penyediaan layanan kios materi film secara - Kementerian ...

PENYEDIAAN LAYANAN KIOS MATERI FILM SECARA

ELEKTRONIK (E-KIOS) PADA PELAYANAN ADMINISTRASI

PENDAFTARAN SENSOR FILM DAN IKLAN FILM BERBASIS

ELEKTRONIK (E-SIAS)

DI SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

LAPORAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

Disusun oleh :

Nama : Abu Chanifah, S.H., M.M.

Nomor Absen : 01

Angkatan : 01

Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Instansi : Sekretariat Lembaga Sensor Film

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

TAHUN 2020

Laporan Aksi Perubahan i

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Peserta : Abu Chanifah, S.H., M.M.

Diklat PKP Angkatan : 01

No. Absen : 01

Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Unit Kerja : Sekretariat Lembaga Sensor Film, Sekretariat

Jenderal, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Judul : Penyediaan Layanan Kios Materi Film secara

Elektronik (e-KIOS) pada Pelayanan Administrasi

Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film Berbasis

Elektronik (e-SiAS) di Sekretariat Lembaga

Sensor Film Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Depok, 25 November 2020

Pembimbing/Coach,

Mentor,

Ir. Mazia Centia Murni, M.Pd. NIP196101311988102002

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum. NIP 197005021995121001

Narasumber/Penguji

Drs. Ali Sadikin, M.Pd.

NIP1968043019931007

Laporan Aksi Perubahan ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Laporan Aksi Perubahan ini. Laporan Aksi Perubahan ini disusun untuk

memenuhi salah satu tugas dan kewajiban sebagai peserta Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2020 yang

diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan obyek penulisan yang menyangkut dengan

bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyampaikan hasil dan

mendeskripsikan permasalahan dari area organisasi yang akan diubah yaitu

pada Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Pada pelaksanaanya ada perubahan mailstone yang disebabkan

oleh adanya perubahan proses kerja aksi perubahan karena ada kejadian

bencana alam (force majeur) yaitu robohnya gedung kantor Lembaga Sensor

Film. Hal ini mengakibatkan penutupan operasional gedung, yaitu terhitung sejak

tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Kejadian tersebut sangat

berpengaruh terhadap proses kerja layanan sensor pada LSF dan secara khusus

terhadap tahapan implementasi aksi perubahan yang sudah disusun dalam

rancangan aksi perubahan dan disetujui oleh mentor dan coach. Pada tahapan

jangka pendek penulis hanya bisa melaksanakan kegiatan sampai tahapan reviu

POS pelayanan sensor, pembuatan aplikasi e-KIOS, dan ujicoba awal aplikasi e-

KIOS. Untuk tahapan sosialisasi aplikasi kepada stakeholder eksternal dan

implementasi aplikasi secara penuh oleh penulis diajukan adendum atau

perubahan dari tahapan kegiatan jangka pendek menjadi tahapan kegiatan

jangka menengah.

Atas terselesaikanya penulisan laporan aksi perubahan ini penulis

mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga terhadap semua pihak yang

Laporan Aksi Perubahan iii

telah membantu,baik pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam

mewujudkan aksi perubahan ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ainun Naim selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

2. Bapak Hilmar Farid, P.hD. selaku Direktur Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Bapak Romi Fibri Hardiyanto selaku Ketua Lembaga Sensor Film Republik

Indonesia.

4. Bapak M. Sanggupri, M.Hum. selaku Mentor bagi penulis selama

pelaksanaan Diklat PKP ini.

5. Ibu Mazia Centia Murni selaku Pembimbing/Coach bagi penulis selama

pelaksanaan Diklat PKP ini.

6. Seluruh teman-teman Pokja, staf, dan semua pihak yang sudah membantu

dalam penulisan laporan aksi perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Aksi Perubahan ini masih sangat

jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran dan masukan yang positif

dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan ini. Semoga Laporan

Aksi Perubahan ini dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kinerja

pelayanan pada Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Penulis,

Abu Chanifah, S.H., M.M.

NIP198002142006041001

Laporan Aksi Perubahan iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vi

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

I.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1

I.2. Tujuan……………………………………………………………………….…..5

BAB II. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN .............................................. 8

II.1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas ................................................. 8

II.2. Pengelolaan Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi ....................... 18

II.3. Pengelolaan Tim .................................................................................... 21

II.4. Membangun Jejaring dan Kolaborasi ..................................................... 27

BAB III. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN ................................................ 34

III.1. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan ........................................ 34

III.2. Manfaat Aksi Perubahan …………………………………………………… 39

BAB IV. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN .......................................... 42

IV.1. Penetapan Target Capaian Jangka Menengah ...................................... 42

IV.2. Penetapan Target Capaian Jangka Panjang .......................................... 43

BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 44

V.1. Kesimpulan ............................................................................................ 44

V.2. Saran ...................................................................................................... 44

LAMPIRAN ....................................................................................................... 45

Laporan Aksi Perubahan v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Pelaksanaan Tugas Tim Kerja.............................................. 25

Tabel 1.2. Daftar Stakeholder .......................................................................... 30

Tabel 1.3. Peta dan Pengaruh Stakeholder ..................................................... 31

Tabel 1.4. Capaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan ............. 35

Tabel 1.5. Keberlanjutan Aksi Perubahan ........................................................ 43

Laporan Aksi Perubahan vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Tim Kerja ..................................................... 22

Laporan Aksi Perubahan vii

Laporan Aksi Perubahan 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau

tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa

yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak)

dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi

budaya, pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga

dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat

dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian,

film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor

Film, dengan memperhatikan tantangan perkembangan yang ada, terbuka ruang

bagi LSF untuk meneguhkan pemahaman dan pengimplementasian reformasi

dan paradigma baru sensor film. Reformasi yang ditandai dengan adanya

perubahan signifikan, baik struktural maupun kultural.

Keberadaan LSF sebagai pengemban peraturan perundang-undangan

merupakan wujud komitmen kehadiran negara dalam melindungi masyarakat

dari pengaruh negatif film, antara lain dengan melaksanakan tugas sensor film

dan menetapkan klasifikasi batas umur bagi penontonnya. Hal lain yang sejalan

dengan peran dan fungsi LSF adalah terdapat tuntutan kepada LSF untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan

iklan film, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun

2009 tentang Perfilman Pasal 57 Ayat (2) bahwa “Setiap film dan iklan film

yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat

tanda lulus sensor” dan Ayat (3) “Penyensoran sebagaimana dimaksud


pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film”.

Dalam rangka mengoptimalisasi dan menjalankan tuntutan peran

undang-undang tersebut, maka dipandang perlu untuk meningkatkan fungsi LSF

dalam menjalankan tugasnya agar dapat “menyensor secara profesional”.

Peningkatan fungsi LSF sebagaimana diuraikan tersebut di atas juga perlu

didukung dengan penguatan peran dan fungsi Sekretariat LSF untuk dapat

melakukan tugas pokoknya “Melaksanakan pelayanan teknis dan

administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film”.

Perlunya penguatan fungsi Sekretariat LSF dalam melaksanakan tugas

pokok pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari amanat Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai

berikut “pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik”.

Sejalan dengan hal tersebut, maka solusi untuk mempercepat proses

administrasi penyensoran dan mengakomodasi asas keterbukaan publik adalah

dengan memanfaatkan teknologi Informasi sebagai tools dalam melaksanakan

perubahan. Menurut Wibawa (2012:148), manfaat penerapan teknologi informasi

dalam proses administrasi, pengelolaan dan pengurusan negara meliputi

beberapa hal sebagai berikut:

1. Transparansi, indikator dilihat melalui Informasi menjadi lebih terbuka dan

masyarakat leluasa mengaksesnya, serta kecurigaan antar pihak berkurang

karena komunikasi publik oleh pemerintah;

2. Partisipasi, indikator dilihat melalui kebebasan berpendapat serta

tersampaikannya informasi secara cepat diantara pemerintah dan

masyarakat;


3. Efisiensi, indikator dilihat melalui proses pelayanan menjadi cepat karena

arus informasi yang lancar, dan proses kerja pemerintah dapat dipersingkat,

jenjang birokrasi dapat dipangkas.

Ada dua fase pembaharuan atau inovasi pada pelayanan penyensoran

film dan iklan film, yaitu:

1. Fase inovasi transformasi digital

Pada fase ini ditandai dengan perubahan layanan penyensoran secara

signifikan, yaitu dari pelaksanaan penyensoran dengan berbasis kertas

berubah menjadi berbasis elektronik. Hal ini ditandai dengan peluncuran

pelayanan administrasi sensor berbasis elektronik atau dinamakan e-SiAS

oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud pada bulan Desember 2019. Namun,

dari seluruh proses layanan administrasi pada e-SiAS masih ada 2 tahapan

pelayanan yang masih dilakukan secara manual, yaitu pertama, pelayanan

serah terima materi film secara langsung dalam bentuk DVD/VCD karena

keterbatasan sarana dan perangkat dan kedua pelayanan pembayaran

penyensoran yang masih harus tunai ke bendahara penerimaan terkait

regulasi. Terkait dua hal ini masih menjadi kendala yang cukup signifikan

sehingga pada pengembangan aplikasi tahun 2019 belum bisa dipenuhi.

2. Fase inovasi Pengembangan

Pada fase ini merupakan inovasi pengembangan pelayanan untuk melengkapi

kekurangan (complemen) pada layanan e-SiAS. Pandemi Covid 19

memberikan alasan yang sangat mendasar bagi pembaharuan pelayanan,

dengan mengedepankan tingkat kesehatan, layanan yang aman, cepat,

terjangkau, dan efisien. Oleh karena itu, pada inovasi yang sekarang sudah

mengakomodir dan melengkapi pelayanan administrasi sensor pada tahapan

serah terima materi film dilakukan secara elektronik. Fase kedua ini menjadi

salah satu program prioritas LSF dan menjadi implementasi aksi perubahan

PKP angkatan I Tahun 2020.

Pada proses penguatan atau pengembangan pelayanan administrasi

penyensoran berbasis elektronik di Sekretariat lembaga Sensor Film saat ini, ada

3 agenda inovasi yang menjadi fokus perbaikan pelayanan:


1. Pengembangan dan inovasi pelayanan administrasi sensor berbasis

elektronik (e-SiAS), tahapan ini sudah berjalan;

2. Pengembangan dan inovasi serah terima materi film berbasis

elektronik (e-KIOS) untuk melengkapi e-SiAS dan;

3. Pengembangan dan inovasi pemantauan film dan iklan film berbasis

elektronik (e-Pemantauan), produk bari terintegrasi.

Dalam laporan aksi perubahan saat ini, agenda dua atau pengembangan

e-KIOS menjadi menjadi obyek laporan pada tahapan aksi perubahan yang

sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Dalam jangka pendek LSF sudah melakukan reviu Prosedur Operasional

Standar (POS) pelayanan administrasi sensor film dan iklan film berbasis

elektronik (e-SIAS) dan pembuatan aplikasi layanan serah terima materi film

berbasis elektronik yang disebut dengan e-KIOS. Penerapan sistem e-KIOS

mendesak dilakukan dengan tujuan untuk membantu pemangku kepentingan

perfilman mendapatkan pelayanan yang lebih mudah karena proses pelayanan

penyensoran bisa dilakukan tanpa harus ada tatap muka secara langsung.

Untuk jangka menengah aplikasi ini akan diterapkan di Lembaga Sensor

Film Perwakilan (LSF-P) Jawa Timur sedangkan untuk jangka panjang akan

diterapkan secara penuh dengan sistem online. Penggunaan peralatan teknologi

digital diharapkan dapat mengatasi permasalahan di masa yang akan datang

dalam memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan perfilman

secara menyeluruh dalam melakukan sensor film dan iklan film.

Pada laporan aksi perubahan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa

pada tahapan jangka pendek yang direncanakan sampai pada tahapan

sosialisasi dengan stakeholder eksternal serta implementasi penggunaan e-

KIOS, sampai dengan selesainya penulisan laporan ini 2 (dua) tahapan tersebut

belum bisa terlaksana karena terkendala oleh sarana-prasarana pendukung

berupa ruang kerja yang belum tersedia sehingga tidak memungkinkan ujicoba

pada pihak eksternal dan implementasi. Oleh karena itu, dua tahapan tersebut

penulis ajukan diadendum menjadi tahapan pada jangka menengah.


I. 2. Tujuan

Perkembangan industri perfilman nasional dalam 5 tahun terakhir

(2015-2019) mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat bagus. Hal tersebut

dapat dilihat dari informasi dan data perfilman nasional di mana perfilman

nasional mengalami perkembangan sangat pesat, baik jumlah produksi film,

jumlah layar, jumlah film yang beredar, dan jumlah film nasional yang diputar

melalui teknologi informasi berbayar atau atau biasa kita sebut Video on Demand

(VoD) atau Over the Top (OTT) seperti netflix, iflix, Disney, dan lain-lain. Hal

tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan perfilman

nasional, salah satunya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan sensor film dengan

semakin meningkatnya jumlah materi film dan iklan yang disensorkan. Bahkan,

dalam situasi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh pada jumlah materi yang

disensor oleh Lembaga Sensor Film. Sebagai bahan informasi, jumlah film dan

iklan film yang disensorkan dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2020

berjumlah 30.097 judul.

Perkembangan dunia hiburan tanah air melalui siaran televisi dari hari

ke hari juga semakin tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Televisi

nasional, berlomba-lomba menampilkan berbagai acara menarik untuk ditonton

masyarakat di tanah air. Isu lainnya yang sangat penting dalam dunia perfilman

saat ini adalah adanya perkembangan dunia internet yang sangat cepat dan

melesat jauh sehingga berbagai tayangan film dan tayangan lain semakin mudah

diakses oleh masyarakat tanpa memperhatikan kelayakan isinya. Kondisi ini

tentu menjadi sebuah tantangan bagi LSF sebagai satu-satunya lembaga yang

memiliki fungsi untuk “memberikan perlindungan kepada masyarakat dari

pengaruh negatif yang ditimbulkan dari peredaran dan/atau pertunjukan

film dan iklan film” yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman

Indonesia seperti tertcantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009.

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut Lembaga Sensor

Film untuk berbenah memperbaiki kualitas pelayanan penyensoran bagi semua

stakeholder. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan


langsung kepada masyarakat (public service) dalam penyensoran, maka kualitas

pelayanan penyensoran harus dilakukan secara profesional dan prima, yaitu

sebuah layanan yang cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan teknologi

digital atau berbasis elektronik.

Untuk mewujudkan pelayanan terbaik, perlu dilakukan perbaikan

pelayanan penyensoran, terutama pada tahapan pendaftaran administrasi

penyensoran, yaitu serah terima materi film dan iklan film yang saat ini masih

dilakukan secara langsung atau manual dirubah dengan berbasis elektronik

sehingga tidak ada lagi pertemuan secara langsung. Upaya tersebut

direalisasikan dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Jangka pendek:

a) Terbentuknya Tim efektif dalam pelayanan administrasi penyensoran;

b) Tersusunnya revisi POS pelayanan administrasi penyensoran;

c) Terlaksananya sosialisasi POS pelayanan administrasi penyensoran;

d) Terbangunnya sistem atau aplikasi layanan berbasis elektronik;

e) Terlaksananya uji coba aplikasi layanan dan;

f) Terlaksananya sosialisasi aplikasi layanan berbasis elektronik;

g) Terlaksananya penggunaan aplikasi oleh stakeholder.

2. Jangka Menengah:

a) Terlaksananya sosialisasi POS pelayanan administrasi penyensoran di

LSF-Perwakilan;

b) Terlaksananya sosialisasi aplikasi layanan berbasis elektronik di LSF-

Perwakilan

c) Dapat digunakannya aplikasi untuk melayani pemangku kepentingan

perfilman di LSF perwakilan.


3. Jangka Panjang:

Pemanfaatan aplikasi layanan penyensoran berbasis elektronik secara

penuh. Aplikasi memberikan kemudahan kepada para pemangku

kepentingan untuk bisa mengirimkan materi film tanpa melalui media DVD

dan VCD dan tidak ada pertemuan langsung dengan pihak staf LSF. Adapun

konten tetap LSF yang melakukan sensor karena LSF merupakan satu-

satunya lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan STLS.

8

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

II.1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas

Istilah integritas berasal dari kata latin integer yang berarti utuh atau

lengkap. Dalam konteks ini, integritas adalah hal yang terkait dengan rasa batin

keutuhan yang dari kualitas diri manusia untuk kebaikan seperti kejujuran dan

konsistensi karakter. Maka integritas personal terkait dengan karakter-karakter

baik yang melekat pada individu. Dalam terminologi bahasa Inggris, integritas

(integrity) memiliki makna “the quality of being honest and always having high

moral principles”. Untuk konteks organisasi, integritas secara institusional adalah

integritas personal ditambah dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga

menciptakan karakter personel yang diinginkan dalam rangka mencapai

terpenuhinya tugas pokok dan fungsi organisasi. (Girindrawardhana: 2012).

Demikian juga dengan yang berlaku di organisasi pelayanan publik

(public service) maka keseluruhan layanan dijalankan oleh aparatur negara

sebagaimana amanat UU no.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 11

bahwa aparatur negara bertugas:

a. Melaksanakan kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam teori ilmu administrasi negara, aparatur sipil negara atau jajaran

birokrasi memiliki fungsi untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi

kebijakan publik. Kerja pelayanan publik sebagaimana disebutkan di atas adalah

implementasi praksis atas kebijakan publik.

Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun

pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di sana terdapat pedoman-pedoman

yang harus diikuti maupun dihindari. Tinggal bagaimana penerapan dalam

9

praktik kesehariannya. Kita semua bisa merasakan perbandingan pelayanan

pada instansi swasta dengan pelayanan instansi pemerintah. Walapun banyak

faktor yang mempengaruhi, salah satunya fasilitas misalnya. Namun, tetap

terasa jika yang melayani kita "berintegitas", walaupun fasilitas penunjang

kurang. Tetap terasa layanan sepenuh hati. Jadi, aspek integritas itu yang

pertama dan utama, baru faktor penunjang lainnya. Begitu juga sebaliknya,

sebaik apapun fasilitas penunjang namun jika tidak berintegritas juga percuma.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integritas (Integrity)

diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang

utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan

kewibawaan dan kejujuran. Kamus Oxford bahkan menghubungkan pengertian

tersebut dengan kepribadian seseorang yang jujur dan utuh, sehingga banyak

yang menyamakan integritas dengan keunggulan moral, etika, bahkan dengan

sebuah jati diri.

Maka implementasi integritas bagi aparatur nagara/pegawai negeri

harus diwujudkan dalam cara bertindak yang konsisten sesuai norma agama,

hukum/peraturan dan adat istiadat, nilai-nilai etika perilaku dalam menjalankan

komitmen, profesi dan kebijakan organisasi/institusi, walau dalam keadaan sulit

untuk dilakukan.Dengan kata lain integritas tersebut harus dibuktikan melalui

pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan

tugas, tanggungjawab, wewenang sesuai regulasi yang mengaturnya.

Hubungan Integritas dan Pemimpin

Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya dibutuhkan oleh

seorang pemimpin namun juga oleh semua komponen yang dipimpin. Integritas

sebagai pemimpin dapat membawa yang dipimpin menjadi lebih baik dan akan

memberikan pelayanan kepada siapa saja yang dipimpinnya, bukan sebaliknya.

Sedangkan pengikut/yang dipimpin (yang memiliki integritas) akan melayani

pimpinannya dengan baik selama pemimpin tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai

integritas.

10

Integritas berhubungan erat dengan dedikasi dan upaya untuk

mencapai tujuan. Integritas diharapkan dapat menjaga seseorang agar tidak

keluar dari ‘Jalur” dalam upaya memperoleh sesuatu atau dalam mencapai

tujuan. Maka, seseorang yang berintegritas, tidak akan mudah terjebak

penyalahgunaan wewenang, melanggar hukum/aturan, menghalalkan segala

cara dan melakukan tidakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

Seseorang yang berintegritas lebih menyukai proses yang benar untuk

menghasilkan sesuatu yang benar. Artinya, hasil atau output tidak akan

menjustifikasi rangkaian proses dan proses itu sendiri tidak akan menjustifikasi

output yang akan dicapai, keduanya harus berjalan sesuai ketentuannya.

Sehingga jalan pintas yang melanggar ketentuan/regulasi/komitmen, melanggar

etika/moral/agama/adat istiadat, merugikan orang lain, menghalalkan segala

cara dan sebagainya harus selalu dicegah dan dihindarkan.

Memaknai Integritas

Betapa pentingnya membangun integritas dalam penjelasan

pendahuluan di atas, apalagi digambarkan bahwa integritas memegang peran

penting dalam menentukan keberhasilan dalam berbagai hal. Maka, sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak boleh lengah dalam mengimplementasikan

integritas, melalui sumpah dan janji yang tertuang dalam naskah sumpah yang

pernah diucap ketika dilantik sebagai PNS maupun dalam pengukuhan sumpah

jabatan. Secara sederhana Integritas bagi PNS tersebut dapat dimaknai sebagai

berikut:

Pertama, Integritas dimaknai sebagai sebuah komitmen dan loyalitas.

Komitmen adalah janji pada diri sendiri maupun orang lain yang tercermin dalam

tindakan, sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan loyalitas merupakan

pelaksanaan komitmen sesuai ketentuan yang berlaku. Seseorang yang loyal

akan patuh terhadap ketentuan yang mengatur sikap, perilaku dan

perbuatannya. Sehingga komitmen menuntut seseorang menepati janji walaupun

dalam keadaan sulit. Faktor pemicu kegagalan dalam melaksanakan komitmen

11

antara lain; keyakinan yang goyah, gaya hidup yang salah, pengaruh lingkungan

dan keliru memaknai loyalitas.

Kedua, Integritas dimaknai sebagai sebuah tanggungjawab.

Tanggungjawab identik dengan kedewasaan bertindak. Seseorang yang

bertanggungjawab tentu akan bersedia menghadapi resiko, memperbaiki

keadaan dan melaksanakan kewajiban dengan kemampuan terbaiknya.

Sebaliknya seseorang yang melarikan diri dari tanggungjawab akan merasa

sedang terlepas dari sebuah beban, padahal justru sebaliknya akan menambah

beban baru bagi dirinya. Artinya semakin seseorang lari dari tanggungjawab,

maka dia akan semakin kehilangan tujuan dan makna hidup, bahkan banyak

yang akhirnya jadi pecundang/penghasut.

Ketiga, Integritas dimaknai sebagai kualitas dan disiplin diri. Kualitas

hidup seseorang ditentukan oleh sejumlah daya dukung seperti pengetahuan,

keterampilan, wawasan, kejujuran, kesetiaan dan sebagainya. Sedangkan

disiplin diri berarti melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan melalui

pengendalian diri dan sikap hidup yang teratur serta seimbang. Disiplin diri dapat

membentuk kualitas hidup seseorang. Sikap disiplin tidak identik dengan kerja

keras tanpa istirahat,

Keempat, Integritas dimaknai sebagai sebuah konsistensi. Seseorang

dapat dikatakan konsisten apabila tetap pada pendiriannya. Ketegasan pada

keputusan dan pendirian yang tidak tergoyahkan tersebut bukan berarti sikap

keras dan kaku. Namun lebih ditekankan pada sikap untuk melakukan sesuatu

secara benar dan tidak ragu berdasarkan fakta yang akurat, tujuan yang jelas

dan pertimbangan yang bijak.

