PERAN KARANG TARUNA MITRA PEMERINTAH PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Sebagai Dalam
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN KARANG TARUNA
MITRA PEMERINTAH
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat
SebagaiDalam
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
2. PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI
PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN,
INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF
4. PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, KEMATANGAN, DAN
SUMBER DAYA AIR
5. STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU
5 (lima) Mandat Kementerian Sosial RI Menurut UU No. 11/2009 dan UU No. 13/2011
UU No. 11/2009 tentang
Kesejahteraan Sosiala. Kemiskinan.
b. Keterlantaran
c. Kecacatan
d. Keterpencilan
e. Ketunaan sosial danpenyimpangan perilaku
f. Korban bencana,
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
a. Rehabilitasi Sosial
b. Jaminan Sosial
c. Pemberdayaan Sosial
d. Perlindungan Sosial
Terpenuhinya
kebutuhan
dasar setiap
warga negara
UU No. 13/2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin
4 Bentuk
Pelayanan Sosial
a. Pengembangan potensi diri;
b. Bantuan pangan dan sandang;
c. Penyediaan pelayanan perumahan;
d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
e. Penyediaan pelayanan pendidikan;
f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan
berusaha;
g. Bantuan hukum; dan/atau
h. Pelayanan sosial.
7 Kriteria
Permasalahan Sosial
8 Bentuk
Penanganan Fakir Miskin
Dasar Hukum Penyelenggaraan Kesos dan Penanganan Fakir Miskin
TUGAS dan FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL(Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015)
Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
Fungsi• perumusan kebijakan• pelaksanaan kebijakan • penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria• pemberian bimbingan teknis
dan supervisi • pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan • pelaksanaan administrasi • pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Menteri
“bidang pemberdayaansosial seseorang,keluarga, kelompok danmasyarakat yangmengalami masalahkesejahteraan sosial, danlembaga dan/atauperseorangan sebagaipotensi dan sumber dayakesejahteraan sosial,serta komunitas adatterpencil”
Keluarga
1. Miskin, terpencil dan atau rentan
sosial ekonomi;
2. Berpenghasilan tidak mencukupi
kebutuhan dasar minimal;
3. Terbatas akses terhadap
pelayanan sosial dasar;
4. Mengalami masalah sosial
psikologi
Individu
Kelompok
1. Terbentuk secara sukarela atau
sengaja dibentuk yang miskin,
terpencil dan atau rentan social
ekonomi;
2. Punya potensi, kemauan dan
kemampuan untuk
mengembangkan usaha bersama;
3. Terbatas akses terhadap pasar,
modal dan usaha
Masyarakat
1. Komunitas adat terpencil;terikat oleh
kesatuan geografis, ekonomi dan atau
sosial budaya
2. Miskin, terpencil dan atau rentan
social ekonomi;
3. Terbatas akses pelayanan social dasar;
4. Tertutup, homogen, dan
penghidupannya tergantung kepada
sumber daya alam;
5. Tinggal di wilayah perbatasan antar
negara, daerah pesisir, pulau-pulau
terluar dan terpencil
1. Miskin, terpencil atau rentan
sosial ekonomi
2. Berpenghasilan tidak mencukupi
kebutuhan dasar
3. Terbatas terhadap keterampilan
kerja
4. Terbatas akses terhadap
pelayanan social dasar
5. Terbatas akses terhadap pasar
kerja, modal dan usaha
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Lembaga Perorangan
Untuk Lembaga
Kesejahteraan Sosial
Mempunyai potensi, kemauan,
dan kemampuan untuk
menyelenggarakan
kesejahteraan sosial
Punya kepedulian dan
komitmen sebagai mitra
pemerintah dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Punya kompetensi, kemauan
dan atau kemampuan untuk
berperan dalam
pemberdayaan sosial
Punya kepedulian terhadap
pemberdayaan sosial
Punya komitmen sebagai
relawan mitra Pemerintah
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
SASARAN PEMBERDAYAAN SOSIAL (Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
Click to add title in here Kondisi Obyektif
Kondisi Ideal
UU No. 11 Th 2009 ttg Kesos
Penekanan pada peran aktif
masyarakat sebagai potensi sumber
Regulasi & kebijakan politik strategis belum
cukup mendukung kelembagaan masyarakat
Dayasos harusnya menjadi icon Siskesosnas
Prioritas pada agenda preventif &
sustainable
PSKS harusnya menjadi mitra
strategis Kemensos, bukan hanya lingkup
Dayasos.
PSKSPMKS
“Perlu ada kebijakan yang proporsional
dalam penanganan PMKS dan penguatan PSKS pada
penyelenggaraan Kesos”
8
SASARAN STRAGETIS DAN ARAH KEBIJAKANDIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
01
02
Meningkatkan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
yang partisipatif
Meningkatkan kemandirian
warga KAT dalam pemenuhan
kebutuhan dasar
S A S A R A N S T R A T E G I SA R A HK E B I J A K A N
DIT. PSPKKMKegiatan
Pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga
dan KelembagaanMasyarakat
02
DIT. PKAT
KegiatanPemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil
03
DIT. PSDBS
KegiatanPengelolaan
Sumber Dana Bantuan Sosial
04
SEKRETARIATKegiatan
DukunganManajemen dan
Tugas TeknisLainnya
05
DIT. K2KRS
01
KegiatanKepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan danRestorasi Sosial
Pemberdayaan SosialProgram
Kegiatan-Kegiatan Prioritas Pada Program Pemberdayaan Sosial
1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 2. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
(PKAT)4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)
5. Hari Pahlawan6. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 7. Pengelolaan Undian Gratis Berhadiah (UGB)
dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial
Sekretariat
Ditjen
Direktorat PSPKKM
Direktorat PKAT
Direktorat K2KRS
Direktorat PSDBS
Peksos & PSM
TKSK & Karang Taruna
LK3 & Peduli Keluarga
LKS
Potensi Dunia Usaha
a. Persiapan dan
Pemberdayaan.
