BUPATI MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR ^3 TAHUN 2018 . TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan
13
Embed
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA …...Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat. b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester II kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR ^3 TAHUN 2018
. TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata
Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran danPenggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten MinahasaTahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, PenetapanRincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desadi Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARAPENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.4. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten/kotfi setelah dikurtulgi ftatifl AlnkaSl RhUSUS.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya diatngkat APB Desa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
T3AP. 11
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADD
Pasal 2
(1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penghasilan tetap,tunjangan dan operasional Hukum Tua, perangkat desa dan BPD serta
mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, danpemberdayaan masayarakat desa.
(2) Tujuan pemberian ADD :a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan diTingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalamrangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
dan
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa).
BAB III
SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
Pasal 3
Sasaran ADD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.
Pasal 4
Tata Cara Pengalokasian ADD :
1. Pengalokasian ADD dihitung dengan mempertimbangkan
variabel-variabel :
a. Jumlah penduduk desa;
b. Luas wilayah desa;
c. Angka kemiskinan desa; dan
d. Tingkat kesulitan geografis desa.2. Pengalokasian ADD mempertimbangkan juga kebutuhan penghasilan
tetap Hukum Tua dan perangkat desa.
3. Perumusan yang digunakan untuk menghitung pengalokasian ADDberdasarkan ketentuan :
a. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh
desa; dan
b. 10% (sepuluh person} dibagi secara proporsional berdasarkan variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1). /
4 0- -.-- ~~
4. Pengalokasian ADD yang diterima oleh desa tertentu dihitung denganmenggunakan rumusan sebagai berikut :
ADD Desa x - ADDM + ADDPx
dimana
ADDM
ADDPx
ADD Merata yang diterima semua desa
ADD Proporsional untuk desa x
ADDPx - (BDx X 10% ADD) X IKGx
dimana:
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD : Total ADD
IKGx : Indeks Kesulitan Geografis untuk Desa x
Pasal 5
(1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkanvariabel-variabel :
a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk desa;b. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; danc. 50% (lima puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin desa.
(2) Variabel tingkat kesulitas geografis digunakan sebagai faktor pengalibobot desa dengan 10% ADD dalam bentuk IKG (Indeks Kesulitan
Geografis).(3) Indeks Kesulitan Geografis ditentukan dari laktor-faktor seperti :
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan
komunikasi desa ke kabupaten/kota.
BAB IV
PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 6
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk setiap desa diKabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalamlampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.
Pasal 7
(1) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD KabupatenMinahasa.
(2) Penganggaran ADD ditata dalam mata anggaran Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
(3) Teknis administrasi pelalcsanaan ADD dikoordinasikan oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
Pasal 8 .
Pasal 8
(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD keRekening Kas Desa.
(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, yakni :
a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 40%(empat puluh persen);
b. tahap II disalurkan paling cepat bulan April sebesar 40%(empat puluh persen); dan
c. tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 20%
(dua puluh persen).
(3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahunanggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, denganpersetujuan Camat.
b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester II kepada Bupatimelalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenMinahasa.
c. Laporan realisasi penggunaan ADD semester II tahun anggaransebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
d. Surat Pengajuan Dana ADD Tahap I kepada Bupati melalui KepalaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa,dengan persetujuan Camat.
e. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018.
f. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I.g. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa.
h. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Tim PengelolaKegiatan.
i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tiap jenis kegiatan yang dilengkapidengan sketsa/gambar kerja pekerjaan fisik.
j. Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan.
k. Foto Kegiatan Fisik 0%.
1. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan
yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas materai
Rp. 6.000.
m. Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang
Tondano.
(4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan:a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, minimal penggunaan dana
sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADD yang telah disalurkan.b. Surat Pengajuan Dana ADD Tahap II kepada Bupati melalui Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa,
dengan persetujuan Camat.c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II.
(5) Penyaluran 1.
(5) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan:a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester I kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenMinahasa.
b. laporan realisasi penggunaan ADD semester I kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenMinahasa, minimal penggunaan dana sebesar 50% (lima puluhperseratus) dari ADD yang telah disalurkan.
c. Surat Pengajuan Dana ADD Tahap III ditujukan kepada Bupati melaluiKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenMinahasa, dengan persetujuan Camat.
d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III.
(6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 9
ADD akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut padaPasal 8 lengkap dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.
Pasal 10
Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana ADD, seperti :1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
a. Biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan :- Belanja Pegawai : Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat
Desa serta Tunjangap Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD.b. Biaya Operasional Perkantoran, meliputi :
- Belanja Barang dan Jasa : alat tulis kantor, benda pos,pemeliharaan aset, pakaian dinas, pakaian olah raga, alat dan
bahan kebersihan, perjalanan dinas, sewa kendaraan, air, listrikdan telepon, honor, dan Iain-lain;
- Belanja Modal : belanja komputer, laptop, printer, meja dan kursikantor, dan lain-lain.
c. Biaya Operasional BPD;d. Biaya penetapan dan penegasan batas desa;e. Biaya penyusunan tata ruang desa;f. Biaya pengelolaan informasi desa;g. Biaya penyelenggaraan perencanaan desa;
h. Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
i. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.2. Bidang Pembangunan Desa, antara lain :
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana desa;
b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana usaha ekonomi desa;d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup;
e. Pengadaan
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk penanggulangan bencana alam, dan/atau kejadianluar biasa lainnya; dan
f. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
a. Biaya pembinaan lembaga kemasyarakatan;b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;e. Pembinaan lembaga adat;
f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
g. Pemberian bantuan sosial; danh. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :a. Bimbingan Teknis HukUm Tua di Luar Daerah;
b. Bimbingan Teknis Perangkat Desa di Luar Daerah;c. Studi Banding TP. PKK di Luar Daerah;d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
e. Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
f. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan
pembinaaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
g. Pelatihan Sistem Keuangan Desa;h. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa;
i. Pelatihan BUM Desa;
j. Pelatihan Kader Teknik;k. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
q. Kegiatan BBGRM;r. Pemeliharaan Lingkungan dan Kebersihan;s. Ketahanan Pangan dan Pertanian;t. Budidaya Tanaman (Green House);
u. Perpustakaan Desa; danv. Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
Pasal 11
Anggaran ADD tidak dapat digunakan untuk :
a. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
b. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk
pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.
Pasal 12
b. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD paling banyak sebesar
Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
c. Tunjangan Ketua Bidang dan Anggota Bidang BPD paling banyak sebesar
Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 16
(1) Pemerintah Desa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaanpenggunaan dana ADD dalam APB Desa kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, yakni:a. Laporan ...
a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertamadisampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaranberjalan;
b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir
tahun anggaran disampaikan paling lambat pada minggu keempatbulan Februari tahun berikutnya.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan
sepengetahuan Camat.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan serta
memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan
desa;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasaberupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrasi
pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, berupa :
a. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
b. Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa;c. Melakukan .1.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaankeuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
(5) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaankegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.
Pasal 18
(1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan ADD akan diberipenghargaan.
(2) Desa yang penggunaan ADD-nya tidak sesuai dengan ketentuan akandikenai sanksi.
(3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksidirumuskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjangmenyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan KeputusanBupati.
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa./
Diundangkan di Tondano
pada tanggal U~ JOnkiUJi 2®$SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,
JEFFRY ROBBY KORENGKENG
Ditetapkan di Tondano
pada tanggal If JOlrujttrC £&$
BUP.ATIMINAHASA,
JANTJE W. SAJOW
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA T/^JUN 201 9
CO
&§ $3S g c cto o cc a
J 2 H H
CO
§
za
c
0:-G
c0
•.•
)0
50
1 88O O
•'.
00
c
8 § 1 § ' :; § gO
§ '; § § £ | ; § § § § c00
§ § § 8 | s 8 § 1 ; 8 8 § 8O
8
§90-
n •O<>
in !7> an=:
r,
s ^n
R m8 in 8
i,i'
fi8f* J r ;t-
;-:•1 <i V ri •v * 1 l> *i
8[•
y.i T •l; 0 :.)i ti- -v >;> f* -> T> O -•/ r. ?> 1- ^•- 8 "1
8ri
8ii-i
:'!in
8 8' •T' r- •* Sj! X -•C-! •. '• r> .' T- IN ^
ri V-l VJ tM n fi n VI -, PI 0 X CO X X "1 CN VJ -.' O
if, .-. •1- _ ."
-
PH _ ;-;
s•• ~ -. -,
•-• 8„
8v
>QO<
'N • 1
iS: p, %.V, if. "'. f 7i
8ni :" 8 8sf- r- * V "1 0i 00 r- 0 * K V 0 X
* .': n IT, ^r X cr-. .n v. fi C. 0 w. VI <"• r- on f> S8 8 -v n 8IV
8 in IV If,
8 in vf- X
8 t is:<
«. ••) •x. t- U :-• "> c; * 00 r> :•- ^ c^ > ao v; C CT> O VI r- X O CC h. *" If. CO
..'.
5if) in
aIf X, CO
r,
R •
-1
Qp
x '-i r; fj '.J m N •;• "i •.'i ~i CO v'l -.: fi -; V) M i'i"'
01•'
n n -; -,N CO VI C» <") CIJ
-i V.' rt n X ri ", VI ft CI 0 VI '.'1 "1
— n r, „ ~, „ — »f 1 " _ v- ,- -, _ -i
< K I- X :. 1- 1- X' n '• ^-.
1- •i- x- -r : ^~ t Oi ri L, CI '.- l.!-. h» c X, :v .'• ~) •j: ^ 0 •- t- t^ t.j O t^ • r- VI in "9
i<
Si 8 8IV IV in
8S s i« G> h- O J> x. * h- ^J t 0 -.. i, 11 a> j^ 00 VI sD Oi t- O C) (VI X ft) O CN 7 00 -ii U', CO
|£ x T x •r- -1ft
". -1
18v. x :V> '•-! m -v ri n on •n «l ^1 (N -1 rt
CD!.l •.- V <c f- VI r- VI T \D CO
Us_
8,.. -• in
s ^ IS in in s V in ^ IV V in M m pt„ in
80
Oc
c :< 5 a 0 8 0
0c
c 0 5 s 8 s ti i 0 S8 : 860 O
-Li-
C 8 8 8 ^ O
8 00
O 8 c00
8i
O 8 s-JC
60 8 8 8 c 8 8 8
<
O 0 c O 0 c O O 0 0 0 c 0 O 0 C O O c 0 O O O 0 O c dlo1
O O O O 0 O0
0 0 O O 0 O 0 O O O 0 O C O
§"J .x -!
*(~l ';- ~
--. i- in .-. . •.-• •r IV. n- _
81m >n r '- " -v X) XI _ "j «•
8-! •'-- — _ m x a fN " IV X, ^
Si 8 5) s•x <n '.'1 O -'' V 0 ") O '-•• 0 * 0 i> ^> 3: V •O VI jVV PI CN 1- fN 0 0 *• V O O f-
8 s '- •
1,-!
* P :?ifi
!: ,-s 8J
x '-•
8If,
8 8 8 8t- T 0 rj p» ^ -1 X ^:- 1- r- '1 O nr •; iJ 1^ v '_' "i -, n r* -j 09 VI 0> CO in r«- «r «• « -i a X
<-> K •n "i 0T! M rr> n % >.n X 0 Ov <N s r- h- m X n* Q 0 T 00 X if. n> s ? h* O; rr-. x 0 v. V| X r> X
<
Q• a
<
Si £ 8 » 8 8 3(- 1- n *• ;-! -D C7> 4) !N O fr« 0 h. C V VI 'O d» :- rt V « t- CN N C •O v <£
"1 vi M~
CN"
m*"
n n"
•N CI M"~
"i M « fN « ♦ C) X'-
r-i « — V™" "
* fN CO CO""
— M
8 :c 0 5 8 3 O
O g g 8 8 c00 8 1-
l> 8C:
0OO
in
S 8 8 V.0 0
V".0
v.0
c0
V0 0 8 O
Cv.-0
c0
c0 5
c0
C5 c 8 8 0
0CO
O5 8 0
0r0
•8
OQO 8
8i'i ir; ,.-. If) in If if. K; ifi ifi IV Ifi f. in If, in in IV in ri
8in
8 n* t* •r T- -. -r r- N r- 1- I-- X « I- -• t- t- •v r- I- r^ 01 00 X
'"^ '"" ***(*» t*
*"•s h. t- 10 « <£> V. « O
^X * 1-
8x
gn •- 8 g 8 i 8
? S s0 g
O O 0 0 0 O :j O 0 6 0 6 •-• 6 0 0 0 D 0 0 O 0 6 0 0 jo J0 O 0 -;• 6 O 0 O 0 ] 0 O O