Untuk mengimplementasikan integritas dalam kehidupan sehari-hari,

terutama bagi aparatur nagara, kita harus menumbuhkan kesadaran, kemauan,

dan berkomitmen pada diri sendiri. Tanpa hal tersebut, maka integritas

merupakan keterrpaksaan dan menjadi sesuatu yang berat untuk dilaksanakan.

Sebaliknya, integritas akan menjadi sebuah kebutuhan dan akan indah untuk

12

dilaksanakan apabila tumbuh komitmen melalui kesadaran dan kemauan pada

diri sendiri.

Kiat praktis yang harus dijaga dalam membangun integritas diri tersebut

adalah membangun kebiasaan secara sadar agar: Berpikir positif, Selalu

jujur/menepati janji, Teguh dalam komitmen dan tanggungjawab, Satukan kata

dengan perbuatan, Memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, Menjaga

prinsip dan nilai-nilai yang diyakini, lakukan sesuatu secara benar walau dalam

keadaan sulit, bersikap sopan terhadap diri sendiri dan orang lain, berusaha

memperbaiki kesalahan, berusaha tidak mengulangi kesalahan, demokratis, dan

menghargai pendapat orang lain serta patuh terhadap peraturan, ketentuan, dan

komitmen bersama.

Kepemimpinan berintegritas

Kepemimpinan adalah perihal memotivasi orang untuk menjalankan

dan mencapai misi organisasi. Dalam usaha mencapai tujuan ini, persatuan,

kepercayaan, dan harga diri akan berkembang. Seorang pemimpin yang baik

membantu berkembangnya kualitas-kualitas ini, namun kegagalan membangun

integritas akan meracuni semua kesatuan yang ada, menghancurkan

kepercayaan antarsesama, dan mematahkan persatuan organisasi. Jika ada

beragam kualitas kepemimpinan, integritas hanyalah sebuah pertanyaan

sederhana yang bisa dijawab dengan ya atau tidak -- Anda memiliki integritas

atau tidak. Untuk alasan tersebut, seorang pemimpin haruslah menunjukkan

standar integritas yang tertinggi.

Keterkaitan Konsep Integritas

Komitmen terhadap makna integritas di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tidak diragukan lagi. Arahan dan kebijakan

pimpinan untuk mendukung penerapan integritas bagi seluruh pegawai

diwujudkan dengan terbentuknya Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi

berdasarkan Kepmendikbud No. 72/P/2012 yang kemudian menghasilkan

13

Permendikbud No. 51 Tahun 2013, tentang Program Pengendalian Gratifikasi di

lingkungan Kemendikbud.

Selanjutnya didirikan Unit Pengendalian Gratifikasi yang melaporkan

penerimaan gratifikasi pada tahun 2012 sebesar Rp 65 juta, 2013 sebesar 32

juta, 2014 sebesar Rp 1,4 M, dan 2015 sampai saat ini sebesar 21 juta. UPG

Kemendikbud berhasil memperoleh penghargaan sebagai UPG terbaik pada

tahun 2013 dengan kategori Kementerian yang melaporkan penerimaan

gratifikasi terbanyak, dan pada tahun 2014 sebagai Pengelola UPG Terbaik.

Dalam rangka meningkatkan integritas aparatur Kemendikbud, telah

dilaksanakan upaya-upaya konkret berupa penandatanganan pakta integritas,

meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN yang saat ini sudah mencapai 98

persen (telah melapor sebanyak 2.177 orang dari 2.232 orang Wajib Lapor),

tingkat kepatuhan LHKASN saat ini sudah mencapai 80,5 persen (telah melapor

sebanyak 11.180 orang dari 13.889 orang Wajib Lapor). Sejak tahun 2013 s.d

2015 Kemendikbud bekerjasama dengan KPK juga telah berhasil mewujudkan

90 orang Tunas Integritas dari pejabat eselon I, II, dan III serta para auditor dan

widyaiswara.

Capaian itu menjadi pemicu semangat seluruh satuan kerja, termasuk di

Sekretariat Lembaga Sensor Film yang terus berupaya membangun zona

integritas untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan bersih dan

akuntabel.

Melalui aksi perubahan yang dilakukan, diharapkan seorang pemimpin

dapat memiliki integritas dan akuntabilitas melalui pentahapan kerja. Setiap

langkah dan tahapan kegiatan dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang valid

melalui proses kepemimpinan. Dalam setiap tahapan kegiatan, seorang

pemimpin dituntut untuk menciptakan langkah-langkah strategis dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok dengan harapan apa yang akan

dikerjakan bersama tim dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik

14

dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Aksi perubahan yang akan

dilakukan pada inovasi ini adalah “Penyediaan Layanan Kios Materi Film secara

Elektronik (e-KIOS) pada Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sensor Film dan

Iklan Film Berbasis Elektronik (e-SiAS) di Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Layanan Kios Materi Film

secara Elektronik (e-KIOS) pada Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sensor

Film dan Iklan Film Berbasis Elektronik (e-SiAS) di Sekretariat Lembaga Sensor

Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kaitannya dengan sistem

pelaporan yang menjadi aksi perubahan ini, maka integritas dan akuntabilitas

sangat diperlukan karena dengan sistem pelaporan yang baik maka integritas

organisasi dapat terjaga. Selain itu, dengan pelaporan yang baik, benar, berkala,

dan lengkap maka akuntabilitas kegiatan dapat diamati dan menjadi perhatian

bersama sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas akan membawa kinerja

menjadi lebih teratur dan terukur. Selain itu, hasilnya juga akan lebih akuntabel

dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penerapan integritas serta akuntabilitas Tim kerja dalam aksi perubahan

Penyediaan Layanan Kios Materi Film secara Elektronik (e-KIOS) pada

Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film Berbasis

Elektronik (e-SiAS) di Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan menggunakan empat indikator konsep integritas, antara lain:

A. Loyalitas

Seorang pemimpin yang memiliki loyalitas akan lebih mendahulukan

kepentingan kantornya daripada kepentingan lainnya yang tidak berhubungan

dengan kepemimpinannya. Penting bagi seorang pemimpin untuk membangun

dan memiliki loyalitas kepada satuan kerja yang dipimpinnya. Karena apabila

loyalitas telah dimiliki oleh seseorang maka ia akan melakukan pekerjaannya

secara maksimal tanpa adanya paksaan dan tidak menganggap pekerjaan

tersebut sebagai beban.

15

B. Keserasian

Indikator Keserasian dalam aksi perubahan ini dilihat dari program ini yang

mampu dan dapat memberikan gambaran mengenai keserasian kebijakan yang

dibuat oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan para pemangku kebijakan

lain yang dalam hal ini adalah para pengusaha perfilman, bioskop, sineas,

production house (PH), pengusaha bioskop, pengusaha televisi, dan

kementerian/lembaga.

Platform layanan administrasi sensor film berbasis elektronik (e-SiAS)

yang dikembangkan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film mendapatkan

apresiasi karena sangat membantu stakeholder dalam proses sensor film dan

iklan film. Pengembangan aplikasi tersebut sangat diperlukan untuk

meningkatkan kualitas layanan sekaligus untuk mengetahui kesesuaian antara

kebutuhan dengan produk yang dikembangkan tersebut. Keserasian yang lain

ditunjukkan dengan selalu dilibatkannya pemangku kepentingan selalu selaku

penerima manfaat dari program ini dari program yang dibuat.

C. Kerjasama

Kerjasama yang baik sangat diperlukan antara Sekretariat Lembaga

Sensor Film dan Stakeholder dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan

bekerjasama menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk membangun

aplikasi yang lebih adaptif dan modern. Stakeholder eksternal (pengusaha

perfilman, bioskop, pertelevisian, dan para sineas) selalu aktif dilibatkan dalam

diskusi-diskusi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai

permasalahan dan kendala pelayanan administrasi sensor.

D. Dapat Dipercaya

Indikator Dapat dipercaya ini sangat luas, Kepercayaan adalah hal penting

yang harus ada dalam sebuah tim. Rasa percaya merupakan dasar dari kerja

tim, dan sifatnya adalah resiprokal (timbal balik) bukan satu arah. Pemimpin yang

dapat dipercaya akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi mereka

16

yang dipimpinnya. Kepercayaan ini merupakan modal dasar bagi seorang

pemimpin untuk membangun dan melejitkan tim atau organisasi yang

dipimpinnya.

Karakteristik Integritas

Pemimpin dan tim yang berintegritas menunjukkan sikap tulus dan

konsisten, memiliki keteguhan hati dan karakter, dan merupakan seorang yang

mampu bertahan sampai akhir. Transformasi digital pada sistem pelayanan akan

menghindarkan interaksi orang dan kepentingan dari hal-hal di luar prosedur

yang benar. Aksi perubahan ini menjadi salah satu instrumen untuk

meningkatkan integritas bagi seluruh pelaksana layanan administrasi sensor film

dan iklan film yang memiliki karakteristik integritas sebagai berikut:

1. Ketulusan

Ketulusan adalah perilaku tanpa kepura-puraan dan kesan yang palsu.

Pemimpin dan tim yang berintegritas bersikap tulus dan tindakan mereka

sesuai dengan perkataannya. Aksi perubahan ini membangun semangat

bersama untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati berdasarkan

tanggung jawab yang diemban.

2. Konsistensi

Indikator konsistensi ini dalam pelaksanaan aksi perubahan menjadi satu

indikasi dari satu aktifitas yang mencerminkan integritas, karena perilaku

seorang pemimpin haruslah konsisten jika ia ingin berhasil membentuk suatu

organisasi. Pada kenyataannya, integritas bersifat imperatif karena secuil

pelanggaran saja terhadap integritas akan dapat meninggalkan cacat

permanen. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini semua pihak yang terlibat

dalam proses pelayanan haruslah konsisten dalam menjalankan standar

kedisiplinan

3. Keteguhan hati

Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita harus memiliki lebih dari sekadar

citra diri (image) yang berintegritas, tetapi juga harus memiliki keteguhan hati.

17

Pemimpin yang dari luar terlihat memiliki keteguhan hati, namun ternyata di

dalamnya kekurangan integritas, tidak akan kuat untuk bertahan dalam masa-

masa sulit. Pemimpin yang integritasnya lemah tidak bisa membangun

organisasi yang mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan. Situasi

dan kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah, menuntut kita untuk selalu

bisa cepat menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sebagai

pelayan masyarakat kita harus tetap dalam semangat yang sama dalam

memberikan layanan terbaik.

4. Menjadi Seorang yang Mampu Bertahan Sampai Akhir

Pemimpin dapat menunjukkan integritasnya dengan melaksanakan tugas

sebaik mungkin, terlepas dari seberapa penting tugas itu atau siapa yang akan

mendapat pujian. Itulah teladan dari kesetiaan terhadap pekerjaan, suatu

integritas yang harus dimiliki setiap pemimpin.

Keterkaitan Konsep Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas Tim Kerja dalam kaitannya dengan aksi

perubahan “Penyediaan Layanan Kios Materi Film secara Elektronik (e-KIOS)

pada Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film Berbasis

Elektronik (e-SiAS) di Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan” menggunakan 3 (tiga) indikator untuk mengukur tingkat

akuntabilitas Tim Kerja dalam pelaksanaan aksi perubahan, adapun 3 (tiga)

indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur

pelaksanaan;

Proses pelayanan administrasi sensor film dan iklan film merupakan salah

satu pelayanan seKtor publik yang diatur secara jelas dan ketat dalam

peraturan perundang-undangan. Prosedur yang dilakukan harus jelas dan

akuntabel karena outputnya adalah layanan yang langsung dirasakan oleh

masyarakat. Oleh karena itu, aksi perubahan ini menjadi satu agenda strategis

untuk melihat kembali kesuaian pelaksanaan pelayanan dengan prosedur

standar yang sudah dibuat.

18

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan kegiatan;

Pelayanan administrasi sensor film dan iklan film menghasilkan produk

hukum berupa legalitas dan keabsahan suatu tayangan untuk dipertunjukkan

kepada khalayak umum. Oleh karena itu, seluruh proses bisnis pelayanan

harus sesuai prosedur dan hasil produknya tidak menimbulkan permasalahan.

Implementasi aksi perubahan menjadi satu upaya untuk semakin

meningkatkan keamanan dalam prosedur pelayanan.

Komitmen seluruh struktur dan komponen yang ada di LSF untuk

melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah untuk menjaga

kepercayaan stakeholder kepada LSF. Pengguna layanan sensor yang terdiri

dari seluruh pelaku usaha perfilman, pelaku usaha pertelevisian, iklan,

kementerian/lembaga, penggiat seni, budaya, dan lain sebagainya merupakan

mitra strategis LSF dalam pelayanan. Seluruh pihak yang terlibat diajak untuk

bersama-sama menjaga integritas dalam setiap aktifitasnya. Penerapan

reward dan punishment akan diberlakukan dengan tegas.

3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Pelaksanaan program kerja yang menjadi acuan adalah rencana strategis

yang sudah direncanakan oleh lembaga. Dalam perencanaan tersebut sudah

ditargetkan capaian output yang merupakan hasil seluruh proses kegiatan,

tentu dengan diukur keberhasilanya. Ketercapaian itu sangat mempengaruhi

outcome yang sudah ditargetkan. Aksi perubahan ini memberi dukungan

terhadap keberhasilan pelayanan administrasi sensor dari sisi kecepatan dan

ketepatan data. Implementasi sistem aplikasi e-KIOS akan sangat membantu

proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan hasil

kinerja layanan dan kinerja lembaga juga akan semakin meningkat.

II.2. Pengelolaan Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi

Mewujudkan budaya kerja dalam rangka penguatan tata kelola menjadi

hal penting untuk mewujudkan organisasi kuat dan maju. Kemendikbud melalui

Tim Reformasi Birokrasi Kemendikbud akhirnya memutuskan tujuh tata nilai

budaya utama yang harus diterapkan di Kemendikbud, yaitu memiliki integritas;

19

kreatif dan inovatif; inisiatif; pembelajar; menjunjung meritokrasi; terlibat aktif, dan

tanpa pamrih.

Aksi perubahan ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan solusi

terhadap permasalahan yang timbul pada pelayanan sensor film dan iklan film di

LSF. Tata nilai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas menjadi sangat

pentig pada masa sekarang ini. Permasalahan pandemi Covid-19 saat ini

menuntut perubahan mekanisme pelayanan dengan mengedepankan tingkat

kesehatan masyarakat termasuk seluruh pihak yang terkait dengan proses

penyensoran film dan iklan film tetapi tetap memberikan jaminan pelayanan yang

cepat dan mudah.

Demikian halnya dengan pelayanan sensor film, sebagai bagian dari

kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Budaya pelayanan membutuhkan paradigma baru dan pola pikir positif

dari setiap pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Perubahan pola

pikir tersebut dapat dilihat dari pemahaman pegawai bahwa tidak lagi

berorientasi pada kekuasaan, tetapi rasa melayani masyarakat. Saat setiap

pegawai pemerintah yang sudah mampu memiliki cara berpikir sebagai pelayan

publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh. Pengelolaan

budaya pelayanan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja melalui

saluran pelayanan yang humanis, cepat, tepat, dan efisien.

Untuk mewujudkan budaya pelayanan yang baik maka dilakukan reviu

terhadap POS pelayanan yang ada dengan memasukkan bebetapa inovasi

layanan yang lebih berpihak pada pelanggan. POS ini yang akan dijadikan

sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sehingga terwujudnya

pelayanan prima. Pelayanan prima ini diberikan kepada setiap elemen baik

pemerintah maupun masyarakat sehingga akan melahirkan kepuasan terhadap

kualitas layanan yang diberikan. Kepuasan layanan ini akan berdampak terhadap

meningkatnya kredibilitas sebuah institusi di mata masyarakat.

20

Upaya pengelolaan budaya pelayanan yang dibangun melalui aksi

perubahan ini meliputi hal-hal berikut:

a. Responsif, harus melayani secara cepat dan tepat sesuai prosedur layanan

yang ditetapkan

b. Tanggung jawab, bertanggung jawab dalam melayani masyarakat dari awal

hingga akhir sehingga masyarakat akan puas terhadap layanan yang

diberikan

c. Kecakapan, harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk

menghadapi masyarakat maupun kemampuan dalam bekerja

d. Komunikatif, mampu berkomunikasi dengan cepat memahami keinginan

masyarakat

e. Keamanan, menjaga kerahasiaan masyarakat dalam menyampaikan

pendapat agar kepercayaan tetap terjaga

Upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan perubahaan budaya

pelayanan melalui aksi perubahan ini ditempuh secara terukur dan sistematis

dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Berikut peta pemanfaatan teknologi yang ada pada Sekretariat LSF:

1. Pemanfaatan sarana jaringan jardiknas yang disediakan oleh Pusat Data

dan Informasi Kemendikbud sebagai unit kerja yang menyediakan

infrastruktur jaringan yang menjadi media penghubung aplikasi agar

terhubung dengan internet;

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran administrasi

sensor film secara elektronik, pengelolaan struktur data, format data,

metode sharing data dan sistem pengamanan data sehingga aplikasi dapat

diakses;

3. Domain adalah penamaan aplikasi untuk dapat diakses di internet. Nama

domain merujuk pada sederet nama yang diketik oleh para pengunjung

situs di kolom pencarian agar situs Anda bisa terbuka dan dapat diakses.

Nama domain mengarahkan web browser ke server yang menyimpan

berbagai resource.

21

4. Laman LSF, laman yang saat ini digunakan untuk memberikan informasi

kelembagaan LSF termasuk tautan layanan fasilitas pendaftaran sensor

film dan iklan film. Sebagian materi yang ada di laman ini juga akan

digunakan sebagai content yang ada di Aplikasi.

5. Aplikasi e-SiAS, sebagai sarana pelayanan pendaftaran administrasi

sensor film dan iklan film berbasis elektronik untuk mempermudah

stakeholder mendaftarkan film dan iklan film untuk disensor.

II.3. Pengelolaan Tim

Tim efektif merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung

tercapainya suatu program kerja yang tercantum dalam rencana strategis

lembaga. Pengelolaan tim menjadi sangat penting dengan tujuan agar setiap

anggota tim memahami peran masing-masing terhadap tujuan yang akan

dicapai. Pembagian kerja pada masing-masing tim juga menjadi hal yang sangat

menentukan efektifnya suatu tim. Beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan tim

efektif yang dapat dikembangkan melalui aksi perubahan ini adalah berikut:

a. Membangun komunikasi yang baik antar sesama anggota tim, menjaga

komunikasi dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai.

b. Mendelegasikan tugas kepada orang yang tepat, memberikan tugas dan

tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan kualifikasi masing-

masing.

c. Saling bertukar pendapat antar sesama anggota tim, memberikan

kesempatan berpendapat dan saling menghargai pendapat sesama tim.

d. Membagi tugas secara adil dan merata terhadap semua anggota tim sesuai

dengan kapasitas dan bidang tugas masing-masing untuk mendapatkan.

e. Melakukan komunikasi secara intensif dengan seluruh anggota tim untuk

memastikan seluruh proses kerja bisa terlaksana dengan baik.

f. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap akhir kegiatan sebagai

sarana perbaikan pada kegiatan di masa yang akan datang.

Keberfungsian tim kerja atau tim efektif adalah salah satu indikator

keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan. Proses awal sampai akhir pelibatan

tim kerja menjadi hal yang sangat menentukan dan menjadi satu mailstone kunci.

22

Struktur organisasi Tim Kerja digambarkan dalam gambar berikut

Gambar 1. Struktur Tata kelola Aksi Perubahan

STRUKTUR ORGANISASI

Tim efektif adalah tim aksi perubahan yang akan melaksanakan aksi

perubahan yang telah ditetapkan, untuk itu dalam memilih tim efektif harus

mempertimbangkan kemampuan dan memiliki kemauan untuk melaksanakan

rancangan proyek perubahan tersebut.

M. Sanggupri

Mentor

Abu Chanifah Project Leader

Stakeholder

Internal/Eksternal

Mazia Centia M. Coach

Narasumber

TIM 3

Dokumentasi

TIM 2

Aplikasi Online TIM 1

Reviu POS

1. Anton Sisdianto P. 2. Sofyan Hadi 3. Muhammad

Nurhasim 4. Octaviana Atiek 5. Ardian Wahyudi 6. Ollyvia Herlina

1. Intan Rukma Isriana 2. Aly Habsyi 3. Siswanto 4. Akbar

5. Ridwan Fahruddin

6. Akmal Prathama

Fachmiansyah

7. Dewa Puja

8. Panji Wibowo

9. Endang Srimurni

1. Wahyuni 2. Irfan 3. Hadi Prabowo 4. Irma Handayani 6. Al Arifina

23

Dalam struktur tim efektif juga akan dijelas tentang pembagian tugas

kelompok kerja beserta kewenangan sampai dengan ke anggotanya.

1. Project Sponsor/Mentor : Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film (M.

Sanggupri, S.Sos.,M.Hum.)

- Memberikan arahan, dukungan dan pengawasan dalam aksi perubahan.

- Membantu menyelesaikan hambatan/ kendala dalam aksi perubahan.

- Memantau jalannya aksi perubahan.

- Memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap aksi perubahan

2. Coach : Ir. Mazia Centia Murni, M.M.Pd.

- Melakukan pembimbingan dan mengarahkan pelaksanaan aksi

perubahan dalam organisasi, dari sisi substansi pelaporan dan

milestone.

- Memberikan saran dan pertimbangan prosedural berdasarkan hasil

evaluasi dan laporan pemimpin aksi perubahan

- Membantu menyelesaikan masalah ketika ada hambatan atau kendala

ketika pelaksanaan kegiatan.

- Mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh

3. Project Leader : Kepala Subbagian Umum Sekretariat Lembaga Sensor Film

(Abu Chanifah, S.H.,M.M.)

- Bertanggung jawab dalam proyek perubahan dari

perencanaan, implementasi hingga evaluasi dan pelaporan

- Merancang dan memimpin pelaksanaan aksi perubahan

- Membentuk tim pelaksana serta menyusun rencana kerja dan uraian

tugas tim pelaksana

- Memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan aksi perubahan serta

menjamin mutu hasilnya

- Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan aksi perubahan kepada mentor

dan coach

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait

24

4. Tim Kerja (Work Team), terdiri dari:

a. Tim 1, Bertanggung jawab dalam proses reviu POS:

- Menginventarisir permasalahan pada pelayanan dengan POS lama

- Mengidentifikasi alur dan bisnis proses yang tidak sesuai

- Melakukan perbaikan terhadap POS layanan administrasi sensor

- Melaksanakan sosisalisasi POS

b. Tim 2, Bertanggung jawab dalam pembuatan Aplikasi:

- Membantu membuat desain dan rancang bangun aplikasi e-KIOS

- Menyusun panduan/petunjuk teknis aplikasi

- Melaksanakan pendampingan penerapan Aplikasi e-KIOS kepada

Petugas Admin Aplikasi e-KIOS.

c. Tim 3, bertanggung jawab pada proses dokumentasi dan administrasi:

- Mendukung dan membantu Project Leader dalam melaksanakan Aksi

perubahan dalam hal kelengkapan administrasi maupun dokumentasi.

- Menjalankan tugas sebagai petugas admin Melalui Penyediaan Kios

Materi Film (e-KIOS) pada Layanan Administrasi Sensor Berbasis

Elektronik (E-SiAS) pada Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Membantu project leader dalam penyiapan, proses, dan evaluasi

anggaran rancangan aksi perubahan yang berasal dari DIPA Seketariat

LSF.

- Menyiapkan administrasi dan tahapan kegiatan jangka pendek

25

Tabel 1. Daftar pelaksanaan tim kerja

No. Kegiatan Nama tim Kerja Peran Tanggal

1 Pembentukan

Tim Efektif

- Kepala

Sekretariat

- Kasubbag

Umum

- Kapokja

Fasilitasi

- Menyusun draf Surat Keputusan

- Menyusun drat pembagian tugas

- Finalisasi dan

pengesahan

Surat Keputusan

- Pengarahan

Mentor

24

September

2020

2 Reviu

Prosedur

Operasional

Standar

(POS)

- Tim Kerja

- Pokja

Fasilitasi

- Konsultan

POS

- Inventarisasi dan kajian masalah

- Reviu POS lama

- Finalisasi POS baru

25

September

2020

3 Sosialisasi

POS Internal

- Tim Kerja

- Pokja

Fasilitasi

Sarana

- Menyusun rencana pelaksanaan

- Inventaris peserta, narasumber

- Membuat dan mengirimkan undangan

- Koordinasi tempat pelaksanaa

- Pelaksanaan kegiatan

28 Oktober

2020

4 Pembuatan

Desain

Aplikasi

- Tim Kerja

- Pengembang

Aplikasi

- Reviu aplikasi e-

SiAS

- Inventarisir

kebutuhan menu

30

September

2020

26

e-KIOS

terintegrasi

- Menyusun

platform e-KIOS

yang menarik

5 Penyusunan

rencana

kebutuhan

sarana

prasarana e-

KIOS

- Tim Kerja

- Pusdatin

- Pengembang

aplikasi

- Inventarisir

kebutuhan sarana

ruang

layanan/front

office

- Inventarisir

kebutuhan sarana

ruang

administrasi/back

office

- Inventarisir

kebutuhan sarana

ruang

layanan/front

office

1 Oktober

2020

6 Ujicoba

aplikasi e-

KIOS internal

- Tim Kerja

- Pengembang

Aplikasi

- Pokja

Fasilitasi

Sensor

- Pokja Sarana

sensor

- Koordinasi

aplikasi sarana

pelayanan

administrasi/front

office

- Koordinasi sarana

aplikasi ruang

studio/back office

5 Oktober

2020

27

II.4. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring kerja diperlukan bagi manajemen pada setiap tingkatan, baik

tingkat atas, menengah, maupun supervisor. Hal ini penting dan harus dilakukan

karena program-program organisasi tidak mungkin dapat diselesaikan hanya

oleh sebuah institusi secara mandiri, tetapi harus diselesaikan dengan

berkolaborasi untuk mencapai hasil yang optimal. Suatu institusi akan dapat

eksis dan berkembang jika berdiri di atas networking yang kokoh dan dinamis.

Keterlambatan dalam mengembangkan jaringan kerja dapat menyebabkan

stagnasi perkembangan institusi yang bersangkutan. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing bagi institusi atau

organisasi adalah dengan mengembangkan jejaring kerja sama dengan

stakeholder, baik internal maupun eksternal. Melalui jejaring kerja sama ini akan

terjadi penguatan posisi tawar terhadap stakeholder dalam mengembangkan

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen

yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara

langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang

mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi,

kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang

serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan

untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak

tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang

beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja

sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian

kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang

menjadi esensi dari kegiatan ini.

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih

ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka

kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai

dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan

kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik.

28

Ada sejumlah nilai yang menjadi dasar dalam melakukan kolaborasi. Nilai

(value) tersebut harus menjadi pegangan bagi kolaborator sehingga apa yang

menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Nilai-nilai dasar (The seven core values)

yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konsep

kolaborasi, yaitu;

1. Menghormati orang lain (Respect for people). Landasan utama dari setiap

organisasi adalah kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan

berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka

menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang

mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya.

2. Penghargaan dan integritas rnemberikan pengakuan, etos kerja (Honour and

integrity). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk

perilaku individu.

3. Rasa memiliki dan bersekutu (Ownership and alignment). Ketika semua

pegawai merasa memiliki tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya

maka mereka akan memeliharanya dengan baik.

4. Konsensus (Consensus). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan

yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk

menang-menang (win-win amounts to). Dalam tempat kerja yang kolaboratif

keputusan 100% harus fullyagreed untuk mencapai win-win. Ini artinya mereka

harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai

tujuan.

5. Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (Full responsibility and

Accountability). Dalam paradigma hirarki biasanya orang menjadi tertutup satu

dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya

dan karena unit organisasinya. Faktanya setiap orang hanya akan

bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.

6. Hubungan saling mempercayai (Trust-based Relationship). Semua orang

menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada

prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan tetapi kepercayaan tidak datang

dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu

29

dengan yang lainya kurang saling mempercayai. Inilah yang menyulitkan

dalam suatu organisasi.

7. Pengakuan dan pertumbuhan (Recognition and Growth). Hal yang tidak kalah

penting dalam tempat kerjayang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong

orang untuk mau bekerja, dan segera memberi pengakuan terhadap hasil

kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok.

Dalam kaitannya dengan aksi perubahan, membangun Jejaring dan

kolaborasi dalam optimalisasi layanan informasi publik secara jelas sudah

dijelaskan dalam Permendikbud Nomor: 41 Tahun 2020 Tentang Layanan

Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merujuk pada

pengertian di atas, dapat diartikan bahwa aplikasi layanan sensor berbasis

elektronik dan penyediaan layanan materi film dan iklan film berbasis elektronik

oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film merupakan Platform publik yang tidak

mandiri bekerja sendiri, melainkan perlu membangun jejaring dan berkolaborasi

dengan Unit Kerja lain antara lain:

a. Biro dan Pusat di Lingkungan Setjen Kemendikbud

b. Direktur Jenderal Kebudayaan

b. Pusat Data dan Teknologi Informasi

c. Pengusaha Perfilman

d. Pengusaha Televisi

e. Production House (PH)

f. Komunitas Perfilman

g. Pengusaha Bioskop

h. Kementerian/Lembaga

Manfaat yang diperoleh melalui proses membangun jejaring dan

kolaborasi dari Aksi Perubahan adalah dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat, mensinergikan program, meningkatkan sosialisasi, promosi, dan

publikasi, peningkatan akses, pencitraan publik, penguatan kapasitas dan

kapabilitas Lembaga.

Pengaruh dan Kepentingan Masing-masing StakeholdersBerdasarkan

hasil pengamatan kondisi dan analisis dengan menggunakan kuadran

kepentingan dan pengaruh, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

30

a. Peta Peranan Masing masing Stakeholder

Stakeholder (pemangku kepentingan) dipetakan dengan jelas mana yang

berperan sebagai stakeholder utama (primer), stakeholder pendukung

(sekunder).

Stakeholder adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan dari proses

aksi perubahan, stakeholder bahkan dapat menjadi faktor pendorong

keberhasilan atau sebaliknya bisa saja menjadi faktor penghambat. Untuk itu,

dalam melaksanakan aksi perubahan dianggap perlu untuk melakukan

identifikasi stakeholder yang memiliki pengaruh terhadap hasil akhir aksi

perubahan. Stakeholder yang dimaksud antara lain dari instansi/individu yang

dapat dikelompok menjadi stakeholder internal (masih dalam satu

satker/lingkup eselon I) dan stakeholder eksternal (instansi lain/individu) yang

berpengaruh di luar instansi peserta.

Berikut daftar stakeholder internal dan stakeholder eksternal yang ada

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Daftar Stakeholder

No. Daftar Pemangku Kepentingan

(Stakeholder)

Pengaruh Kepada Aksi

Perubahan

INTERNAL Kuat Sedang Lemah

1. Anggota LSF √

2. Tenaga Sensor LSF √

3. Kepala Sekretariat LSF √

4. Kapokja Sekretariat LSF √

5. Staf Pokja Fasilitasi Proses

Penyensoran √

6. Sekretaris Jenderal

Kemendikbud √

31

No. Daftar Pemangku Kepentingan

(Stakeholder)

Pengaruh Kepada Aksi

Perubahan

7. Direktur Jenderal Kebudayaan √

8. Inspektur Jenderal √

9. Direktur Perfilman, Musik, dan

Media Baru √

EKSTERNAL

1. Production House (PH) √

2. Exebitor /Pertunjukan (Bioskop

dan Drive in)

√

3. Stasiun Televisi √

4. Video on Demand/VOD/OTT

(Jaringan Internet)

√

5. Masyarakat/Penghusaha √

6. Kementerian/Lembaga √

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini kepentingan (interest) dan

pengaruh (influence) stakeholder masing-masing dapat dijabarkan

sebagai berikut :

Tabel 1.1. Peran dan Pengaruh Stakeholder

No.

Pemangku

Kepentingan

(Stakeholder)

Kepentingan Pengaruh

Tinggi Sedang Rendah Kuat Sedang Lemah

INTERNAL

1. Anggota LSF √ − − √ − −

2. Tenaga Sensor LSF √ − − √ − −

32

No.

Pemangku

Kepentingan

(Stakeholder)

Kepentingan Pengaruh

Tinggi Sedang Rendah Kuat Sedang Lemah

3. Kepala Sekretariat

LSF √ − − √ − −

4. Kasubag Sek. LSF √ − − √ − −

5. Staf Subag Fasilitas

Proses

Penyensoran

√ − − √ − −

6. Sekretaris Jenderal

Kemendikbud − √ − √ − −

7. Direktur Jenderal

Kebudayaan − √ − − √ −

8. Inspektur Jenderal √ − − √ − −

9. Direktur Perfilman,

Musik, dan Media

Baru

− √ − √ − −

EKSTERNAL

1. Production House

(PH)

√ − − √ − −

2. Exebitor

/Pertunjukan

(Bioskop dan Drive

in)

√ − − √ − −

3. Stasiun Televisi √ − − √ − −

4. Video on

Demand/VOD/OTT

(Jaringan Internet)

√ − − √ − −

5. Masyarakat/Penghu

saha

√ − − √ − −

6 Kementerian/Lemba

ga

√ − − √ − −

33

Berdasarkan Tabel 1.6. di atas diperoleh gambaran bahwa:

1. Stakeholder internal yang berkepentingan dari 9 (sembilan) stakeholder

terdapat 6 (enam) dengan kategori TINGGI atau 67%, 3 (tiga) dengan

kategori SEDANG atau 33%, dan 0 (nol) dengan kategori RENDAH atau 0

%.

2. Stakeholder internal yang berpengaruh dari 9 (sembilan) stakeholder

terdapat 8 (delapan) dengan kategori KUAT atau 88,9%, 1 (satu) dengan

kategori SEDANG atau 11,1%, dan 0 (nol) dengan kategori RENDAH atau 0

%.

3. Stakeholder eksternal yang berkepentingan dari 5 (lima) stakeholder

seluruhnya dengan kategori TINGGI atau 100%, 0 (nol) dengan kategori

SEDANG atau 0%, dan 0 (nol) dengan kategori RENDAH atau 0 %.

4. Stakeholder eksternal yang berpengaruh dari dari 5 (lima) stakeholder

seluruhnya dengan kategori TINGGI atau 100%, 0 (nol) dengan kategori

SEDANG atau 0%, dan 0 (nol) dengan kategori RENDAH atau 0 %.

34

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

III. 1. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Implementasi aksi perubahan “Penyediaan Layanan Kios Materi Film

Secara Elektronik (E-Kios) Pada Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sensor

Film Dan Iklan Film Berbasis Elektronik (E-Sias) di Sekretariat Lembaga Sensor

Film” telah terealisasi dalam jenis-jenis kegiatan yang mengarah kepada

pencapaian tujuan secara menyeluruh. Karena aksi perubahan yang diusulkan

ini bersifat jangka panjang sesuai kebutuhan dan kemampuan dari Sekretariat

Lembaga Sensor Film, sehingga dalam waktu yang relatif terbatas dalam jangka

waktu 2 bulan, pelaksanaan implementasi aksi perubahan untuk saat ini hanya

difokuskan pada penyelesaian proyek untuk tahapan kegiatan pada jangka

pendek. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan pada jangka pendek telah selesai

dilakukan dan menghasilkan output utama dan terlaksana sesuai dengan project

charter yang telah dibuat diawal, yang dimaksudkan sebagai panduan dan

pengendalian pelaksanan kegiatan. Adapun keseluruhan tahapan

kegiatan/millestone yang telah dilaksanakan antara lain adalalah :

a) Milestone 1, Pembentukan Tim Efektif

b) Milestone 2, Pelaksanaan Reviu Prosedur Operasional Standar (SOP)

c) Milestone 3, Sosialisasi POS Internal

d) Milestobe 4, Pembuatan Desain Aplikasi

e) Milestone 5, Pembuatan Aplikasi

f) Milestone 6, Ujicoba Aplikasi Internal

35

Tabel 1.4: Capaian Hasil Perubahan terhadap Rencana Perubahan

No Kegiatan Tanggal

Pelaksanaan Output

Tautan / link

dokumen bukti

kegiatan

1 Membentuk Tim Efektif

Rapat

koordinasi

dengan seluruh

pokja dan

mentor

25 September

2020

Jadwal Kegiatan dan SK

Tim Kerja

- Surat undangan

- Notulen kegiatan

- daftar hadir

- SK Tim Kerja

2 Pelaksanaan Reviu Prosedur Operasional Standar (POS)

Melakukan

identifikasi dan

inventarisir

permasalahan

pada POS

pelayanan

administrasi

lama

28 s.d. 30

Sept 2020

Bahan perbaikan POS

layanan administrasi

sensor film dan iklan film

- Surat undangan

- Notulen kegiatan

- POS awal dan

perbaikan

3 Sosialisasi POS Internal

Melakukan

sosialisasi

pada seluruh

staf di

lingkungan

sekretariat LSF

27 s.d. 29

Oktober 2020

- POS layanan

administrasi sensor

yang sudah final

- Surat undangan

- Notulen kegiatan

- daftar hadir

- POS layanan

yang sudah final

4 Pembuatan Desain Aplikasi e-KIOS

36

No Kegiatan Tanggal

Pelaksanaan Output

Tautan / link

dokumen bukti

kegiatan

Membuat

rancang

bangun

aplikasi e-KIOS

30 Sept 2020

Desain dan rancang

bangun aplikasi e-KIOS

terintegrasi e-SiAS

- Surat undangan

- Notulen kegiatan

- Draf

modul/pedoman

aplikasi e-KIOS

5 Penyusunan Daftar Kebutuhan Sarana e-KIOS

Menyusun

daftar

kebutuhan

sarana e-KIOS

untuk semua

ruang layanan

yang

terintegrasi

2 Oktober

2020

Daftar kebutuhan

sarana dan prasarana

operasional aplikasi e-

KIOS

- Notulen Rapat

- Daftar hadir

- Daftar kebutuhan

sarana

prasarana e-

KIOS

6 Melakukan Uji Coba Aplikasi Internal

Melakukan

ujicoba aplikasi

Internal

5 Oktober

2020

Finalisasi aplikasi dan

review keberfungsian

aplikasi dan sarana

- Notulen Rapat

- Daftar hadir

- Daftar masalah e-

KIOS

Berdasarkan tahapan kegiatan/milestone pada jangka pendek tersebut

telah membawa dampak dan perubahan yang cukup signifikan dalam alur

pelayanan pendaftaran penyensoran film, meskipun masih terdapat hal-hal yang

harus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna. Ada 2 (dua) output utama

yang telah dirasakan manfaatnya antara lain:

37

1. Telah terbentuknya aplikasi layanan e-administrasi penyensoran terutama

untuk proses pendaftaran dan upload film (khususnya untuk iklan film).

2. Terbentuknya POS baru untuk pelayanan penyensoran dengan

meminimumkan proses yang bersifat manual/memaksimalkan fungsi

Teknologi Informasi

Setelah melaksanakan aksi perubahan dengan output kegiatan yang

diperoleh dari setiap tahapan kegiatan, dapat diketahui bahwa setiap tahapan

dalam aksi perubahan dapat dapat tercapai dengan baik atas kerja tim secara

sungguh-sungguh, koordinasi secara intensif dan dukungan dari semua

stakeholders serta pengorganisasian secara maksimal, juga peran penting

keberadaan sumber daya.

rangkaian kegiatan aksi perubahan yang telah dilaksanakan

sebagaimana tersebut di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang valid tabel

berikut ini memberikan penjelasan ketercapaian implementasi aksi perubahan.

Kegiatan 1. Membentuk Tim Kerja

Pada tahapan ini pertama-tama ketua tim melaksanakan rapat koordinasi

internal dengan tim untuk membahas konsep serta penjadwalan kegiatan dari

aksi perubahan ini. Kegiatan ini dilakukan secara luring pada tanggal 24 dan 25

september 2020. Dalam rapat tersebut beberapa masukan datang dari para

peserta rapat yang menghasilkan rencana dalam aksi perubahan tersebut. Hasil

dari kegiatan ini adalah konsep aksi perubahan, SK Tim Efektif, dan jadwal

kegiatan yang akan dilakukan kedepan. Dengan membentuk tim kerja maka akan

mempermudah ketercapaian implementasi aksi perubahan.

Dokumen kegiatan ini terlampir

Kegiatan 2. Pelaksanaan Reviu POS Pelayanan Administrasi Sensor

Identifikasi dan inventarisir terhadapkendala pelaksanaan pelayanan

administrasi sensor menjadi tugas tim kerja sebelum membuat perbaikan dan

revisi POS pelayanan administrasi sensor. Kegiatan ini melibatkan seluruh pokja

38

yang terkait dengan pelayanan sensor film dan iklan film. Agenda selanjutnya

adalah menyusun jadwal untuk melakukan reviu terhadap POS yang sudah ada.


Kegiatan 3. Sosialisasi POS Internal

Kegiatan ini sebagai kegiatan tindaklanjut terhadap reviu POS yang sudah

dilakukan perbaikan. Peserta kegiatan ini adalah seluruh pejabat structural, para

Kapokja dan staf yang terkait dengan pelayanan sensor film. Tujuan kegiatan ini

adalah dalam rangka untuk mendapatkan masukan terhadap upaya perbaikan

pelayanan kepada masyarakat perfilman. Dalam kegiatan ini semua masukan

ditampung dan didiskusikan untuk mendapatkan solusi terbaik. Salah satu

agendanya adalah memasukkan pelayanan e-KIOS dalam POS yang baru


Kegiatan 4. Membuat rancang bangun (desain) aplikasi e-KIOS

Pada tanggal 30 September 2020 tim membuat rancang bangun (desain).

Dalam merancang aplikasi ini konsep yang digunakan untuk mengembangkan

aplikasi berdasarkan identifikasi kebutuhan aplikasi yang sudah dilakukan

sebelumnya. Setelah berhasil menyimpulkan identifikasi beberapa kebutuhan

aplikasi, tim pengembang merumuskan rancang bangun aplikasi pengembangan

e-KIOS pada layanan adminsitrasi sensor.


Kegiatan 5. Menyusun kebutuhan sarana e-KIOS

Setelah dibuat aplikasi terintegrasi, proses selanjutnya adalah menyusun

daftar kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional aplikasi e-KIOS

sebelum diujicoba. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena menentukan

operasional aplikasi yang dikembangkan, mencakup sarana di ruang pelayanan

administrasi dan di ruang studio sensor. Hasil yang didapat adalah daftar

kebutuhan sarana dan prasarana penunjang aplikasi e-KIOS

39


Kegiatan 6. Melakukan Uji Coba Internal

Kegiatan uji coba aplikasi APKB dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober

2020. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja Aksi Perubahan dan pengembang

aplikasi. Output dari kegiatan ini adalah:

- Panduan Aplikasi e-KIOS

- Instrumen Content Management System; dan

- User Interface and User Experience.

Uji coba pada aplikasi ini secara umum dilakukan untuk mengetahui

apakah aplikasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Uji coba dilakukan

dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan dan dilakukan sesuai dengan

skenario uji coba. Uji coba secara khusus mempunyai beberapa tujuan :

1. Untuk memastikan mutu dari suatu produk yaitu menguji apakah produk

(dalam hal ini system informasi) yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu

yang dipersyaratkan. Uji coba sistem dilakukan untuk memastikan atau

menjaga mutu suatu produk

2. Merupakan proses analisa dan entitas software, coba ini bertujuan untuk

mendeteksi adanya perbedaan antara kondisi software yang ada dengan

kondisi yang diinginkan, untuk melihat kerusakan/error dengan melakukan

evaluasi fitur fitur dari aplikasi yang telah dikembangkan.

III. 2. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan solusi

terhadap permasalahan yang timbul pada pelayanan sensor di LSF.

Permasalahan pandemi Covid-19 saat ini menuntut perubahan mekanisme

pelayanan dengan mengedepankan tingkat kesehatan masyarakat termasuk

seluruh pihak yang terkait dengan proses penyensoran film dan iklan film.

40

Demikian halnya dengan pelayanan sensor film sebagai bagian dari

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Untuk itu sangat diyakini bahwa aksi perubahan dapat memberi

manfaat besar dalam peningkatan layanan pelaksanaan penyensoran film dan

iklan film kepada semua pihak yang berkepentingan antara lain::

1. Menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi LSF dalam

menyensorkan film dan iklan film yang beredar/tayang di masyarakat.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sensor

terhadap semua tayangan film dan iklan film, maka LSF harus selalu

memahai tugas dan fungsi yang diemban dengan senantiasa memahami

situasi dan kondisi kekinian sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Lembaga

Sensor sebagai supporting sistem LSF sebagai basis data film dan iklan film.

Sekretariat LSF sebagai struktur yang memiliki tugas fungsi memberikan

dukungan layanan terhadap LSF, maka sekretariat LSF dituntut mampu

melakukan terobosan dan inovasi dalam memberikan pelayanan dengan

sebaik-baiknya

3. Terlindunginya masyarakat dari film dan iklan film yang akan diedarkan

dan/atau dipertunjukan.

Setiap tayangan film dan iklan yang dipertunjukkan kepada khakayak melalui

berbagai media penayangan memiliki klasifikasi usia yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, LSF harus bisa memastikan bahwa masyarakat

mendapatkan tontonan yang aman dan mendidik sesuai dengan budaya

bangsa.

4. Waktu pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif.

Dengan menggunakan aplikasi e-KIOS, stakeholder yang melakukan

pendaftaran sensor tidak memerlukan lagi nomor antrian untuk melakukan

serah terima materi film di loket pendaftaran. Tetapi stakeholder cukup

memanfaatkan sarana e-KIOS untuk melakukan pengunggahan materi film

41

tanpa harus menggunakan nomor antrian.

5. Menjaga kesehatan semua pelaksana layanan dari Covid 19.

Pemanfaatan aplikasi e-KIOS merubah mekanisme serah terima materi film

yang secara fisik sudah tidak diperlukan lagi, sehingga pertemuan fisik atau

tatap langsung para pendaftar sensor dengan tim pelayanan sensor sudah

tidak diperlukan lagi. Hal ini tentunya sangat membantu untuk mencegah

penularan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan.

6. Ruang penyimpanan materi film lebih efisien.

Selama ini materi film dan iklan film masih berbentuk fisik, yaitu berbentuk

DVD/VCD dengan jumlah yang cukup banyak kurang lebih 150 s.d. 200

keping setiap hari. Hal tersebut mengakibatkan ruang penyimpanan arsip film

menjadi tidak mencukupi lagi. Dengan aksi perubahan ini maka seberapapun

banyaknya data film dan iklan film sudah tidak memerlukan ruang

penyimpanan khusus karena semua tersimpan pada perangkat data.

7. Keamanan materi film lebih terjaga.

Materi film dan iklan film dalam bentuk fisik lebih rentan untuk terjadinya

kerusakan, baik dari sisi fisik maupun isinya. Dengan penggunaan e-KIOS

maka data film yang sudah disimpan akan lebih aman dari kerusakan dan

penggunaan lain yang tidak sesuai peruntukanya.

8. Mengurangi biaya administrasi sensor.

Salah satu hal yang cukup menarik dalam pelaksanaan aksi perubahan ini

adalah bahwa biaya yang ditanggung oleh stakeholder untuk membeli

DVD/VCD menjadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau dihitung

maka efisiensi biya pendaftaran sensor bisa sampai 200—250 juta pertahun.

42

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

IV. 1. Penetapan Target Jangka Menengah

Tindak Lanjut kegiatan jangka pendek adalah dengan melakukan target

capaian jangka menengah dan jangka panjang. Rencana tindak lanjut Aksi

Perubahan didukung oleh Mentor, diinformasikan pada stakeholder, didukung

stakeholder, dan dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutan. Tujuan

jangka menengah dan panjang aksi perubahan ini adalah:

a. Terlaksana sosialisasi POS layanan sensor dan aplikasi e-KIOS dengan

stakeholder

b. Ujicoba penggunaan aplikasi untuk stake holder eksternal

c. Implementasi aplikasi e-KIOS

d. Terlaksananya sosialisasi POS pelayanan administrasi penyensoran di

LSF-Perwakilan;

e. Terlaksananya sosialisasi aplikasi layanan berbasis elektronik di LSF-

Perwakilan

f. Dapat digunakannya aplikasi untuk melayani pemangku kepentingan

perfilman di LSF perwakilan.

IV. 2. Penetapan Target Jangka Panjang:

Pemanfaatan aplikasi layanan penyensoran berbasis elektronik secara penuh.

Aplikasi memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan untuk

bisa mengirimkan materi film tanpa melalui media DVD dan VCD dan tidak ada

pertemuan langsung dengan pihak staf LSF. Adapun konten tetap LSF yang

melakukan sensor karena LSF merupakan satu-satunya lembaga yang

mendapatkan tugas untuk mengeluarkan STLS.

43

Tindak Lanjut kegiatan jangka pendek dengan menetapkan target capaian

jangka menengah dan jangka panjang

Tabel 1. 5: Keberlanjutan Aksi Perubahan

No Tahapan Kegiatan Output

Rencana Waktu

Pelaksanaan

JANGKA MENENGAH

1 Reviu kegiatan jangka pendek yang belum terlaksana

Melakukan sosialisasi POS

kepada stake holder

eksternal

POS layanan sensor

yang telah diperbaharui Januari 2021

Melakukan sosialisasi

penggunaan aplikasi e-

KIOS kepada stakeholder

eksternal

Aplikasi e-KIOS yang

sudah diujicoba internal Januari 2021

Penggunaan aplikasi e-

KIOS untuk layanan

administrasi sensor

Aplikasi dan sarana e-

SIAS yang sudah

tersedia

Februari 2021

2 Melalukan sosialisasi POS

baru kepada LSF

perwakilan

POS pelayanan sensor

yang sudah dpernaharui Februari 2021

3 Penggunaan Aplikasi e-

KIOS pada pelayanan

administrasi sensor

berbasis elektronik (e-SiAS)

untuk peningkatan kualitas

layanan

Aplikasi e-KIOS yang

sudah diujicoba

Maret – Juni 2021

JANGKA PANJANG

44

No Tahapan Kegiatan Output

Rencana Waktu

Pelaksanaan

1 Penggunaan Aplikasi e-

KIOS secara penuh

berbasis elektronik

Pengembangan aplikasi e-

KIOS secara online

Agustus –

November 2021

2 Sosialisasi pelayanan

sensor secara elektronik

Terinformasikanya system,

prosedur dan catatan pada

system pelayanan

administrasi sensor

Desember 2021 -

2022

Pelaksanaan aksi perubahan “Penyediaan Layanan Kios Materi Film

secara Elektronik (e-KIOS) pada Pelayanan Administrasi Pendaftaran Sensor

Film dan Iklan Film Berbasis Elektronik (e-SiAS) di Sekretariat Lembaga Sensor

Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” telah menyelesaikan tahapan

jangka pendek dengan beberapa hasil yang menunjukkan adanya perubahan

proses yang signifikan yang terjadi pada pelayanan pendaftaran penyensoran di

Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pencapaian proyek perubahan yang

dilakukan selama 2 bulan tersebut antara lain adalah :

1. Terselenggaranya penyesuaian POS untuk proses pendaftaran

penyensoran yang semula serah terima materi film secara manual dan saat

ini sudah dilakukan secara elektronik

2. Pembuatan aplikasi e-KIOS telah dilaksanakan untuk pendaftaran dan up

load data iklan film dengan beberapa catatn hal teknis yang memerlukan

penyesuaian

3. Uji Coba pelaksanaan aplikasi e-KIOS juga telah dilaksanakan kepada pihak

pengguna hanya saja maish memerlukan penyesuaian agar lebnih mudah

untuk digunakan.

Agar aksi perubahan terkait dapat terealiasi secara baik dan sempurna maka

kiranya perlu disampaikan saran-saran yang sekiranya mendukung

pengembangan perubahan berikutnya diantaranya adalah :

45

1. Aplikasi e-KIOS yang dterapkan perlu terus dikembangkan dan disesuaikan

dengan kenutuhan para stakeholder dilingkungan Lembaga Sensor Film

2. Pengembangan langkah kegiatan pada aksi perubahan perlu dilanjutkan

sampai dengan pada tahapan jangka panjang sehingga terwujud pelayanan

penyensoran yang efektif dan efisien diseluruh lini pelayanan.

3. Diperlukan sinergi terus menerus dengan stakeholder terkait untuk

memangkas alur pelayanan yang mungkin masih terkendala


BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

a. Aksi perubahan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja

organisasi melalui inovasi dan pengembangan layanan

b. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu model

pengembangan dan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja

pelayanan pada saat ini

c. Perlu perencanaan yang strategis dan inovasi berkelanjutan

(sustainability) untuk memastikan proses bisnis lembaga tetap berjalan

sesuai prosedur

d. Pembentukan tim kerja dan pembagian kerja yang merata perlu dilakukan

secara optimal untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

berjalan dengan baik

e. Monitoring dan evaluasi dalam setiap program dan kegiatan untuk

memastikan semua program berjalan sesuai dengan perencanaan.

f. Target capaian perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan

pelayanan prima dengan melibatkan semua stakeholder

V. 2. Saran

a. Perlu penyelesaian beberapa tahapan mailstone pada jangka pendek

yang belum terealisasi untuk dilaksanakan pada jangka menengah

b. Perlu rencana aksi pada setiap tahapan kegiatan baik jangka menengah

maupun jangka panjang

c. Perlunya dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkan

seluruh tahapan kegiatan agar hasil inovasi yang dikembangkan

mencapai hasil yang memuaskan.


LAMPIRAN

SURAT TUGAS TIM AKSI PERUBAHAN

MILESTONE 1 Kegiatan : Pembentukan tim

Efektif

Identifikasi keterlibatan pihak terkait

Pembagian tugas dan Pengelompokan tim pada bidang terkait

Finalisasi & pengesahan surat tugas

Hasil Kegiatan Surat Tugas Tim

Pengelompokan tim pada bidang terkait

Penjelasan tugas dan tanggungjawabi tim perubahan



DOKUMENTASI


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PROYEK PERUBAHAN

2. Project Leader

Tugas dan tanggung jawab :

- Melakukan perencanaan, implementasi hingga evaluasi dan pelaporan

proyek perubahan.

3. Tim Pelaksana, terdiri dari:

a. Tim 1

Tugas dan tanggung jawab:

- Melakukan pembuatan, uji coba, reviu dan sosialisasi POS E-

Adminintrasi Penyensoran.

Anggota :

1. Anton Sisdianto P.

2. Sofyan Hadi

3. Muhammad Nurhasim

4. Octaviana Atiek

5. Ardian Wahyudi

6. Ollyvia Herlina

b. Tim 2


- Menyusun desain dan rancangan aplikasi, uji coba dan membuat

pedoman e-KIOS.

Anggota:

1. Intan Rukma Isriana


2. Aly Habsyi

3. Siswanto

4. Akbar

5. Ridwan Fahruddin

6. Akmal Prathama Fachmiansyah

7. Dewa Puja

8. Panji Wibowo

9. Endang Srimurni

c. Tim 3


- Melakukan dokumentasi dan administrasi semua kegiatan proyek

perubahan mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi dan

pelaporan proyek perubahan.

Anggota :

1. Wahyuni

2. Irfan

3. Hadi Prabowo

4. Irma Handayani

6. Al Arifina


MILESTONE 2 Kegiatan : Review Prosedur

Operasional

Standar (POS)

Identifikasi alur proses pendaftaran dan upload data

Identifikasi dokumen pendukung dan pelaksana kegiatan

Review POS sebelumnya

Finalisasi POS E-Administrasi Penyensoran

Hasil Kegiatan

Prosedur Operasional Standar (POS) Fasilitasi Proses Penyensoran (Sebelumnya)

Draf Prosedur Operasional Standar (POS) E-Adminintrasi Penyensoran

Undangan pembahasan POS

Daftar hadir review POS

Notula rapat

Foto Kegiatan


PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) FASILITASI PROSES PENYENSORAN (SEBELUMNYA)



Laporan Proyek Perubahan 19







DRAF PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) E-ADMINISTRASI SENSOR REVISI


POS FASILITASI PROSES PENYENSORAN

Pengadministrasi

Pendaftaran

Penyensoran

Bendahara

Penerima

(Kasir)

Staf Fasilitasi

Proses

Penyensoran

Kasubbag

Fasilitasi Proses

Penyensoran

Kepala

Sekretariat LSFInput dan Kelengkapan Waktu Output

A. PENDAFTARAN PENYENSORAN

i. Penerimaan Pendaftaran atau Registrasi Akun (Untuk Pemohon Baru)

1 Menerima Pendaftaran Akun atau

registrasi dari pemohan (baru)

melalui aplikasi E-Administrasi

Sensor

Daftar Persyaratan Pendaftaran atau

Registrasi Akun

5 Menit - Softcopy berkas Pendaftaran

atau Registrasi Akun

- Status Akun Terdaftar

2 Melakukan verifikasi dan approval


Sensor

Softcopy berkas pendaftaran 15 menit - Status Akun Pemohon

TerverifikasiPR untuk pengembang.

ii. Penerimaan Pendaftaran Penyensoran

3 Menerima Pendaftaran Sensor dari

pemohon melalui aplikasi E-

Administrasi Sensor dan

Status Akun Pemohon Terverifikasi

Daftar Persyaratan Pendaftaran

Penyensoran

5 Menit Softcopy berkas Pendaftaran

Penyensoran dan Materi Sensor

Menerima materi sensor melalui e-

Kios

4 Melakukan verifikasi dan approval


Sensor

Softcopy berkas Pendaftaran

Penyensoran dan Materi Sensor

15 Menit Status Pendaftaran Diterima,

informasi sbb:

- Materi Sensor beserta

informasinya

- Data durasi materi sensor (dibaca

oleh aplikasi E-Administrasi

Sensor)

- Data biaya sensor (dihitung


Sensor)

Output :

-Surat Bukti Pendaftaran

Sensor,

-Invoice (bisa didownload oleh

pelanggan)

Pengadministrasi

Pendaftaran

Penyensoran

Kasir

Staf Fasilitasi

Proses

Penyensoran

Kasubbag

Fasilitasi Proses

Penyensoran

Kepala


5 Menerima Pembayaran dari

pelanggan secara manual sesuai

dengan invoice (Bukti Pendaftaran)

yang diterbitkan.

