Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN TEKNIS SUBSTANTIF RAKORTEK K/L DENGAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RKP 2018 DAN TATA KELOLA PEMBAHASAN Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis K/L dengan Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018 Batam, 21 Februari 2017
9
Embed
PENJELASAN TEKNIS SUBSTANTIF RAKORTEK K/L … · PENJELASAN TEKNIS SUBSTANTIF RAKORTEK K/L DENGAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RKP 2018 DAN TATA KELOLA PEMBAHASAN ... Kesepakatan (Print
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN TEKNIS SUBSTANTIF RAKORTEK K/L DENGAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RKP 2018 DAN TATA KELOLA PEMBAHASAN
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis K/L dengan Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018
Batam, 21 Februari 2017
2FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN• Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan money follows program yang
dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif danSpasial.
• Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peranPemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awalpenyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk :• Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);• Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD);• Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi
pembangunan).
• Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah forum antara pusat dan daerah(pembahasan Prioritas Nasional) sebagai masukan dalam penyusunanRancangan Awal RKP.
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional forum antara pusat dandaerah (pembahasan Prioritas Nasional) sebagai masukan dalam penyusunanRancangan Akhir RKP.
SUBSTANSI DALAM SISTEM e-PLANNING RAKORTEK
Proyek K/L pendukungPrioritas Nasional
Sasaran PrioritasNasional per Provinsi
Proyek Daerah pendukung Prioritas
Nasional
e-PLANNING RAKORTEK
Proyek PrioritasDaerah
Masing-masing bagian pembahasan, perlu dilakukan Verifikasi danKlarifikasi:
(Hasil integrasi antara e-Planning SIMU, e-Proposal, dan SIMLARAS)
(Input daerah padasistem SIMLARAS)
(Input Bappenas pada sistem e-Planning SIMU)
(Input daerah padasistem SIMLARAS)
(Input daerah padasistem e-Proposal)
1
2
3
4
Keterangan:1. e-Planning SIMU: Sistem yang dibangun untuk menjabarkan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional serta mengidentifikasi proyek-proyek K/L
yang mendukung Prioritas Nasional. Sistem tersebut hanya dapat diinput oleh Bappenas.2. SIMLARAS: Sistem yang dibangun untuk melihat keselarasan antara RKP dan RKPD khususnya sasaran pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan
provinsi, serta proyek daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional. Sistem ini hanya dapat diinput oleh Bappeda Provinsi.3. e-Proposal: Sistem database yang dibangun untuk menjaring usulan proyek-proyek daerah (sub-kegiatan). Merupakan bagian dari sistem SIMLARAS. Sistem ini dapat diinput oleh
perangkat daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi, dengan verifikasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi.
4KERANGKA PEMBAHASAN RAKORTEK
APLIKASIE-Planning
KemenPPN/Bappenas
AplikasiRAKORTEK
Hasil Kesepakatan(Klarifikasi dan
Verifikasi)
Kewenangan
Lokasi
Catatan Kewenangan
CatatanLokasi
Target & Pagu
CatatanTarget & Pagu
Verifikasi
Database Bahan Rakortek
Sasaran PN
CatatanGap Sasaran
Nilai PRIORITAS
TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN
PERKEMBANGAN JUMLAH USULAN DALAM SISTEM APLIKASI E-PLANNING (SIMU DAN E-PROPOSAL) per 20 FEBRUARI 2017
Jumlah Proyek K/L yang telah diinput oleh Mitra K/L
Jumlah Proyek K/L yang sudah diverifikasi olehPenanggung Jawab Prioritas Nasional
Jumlah Proyek K/L yang belum diverifikasi olehPenanggung Jawab Prioritas Nasional
Jumlah Proyek K/L yang sudah diverifikasi oleh Provinsi
15.982 Usulan
14.982 Usulan
1.000 Usulan
3.010 Usulan
Jumlah usulan proyek daerah pendukung PN
Jumlah usulan proyek prioritas daerah diverifikasiBappeda provinsi'
Jumlah usulan proyek prioritas daerah diverifikasiBangda
2. Usulan ProyekPrioritas Daerah dalam Aplikasi e-Planning (SIMLARAS RKP dan e-Proposal) yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi BappedaProv/Kab/kota danDitjen Bangda.
1. Login dilakukan oleh Penanggung Jawab Desk Pembahasan (Ditjen Bangda) pada Aplikasi e-Planning (Rakortek) (https://e-Planning.bappenas.go.id/);
2. Pembahasan dilakukan per K/L dan per Provinsi, dengan lingkup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan K/L hasilKonfirmasi/Filtering;
3. Pembahasan dilaksanakan terhadap Klarifikasidan Verifikasi atas hasil Usulan ProyekPrioritas Nasional dan Usulan Proyek PrioritasDaerah pada aspek Kewenangan dan LokasiProyek serta penilaian atas tingkat kebutuhandaerah dan kesiapan pelaksanaan Proyek;
4. Hasil Kesepakatan dalam Forum Rakortek K/L dengan Pemda dituangkan dalam Berita AcaraKesepakatan (Print Out Aplikasi);
5. Penandatangan Berita Acara dilakukan didalamForum Rakortek K/L dengan Pemda olehKoordinator Meja (Ditjen Bangda), Bappenas, Perwakilan Provinsi, dan K/L;
6. Berkas Berita Acara yang telah ditandatanganibeserta Lampirannya (Tabel KesepakatanRakortek K/L dengan Pemda) diserahkankepada Panitia untuk digandakan dandibagikan kepada Perwakilan masing-masing.
Kesepakatan atas Klarifikasi danVerifikasi Usulan PrioritasNasional dan Usulan PrioritasDaerah sebagai bahan masukanbagi Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2018.
Kegiatan : Forum Rakortek K/L dengan Pemda (Kemndagri – Bappenas – K/L terkait – Pemerintah Daerah), 21 – 23 Feb2017 & 28 Feb – 2 Mar 2017.
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2018Pembahasan Forum Rakortek K/L dengan Pemda
7
ModeratorMengarahkan dan mengatur jalannya Diskusiterkait : (1) Time Management; (2) AnalisaCakupan Pembahasan (Ketersediaan danmasukan data Proyek dalam setiap TopikPembahasan); (3) Substansi Pembahasan(Pembahasan detail Proyek by Proyekdan/atau Pembahasan Umum/Pokok-PokokKebijakan Proyek)
NotulenMengarahkan dan Mencatat HasilKesepakatan Rakortek
Kementerian/LembagaMemberikan masukan substansiatas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang diusulkan Daerah
BappenasMemberikan masukan substansiatas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang menjadi Prioritas Nasional
Pemerintah DaerahMemberikan masukan terkait: (1) Tingkat Kebutuhan danKesiapan Pelaksanaan ProyekK/L; (2) Proyek Daerah yang dibahas; (3) Lokasi dan target Proyek K/L
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMBAHASAN RAKORTEK
8TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS
Berita acara Rakortek Pusat dan Daerah menjadi dasar tindak lanjut :
Buat Pemerintah Pusat :
1. Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
Buat Pemerintah Daerah :
1. Penyempurnaan Program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah pendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam rancangan RKPD dan Renja PD.
2. Menjadi bahan pembahasan dalam Rakortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi