Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Tahun 2017 Penomoran Ijazah Nasional (PIN) Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) Perubahan Data Mahasiswa (PDM) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
20
Embed
Penomoran Ijazah Nasional (PIN) Sistem Verifikasi Ijazah secara …lldikti5.ristekdikti.go.id/cni-content/uploads/modules/... · 2018-02-06 · Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Tahun 2017
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL)
Perubahan Data Mahasiswa (PDM)
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Dasar Hukum
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi,
dan sertifikat profesi pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
7. Permenristekdikti No 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi
1. Maraknya kasus pemalsuan ijazah;
tahun 2016 sebanyak 142 surat
pengaduan.
2. Ketidaktaatan proses
pembelajaran; memiliki ijazah tetapi
tidak terdaftar di PDDIKTI.
3. Titak memiliki riwayat kuliah dan
langsung memiliki ijazah
4. Kemajuan teknologi saat ini dapat
digunakan sebagai alat bantu
untuk melakukan proses verifikasi
dan validasi ijazah lulusan
perguruan tinggi.
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
Latar Belakang PIN
1. Mencegah dan mengurangi praktek pemalsuan ijazah.
2. Tersedianya sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
3. Tersedianya sistem verifikasi keabsahan ijazah lulusan yang dikeluarkan
oleh perguruan tinggi (SIVIL)
4. Mendapatkan data keabsahan ijazah yang valid dan akurat, tepat,
dan cepat.
Tujuan PIN dan SIVIL
PIN adalah sebuah sistem penomoran ijazah yang
diberlakukan secara nasional (seluruh perguruan
tinggi di Indonesia) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Keterangan: Apabila data tidak ditemukan pada sistem SIVIL, mahasiswa dapat menghubungi
perguruan tinggi yang bersangkutan/kopertis (khusus yang PTS) untuk mengklarifikasi status lulusan
tersebut.
Hasil Pencarian
Informasi yang dikeluarkan:
1. Kode PT
2. Nama PT
3. Kode Prodi
4. Nama Prodi
5. NIM
6. Nama
7. Jenis Kelamin
8. Tanggal Lahir
9. Tempat Lahir
10. Tangal Keluar
11. No Ijazah
Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik
Target Laporan SIVIL
2017: Seluruh perguruan tinggi mengunggah data ijazah ke PDDIKTI untuk
pelaporan tahun 2002-1 sampai dengan 2017-1
2018: Seluruh perguruan tinggi mengunggah data ijazah ke PDDIKTI dari
awal tahun berdirinya perguruan tinggi tersebut.
Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik
Ketentuan SIVIL
1. Semua data mahasiswa di sistem SIVIL berasal dari data yang
dilaporkan di PDDIKTI;
2. Apabila data tidak ditemukan pada sistem SIVIL, dapat menghubungi
perguruan tinggi yang bersangkutan/kopertis (khusus yang PTS) untuk
mengklarifikasi status lulusan tersebut;
Perubahan Data Mahasiswa (PDM)
Prosedur PDM
P
D
M
PTN
PTS
Data akan diverifikasi oleh Operator di
Ditjen Belmawa
Kopertis
Belmawa
Belmawa
Data Akan diverifikasi oleh
Operator di Ditjen Belmawa
Berdasarkan data valid dari
Kopertis Data Akan Divalidasi oleh Operatos
Kopertis dan Memberikan status
valid atau tidak valid.
Perubahan Data Mahasiswa (PDM)
Yang Bisa di Ubah
1. NIM
2. Nama Mahasiswa
3. Nama Ibu Kandung
4. Tempat Lahir
5. Tanggal Lahir
6. Periode Pendaftaran
7. Jenis Kelamin
Keterangan : Data mahasiswa yang dapat diubah berdasarkan File Pendukung yang dilampirkan oleh
PTN/PTS
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Dasar Hukum: • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 • SK Ditjen Belmawa No.
123
/B/SK/
2017 (Pedoman; release 30 Maret 2017)
RPL adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).
Terdiri Dari: 1. Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal 2. Pengakuan CP untuk penyetaraan
Valid?
tidak
Setara?
ya
PT menetapkan Tim ad-hoc Senat dan Tim ad-hoc Eksekutif penyelenggara RPL
dosen/instruktur/tutor
PT melakukan kajian tentang kualifikasi dosen, keperluan dosen, instruktur, atau tutor
yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka yang diperlukan oleh program
studi dokumen portofolio yang membuk-tikan bahwa pemohon telah memiliki
pengetahuan/keahlian tertentu yang relevan dengan kualifikasi yang dituju.
Calon menyiapkan kelengkapan
dokumen pembuktian CP yang relevan
Tim ad-hoc senat menetapkan kriteria penyetaraan kualifikasi melalui RPL
Tim ad-hoc eksekutif melakukan proses asesmen penyetaraan sesuai kriteria yang
ditetapkan Tim ad-hoc senat dan melaporkan hasil asesmen ke Pimpinan PT
Pimpinan Perguruan Tinggi melaporkan hasil asesmen RPL kepada Senat untuk
dilakukan validasi.
Atas rekomendasi Senat, Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan SK calon dosen yang
telah lolos asesmen.
PT mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada Menteri melalui Ditjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
tidak ya
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi terhadap dokumen
usulan penyetaraan dosen.
SK
PENYETARAAN Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan SK Penyetaraan
Skematik RPL untuk
Penyetaraan Kualifikasi
pada Level KKNI Tertentu
Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI