Penjaminan Mutu Pendidikan KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURABAYA SMP.08 Diklat Penguatan KS SMP Se-Surabaya 8 -- 18 Agustus 2018
Penjaminan
Mutu
Pendidikan
KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURABAYA
SMP.08
Diklat Penguatan KS SMP Se-Surabaya
8 -- 18 Agustus 2018
Sistematika Pembahasan
Pendahuluan
Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan
Sekolah Yang Bermutu Dalam Perspektif Pengelola
Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah
SEKOLAH TIDAK AKAN MAJU DENGAN
SENDIRINYA TANPA PENGELOLAAN
DAN INOVASI YANG BAIK
3
Pendahuluan
4
SEKOLAH MERUPAKAN
ORGANISASI
YANG KOMPLEKS DAN UNIK,
SEHINGGA MEMERLUKAN
TINGKAT
KOORDINASI YANG TINGGI
Pendahuluan
TUNTUTAN
MASYARAKAT
TERHADAP
KUALITAS
SEMAKIN
TINGGI
SEKOLAH
BERUPAYA
MENERAPKAN
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
KUALITAS
LAYANAN
PENDIDIKAN
TERBAIK
UNTUK
MASYARAKAT
Pendahuluan
Pendahuluan
6
SUMBER
DAYA
DAERAH
MUTU
KELUARAN
SEKOLAH
SANGAT
BERVARIASI
KERAGAMAN
POTESI
DAERAH
UPAYA STANDARISASI MUTU HARUS MENJADI FOKUS
PERHATIAN DALAM
UPAYA MENJAGA MUTU PENDIDIKAN
Telaah Gambar
7
12
3 4
Telaah Gambar
8
5 6
7 8
Telaah Gambar
9
910
11 12
Telaah Gambar
10
Telaah Gambar
11
Telaah Gambar
12
KENYATAAN
DI
LAPANGAN
B
E
C
D
A
KEPALA
SEKOLAH
MEMILIKI
KELEMAHAN
DALAM
BIDANG
KOMPETENSI
SOSIAL DAN
SUPERVISI
MASIH BANYAK SEKOLAH YANG
PRESTASI BELAJAR SISWANYA RENDAH
GURU DAN
SISWA
KURANG
DISIPLIN
LAMBANNYA STAF
TATA USAHA
DALAM MELAYANI
KEBUTUHAN SISWA
KEMAMPUAN GURU
DALAM MENGELOLA
PEMBELAJARAN
RENDAH
KONSEKUENSINYA KEPALA SEKOLAH PERLU MEMILIKI KETERAMPILAN
KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL YANG EFEKTIF DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KONSISTENSI MUTU PEMBELAJARAN
MASALAH-MASALAH INI MERUPAKAN CERMINAN KURANGNYA KETERAMPILAN
KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBERDAYAKAN STAF DAN RENDAHNYA KINERJA
KOMUNITAS SEKOLAH (DANIM & SUPARNO, 2009)
14
WAJAH BOPENG PENDIDIKAN KITA
PENDIDIKAN DIJADIKAN PROYEK
SERTIFIKASI GURU BANYAK PUNGUTAN
DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN BEASISWA BANYAK DISELEWENGKAN
KURIKULUM DIJADIKAN AJANG UJI COBA
DANA BLOCK GRANT DISALAHGUNAKAN
BANGUNAN SEKOLAH BOBROK ROBOH
KEKERASAN PENDIDIKAN MEREBAK
UN YANG AMBURADUL (SUTRISNO, MEDIA INDONESIA, 3 MEI 2013)
15
Wajah Profesi Guru?
1. Kualitas rata-rata guru rendah:– Kualifikasi pendidikan S1 (>50% guru belum S1)– Banyak guru yg tak sesuai bidang (mismatch)
2. Senang dan bangga menjadi satu-satunya sumber belajar.
3. Senang menggunakan ’ancaman’ daripada menerapkan teknik-teknik profesionalnya, kreativitas rendah
4. Merasa asing bahkan sinis terhadap inovasi, gaya mengajar sulit berubah.
5. Senang menyimpan alat peraga secara rapi daripada memanfaatkan utk kepentingan proses pembelajaran
6. Visi guru tentang keberhasilan siswa kurang tepat/pas.
7. Sulit membuat karya ilmiah, lebih senang tetap di IVA.
8. Bekerja bukan panggilan hati? Bergeser ke panggilan gaji.
(Damanik, 2012)
16
Kesenjangan Tingkat Partisipasi Pendidikan Menengah (Bappenas 2015-2019)
16
Kesenjangan partisipasi dan angka melanjutkan ke pendidikan menengah antarkelompok pendapatan, antarwilayah, dan antarjenis kelamin.
27.6
29.9
28.7
42.9
36.8
41.0
43.4
55.2
46.2
50.4
52.4
63.6
55.9
61.4
62.4
68.4
72.0
73.0
72.7
75.3
0
20
40
60
80
100
2000 2006 2009 2012
Kuintil-1 Kuintil-2 Kuintil-3 Kuintil-4 Kuintil-5
Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2000-2009
Sumber: Susenas
0
.2
.4
.6
.8
1
Pel
uang
unt
uk b
erta
han
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lama sekolah (tahun)
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5
16-18 Tahun
Anak dari keluarga kayajuga masih banyak yang tidak sampai ke jenjang
menengah
Sumber: Susenas
Kohor rata-rata lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 201X
17
Beban Pembiayaan Pendidikan Menengah(Bappenas 2015-2019)
17
Meskipun pemerintah telah melakukan perluasan, beban pembiayaanpendidikan menengah yang ditanggung oleh rumah tangga masih tinggi(45 persen & tidak mengalami perubahan yang signifikan antara 2009 dan 2012) Pendidikan menengah masih belum terjangkau
Biaya untuk bersekolah di SMK baik swasta maupun negeri mengalamipeningkatan lebih tinggi dibandingkan biaya untuk bersekolah di SMA
Sumber: Perhitungan World Bank menggunakan Susenas
Persentase pengeluaran untuk pendidikanmenengah yang terbebankan pada rumah tangga Pengeluaran rata-rata menurut jenis sekolah
Sumber: APBN, APBD for public spending, Susenas education modules for private spending
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
Public Private Public Private
SMA SMK
2006
2009
2012
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Basic Education Senior Secondary Tertiary
Shar
e o
f to
tal s
pen
din
g b
y h
ou
seh
old
s
2009
2012
18
Persentase kecamatan yang memiliki SMP/MTs atau SMA/SMK/MA (negeridan/atau swasta) (Bappenas 2015-2019)
18
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
JAK
AR
TA
RIA
U
BA
LI
BA
NTE
N
YOG
YAK
AR
TA
NTB
JATI
M
SUM
SEL
MA
LUK
U
LAM
PU
NG
KA
LTIM
AC
EH
JAM
BI
JAB
AR
JATE
NG
MA
LUT
SUM
UT
BA
BEL
KA
LB
KA
LTEN
G
KA
LSEL
SULT
RA
SULS
EL
SULB
AR
GO
RO
NTA
LO
SULT
ENG
KEP
RI
SULU
T
SUM
BA
R
BEN
GK
ULU NTT
PA
BA
R
PA
PU
A
Ada SMP/MTs Ada SMA/SMK/MA
Sumber: diolah dari data PODES 2011
Dari 6637 kecamatan yang ada, masih terdapat 935 kecamatan yang
belum memiliki SMA/SMK/MA.
19
Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikanmenengah (Bappenas 2015-2019).
19
Sebagian besar SMA/SMK belum didukung dengan fasilitas yang memadai.
Tidak ada perbedaan kualitas antara lulusan SMA dan SMK menurut pemberi kerja.
