i PENULISAN HUKUM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR RI DALAM HAL PENENTUAN PIMPINAN DPR DAN HAK IMUNITAS DPR Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Oleh : DINI FEBRY GITAWATI 09400334 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015
18
Embed
PENULISAN HUKUM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR … · tidak lagi berasal dari partai politik pemenang pemilu tetapi pimpinan DPR dipilih dari dan oleh ... Majelis Permusyawaratan Rakyat,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENULISAN HUKUM
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KEWENANGAN DPR RI
DALAM HAL PENENTUAN PIMPINAN DPR DAN HAK IMUNITAS DPR
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh :
DINI FEBRY GITAWATI
09400334
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2015
ii
iii
iv
v
Ungkapan Pribadi / Motto :
“Bertaqwalah pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dan
memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Bertaqwalah pada
Allah, maka Allah jadikan urusan menjadi mudah.. Bertaqwalah pada
Allah maka akan dihapuskan dosa2 dan mendapatkan pahala yang agung”
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.”
(QS. An-Nahl: 128)
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka
menyerah.
- Thomas Alva Edison
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.
- Kahlil Gibran
vi
ABSTRAKSI
Nama : Dini Febry Gitawati
Nim : 09400333
Judul : Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam
Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR.
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Dr. Sulardi, SH., M.Si
Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD di dalamnya memuat perubahan tentang mekanisme pemilihan pimpinan
DPR dan hak imunitas DPR.Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana
kewenangan DPR sebelum dan setelah perubahan terhadap Undang-Undang MD3
(MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dalam hal penentuan pimpinan DPR dan hak
imunitas DPR dan apa implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap kewenangan DPR dalam hal penentuan
pimpinan DPR dan hak imunitas DPR. Metode penelitian menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, jenis bahan hukum primer diperoleh dari perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder dari buku, karya ilmiah, jurnal, bahan
hukum tersier dari kamus hukum serta ensiklopedia yang kemudian dianalisa
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pimpinan DPR
tidak lagi berasal dari partai politik pemenang pemilu tetapi pimpinan DPR dipilih
dari dan oleh anggota DPR secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam
pengaturan hak imunitas terdapat penambahan klausul diperlukan adanya izin dari
Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR. Implikasi pemilihan pimpinan DPR secara musyawarah
untuk mufakat dapat memberikan kesempatan bagi semua partai politik untuk
bersaing dalam pemilihan pimpinan DPR dan merupakan wujud demokrasi di
Indonesia. Sedangkan implikasi terkait hak imunitas dengan adanya izin dari
Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota DPR adalah merupakan jaminan konstitusional bagi anggota DPR
dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan anggota dewan.
Kata Kunci : Undang-Undang, DPR, Pimpinan DPR, Hak Imunitas.
vii
ABSTRACT
Name : Dini Febry Gitawati
Nim : 09400333
Title : Implications of Act No. 17, 2014 About the MPR, DPR, DPD,
and DPRD Against Authority of the Parliament In The
Determination of the House leadership and Immunity Rights of
Parliament.
Advisor : Dr. Surya Anoraga, SH., M. Hum
Dr Sulardi, SH., M.Si
The existence of Act No.17, 2014 About the MPR, DPR, DPD, and DPRD in
which includes a change of leadership of the House and the election mechanism
of immunity Parliament. This study with the formulation of the problem of how
authority Parliament before and after the changes to the Act MD3 (MPR, DPR,
DPD, and DPRD) in determining the leadership of the House of Representatives
and ImmunityRightand what the implications of Act No. 17, 2014 About the
MPR, DPR , DPD, and DPRD against the authority of Parliament in determining
the leadership of the House of Representatives and Immunity Right. The research
method used normative juridical approach, type of primary legal materials
obtained from legislation and secondary legal materialsare derived from book,
scientific work, journal, tertiary legal materials from legal dictionaries and
encyclopedias are then analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of
that research, the House leadership is no longer derived from the political party
the winner of the election, but the leadership of the House of Representatives
elected from and by members of Parliament in deliberation. While in the
regulation of immunity clauses are necessary to permit the addition of the Court
of Honor of the Board relating to the calling and requests for information from
members of Parliament. Implications of the House leadership election in
deliberation can provide an opportunity for all political parties to compete in the
election of leaders of the House of Representatives and is a form of democracy in
Indonesia. While the implications of immunity associated with the permission of
the Court of Honor of the Board relating to the calling and requests for
information from members of the House is a constitutional guarantee for members
of Parliament in order to maintain the dignity and honor members of the board.
Keywords: Constitution, House of Representatives, Leader of the House of
Representatives, Right Immunity.
viii
KATA PENGANTAR
Assalamua’alaikum Wr. Wb
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul: “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal
Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR”. Sholawat serta salam selalu
terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat-Nya
yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang
seperti sekarang ini.
Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini
tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:
1. Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Keluarga yang tercinta, Bapak (Masrondi), Ibu (Sugihartini), Kakak (Dimas
Very Setiawan), Adik (Dita Very Valentina), yang telah memberikan doa
restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan segalanya yang begitu berarti
bagi penulis;
ix
3. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang dan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang
telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam
penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat
terselesaikan dengan baik;
4. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pertama yang
telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam
penyusunan skripsi ini sehingga segala kesulitan yang penulis hadapi dapat
terselesaikan dengan baik;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya
dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, Insya Allah penulis akan selalu
mengamalkan apa yang Bapak/Ibu Dosen berikan selama ini;