PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BIG DATA DALAM MEMPERKUAT SISTEM KESEHATAN NASIONAL PADA ERA JKN dr. Anas Ma’ruf, MKM Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Jakarta, 24 September 2020 Pusat #2020SATUDATAKESEHATAN Kementerian Kesehatan RI
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BIG DATADALAM MEMPERKUAT
SISTEM KESEHATAN NASIONAL PADA ERA JKN
dr. Anas Ma’ruf, MKM
Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
Jakarta, 24 September 2020
Pusat
#2020SATUDATAKESEHATAN
Kementerian Kesehatan RI
REGULASI SATU DATA KESEHATAN
PEMBANGUNANNASIONAL
PEMERINTAHANYANG BAIK
SISTEM PEMERINTAHAN
DATA GOVERNANCEPERATURAN PEMERINTAH
NO 46 THN 2014 SIK
HIS GOVERNANCE
PERPRES NO 95 THN 2018
BERBASIS ELEKTRONIK
IT GOVERNANCE
PERPRES NO 39 THN 2019
SATU DATA INDONESIA
Memperkokoh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional
Menuju TPB
TER
(RPMK Satu Data Kesehatan)
Kebijakan Satu
1
Data Kesehatan
dataset, metadata, dan sistem pada
analisis, serta penyajian dan
STANDARISASIsemua simpul proses
pengelolaan data
pakai data pada sistem informasi layanan
3KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN
keputusan berdasar bukti (akuntabilitas)
Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar
bukti
AKUNTABILITAS
Berbagi pakai data(data sharing) melalui
IN -OPERABILITAS
Standarisasi pada semua simpul proses pengelolaan data mencakup standarisasi
simpul pengumpulan, pengolahan, dan
penyebarluasan data dan informasi.
• Berbagi pakai data (data sharing) melaluiinteroperabilitas mencakup berbagi
kesehatan dan berbagi pakai data pada sistem informasi pelaporan dan monev.
• Pemanfaatan data untuk pengambilan
mencakup proses kliring data untuk memperoleh satu data dan penyediaan akses data melalui portal untuk berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya.
“Analisis Big Data”DATA STRUCTURED (Internal)
untuk mendukung Satu Data Kesehatan
POROS KEBIJAKANNON ROUTINE DATA
(Research)
UKP(individual) SOA
SOA
DATABASE
DATABASE
ROUTINE DATA(Health facilities )
UKM (agregate)
Decision
Support
System
DATA LAKE DATA MART
(DWH)INFORMATION/KNOWLEDGEDATA STRUCTURED (External)WISDOM
DATABASEMOH/OTHER INSTITUTIONS
DATA NON-STRUCTURED
NEWS SITES
MODELING
PREDIKTIFDATA CLEANING DATA MINING
SOCIAL MEDIA
Kementerian Kesehatan RI
Peran Big Data dalam Tugas dan Fungsi Pusdatin(sesuai Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes)
PengambilanKebijakan
Pengembangansistem
Informasi
Pengelolaanteknologiinformasi
Pengelolaandata daninformasi
• Pemanfaatan data yang bersumber dari sistem informasi yang dikelola/diintegrasikan olehpusdatin yang mencakup sosiodemografi,
sumberdaya kesehatan, upaya kesehatan,
pengendalian penyakit, status gizi, kesehatan lingkungan, dll sebagai landasan pengambilan
kebijakan.
Pemanfaatan data yang bersumber dari sistem informasi di luar lingkup Kementerian Kesehatan
• Penggunaan big data pada sisteminformasi yang dikelola maupundiintegrasikan oleh Pusdatin, yaitu PIS-PK, SPM Kesehatan, data prioritas, SIKDA generik, SITT, SIHA, Sismal, Komdat Gizi KIA, SI SDMK, SIRS online, dll
Pemanfaatan sistem informasi di luar
lingkup Kementerian Kesehatan dalam
rangka implementasi big data
Penyediaanoptimalisasi infrastruktur informasi implementasi
danpemanfaatan
teknologi untuk
big data•
•
Kementerian Kesehatan RI
KONDISI SAAT INI (2)
• SDM yang dapat dioptimalkan :
Kementerian Kesehatan RI
No Bidang Tenaga Saat ini Harapan
1 Pengelolaan Data dan Statistisi
Informasi
Data ScientistEpidemiolog
Analis Data
2 Pengelolaan Sistem Pranata Komputer
InformasiData Engineer
3 Pengelolaan Teknologi Pranata Komputer
Informasi
KONDISI SAAT INI (3)
Kementerian Kesehatan RI
• Metode Analisis yang telah dilakukan dengan pengolah data statistic(SPSS modeler, R, Orange,Gephy, dll)
1. Deskriptif
2. Komparatif
3. Korelasi
4. Kausalitas
Rencana Metode Analisis dengan Big Data Analytics:
1. Analisis Prediktif (rencana jangka pendek)
2. Analisis Preskriptif (rencana jangka panjang)
KONDISI SAAT INI (4)
(data ware house)
Kementerian Kesehatan RI
ASDK
• Sumber Data:
A. Internal Pusdatin Kemenkes1. Aplikasi Keluarga Sehat
2. Aplikasi Komdat (data agregat)
3. Aplikasi SIKDA Generik
4. All Record TC-19
B. SI Kemenkes: SI HIV-AIDS (SIHA), SI Tuberkulosis Terpadu(SITT), SI Penyakit Tak Menular (SI PTM), dll
C. Lintas Sektor: Data Kependudukan (Kemendagri), BNPB, dll
R
Aplikasi Satu Data Kesehatan
1
STANDARiSASI
KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN 3
INTE -OPERABILITAS
AKUNTABILITAS
piloting, disainkab/kota
2018
implementasi,
• Standarisasi
• Interoperabilitas• Akuntabilitas
• GF HSS: 10 kab/kota
• GF ATM: 50 kab/kota• DLI I-SPHERE WB
2019
5% dari 514 kab/kota: 26
2020
30% :155 kab/kota
2021
60% : 309 kab/kota
2022
90% : 463 kab kota
SG | Ap SIP lain | SIRS-Online | PTM | Kesling | Kusta
| KOMDAT | SIHA | SITT | SISMAL | KIA | SISDMK | ASPAK ]
Satu standar data
Satu metadata yang bakuSatu portal data
Pemanfaatan Data KS dengan analisis Big Datayang telah dilakukan di Kemenkes• Pemanfaatan Data Keluarga
Sehat (data terstruktur) sebagaidata yang berskala Nasional yangdimiliki Kemenkes dengandikombinasikan dengan data takterstruktur
Pemanfaatan analisis data dengan konsep Big Data
•
HAMBATAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SAAT INI
Analytics Kemenkes masih dalam proses penyusunan (à telah
Dalam Negeri)
dioptimalkan à
konsultan TIK)
perlu konsultasi dengan ahli tentang besarannya
Analytics yang belum
Tinggi dan dukungan
memadai (à Kemampuan SDM
hibah IsDB)
Kementerian Kesehatan RI
• Road Map/strategi implementasi dan pengembangan Big Data
dibantu oleh WHO berupa konsultan/expert dari Luar negeri dan
• Kapasitas server untuk analisis Big Data masih perlu
(à Perencanaan kapasitas server telah dibantu hitung oleh
• Kemampuan SDM mengoperasikan perangkat aplikasi Big Data
ditingkatkan melalui kursus dan kerjasama dengan Perguruan
Tantangan
Kementerian Kesehatan RI
Roadmap implementasi Analisis Big Data yang belum selesai tersusun
Memperoleh SDM dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan
• Mengintegrasikan dari berbagai macam sumber data
Mengintegrasikan teknologi big data dengan infrastruktur yang ada
• Menentukan strategi Pembiayaan untuk inisiasi big data
• Isu resiko penguasaan data (keamanan, privasi, kualitas data)
Kementerian Kesehatan RI