Baru 75 persen lulusan pendidikan menengah yang bekerja di pabrik dan jasa memenuhi harapan pemberi kerja.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prim
ary
or le
ss
Basi
c
Seni
or S
econ
dary
Tert
iary
Prim
ary
or le
ss
Basi
c
Seni
or S
econ
dary
Tert
iary
2001 2010
skilled
Semi-skilled
Unskilled
Sumber: Skills for the Labor Force in Indonesia, World Bank
Source: World Bank calculations using Sakernas
Tingkat keahlian pekerjaan, menurut tingkat pendidikan
Persepsi pelaku usaha terhadap kualitas karyawan
IPA Biologi Kimia Fisika IPS Bahasa Komputer Multimedia
SMA 45.0 25.7 28.0 21.2 4.9 22.4 53.9 11.2
SMK 6.6 3.8 8.5 6.5 2.0 21.3 85.4 10.2
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
SMA SMK
Proporsi sekolah yang memiliki laboratorium
Sumber: PDSP (2009/2010)
Pendahuluan
2020
ADukungan
dari penyelenggara
pendidikan/yayasan
belumoptimal
BAdanya beberapa guru yang
belum sesuai standar
CAdanya orang tua siswa yang belum
dapat bekerjasama dengan baik
DDokumentasi dan kontrol mutu masih
lemah
Beberapa masalah
yang
menyebabkan
sistem penjaminan
mutu belum
berjalan optimal
(Fatoni, 2009)
Pendahuluan
21
Upaya Sekolah(Fatoni, 2009)
B
E
C
D
APeningkatan
kemampuan
guru melalui
training
Supervisi
MGMP
Memperbaiki
program-program
penjaminan mutu
Melakukan
sosialisasi intensif
terhadap wali
murid
22
KONSEP DASAR PENJAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE)
SUATU SISTEM DALAM MANAJEMEN MUTU
MANAJEMEN MUTU MERUPAKAN SUATU CARA DALAM
MENGELOLA SUATU ORGANISASI YANG BERSIFAT
KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI.
MANAJEMEN MUTU DIARAHKAN DALAM RANGKA:
(A)MEMENUHI KEBUTUHAN KONSUMEN SECARA KONSISTEN
(B)MENCAPAI PENINGKATAN SECARA TERUS MENERUS DALAM
SETIAP ASPEK AKTIVITAS ORGANISASI (TENNER DAN
DTORO, 1992)
23www.themegallery.com
KONSEP DASAR TOTAL QUALITY MANAGEMENT/MANAJEMEN MUTU TERPADU
TQM/
MANAJEMEN MUTU
TERPADU
PROSES
PENINGKATAN
MUTU
SECARA UTUH
1. PERHATIAN PENUH
KEPADA PELANGGAN.
2. PEMBINAAN PROSES.
3. KETERLIBATAN
SECARA TOTAL.
BILA MANA PROSESNYA
DILAKUKAN SECARA
MANDIRI, MAKA MANAJEMEN
MUTU TERPADU ADALAH
EKWIVALENSI DENGAN MBS
(MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH)
PROSES
MANAJEMEN
MUTU
TERPADU
GAMBAR: KONSEP DASAR TQM/MANAJEMEN MUTU TERPADU
SUMBER: TENNER DAN DeTORO (BAFADAL, 2007)
24
Lanjutan...
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi
(PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).
25
PENTINGNYA AKREDITASI SEBAGAI ALAT AKUNTABILITAS PUBLIK (Balitbang Depdiknas, 2007)
KEBIJAKAN PUBLIK
BIDANG PENDIDIKAN
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN (8 STANDAR)
KINERJA SATUAN
PENDIDIKAN
PENGAWASAN
(MONITORING DAN
EVALUASI)
AKREDITASIAKUNTABILITASSTAKEHOLDERS
2626
Faktor-faktor Penentu Kualitas Pendidikan
KEMAMPUAN LOYALITAS &DEDIKASI
KURIKULUM GURU SARANA &PRASARANA
SISWAKUALITAS
PBM
KUALITASPENDIDIKANDI SEKOLAH
KESIAPAN
MOTIVASI LINGKUNGAN:MANAJEMEN + KELUARGA
+ MASYARAKAT
GAMBAR: FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS PENDIDIKAN
2727
Faktor-faktor Penentu Kualitas Pendidikan
KURIKULUM
GURUALAT BANTUMENGAJARMETODE
PROSESPEMBELAJARAN
OUTPUTMANUSIATERDIDIK
SISWA
KESIAPAN
MOTIVASIMANAJER
DANA SARANA
PRASARANA
28
PEMBELAJARAN
PRIMA PAIKEM
PENGELOLAAN
SEKOLAH/
MADRASAH
PERAN
SERTA
MASYARAKAT
PENINGKATANKEPERCAYAANMASYARAKAT
DAYASAING
SEKOLAH/MADRASAH
28
Penjaminan Mutu
29
1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformalwajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhiatau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
3. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu programpenjaminan mutu yang memiliki target dan kerangkawaktu yang jelas.
