61 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Tanggung Jawab Hukum Penanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung sudah sesual dengan peraturan perundang-undangan perasuransian. Penolakan klaim asuransi jiwa dapat disebabkan kesalahan dari tertanggung dan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung: a. Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan kesalahan dari tertanggung, maka penanggung mengembalikan premi sebesar nilai akun yang dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa; melakukan penyesuaian atas biaya asuransi danJatau premi dasar yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur/jenis kelamin yang sebenamya, serta menagih kekurangan atau mengembalikan kelebihan pembayaran biaya asuransi dan/atau premi dasar berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; mengembalikan premi sebesar nilai akun pada polis asuransi jiwa tertanggung. b. Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan dari kesalahan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung, maka atas tindakan tersebut diterapkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 atau Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan penanggung wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah 1llCl1crillla prcilli tctapi belulll l11ellyerah.kallllya kepada pCllallggullg
6
Embed
PENUTUP - core.ac.uk · Hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim ... Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ... Praktek, Yogyakarta, Penerbit ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
61
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tanggung Jawab Hukum Penanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa
Tertanggung sudah sesual dengan peraturan perundang-undangan
perasuransian. Penolakan klaim asuransi jiwa dapat disebabkan kesalahan dari
tertanggung dan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung:
a. Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan kesalahan dari tertanggung,
maka penanggung mengembalikan premi sebesar nilai akun yang dikurangi
biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa;
melakukan penyesuaian atas biaya asuransi danJatau premi dasar yang
seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur/jenis kelamin yang
sebenamya, serta menagih kekurangan atau mengembalikan kelebihan
pembayaran biaya asuransi dan/atau premi dasar berdasarkan hasil
penyesuaian tersebut; mengembalikan premi sebesar nilai akun pada polis
asuransi jiwa tertanggung.
b. Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan dari kesalahan agen asuransi
sebagai wakil dari penanggung, maka atas tindakan tersebut diterapkannya
sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 atau Pasal 71 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan penanggung wajib bertanggung
jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah
1llCl1crillla prcilli tctapi belulll l11ellyerah.kallllya kepada pCllallggullg
62
berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian.
2. Hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim
asuransi jiwa kepada tertanggung diantaranya: Tertanggung tidak membayar
prel11i, terlal11bat l11elllbayar prel11i atau tidak saIlggup lagi rnembayar premi
yang jangka waktunya sudah ditentukan dan disepakati dalam polis asuransi
jiwa; Agen asuransi menyampaikan informasi secara tidak jujllr kepada
tertanggung dalam memasarkan produk asuransi. Faktor-faktor lain yang
menjadi hambatan, yaitu karena tidak diterapkannya prinsip insurable interest
yang mana penanggung secara berkala hams meninjau apakah antara
pemegang polis dengan tertanggung atau tertanggung dengan ahli warisnya
memiliki hubungan secara hukum yang sah dan adanya pertalian keuangan atau
tidak, dan prinsip utmost good faith yaitu tertanggung maupun penanggung
berkewajiban memberikan keterangan selengkap-Iengkapnya. Solusi yang
digunakan atau ditawarkan atas penolakan klaim asuransi jiwa yaitu
penyelesaian sengketa dengan melakukan mediasi atau pengadilall.
B. Saran
Pihak penanggung seharusnya memberikan keterangan yang sejelas
mungkin mengenai produk asuransi yang ditawarkan kepada tertanggung,
sehingga tertanggung menguasai dengan betul mengenai hak-hak nya di dalam
polis. Selain itu, agen asuransi yang mana sebagai wakil dari penanggung
scllarusllya l11Cle\vati berbagai l11acall1 rallgkaiall ujiall seleksi, agar agell asuraIlsi
tersebut memiliki integritas dalam kinerjanya.
63
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku:
Hartono Sri Rejeki, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, PenerbitSinar Grafika, Jakarta.
Hasyim Ali A, Bidang Usaha Asuransi, Penerbit Bumi Aksara.Ibrahim Johnny, 2005, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normat(f, Cetakan
Pertama, Penerbit Bayumedia, Malang.Muhammad Abdulkadir, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT Citra
Aditya Bakti, Bandung.Prawoto Agus, 1995, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi,
Penerbit BPFE, Yogyakarta.Purba Radiks, 1992, Memahami Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Pustaka
Djambatan, Jakarta.Purwosutjipto H.M.N, 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia
Hukum Pertanggungan, Vol. 6, Cetakan Ketiga, Penerbit Djambatan,Jakarta.
Salim Salim, 1985, Dasar-Dasar Asuransi, Penerbit Tarsito, Bandung.Simanjutak Emmy Pangaribuan, 1990, Hukum Pertanggungan, Penerbit Fakultas
Hukum UGM, Yogyakarta.Suparman Sastrawidjaja M, 1993, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni, Bandung.Van Barneveld H, 1980, Pengetahuan Umum Asuransi, Penerbit Bhratara Karya
Aksara, Jakarta.
Buku ditulis oleh 2 (dua) penulis:
Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, Pokok-Pokok HukumAsuransi, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989, Hukum Asuransi Indonesia, PenerbitBina Aksara, Jakarta.
Mehr dan Cammack, 1981, Dasar-Dasar Asuransi, terj. A. Hasymi, PenerbitBalai Aksara, Jakarta.
B. Peraturan-Peraturan:
JfTe1boek run KooplzunLlel S.lKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
64
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.OS/201S tentang Perizinan Usahadan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.OS/20 15 tentang ProdukAsuransi dan Produk Asuransi.
Ketentuan Umum Polis AlA Priority Link
Amiril, 1988, Asuransi Jiwa sebagai Kontrak, Asuransi Jiwa dalam Hukum danPraktek, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Atma JayaYogyakarta.
D. Internet
http://asuransi911.com/?p==tips , diakses pada 6 Maret 2016http://jumal.allianz.co. id/detail- jumal/Siapa~Saja-yang-Bisa-Kita-Tanggung
Melalui-Asuransi-301, diakses pada 13 Juni 2016.http://oto.detik.com/read/2010/09/06/123629/143 S882/283/menyesalkan-sistem
dan-mekanisme-klaim-asuransi-jiwa-aia-financial, diakses pada 19 Mei2016.
http://www.asuransijiwaku.net/jenis-jenis-asuransi-jiwa/, diakses pada 22 Mei2016.
http://www.asuransijiwaku.net/manfaat-asuransi-jiwa/. diakses pada tanggal 21April 2016.
http://www.asuransikeluarga.org/2014/03/berakhimya-pertanggungan-asuransijiwa.html, diakses pada 04 Mei 2016.
http://www.ayoasuransLcom/pengertian-polis-asuransi.html , diakses pada tanggal03 Maret 2016.
http://www.bumiputera.com/pages/default/information center/procedureslclaims,diakses pada 19 Mei 2016.
http://www.e-jumal.com/2013/04/jenis-jenis-asuransi-jiwa.html?m==1, diaksespada 22 Juni 2016.http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/prinsip-umum
asuransi 5529b7c8f17e61011dd623b5, diakses pada 16 Mei 2016.http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-jiwa.html, diakses
pada 22 Mei 2016.https://www.aia-financial.co.id/content/dam/id/in/docs/our
products/Ringkasan%20Produk Golden%20Harvest RP063R04-0715 20150707.pdf, diakses pada tanggal26 April 2016.
Sunarmi. Pemegang Polis asuransi jiwa dan Kedudukan Hukumnya..http://ejoumal.umi.ac.idJ index.php/JlHi article/view·.File/ 1U23/ 1016, diaksespada 15 Mei 2016.
65
E. WawancaraWawancara dengan Hendro Purnomo sebagai Agency Director pada tanggal di
Kantor AlA Financial Mission Agency 04 April 2016.