TEORI AKUNTANSI
PENUGASAN 10
KELOMPOK 5:
1. Farisky Setiawan W
(F1313034)
2. Husnun Ogusta
(F1313044)
3. M. Jalu Rajasa
(F1313061)
4. Muhammad Dimas G. (F1313063)
5. Nur Rokhman Alief K(F1313071)
6. Purnamaji Sudrajat
(F1313079)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS SEBELAS
MARETSURAKARTA2014Penugasan 10
1. Dapatkan satu set laporan keuangan entitas syariah.
2. Jelaskan pokok pokok aturan dalam standar akuntansi
syariah.
3. Jelaskan perbedaan pokok antara SAK Umum (IFRS) dengan SAK
ETAP.
4. Jelaskan 4 standar akuntansi keuangan yang saudara
ketahui.
5. Perusahaan mana saja boleh menggunakan SAK ETAP.
6. Perusahaan mana saja wajib menggunakan SAK IFRS.
7. Apa yang dimaksud dengan konvergensi IFRS. Bagaimana
konvergensi IFRS dilakukan?
8. Apa manfaatnya jika perusahaan di Indonesia menggunakan SAK
IFRS.
9. Jelaskan konsep asset dan pengukurannya dalam SAK IFRS.
1. Contoh Laporan Keuangan Syariah yang diperoleh dari Bank
Mandiri Syariah Periode 31 Desember 2013a. Laporan Posisi
Keuangan
b. Laporan Laba Rugi Komprehensif
c. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
f. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan
h. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Pokok-pokok aturan dalam standar akuntansi syariah:Standar
akuntansi syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah.
Standar ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah
baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah dan
merupakan pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis
syariah dengan acuan fatwa MUI.
Standar akuntansi syariah diatur berdasarkan PSAK 101 s/d PSAK
106:
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102: Akuntansi Murabahah, yaitu akad jual beli barang
dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang
disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang
tersebut kepada pembeli.
PSAK 103: Akuntansi Salam, yaitu akad jual beli muslam fiih
(barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam
illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat
akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
PSAK 104: Akuntansi Istishna, yaitu akad jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan
penjual (pembuat, shani').
PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha
antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan
seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka
sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung
oleh pemilik dana.
PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, yaitu adalah akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian
berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau
aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.3. Perbedaan pokok
antara SAK UMUM (IFRS) dengan SAK ETAP :
1. PSAK-IFRS
Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan
akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan,
asuransi, dan BUMN. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan
informasi yang relevan bagi user laporan keuangan.
Karakter IFRSIFRS menggunakan Principles Base yaitu:
Lebih menekankan Interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga
harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut
Standard membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan
evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas
ekonomi
Membutuhkan professional judgement pada penerapan standard
akuntansi.
IFRS juga menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada
nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri atau
menggunakan jasa penilai. Selain itu IFRS mengharuskan
pengungkapan(disclosure) yang lebih banyak baik kuantitatif maupun
kualitatif.
2.SAK-ETAPSAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak
memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan
laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises.
SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari
2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010.4. Empat Standar
Akuntansi :
a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan
keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite
Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip
Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia menrupakan terapan
dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti,
IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga
SAP.
SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntanbilitas publik,
yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar
modal atau entitas fidusia (entitas yang menggunakan dana
masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun).
b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK ETAP)SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas
Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki
akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan
keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.Beberapa
penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP adalah: Tidak ada
Laporan Laba / Rugi Komprehensif. Pengaruh laba komprehensif
disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas
dalam neraca
Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi
investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga
perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai
wajar Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan.
Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan
pajak.
Manfaat SAK ETAP :1. Lebih mudah implementasinya dibandingkan
PSAK-IFRS karena lebih sederhana
2. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi
yang handal dalam penyajian laporan keuangan
3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi
sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas
4. SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak
sebanyak untuk PSAK-IFRS
5. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama,
namun ada beberapa hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS
c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Sak Syariah) Standar ini
digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau
berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual
penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan
keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah,
murabahah, salam, ijarah dan istishna.
Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan
keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik
signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk
transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah. Dalam PSAK Syariah
ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun psak ini
berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.
d. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)SAP adalah Standar
Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah)
yang diterapkan untuk entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun
2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun
2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.
SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Penyusunan
SAP melalui tahapan-tahapan seperti :
1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
7. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
8. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar
Pendapat Publik (Public Hearings)
9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf
Publikasian
10. Finalisasi Standar
5. Perusahaan yang boleh menggunakan SAK ETAP
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa
akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah
entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu
entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP)
yaitu:1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikanSuatu
entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:
a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas
dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar
modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek
di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan
surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan
penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten,
perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa
dana, dan kontrak investasi kolektif.
b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk
sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,
pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank
investasi.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.Contoh
pengguna eksternal adalah:1. Pemilik yang tidak terlibat langsung
dalam pengelolaan usaha;
2. Kreditur;
3. Lembaga pemeringkat kredit.
6. Standar Akuntansi Keuangan (SAK berbasis IFRS),
Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik
seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.
Dapat diterapkan oleh ETAP atau entitas lainya. Berbasis transaksi,
bukan basis industri. Bertujuan: memberikan informasi yang relevan
bagi user laporan keuangan
7. Yang dimaksud dengan konvergensi IFRS, dan bagaimana
konvergensi IFRS dilakukan:Indonesia melakukan adopsi penuh 1
Januari 2012. Pasca Konvergensi PSAK 2012 IFRS (kecuali IFRS
terbaru). Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar
bagian depan: (1) Substansi /konseptual; (2) Redaksional; dan
(3)Tanggal efektif. Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti
pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS, PSAK
akan berkembang dinamis mengikuti IFRS
8. Secara umum manfaat dari penerapan IFRS secara umum
diantaranya adalah :
1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan
Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional
(enhance comparability).
2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising
melalui pasar modal secara global.
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan cara,
mengurangi kesempat
9. Konsep asset dan pengukurannya dalam SAK IFRS:1. Peningkatan
penggunaan nilai wajar(fair value)
Standar IFRS banyak menggunakan nilai wajar, terutama untuk
properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan
aset biologis. Diperlukan sumber daya yang kompeten untuk
menentukan nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan
penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar
aktif.
2. Penggunaan estimasi dan judgement
Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip, akan
lebih banyak dibutuhkan judgement untuk menentukan bagaimana suatu
transaksi keuangan dicatat.