Penjaminan Mutu
30
4. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaanmelakukan penjaminan mutu.
5. Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuanpendidikan yang berada di bawah kewenangannya untukmeyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalammelakukan penjaminan mutu.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuanpendidikan yang berada di bawah kewenangannya untukmeyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalammelakukan penjaminan mutu.
Penjaminan Mutu
31
7. BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasipenjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuanpendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan PemerintahDaerah.
8. LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
10. Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
Penjaminan Mutu
32
11. Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
12. Rekomendasi dari BSNP tersebut didasarkan pada penilaian khusus.
33
PROSES PENJAMINAN MUTU (Meirawan, 2010)
STANDAR
PROSEDUR
INPUT PROSESKONSISTENSI
PRODUK
TINDAK LANJUT
UNTUK MEMERIKSA DAN
MENINGKATKAN PRODUK
34
STANDAR YANG DITETAPKAN
MISALNYA ISO 9000/9001
AUDIT TERHADAP SISTEM
PENDIDIKAN YANG BERLANGSUNG
HASIL
PENILAIAN
SESUAI ATAU
MELEBIHI
STANDAR
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
DALAM UPAYA MEMENUHI
STANDAR
PENGEMBANGAN SISTEM
DALAM UPAYA MENGATASI
PERMASALAHAN
RINCIAN PERLAKUAN
DISESUAIKAN DENGAN SISTEM
YANG SEDANG BERLANGSUNG
PENGKAJIAN ULANG
KESESUAIAN STANDAR
DENGAN SISTEM SECARA
BERKELANJUTAN
YA
TIDAK
Gambar . Diagram Alur
Penjaminan Mutu
(Quality Assurance
Handbook, 2000)
35
Mempu meluluskan siswa yang berkualitas
secara intelektual,
Emosional, dan spiritual
Pendidikan dijalankan dengan proses yang baik
Memiliki Program yang baik dan bermanfaat
Memiliki standar mutu dan mampu mencapainya
SEKOLAH YANG BERMUTU DALAM PERSPEKTIF PENGELOLA (Fatoni, 2009)
36
MEWUJUDKAN SEKOLAH BERMUTU (Fatoni, 2009)
PENERAPAN
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
SEKOLAH
BERMUTU
1 2 3
MANAJEMEN SEKOLAH TELAH
DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
PROSES PENDIDIKAN TELAH
DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
SEKOLAH LEBIH FOKUS DAN TIDAK
MUDAH BERUBAH HALUAN,
KARENA TARGET DAN STANDAR
MUTU TELAH DITETAPKAN
DUKUNGAN ORANG TUA TERHADAP
PROGRAM-PROGRAM SEKOLAH
SEMAKIN KUAT
37
Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah
Pengelola Sekolah Menetapkan Standar Mutu Dengan Berpijak Pada Idealisme Sekolah (Cita-cita Pendirian, Visi Sekolah, Dan Profil Lulusan Yang Diharapkan)
38
Faktor-faktor Yang Menjadi PertimbanganPenetapan Standar Mutu (Fatoni, 2009)
Concept
B
E
C
D
AKebutuhan
dan
keterampilan
yang harus
dikuasi anak
Kebutuhan
orang tua
Keyakinan
Keagamaan
Faktor Sosial Faktor
Ekonomi
Langkah-langkah Pencapaian Standar Mutu(Fatoni, 2009)
1 32
PELAKSANAAN:
1. PENUNJUKKAN
PENANGGUNG
JAWAB
2. PELAKSANAAN
PROGRAM
PENGAWASAN:
1. PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PROGRAM
2. PENGAWASAN
KETERCAPAIAN
STANDAR
MUTU
PERENCANAAN:
1. SOSIALISASI
STANDAR
MUTU
2. PERUMUSAN
PROGRAM
3. PENETAPAN
SOP
40
MANAJEMEN MUTU PERSEKOLAHAN (Arifin, 2014)
Sekolah Bermutu
Manajemen Sarana & Prasarana-Fisik Sekolah -Buku &Sumber Belajar lain
Manajemen Kurikulum dan Strategi Pembelajaran
Kegiatan BelajarMengajar
Manajemen Peserta Didik
Manajemen Guru & Staf
Manajemen Partisipasi Masyarakat
Manajemen Keuangan
Manajemen Layanan Khusus
Hasil Belajar BermutuKepemimpinan dan
Supervisi Efektif
41
Contoh Manajemen Mutu Akademik (Imron, 2009)
Manajemen mutu kurikulum:
Mencermati perubahan kurikulum
Mempelajari kurikulum 2013
Sosialisasi Kurikulum 2013
Workshop perangkat kurikulum 2013
Penyusunan silabus
Sharing dan review silabus
Expert judgment silabus
Pengesahan silabus
42
Contoh Manajemen Mutu Akademik (Imron, 2009)
Manajemen Mutu Pembelajaran:
Penyusunan RPP
Sharing dan review RPP
Expert judgment RPP
Pengesahan RPP
Pelaksanaan pembelajaran dengan memedomani RPP, dengan strategi pembelajaran menyenangkan dan ramah anak
Evaluasi pembelajaran autentik
Pemberian balikan
Pengecekkan hasil pembelajaran sesuai KKM
43
Lanjutan
Manajemen Mutu Pembelajaran:
Penentuan posisi prestasi siswa dibandingkan KKM
Remidi bagi siswa yang berada dibawah KKM dan pemerkayaan bagi sudah mencapai dan berada di atas KKM.
Pelaporan hasil evaluasi kepada orang tua.
44
PROGRAM PENGEMBANGAN KS, PS, DAN TENDIK LAINNYA
KERANGKA PENGEMBANGAN
KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TENDIK LAINNYA (Dirjen Guru dan Tendik, 2015)
LINGKUNGAN EKSTERNAL:• Persaingan Regional dan Global
• World Class Standard
• Net working
LINGKUNGAN INTERNAL:•Regulasi
•Kebijakan dan Renstra Pendidikan
•Sumber Daya (Man, Money,
Material, Machine, Market)
a. pemetaan kebutuhan
jumlah dan kualitas
b. penyiapan
seleksi administrasi
Kompetensi (penyiapan diklat lisensi)
c. Pengangkatan
d. Penempatan
a. UK – PK – PKB
b. Sistem karir: kenaikan pangkat/golongan, promosi dan demosi
c. Organisasi /Asosiasi Profesi (KKKS, MKKS, AKSI)
d. Networking (nasional dan internasional)
a. Gaji b. Tunjanganc. Sertifikasid. Penghargaan
kinerja (best parctice, seleksi ber prestasi)
e. Perlindunganhukum
a. Regulasi (standardisasi)
b. Pemenuhan Standar (UK dan PK)
c. Pembinaan
d. Pemberhentian/Pengalihan
KS, PS, DAN TENDIK PROFESIONAL DAN SEJAHTERA
REKRUITMEN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PENGHARGAAN DAN
PERLINDUNGANPENJAMINAN
MUTU
45
PercepatanPembangunan
Pendidikan(Kemendikbud, 2012)
Pem
ban
gun
an
Satu
an P
end
idik
an
Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Ban
tuan
Pen
dan
aan
Pe
sert
a D
idik
Penyempurnaan Sistem Pembelajaran
SD/SMP 1-Atap BOS
Beasiswa
BOMM
Pen
did
ikan
K
arak
ter
Sist
em E
valu
asi
Pen
did
ikan
Ke
wir
ausa
haa
n
Perpustakaan
RKB
Laboratorium
Ku
alif
ikas
i
Sert
ifik
asi
Dis
trib
usi
Pen
yed
iaan
Kese
jah
tera
an
Pela
tih
an
Pen
ingk
atan
LP
TK
Ku
riku
lum
Pen
yed
iaan
&
Pen
yeb
aran
M
ater
i
SPM
Akreditasi Bantuan Buku
Pen
yela
rasa
n
karwanto
Terimakasih