA TATA KELOLA YANG BAIK DI LUAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (MISAL GOOD CORPORATE GOVERNMENT)

AUPB/L

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, :

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM (PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY)

2. ASAS KESEIMBANGAN (PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY)

3. ASAS KESAMAAN (DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PANGREH) (PRINCIPLE OF EQUALITY)

4. ASAS BERTINDAK CERMAT (PRINCIPLE OF CAREFULENESS)

5. ASAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN PANGREH (PRINCIPLE OF MOTIVATION)

6. ASAS JANGAN MENCAMPURADUKAN KEWENANGAN (PRINCIPLE OF NON MISUSE OF COMPETENCE)

7. ASAS PERMAINAN YANG LAYAK (PRINCIPLE OF FAIR PLAY)

8. ASAS KEADILAN ATAU KEWAJARAN (PRINCIPLE OF REASONABLENESS OR PROHIBITION OF ARBITRARINESS)

9. ASAS MENANGGAPI PENGHARGAAN YANG WAJAR (PRINCIPLE OF MEETING RAISED EXPECTATION)

10. ASAS MENIADAKAN SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL (PRINCIPLE OF UNDOING THE CONSEQUENCES OF AN ANNULLED DECISION)

11. ASAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP (CARA HIDUP) PRIBADI (PRINCIPLE OF PROTECTING THE PERSONAL WAY OF LIFE)

12. ASAS KEBIJAKSANAAN (SAPIENTIA)

13. ASAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM ( PRINCIPLE OF PUBLIK SERVICE) (KUNTJORO PURBOPRANOTO)

AUPB/L DALAM PEUNDANG-UNDANGAN

• UU NO. 28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN (10 MEI 1999) MENGGUNAKAN ISTIALAH ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA (PASAL 3) :

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

2. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

3. ASAS KEPENTINGAN UMUM

4. ASAS KETERBUKAAN

5. ASAS PROPORSIONALITAS

6. ASAS PROFESIONALITAS

7. ASAS AKUNTABILITAS

AUPB/L DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004

• UU NO. 32 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH ( 15 OKTOBER 2004) MENGGUNAKAN ISTILAH ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, YAITU :

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

2. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

3. ASAS KETERBUKAAN

4. ASAS PROPORSIONALITAS

5. ASAS PROFESIONALITAS

6. ASAS AKUNTABILITAS

GOOD GOVERNANCE

• FUNGSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK LEBIH KE ARAH PEMENUHAN UKURAN ATAU PEDOMAN KEABSAHAN (LEGALITAS) SUATU PERBUATAN PEMERINTAH (ARTI SEMPIT), SEDANGKAN GOOD GOVERNANCE LEBIH KE ARAH MEMBIMBING PERILAKU (PEJABAT) PEMERINTAH (ARTI LUAS) DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA (STAKEHOLDERS) DALAM MENGELOLA NEGARA YANG BAIK.

• BERBAGAI ISTILAH YG DIKATKAN DENGA GOOD GOVERNANCE. PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT), PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNMENT), PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA (SEBAGAIMANA DIGUNAKAN PADA MASA ORDE BARU), KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (AL. SOFYAN EFFENDI)

ISTILAH YG DIKATKAN DENGA GOOD GOVERNANCE

• MENEJEMEN PEMBANGUNAN YANG SEHAT, EFEKTIF (SOUND DEVELOPMENT MANEGEMENT) DIKEMUKAKAN OLEH ADB, SUATU BADAN PEMBIAYAAN INTERNASIONAL.

• PEMBANGUNAN MANEJEMEN YANG SEHAT ADA LIMA HAL PENTING YAITU :

1). PUBLIK SEKTOR MANAGEMENT;

2).ACCOUNTABILITY;

3).THE LEGAL FRAME WORK FOR DEVELOPMENT;

4). INFORMATION; DAN

5). TRANSPARANCY.

PENGERTIAN GOVERNANCE

GOVERNANCE MENURUT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) ADALAH

PROSES PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN OLEH

PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENYEDIAAN PUBLIK GOODS AND

SERVICES; PRAKTEK TERBAIKNYA DISEBUT GOOD GOVERNANCE.

GOVERNANCE DARI ASPEK FUNGSINYA DAPAT DITINJAU DARI EFEKTIFITAS

DAN EFISIENSI FUNGSI PEMERINTAH DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG

TELAH DIGARISKAN ATAU SEBALIKNYA

AKTOR-AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE

• KONSEP “GOVERNANCE” MELIBATKAN TIDAK HANYA SEKEDAR PEMERINTAH DAN NEGARA, TETAPI JUGA PERAN BERBAGAI AKTOR DI LUAR PEMERINTAH DAN NEGARA, SEHINGGA PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT JUGA SANGAT LUAS.

• JADI, DALAM GOOD GOVERNANCE, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ITU TIDAK LAGI HANYA OLEH PEMERINTAH, TETAPI JUGA OLEH WARGA NEGARA (MASYARAKAT), TERUTAMA SEKTOR USAHA ATAU SWASTA, BAHKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM/NGO). (GANIE-ROCHMAN)

ASAS ATAU PRINSIP GOOD GOVERNANCE,

1.AKUNTABILITAS,

2. TRANPARASI,

3.KETERBUKAAN,

4. ATURAN HUKUM,

5.JAMINAN FAIRNESS ALEVEL PLAYING FIELD ( PERLAKUKAN YANG ADIL /PERLAKUAN KESETARAAN).

• AKUNTABILITAS MERUPAKAN PRINSIP UTAMA GOOD GOVERNANCE, MANAGEMEN COMPETENCY DAN HUMAN RIGHTS. MENGENAI HUMAN RIGHTS INI KALAU BAGI PEMERINTAH MENGUSAHAKAN TIDAK ADA PERLAKUAN-PERLAKUAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (HAM).

• BANK DUNIA MENGEMUKAKAN EMPAT PRINSIP PENTING DALAM GOOD GOVERNANCE, YAITU ACCUNTABILITY, PARTICIPATION, PREDICTYBILITY YANG SAMA DENGAN RULE OF LAW DAN TRANPARANSI. (Bintoro Amidjoyo)

ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE MENURUT UNDP SEBAGAI BERIKUT

1. PARTISIPASI : SETIAP WARGA NEGARA BERPARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN PENGUTUSAN BAIK SECARA LANGSUNG MELALUI INSTITUSI YANG MEWAKILI KEPENTINGANNYA. PARTISIPASI SEPERTI INI DIBANGUN ATAS DASAR KEBEBASAN BERASOSIASI DAN BERBICARA SERTA BERPARTISIPASI SECARA KONSTRUKTIF.

2. TAAT HUKUM (RULE OF LAW) KERANGKA HUKUM YANG ADIL DAN DILAKSANAKAN TANPA DISKRIMAINASI, TERUTAMA HUKUM YANG BERLAKU UNTUK HAK ASASI MANUSIA.

3. TRANPARASI : DIBANGUN ATAS DASAR KEBEBASAN ARUS INFORMASI. INFORMASI MENGENAI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN KERJA LEMBAGA-LEMBAGA DAPAT DI TERIMA OEH MEREKA YG MAMBUTUHKAN. INFORMASI TERSEBUT HARUS DAPAT DI PAHAMI DAN DAPAT DI PANTAU

4. RESPONSIF : LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA ATAU BADAN USAHA HARUS BERUSAHA RESPONSIVE TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT.

5. BERORINTASI : KESEPAKATAN (CONCENSUS ORIENTATION):GOOD GOVERNANCE MENJADI PERANTARA KEPENTINGAN YANG BERBEDA UNTUK MANDAPATKAN PILIHAN TERBAIK BAGI KEPENTINGAN YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL KEBIJAKAN –KEBIJAKAN MAUPUN PROSEDUR – PROSEDUR KERJA.