Pendaftaran diterima, informasi

sbb:

- Materi Sensor beserta informasinya

- Data durasi materi sensor (diukur


Sensor)

- Data biaya sensor (dihitung melalui

aplikasi E-Administrasi Sensor)

- Invoice (terbit melalui aplikasi E-

Administrasi Sensor)

5 Menit Bukti pembayaran/kuitansi

6 Melakukan pengimputan status

pembayaran kedalam aplikasi E-

Administrasi Sensor

- Bukti pembayaran/kuitansi 5 Menit Status Pembayaran Lunas

Pengadministrasi

Pendaftaran

Penyensoran

Kasir

Staf Fasilitasi

Proses

Penyensoran

Kasubbag

Fasilitasi Proses

Penyensoran

Kepala


7 Menyiapkan Form Berita Acara

Penyensoran, jadwal penyensoran

bulanan, materi sensor dan

melakukan pengimputan juga pada

aplikasi E-Administrasi Sensor

Data Penyensoran sesuai pada

aplikasi E-Administrasi Sensor

1 jam - Form Berita Acara Penyensoran

- Jadwal penyensoran

- Materi sensor

Dilakukan manual dan elektronik,

Jadwal Bulanan dibuat oleh Staf,

diverifikasi oleh kasubbag

Fasilitasi, Kasubbag Umum,

Kepala Sekretariat dan tanda

tangan Ketua LSF

8 Menyerahkan Form Berita Acara

Penyensoran, jadwal penyensoran,

materi sensor ke Anggota LSF

- Form Berita Acara Penyensoran

- Jadwal penyensoran

- Materi sensor

- Form Penyensoran ( aplikasi E-

Administrasi Sensor)

10 Menit Serah terima

9 Menerima hasil penyensoran dalam

bentuk Berita Acara Penyensoran

dari Anggota LSF dan membaca

stasus Hasil Sensor (pada Aplikasi

E-Administrasi Sensor)

Serah terima NA - Hasil Penyensoran pada Berita

Acara Penyensoran

- Materi sensor

- Status Hasil Sensor (pada

Aplikasi E-Administrasi Sensor)

- Proses Penyensoran dilakukan

oleh Anggota LSF

-Pengoperasian peralatan sensor

mengikuti POS Pengoperasian

Sarana Penyensoran (POS-

SET.LSF-SP-01).

10 Melakukan verifikasi Berita Acara

Penyensoran.

draf STLS

11 Membuat draf STLS

12 Melakukan verifikasi draf STLS

13 Melakukan pencetakan SURAT

TANDA LULUS SENSOR (STLS) atau

SURAT TANDA TIDAK LULUS

SENSOR (STTLS) dan meminta

tanda tangan Ketua LSF.

- Hasil Penyensoran pada Berita

Acara Penyensoran

- Materi sensor

- Status Hasil Sensor (pada Aplikasi

E-Administrasi Sensor)

5 Menit Hasil cetak SURAT TANDA LULUS

SENSOR (STLS) atau SURAT

TANDA TIDAK LULUS SENSOR

(STTLS)

14 Menerima SURAT TANDA LULUS

SENSOR (STLS) atau SURAT

TANDA TIDAK LULUS SENSOR

(STTLS) yang sudah ditandatangan

Ketua LSF dan menyerahkan pada

pelanggan

Hasil cetak SURAT TANDA LULUS

SENSOR (STLS) atau SURAT TANDA

TIDAK LULUS SENSOR (STTLS)

NA SURAT TANDA LULUS SENSOR

(STLS) atau SURAT TANDA TIDAK

LULUS SENSOR (STTLS) yang

sudah ditandatangan Ketua LSF

15 Melakukan kearsipan Berita Acara

dan salinan STLS

Hasil cetak SURAT TANDA LULUS

SENSOR (STLS) atau SURAT TANDA

TIDAK LULUS SENSOR (STTLS)

5 Menit Arsip

C. PESIAPAN PENYENSORAN

D. PROSES PENYENSORAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN HASIL SENSOR

Setiap

tahapan

akan ada

notifikasi

kepada

pelanggan

melalui e-

mail dan

laman

akun

pelanggan.

dalam 1

studio = 3

anggota

dan 4

tenaga

sensor

B. PEMBAYARAN SENSOR

- Penerimaan pembayaran

dilakukan secara manual

mengikuti POS Penerimaan

Tarif Sensor (POS-SET.LSF-

UM-01)

- Penginputan hasil pembayaran

dilakukan juga pada aplikasi E-

Administrasi Sensor

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

- Materi sensor yang mempunyai

kuota kecil langsung diupload


Sensor, sedangkan materi sensor

yang mempunyai kuota besar

dikirim secara manual.

- Proses Pendaftaran Penyensoran

dilakukan secara elektronik,

langkah-langkah diuraikan pada

Instruksi Kerja E-Administrasi

Penyensoran Buku Panduan

Aplikasi E-Administrasi

Sensor untuk Pengguna

Aplikasi dan Petunjuk

Penggunaan Aplikasi E-

Administrasi Sensor untuk

Pelanggan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Proses Pendaftaran atau

Registrasi Akun dilakukan secara

elektronik, langkah-langkah

diuraikan pada Instruksi Kerja

E-Administrasi Penyensoran

Buku Panduan Aplikasi E-

Administrasi Sensor untuk

Pengguna Aplikasi dan

Petunjuk Penggunaan

Aplikasi E-Administrasi

Sensor untuk Pelanggan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

1

1

TIDAK SESUAI

SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI

2

2


KEGIATAN REVIU POS PELAYANAN ADMINISTRASI SENSOR

a. Kegiatan (Tanggal 28 September 2020)

Undangan

Daftar Hadir

Notula Rapat

Dokumetasi


MILESTONE 3 Kegiatan : Sosialisasi POS

Surat Tugas

Penyusunan rencana pelaksanaan

Inventarisasi peserta dan nara sumber

Masukan terhadap Perbaikan POS yang dilaksanakan


Daftar hadir

9

Notula


Dokumentasi


MILESTONE 4 Inventarisasi kebutuhan teknis untuk

diinput dalam program aplikasi


Undangan

Daftar Hadir

Undangan


Notula

Dokumentasi



RANCANG BANGUN APLIKASI


Undangan

MILESTONE 5 Penyusunan Rencana Pelaksanaan

Undangan Peserta

Inventarisir sarana yang ada

Koordinasi tempat

Pelaksanaan rapat

Hasil Kegiatan

Kegiatan : Penyusunan

Kebutuhan

Sarana e-KIOS

Bahan rencana kebutuhan sarana di ruang layanan

Bahan rencana kebutuhan sarana di ruang studio

Draft modul aplikasi e-KIOS


Notula


KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG MODUL OFFLINE (E-KIOS)NO PERIHAL RINCIAN Speksifikasi Tersedia Kekurangan

1. E-KIOS Booth/Bilik Kios yang kereeeeennnnn 1 bilik

Komputer

1. Core i7 gen 10

2. M2 128GB (untuk OS)

3. HDD 1TB (untuk penyimpanan

sementara)

4. RAM 16GB

5. Blue ray Player 2 unit (Eksternal)

6. USB port (external/internal) 10 port

7. Aplikasi convert video

8. UPS 1200 W

5 bh 3bh

2. JARINGAN INTRANET Kabel LAN 1 lot

3. STUDIO Komputer

1. Core i7 gen 10

2. M2 128GB (untuk OS)

3. HDD 1TB (untuk penyimpanan

sementara)

4. RAM 16GB

5. VGA 8GB dengan 3 displayport

(untuk share ke 2 layar TV dan layar

utama)

6. Blue ray Player 2 unit

7. Software Video Player (sudah

include di aplikasi eSiAS??)

5 bh

Kabel HDMI 5 bh

Kabel LAN 5 bh

4. KOMPUTER DI ADMINISTRASI LAYANAN SENSOR Komputer 10 bh 10 0

Kabel LAN 1 pkt 1 0

Kebutuhan


SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN FORMULIR

NOTULEN RAPAT

No. Dokumen : F-SET.LSF-MR-15

Tanggal Terbit : 13-08-2016

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 1

Nama Acara : Rapat Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasara E-Kios

Hari dan

Tanggal

: Jumat, 2 Oktober 2020

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Gedung Film lantai 6

PESERTA RAPAT POKOK BAHASAN

1. M. Sanggupri 2. Pak Ali (PT. HMS) 3. Pak Siswanto (PT. HMS) 4. Abu Chanifah 5. Intan R Isriana 6. Wahyuni 7. Akmal Prathama F. 8. Endang Srimurni 9. Ridwal Fachrudin 10. Rudy Legowardoyo 11. I Dewa Gede Puja Trisuda 12. Al-Arifina 13. Rahmat Jayadi 14. Panji Pratama 15. Akbar Arief darmawan 16. Irpan 17. Kukuh Cahyo Utomo 18. (peserta lain terlampir pada daftar hadir

peserta rapat)

Koordinasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Layanan e-KIOS pada Sistem e-SiAS.

NO HASIL PEMBAHASAN PENANGGUNG

JAWAB TARGET

SELESAI*) KETERANGAN

Rapat dibuka oleh M Sanggupri (Kepala Sekretariat LSF) M. Sanggupri:


Dokumentasi


MILESTONE 6 Kegiatan : Uji Coba aplikasi

e-KIOS Internal

Penyusunan Rencana Pelaksanaan

Undangan Peserta ujicoba

Pembuatan & pengiriman undangan

Koordinasi tempat

Pelaksanaan kegiatan Uji Coba

Hasil Kegiatan

Undangan

Daftar hadir

Notulensi

Foto Kegiatan

Catatan masukan dari ujicoba


Undangan:

Notula


SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN FORMULIR

NOTULEN RAPAT

No. Dokumen : F-SET.LSF-MR-15

Tanggal Terbit : 13-08-2016

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 1

Nama

Acara

: Rapat Uji Coba dan Analisa Kebutuhan e-Kios

Hari

dan

Tanggal

: Senin, 5 Oktober 2020

Waktu : 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Gedung Film lantai 6

PESERTA RAPAT POKOK BAHASAN

1. M. Sanggupri 2. Pak Ali (PT. HMS) 3. Pak Siswanto (PT. HMS) 4. Abu Chanifah 5. Intan R Isriana 6. Wahyuni 7. Akmal Prathama F. 8. Rudy Legowardoyo 9. I Dewa Gede Puja Trisuda 10. Rujai 11. Al-Arifina 12. Rahmat Jayadi 13. Panji Pratama 14. Akbar Arief darmawan 15. Irpan 16. Kukuh Cahyo Utomo 17. (peserta lain terlampir pada daftar hadir

peserta rapat)

Koordinasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Layanan e-KIOS pada Sistem e-SiAS.


Dokumentasi


penyediaan layanan kios materi film secara - Kementerian ...

Documents