b. Pelaksanaan
Pemberdayaan SDM.
c. Pelaksanaan
Pemberdayaan Sos,
Bud, Eko, Ling.
d. Rujukan, Terminasi,
dan Evaluasi.
a. Peghargaan dan
Tunjangan
Kesejahteraan
Keluarga Pahlawan,
dan Perintis
Kemerdekaan.
b. Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan dan
Keperintisan.
c. Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial.
a. Identifikasi dan
Analisis Kebutuhan.
b. Perizinan dan
Keperluan.
c. Pemanfaatan Sumber
Dana Bantuan Sosial.
d. Pemantauan dan
Penyidikan.
POSISI KARANG TARUNA DALAM
STRUKTUR DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL.
UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin
1
2
3
Dasar Hukum Eksistensi Karang Taruna sebagai
Organisasi Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang
Desa1
2
Dasar Hukum Eksistensi Karang Taruna
sebagai Lembaga Kemasyarakatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan
Karang Taruna sebagai Saluran Energi yang Sehat
Kebijakan Teknis Pemberdayaan Karang Taruna
• Pengutaan
lembaga/Organisasi Karang
Taruna
• Memperkenalkan kembali
lembaga Karang Taruna
• Reposisi lembaga Karang
Taruna
Penguatan Infrastruktur Sosial
• Peningkatan keterampilan dan
pengetahuan warga Karang
Taruna
• Pembekalan Bagi Pembina
Karang Taruna
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
• Membuka informasi ke
stake holder
• Meningkakan peran
pengurus jejaring
Pengurus Karang Taruna
Penguatan Jejaring Kerja
• Menempatkan Karang Taruna
sebagai organisasi bagi
pelayanan sosial generasi
muda
Perluasan Jangkauan
Pelayanan
Kaidah Pemberdayaan Organisasi Karang Taruna
1 Dilandasi harkat dan martabat setiap manusia
2
3
4
Menjunjung transparansi.5
Memiliki tanggung jawab dan kepekaan sosial.
Membuka kesempatan yang sama bagi semua orang
Mengedepankan hak untuk menentukan diri sendiri
Menempatkan nilai kompetensi6
Posisi Strategis Karang Taruna
Jumlah
keanggo-taan
besar
Tupoksi &
peran makin
kompleks &
bervariasi
Eksis hingga
lokus terkecilCore
Business di
bid. Kesos
Sebagai alternatif
solusi kemitraan
antara pemerintah
dan masyarakat.
62,4 juta orang
Indonesia berusia
13-45 th
Dulu: rekreatif,
olahraga dan kesenian.
Sekarang: advokasi,
mitra kerja utama,
wawasan kebangsaan,
kesadaran bela
Negara, serta ekonomi
kerakyatan
RT/ RW –
Desa/ Kelurahan
Sebagai sumber
rekrutmen PSKS lain
Misi: meningkatkan
kesejahteraan sosial dengan
melibatkan berbagai sektor.
Penyalur
aspirasi &
kepentingan
masy.
Menggerak-
kan 25%
penduduk
Karang
Taruna
Peran Kelembagaan Sosial (termasuk Karang Taruna)dalam Penyelenggaraan Kesos
PENYEDIA DATA
PELAKSANA UPAYA PENANGANAN PMKS
PENYULUH
MOTIVATOR
ADVOKAT/PEMBELA HAK PMKS
MOBILISATOR POTENSI MASYARAKAT
PENGGERAK KESOS MASYARAKAT
PENGEMBANG TEKNOLOGI PELAYANAN
PUSAT RUJUKAN
PENGAWAS DAN EVALUATOR
FASILITATOR PERAN SERTA MASYARAKAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
Terpenuhinya
Kebutuhan
dasar setiap
warga negara
Tumbuh
Maju
Percontohan
Karang Taruna yg
secara formal telah
tumbuh dan memiliki
susunan
kepengurusan, namun
kegiatannya masih
sederhana dan belum
terprogram secara
terarah.
Karang Taruna yg
secara organisatoris
maupun
administratif sudah
teratur, dan terpola
dg mekanisme yg
teratur dan
sistematis
Karang Taruna yg
secara
organisatoris,
administratif,
kepengurusan dan
programnya telah
berjalan dg baik,
teratur,
berkesinambungan,
dan mem[unyai
prospek program yg
jelas.
Sama dengan Karang
Taruna Maju namun
Karang Taruna
Pecontohan telah
mengembangkan
program yg
menciptakan generasi
muda di
lingkungannya untuk
mampu berpartisipasi
mengembangkan
program
pengembangan
nasional.
Klasifikasi Karang Taruna.
Berkembang
PSKSLembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Instansi
Pemerintah
Organisasi
Kemasyarakatan
Fungsional
PSM
TKSK
TAGANA
Orsos / LKS
Unit Peduli
Keluarga
PKK
LMK / BPD /
BKM
RT / RW
Instansi Sosial
Instansi
KesehatanInstansi
Pendidikan
Instansi UMKM
Instansi
Pertanian
OKP
Pramuka
PMI
Sinergi dan Kemitraan.
L/O/G/Owww.themegallery.com
Terima kasih
Related Documents