6. KESETARAAN (EQUITY): SEMUA WARGA NEGARA BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN MEMPUNYAI KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENINGKATKAN ATAU MEPERTAHANKAN KESEJAHTERAAN MEREKA.

7. EFEKTIF DAN EFISIEN : PROSES-PROSES DAN LEMBAGA-LEMBAGA MENGHASILKAN SESUAI DENGAN APA YANG TELAH DIGARISKAN DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA HASILNYA SEBAIK MUNGKIN.

8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY): PARA PEMBUAT KEPUTUSAN DALAM PEMERINTAHAN, SEKTOR SWASTA DAN MASYARAKAT (CIVIL SOCIETY) BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK DAN LEMBAGA-LEMBAGA STAKEHOLDERS. AKUNTABILITAS INI TERGANTUNG PADA ORGANISASI DAN SIFAT KEPUTUSAN YANG DIBUAT, APAKAH KEPUTUSAN TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN INTERNAL ATAU EKSTERNAL ORGANISASI.

9. VISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION): PARA PEMIMPIN DAN PUBLIK HARUS MEMPUNYAI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG LUAS DAN JAUH KEDEPAN SEJALAN DENGAN APA YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBANGUNAN.

• KESEMBILAN KAREKTERISTIK TERSEBUT DI ATAS SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI.

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM NKRI

• Pemerintahan yang baik dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kepada asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Oleh karena itu, semua unsur dari asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan good governance yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah semua asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan good governance yang tidak bertentangan dengan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

RASA KEBANGSAAN

• Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

• Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

• Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. (Otho H. Hadi )

WAWASAN KEBANGSAAN

• Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (socially and politically constructed). (Bennedict Anderson/DALAM OTHO H.HADI)

• Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah wawasan nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraaan kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup Perwujudan kepulauan nusantara sebagai :

1. satu kesatuan politik;

2. satu kesatuan ekonomi;

3. kesatuan social budaya

4. satu kesatuan pertahanan dan keamanan.(Laboratorium Pancasila IKIP Malang)

Sumberdaya alam di Kalimantan bukan hanya miliki penduduk Kalimantan, yang di papua bukan milik penduduk pappuattpmilik seluruh bangsa Indonesia, sebaliknya kemisikinan di Kalimantan dan papua harus dipandang sebagai kemiskinan bagi bangsa Indonesia

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (29 Okt. 2012) • Pasal 1 ANGKA 1 : Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ANGKA 9 • Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah

pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TUJUAN PENYELENGGARAAN PWK

• PASAL 3 AYAT 2 :Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

• MENGOPTIMALKAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN NILAI KEBANGSAAN GUNA PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

PASAL 7 PERATURAN MENDAGRI • Materi PWK meliputi:

• Pancasila; • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Bhinneka Tunggal Ika; dan • Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Muatan materi PWK meliputi: A. Pancasila:

1. Perspektif historis. 2. Makna dan fungsi Pancasila:

1.Pancasila sebagai dasar negara;

2.Pancasila sebagai ideologi;

3.Pancasila sebagai falsafah;

4.Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;

5.Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan

6.Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. 4. Aktualisasi Pancasila.

MUATAN MATERI PWK

b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1.Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.

2.Paham konstitusionalisme dan negara hukum.

3.Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.Tema-tema pokok dalam batang tubuh;

5.Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MUATAN MATERI PWK

c. Bhinneka Tunggal Ika:

1.Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.

2.Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.

3.Perkembangan Ke-Bhinnekaan.

4.Landasan teoritis.

5.Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

MUATAN MATERI PWK

D.NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA:

1. PERSPEKTIF HISTORIS.

2. MAKNA DAN FUNGSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG GEO STRATEGIS DAN GEO POLITIS.

3. LANDASAN TEORITIS.

4. MENCINTAI DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

WAWASAN KEBANGSAAN

• WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA ADALAH PANDANGAN SELURUH BANGSA INDONESIA DALAM BERNEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945.

• OLEH KARENA ITU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK MENURUT BANGSA INDONESIA ITULAH YANG SECARA NORMATIF MENJADI WAWASAN KEBANGSAAN SELURUH PENYELENGGARA PEMERINTAHAN (ARTI LUAS DAN SEMPIT/PENGUASA NEGARA) DAN SELURUH RAKYAT ATAU LAPISAN MASYARAKAT.

• WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA MENEMPATKAN PANCASILA SEBAGAI ASAS UTAMA, KARENA PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA YANG SECARA NORMATIF BERLAKUNYA MENGIKAT TERHADAP SELURUH PENGUASA DAN RAKYAT INDONESIA.

PERMASALAHAN DALAM WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA DEWASA INI

• PERMASALAHAN TERKAIT WAWASAN KEBANGSAAN YANG AKTUAL DEWASA INI A.L :

1. ANCAMAN TERHADAP BHINEKA TUNGGAL IKA ( LEMAHNYA ALAT PEREKAT BANGSA UNTUK BERSATU DALAM NKRI; LEMAHNYA HASRAT INGIN BERSATU DAN MEMBANGUN DIRI SEBAGAI SUATU BANGSA; DIS-INTEGRASI BANGSA; PAHAM KEBANGSAAN MEROSOT MENJADI PAHAM KESUKUAN ATAU KEAGAMAAN )

2. MELEMAHNYA PERASAAN UNTUK CINTA TANAH AIR

3. SIKAP JUJUR, SETIA DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP NEGARA DAN BANGSA BIDANG SOSEKBUD (KRISIS EKONOI, SOSIAL DAN POLITIK/MARAKNYA KKN, MONEY POLITIC DALAM MEREBUT JABATAN)

PERMASALAHAN DALAM WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA DEWASA INI

4. KRISIS KEPERCAYAAN DIRI (SELF-CONFIDENCE) DAN RASA HORMAT DIRI (SELF-ESTEEM) SEBAGAI BANGSA. (MERASA TIDAK BANGGA MENJADI BANGSA INDONESIA)

5. SEMANGAT KEBANGSAAN TELAH MENJADI DANGKAL ATAU TEREROSI (sifat materialistik mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan)

6. ADANYA UPAYA UNTUK MELARUTKAN PANDANGAN HIDUP BANGSA KE DALAM POLA PIKIR YANG ASING UNTUK BANGSA INDONESIA

7. TERCORENGNYA PROSES DEMOKRATISASI DENGAN MONEY POLITIC

8. PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT SETENGAH HATI (DI DAERAH-DAERAH BERMUNCULAN PELAKU-PELAKU EKONOMI RAKSASA BERADU KEKUATAN DENGAN PELAKU-PELAKU EKONOMI LEMAH YANG TAK BERDAYA)

PENUTUP

• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK TERKAIT ERAT DENGAN WAWASAN KEBANGSAAN

• PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN MERUPAKAN NILAI DAN PIKIRAN-PIKIRAN YANG SECARA NORMATIF HARUS MENJADI PEGANGAN DALAM MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945.

• KEDUANYA MERUPAKAN PEMBERI ARAH PEMIKIRAN ATAU ASAS ATAU PRINSIP DALAM MEMBANGUN NEGARA, SUATU PEGANGAN, SUATU CARA PANDANG YANG HARUS DIMILIKI DAN DILAKUKAN OLEH PENGUASA/PEMERINTAH DAN RAKYAT INDONESIA.

• OLEH KARENA ITU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN SEHARUSNYA TUMBUH DARI DALAM DIRI SETIAP BANGSA INDONESIA BAIK PENGUASA/PEMERINTAH DAN RAKYATNYA.

• TUMBUHNYA KESADARAN UNTUK MENYELENGGARAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA PADA AKHIRNYA HARUS DITUMBUHKAN DAN DIWUJUDKAN DALAM PERILAKU ATA TINDAKAN SEHARI-HARI MELALUI SARANA PENORMAAN DALAM NORMA HUKUM YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945 AGAR MEMILIKI KEKUATAN BERLAKU MENGIKAT DAN MEMAKSA.