PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja
13
Embed
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN · PDF filePENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ... Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja . ... Persen 90 92,50 80.4 70.8 60.8 57 2.2.2 Angka kematian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan
untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja
organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika
terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.
Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran
sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.
Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran
yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari
kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran,
karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih
tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja
akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran
tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.
Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya
digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan
efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja
yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja
pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan
keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja
pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja
pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja
daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan
daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator).
Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu
organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan
dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya
pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil
pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada
hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan
daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan
pembangunan daerah.
Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan
daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 menuju JAMBI EMAS Tahun 2015
dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 9.1.
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.3.7 Rasio keluarga ber-KK % 75 80 85 100 100 2.3.8 Tingkat penduduk miskin % 8.77 8,25 7,50 7,00 6,50 5,00 2.3.9 Laju pertumbuhan penduduk % 1.58 2,22 2,07 1,89 1,72 1,60
2.3.10 Jumlah KAT yang diberi bantuan Orang 96 150 210 270 300
2.3.11 Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti asuhan
Orang 25 25 25 30 30
2.3.12 Jumlah anak terlantar yang berhasil
dilayani, dilindungi dan dibina Orang 60 75 100 100 100
2.3.13 Jumlah lansia yang dilayani orang 70 70 100 100 100
2.3.14 Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan
social orang 800 10 12 14 10
2.3.15 Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan
dan difasilitasi KK 1.5 2 2.5 3 3.5
2.3.16 Orang 40 40 40 40 40
Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dilatih keterampilan berusaha
Anak 11 11 11 11 11 2.3.17 Meningkatnya jumlah sarana peribadatan unit 8,935
2.3.18 Meningkatnya pondok pesantren
2.3.19 Jumlah jama’ah Haji Orang 2,632
UMP Angka kesempatan kerja orang 1,272,520 1.320.956 1.337.089 1.361.289 1.387.102 1.417.754 Angka pengangguran orang 61,222 65.846 70.471 72.453 67.828 61.222
3 Seni Budaya dan Olahraga
Jumlah karang taruna yang diberdayakan kab/kota 11 11 11 11 11 66
Prestasi pada even nasional (PON) peringkat
Jumlah olahraga prestasi Cabor Jumlah bibit prestasi usia dini dan remaja
Orang Aspek Pelayanan Umum 1 Pelayanan Dasar 1.1 Pendidikan 1.1.1 Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk 1.1.2 Rasio Guru tehadap murid % 14.73 1.1.3 Meningkatnya APM PAUD % 58.43 64.8 66.3 68 69.8 71.3 1.1.4 Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI % 99.5 99.8 99.9 99.95 100 100
1.6 Jumlah unit usaha unit 16,979 23.575 24,28 25 26.25 26.51 1.7 Jumlah tenaga kerja Orang 47,823 70.725 72,49 73.275 75.045 77.29 1.8 Nilai Produksi industri Rp M 186 3.045 3,212 3.389 3.575 3.771 1.9 Jumlah Sentra industri kecil Unit 70 73 77 80 85 90 1.1 Tenaga Kerja Sentra industri kecil Orang 4,015 4.135 4,34 4.47 4.69 4.9
1.11 Jumlah Koperasi Unit 3,155 3.26 3,43 3.609 3.995 4.204 1.12 RAT unit 951 873 917 963 1.011 1.115 1.13 Nilai tukar petani % 94.82 2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.1 Jalan Provinsi dalam kondisi baik mencapai 75 persen di tahun 2015
% 31.63 25 15 15 10 10
2.2
Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan
% 20 20 20 20 20
2.3 Meningkatnya kua-litas dan kuantitas sarana dan prasarana trans-portasi sungai dan laut
% 20 20 20 20 20
2.4 Meningkatnya ke-terpaduan tran-sportasi dengan tata ruang
%
2.5
Meningkatnya ka-pasitas dan daya dukung pelabuhan udara di Provinsi Jambi antara lain Pelabuhan Udara Sultan Taha, Jambi, pelabuhan udara di Muara Bungo dan Sungai Penuh
% 30 20 20 10 10
2.6
Terbangunnya sistem jaringan tran-sportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, dan pedalaman, yang dapat men-jangkau seluruh lapisan masyarakat
% 20 20 20 20 20
2.7
Rasio elektrifikasi meningkat dari 55% menjadi 82% di tahun 2015 (target nasional 80% pada tahun 2014)
% 55 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
2.8
Jumlah PLTMH meningkat menjadi 23 unit pada tahun 2015 (Jumlah PMTH 9 unit pada tahun 2009)
unit 9 1 2 3 3 2
2.9 Jumlah PLTS Tahun 2015 sebanyak 7.084 unit
unit 5,649 300 300 300 300 300
2.1
Persentase jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi
%
2.11 Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku
% 100 100 100 100 100
2.12 Persentase tingkat kinerja pelayanan air minum masyarakat
%
2.13 Persentase tersedianya perumahan sehat bagi masyarakat
% 2,9 2,4 1,0 0,9 0,7
2.14 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
2.15 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
2.16 Ketaatan terhadap RTRW 2.17 Luas Wilayah produktif 3 Iklim Berinvestasi 3.1 Persentase investasi % 16,3-16,4 16,4-16,5 16,5-16,6 16,6-16,7 16,8-16,9
3.2 Pelayanan satu pintu Unit 3.3 Perda Pelayanan Umum 4 SDM 4.1 IPM 72.45 4.2 Angka harapan hidup Tahun 68.95 72.4 72.8 73.2 73.4 4.3 Rasio pemenuhan pegawai yang
berkualifikasi struktural %
4.4 Persentase pegawai yang mengikuti Diklat %
4.5 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
4.6 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta