Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik
di Daerah
Kelompok 4 : Ahmad Resky Aprilliano (9.1/03)Bavian Adi Nugraha (9.1/06)Bella Riswanda A. (9.1/07)Eva Faliha Kusumawardhany (9.1/09)Farhan Ramadhan (9.1/10)Ratih Budi Setyorini (9.1/18)Rizqi Wisnu Maulidino (9.1/21)
Pentingnya Partisipasi
Masyarakat dalam Perumusan
Kebijakan Publik di Daerah
Pengertian Partisipasi
Masyarakat
Pengertian Kebijakan Publik
Jenis
Ekstraktif
Distributif
RegulatifFungsi
Pentingnya Partisipasi
Masyarakat dalam Perumusan
Kebijakan Publik di Daerah (cont.)
Proses Perumusan Kebijakan Publik
Pengidentifikasi Masalah dan
Penyusunan Agenda
Penyusunan Skala Prioritas
Perumusan Rancangan Kebijakan
Evaluasi Kebijakan Publik
Penetapan dan Pengesahan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan
Bentuk-bentuk Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Pentingnya Partisipasi
Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan
Publik di Daerah (cont.)
Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Konsekuensi Akibat Kurangnya Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Upaya Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Sikap Positif Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik di
Daerah
Pengertian Partisipasi Masyarakat
Dalam KBBI, partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
Partisipasi bukan hanya mencakup keterlibatan secara fisik, melainkan juga perta serta secara moral dalam kegiatan yang bersangkutan.
Partisipasi masyarakat terhadap bangsa dan negara dapat tercipta dengan adanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Pengertian Kebijakan PublikKebijakan publik => program-program atau
kebijakan yang telah disepakati bersama untuk melindungi hak warga negara dan untuk mencapai tujuan masyarakat.
Jenis Kebijakan PublikJenis kebijakan publik ada 3 macam :
Kebijakan umum ekstraktif => penyerapan sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Misal : pemungutan pajak dan pengolahan sumber daya alam.
Kebijakan umum distributif => kebijakan tentang pelaksanaan distribusi dan alokasi sumber-sumber daya kepada masyarakat. Misal : dana kompensasi kenaikan BBM.
Kebijakan umum regulatif => kebijakan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
Fungsi Kebijakan PublikFungsi kebijakan publik ada 2 :
Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ekstraktif dan distributif .
Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah ataupun kelompok dominan di masyarakat.
Proses Perumusan Kebijakan Publik di
Daerah
1. Pengidentifikasian Masalah dan Penyusunan Agenda
Tahapan pertama dari perumusan kebijakan publik yaitu mengidentifikasi dan menyusun agenda permasalahan, keinginan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam kebijakan masyarakat.
Masalah-masalah dapat berupa kuranngnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, minimnya sarana pendidikan, permukaan kumuh, wabah penyakit.
Pemerintah harus memahami dan memiliki data-
data yang cukup tentang permasalahan itu.
2. Penyusunan Skala PrioritasAda begitu banyak permasalahan, keinginan,
tuntutan, maupun aspirasi dari masyarakat. Skala prioritas bisa ditentukan apabila
pengidentifikasian masalah sudah dilakukan, sehingga dapat diketahui permasalahan apa saja yang harus segera diatasi dengan kebijakan publik.
3. Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan
Jika permasalahan sudah diidentifikasi dan ditentukan skala prioritasnya, maka pemerintah mulai menyusun rancangan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan, pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakat.
Dapat berupa Undang-Undang, Perpu, Kepres,
Perda. Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan
tingkat permasalahan.
4. Penetapan dan Pengesahan KebijakanRumusan rancangan kebijakan sudah selesai
dibahas dan disepakati oleh lembaga terkait sehingga siap disahkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang.
Kebijakan yang sudah disahkan perlu disosialisasikan terlebih dalahulu kepada masyarakat sebelum diberlakukan, agar masyarakat mengetahui kebijakan baru tersebut, memahami maksud dan tujuan kebijakan, dan siap untuk melaksanakannya.
5. Pelaksanaan KebijakanDalam pelaksanaan suatu kebijakan,
masyarakat sudah dianggap siap untuk mengikuti dan menerapkan kebijakan tersebut, termasuk pemerintah sendiri.
Semua kebijakan yang telah dirumuskan diuji secara nyata, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan yang diambil dapat mengatasi permasalah yang baik atau tidak.
6. Evaluasi Kebijakan PublikPada tahap ini pelaksannaan kebijakan publik
di evaluasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti efektif memecahkan masalah atau tidak.
Semua tahapan perumusan kebijakan publik harus dilalui, baik dalam perumusan kebijakan publik di tingkat pusat maupun di daerah.
Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat dilakukan dalam bentuk :Menyampaikan usu, baik secara lisan maupun
tulisan.Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan
publik dengan menciptakan kondisi dan situasi yang mendukung.
Turut mengevaluasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan publik dengan memberikan kritik atau masukan.
Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan PublikManfaat dari partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik yaitu : Dapat membentuk perilaku atau budaya
demokrasi.Dapat membentuk masyarakat hukum. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral
dan berakhlak mulia.Dapat membentuk masyarakat yang madani. Kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik. Tercipta ketertiban dalam masyarakat. Hak asasi masyarakat terjamin.
Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Masyarakat sebagai subjek dan objek kebijakan publik hendaknya berpatisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Kenyataannya, masyarakat belum sepenuhnya berpatisipasi secara aktif.
Ketidakaktifan masyarakat untuk berpatisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik disebabkan oleh :Hukum belum ditegakkan sebagaimana
mestinya. Masih ada pejabat pemerintah yang tertutup. Masyarakat masih terbawa dengan pola lama,
yaitu terlalu menuntut pemimpin.
Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik (cont.)Ketidakaktifan masyarakat untuk
berpatisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik disebabkan oleh (cont.) :Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat.Rendahnya tingkat pendidikan dan
pengetahuan masyarakat.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
berpatisipasi.
Konsekuensi Akibat Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Akibat kurangnya partisipasi masyarakat dapat membawa konsekuensi yang berat bagi masyarakat sendiri. Konsekuensinya : Kebijakan publik kurang sesuai dengan
kepentingan masyarakat.Kebijakan pubik kurang didukung oleh
masyarakat. Program pembangunan kurang berhasil. Memungkinkan terjadinya KKN. Kurang terciptanya kehidupan yang
demokratis.
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Untuk mengantisipasi agar akibat atau konsekuensi negatif tidak terjadi, diperlukan upaya peningkatan patisipasi masyarakat yang berupa : Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Membuka kesempatan masyarakat untuk
berpatisipasi. Memberi contoh berpartisipasi yang baik. Pemerintah bersikap terbuka. Membuat aturan hukum tentang cara
berpatisipasi.
Sikap Positif Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah
Perubahan tingkat kesadaran masyarakat dalam hak & kewajiban .
Forum Stakeholder(pihak yang terkait dalam dalam kebijak publik) berperan dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
Kehidupan demokrasi dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Pola pikir dan perilaku aparat pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik.
Membuka ruang bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial