Top Banner
ANALISIS YURIDIS NORMATIF MENGENAI DISSENTING OPINION HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1541 K/Pid.Sus/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PENULISAN HUKUM Oleh : RIZAL MUHAMMAD FARASYI 09400093 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2015
14

PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

May 08, 2019

Download

Documents

buituyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

ANALISIS YURIDIS NORMATIF MENGENAI DISSENTING OPINION

HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1541 K/Pid.Sus/2013

TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PEMIDANAAN

TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

PENULISAN HUKUM

Oleh :

RIZAL MUHAMMAD FARASYI

09400093

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2015

Page 2: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

PENULISAN HUKUM

ANALISIS YURIDIS NORMATIF MENGENAI DISSENTING OPINION

HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1541 K/Pid.Sus/2013

TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PEMIDANAAN

TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

RIZAL MUHAMMAD FARASYI

09400093

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2015

Page 3: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...
Page 4: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...
Page 5: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat,

hidayah, dan petunjuknya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyusun

dan menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dengan Judul ‘Analisis

Yuridis Normatif Mengenai Dissenting Opinion Hakim Agung Artidjo Alkostar

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pid.Sus/2013 Tentang

Pembatalan Putusan Pemidanaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi’.

Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terucap dan tercurahkan kepada

Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman

kejahiliyahan ke zaman yang penuh barokah dan rahmat dari Allah SWT.

Penulis juga mengucapakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat

sehingga terselesainya penulisan hukum ini, ucapan rasa terima kasih tersebut

penulis sampaikan kepada :

1. Ibuku tercinta Saksi Amperawati, Kakekku yang ku hormati Moh. Sihad,

Adekku yang ku sanyangi, Ach. Sugiarto yang ku hormati dan Bapakku

Achmad Djuhairi yang ku hormati yang selalu memberikan dukungan,

motivasi, serat do’a dalam menyusun penulisan hukum ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang bapak Dr. H. Muhadjir Effendy,

M.AP beserta seluruh jajaran Pembantu Rektor dan Staf Rektorat.

3. Bapak Dr. Sualrdi, SH.,M.Si selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan,

Bapak Ibu Dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M selaku pembimbing I yang selalu

membimbing dengan profesional, memberikan masukan maupun kritikan

kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum selaku pembimbing II yang selalu

meluangkan waktunya di tengah kesibukannya bagi penulis untuk melakukan

bimbingan penulisan hukum ini.

6. Ibu Komariah, SH.,M.Hum selaku dosen wali kelas B Fakultas Hukum UMM

angkatan 2009.

7. Kepada teman-temanku Setiawan Aribowo, Gilang Agung Prabowo SH, Yeni

Chairunnisa’ SH, Alfi Syukrin, Imam Wahyudi dan semua mahasiswa Fakultas

Hukum angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi dan semangat dan

indahnya persahabatan selama dan sesudahnya masa perkuliahan.

8. Semua para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan hukum ini.

Page 6: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak tersebut

dengan pahala yang setimpal dan dijadikan sebagai bekal amal ibadah di

kehidupan akhirat. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi

penegakan hukum di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Apabila

terdapat kesalahan maupun keliruan dalam penulisan hukum ini penulis meminta

maaf sebesar-besarnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Malang, 22 April 2015

Penulis

Rizal Muhammad Farasyi

Page 7: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam ....................................................................... i

Lembar Pengesahan ......................................................................................... ii

Lembar Pengesahan (Setelah Dilakukan Ujian Penulisan Hukum) ................. iii

Surat Pernyataan............................................................................................... iv

Ungkapan Pribadi / Motto ................................................................................ v

Abstraksi ......................................................................................................... vi

Abstract ......................................................................................................... vii

Kata Pengantar ................................................................................................. viii

Daftar Isi ......................................................................................................... x

Daftar Lampiran ............................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Permasalahan ........................................................................ 11

C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 11

D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 12

E. Kegunaan Penelitian ............................................................................. 14

F. Metode Penelitian ................................................................................. 14

G. Sistematika Penelitian .......................................................................... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian ................................................. 21

1. Pengertian Pembuktian .................................................................... 21

2. Teori Sistem Pembuktian ................................................................ 22

3. Alat-Alat Bukti Yang Sah ............................................................... 25

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim ............................................ 34

1. Pengertian Putusan Hakim .............................................................. 34

2. Proses Penjatuhan Putusan Hakim .................................................. 35

3. Teori Pemidanaan ............................................................................ 36

4. Syarat Sahnya Putusan Hakim ......................................................... 38

5. Bentuk Putusan Hakim .................................................................... 39

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi ............................... 42

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .................................................. 42

2. Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu .................... 44

D. Tinjauan Umum Tentang Dissenting Opinion ..................................... 55

1. Pengertian Dissenting Opinion ........................................................ 55

2. Pengaturan Dissenting Opinion Di Indonesia ................................. 56

Page 8: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pid.Sus/2013 .... 59

B. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pid.Sus/2013

Yang Menyatakan Terdakwa Bebas Dikarenakan Unsur-Unsur

Dalam Dakwaan Tidak Terpenuhi Ditinjau Dari Aspek Kepastian

Hukum Dan Keadilan ........................................................................... 65

1. Analisa Judex Juris Tentang Pertimbangan Unsur-Unsur Dalam

Dakwaan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum ........................... 65

2. Analisa Judex Juris Tentang Pertimbangan Unsur-Unsur Dalam

Dakwaan Ditinjau Dari Aspek Keadilan ......................................... 84

C. Analisa Dissenting Opinion Hakim Agung Artidjo Alkostar Dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pid.Sus/2013 Ditinjau

Dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan .............. 89

1. Analisa Pertimbangan Unsur-Unsur Dalam Dakwaan Ditinjau

Dari Aspek Kepastian Hukum ......................................................... 89

2. Analisa Pertimbangan Unsur-Unsur Dalam Dakwaan Ditinjau

Dari Aspek Keadilan ....................................................................... 105

3. Analisa Dissenting Opinion Dalam Putusan Ditinjau Dari Aspek

Kemanfaatan .................................................................................... 108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 113

B. Saran ..................................................................................................... 115

Daftar Pustaka .................................................................................................. 116

Index ......................................................................................................... 121

Page 9: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dan Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Kartu Bukti Peserta Seminar Proposal

Lampiran 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pid.Sus/2013

Lampiran 5. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA

Page 10: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tidak Pidana Korupsi UU No. 31

Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahn 2001. Edisi Kedua.

Cetakan1. Bandung. P.T. Alumni.

Adami Chazawi. 2010. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.

Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing.

Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai

Permasalahannya. Edisi Kedua. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum

Progresif. Jakarta. Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional

Dan Internasional. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Aziz Syamsudin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Cetakan I. Jakarta. Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 1996. Sistem Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Jakarta. Sinar Grafika.

Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung. PT. Citra

Aditya Bakti.

Emansyah Djaja. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006.

Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.

Page 11: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis

UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi

UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009. Edisi

Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.

Evi Hartanti. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta.

Sinar Grafika.

Jawade Hafidz Arsyad. 2013. Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum

Administrasi Negara). Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan &

Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi). Cetakan Kedua. Jakarta.

Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2011. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis,

Praktik, dan Masalahnya. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Bandung. P.T.

Alumni.

Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan

Permasalahannya. Cetakan Kedua. Bandung. PT Alumni.

M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali. Edisi Kedua. Cetakan Kedua belas. Jakarta. Sinar Grafika.

Munir Fuady. 2010. Dinamika Teori Hukum . Bogor. Ghalia Indonesia.

P.A.F. Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar

Baru.

Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang. 2012.

R. Wiyono. 2012. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta. Sinar Grafika.

Page 12: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

Salim HS. 2012. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta. PT Grafindo

Persada.

Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Bandung. PT. Citra

Aditya Bakti.

Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan.

Malang. UMM Press.

UUD 1945 (Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014, Pustaka

Yustisia, Yogyakarta.

W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PN Balai

Pustaka.

Wasis SP. 1998. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Press.

Jurnal/Artikel :

Dhahriono M,SH. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan

No.29.pid.sus/2011/PN.MKS. Makassar. Skripsi. Bagian Hukum Pidana.

Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Indonesia Corruption Watch. 2014. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan

Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.

M. Riadhussyah. 2014. Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di

Kota Mataram). Mataram. Jurnal Karya Ilmiah. Fakultas Hukum.

Universitas Mataram.

Nevey Varida Ariani. 2008. Penerapan Dissenting Opinion Hakim (Perbedaan

Pendapat Hakim) dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia.

Tesis. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

Page 13: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

Internet :

Http://ngobrolinhukum.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/

diakses pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 15.00 wib.

Sie Infokum-Ditama Binbangkum. Diakses dari

http://id.scribd.com/doc/58277350/Dissenting-Opinion#download pada

tanggal 31-12-2014 pukul 23.48 wib.

Vincent Asido Panggabean. 2012. Diakses dari

http://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-terdakwa-korupsi-divonis-

bebas-icw-sambangi-ma.html pada tanggal 21-10-2014 pukul 17.00 wib.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen.

Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 Tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Page 14: PENULISAN HUKUM - CORE · Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. ... Pengadilan Negeri Upaya Hukum ... Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 ...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.