8 n IN 1(! O n
8 n m 1/) I'S If! If. r: E if. O ifi in S If: in 0 If if, in in 6 m in 1 in in | in IV if. 10 tn f> in in
8 didOi ! N-
jZ: «
" '" '"
t~ t- <&> O O •0 v6 vU
s
8x
-
'•• -• " r. -•• ••• ^ •-• •v "• -• .'- -
8 V' - -' '". v- -•' -
'V .--..-
-. •-• ~Vi
•*• 00 -'• p '•• '• '•• 8 '••
5^ IsF
0 0 0 |o '.J O O O Q ., 6 0 0 O V. \:
8r> 1,1 •". O 0 ^ -! •n in in in <•- 11 i-i (V rn IV in m
8 If m A n m in in in in: in IV in If,
85^8- Uj W
* 1- f f 1-l"
'
t- X
*"t- 1 - (»•
'" ^I- X X I- 1- 1- ;r- 1s*
" '"
l-l vD 0 4> *i' c- O 0 r* 0-. •*- -r *
-. -• "-1
8 8 8 8 8
a*
O 0 'J c 0 0 1) 0 c 1'. O <J O •:• 0 6 :.; 0 O 0 c 0 O O 0 6 c O 'O c 0 0 O 0 0 10 0 o|o
sx I'i V n O O ' id in in IV l" 1,1 -*> i': if. m in m in ^ m m 'i in tn r> in m m in in in in in 1 in in sis
]T -j- I-
"
L,' 1- t- h> t- On X X 1- 1-
'"
N r~ 1-1"
1- | iCj10 v.: u ~ ifi •i) r* V t f
J <
c.
00
OTi
O 8 5 0 8 0 5 8 8c0
cc
:O 0 5 '3
-•-•0 0
•::,
O 0 8 8 V0 8 s O O 8 C
Cc0
05 0
0 i 00 10
00 8 0 '0 0
c0 Vi 8 8 t3 8 •z 8
s P 1.'-. i'. 0 r. O m •() in in If in 0 If. ri 0 in in in in in in n l.V IV :••: '•• in m in lo If m m S jo°-s "
V \>- X ir V ir X ir » i- •O iD !- ',0 r- 'Ci «C'~
Qo 10 ~ m :.-; x X h- x "". i" —
8 8^•t 8
X. x. Vi x,
«-; - r" i- ,-. -,
8 s... x x •
,. If: f. "I >^ l„ -; -
8 8~,
m o
8 a -. 8 s• ^ O X ct> V.i x;^ S X N jj •• •_r. I. m lO o •.'.i o in en | Oi ' -i x •'J o Of ; on V, cn •- .8. v IN 1- en X Xi
< <w
a
X
Xo
o ,8 8 >OX a x v-
XX. 8 81
XJ0-- i0
x 8 0'•'•
X
8in
8 S Olm
VI
fN X en"2IV
OX
Oix x
CI 01•:,v •f
00 O 01l.-l
t- T
8*r
Z\ 8 -i 00 r.8 z- l.V e-
8CN cn $ 1- T •r.
5C
8- '.: t* *0 '^ o N O » ii « CO o N c: Ci :n O :>; 00 x o •i I- CN «r 1.1 » 0 ji •i) ft X Ci ::•
t- w 00 1- S "i -, if; x fN l'i X V X on S vCI r- a IN X fi V i- ifi 8,T.
8 8i- X a * m 10 VI CN CI ''1 vD tN CN •-t
0a
Q 00 <0 X 00 ao X: X X X X. X on X- 00 on Tj on X or on 00 X Xi x. or> or) 00 Xi act' X „ ..,,
G<
5?
V X TT X X v 1- X T X X x <r 1 ir » * V X V IT X V ir | ir t •J X » v V •T V
as
o o o Q <18
o x XI o .-•, x ''• o8 80" -•• 8 •.••: J. J> X- C-- J o\ X J •X u> c- uv 0i J-i c» 01 'J. 3i 0* 0i 0> Oi X L.-. 0 fjl X "- C 0» Jl •h Oi C .;. c X ft a Oi 18 Oi 0^ o> c o> .^