PENINGKATAN KUALITAS DAPODIK UNTUK PENDIDIKAN YANG AKUNTABEL Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paparan Sesditjen Dikdasmen Rakor Otimalisasi Pendayagunaan Data Terintegrasi Untuk Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan 14 Maret 2019
26
Embed
PENINGKATAN KUALITAS DAPODIK UNTUK PENDIDIKAN YANG … Dapodik 2019.pdf · 7. [Perbaikan] Penguncian tombol Tambah Siswa Kelas 1 SD hanya dapat dimapping pada rombel tingkat 1 saja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DRAF
PENINGKATAN KUALITAS DAPODIK
UNTUK PENDIDIKAN YANG AKUNTABEL
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Paparan Sesditjen Dikdasmen Rakor Otimalisasi Pendayagunaan Data Terintegrasi Untuk Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan
Hasil Uji Petik Kenaikan dan Penurunan Peserta Didik (PD)
+ BERTAMBAH - BERKURANG
1 TERLAMBAT INPUT SETELAH CUT OFF 30 OKT 1 PD TINGKAT AKHIR TELAH LULUS MASIH TERCATAT
PD terlambat dimutasi, Persetujuan penambahan oleh disdik
terlambat, Input menunggu NISN dari jenjang sebelumnya
PD dikeluarkan dengan keterangan “Lulus” setelah
cut-off date BOS
2 DATA BERGANDA 2 MUTASI
Penggunaan ulang prefill yang sudah usang, Satu akun digunakan oleh
lebih dari satu orang
PD dikeluarkan dengan keterangan “Mutasi” setelah
cut-off date BOS
3 PD TITIPAN 3 DIKELUARKAN
PD berasal dari sekolah yang tidak memiliki NPSN (siswa titipan) , PD
berasal dari satuan pendidikan terdampak bencana alam
PD tidak melangkapi berkas sampai waktu yang
ditetapkan sekolah (korban bencana alam)
4 SISWA KELAS AKHIR DIPINDAHKAN KE KELAS SEBELUMNYA 4 MENGUNDURKAN DIRI
PD kelas 9 dipindahkan ke kelas 7 dan 8 (tingkat SMP) atau PD kelas
12 dipindahkan ke kelas 11 dan 10 (tingkat SMA dan SMK)
Peserta berhenti bersekolah dengan keterangan:
Putus Sekolah, Bekerja, Menikah, Hilang, Lainnya
5 PD TIDAK ADA DI SEKOLAH
Pendaftar PPDB yang tidak melakukan registrasi ulang diinputkan
sebagai peserta didik di Aplikasi Dapodik
8
• 50 SDN Regrouping
• 1 SMPS tutup
• 1 SMP aktif
9
• 16 SDN Regrouping
• 20 Sekolah tutup
• 61 Sekolah aktif
Hasil Verifikasi
52 Sekolah DKI Jakarta
Hasil Verifikasi
52 Sekolah Jawa Timur
Daftar Temuan BAN-SM Sekolah Tutup Disinyalir Terima BOS 186 sekolah
di 20 provinsi tutup
2 TANTANGAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
11
Kriteria Data Yang Baik
Cepat Mutaakhir Akurat Akuntabel
1 2 3 4 5
Memerlukan waktu cukup singkat
Dapodik telah
menggunakan sistem Aplikasi untuk
mengumpulkan data pendidikan
Data yang dikirimkan adalah kondisi terkini
Sekolah telah
melakukan sinkronisasi pengiriman data smst
ganjil 2018/2019
99.43%
Seluruh komponen data ada di dapodik
Kelengkapan data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK)
94.93%
Data yang kirimkan adalah data apa
adanya dari sekolah
Akurasi data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras,
PTK)
89,75%
Kondisi Data dapat dipertanggung
jawabkan
Digunakan untuk pemberian:
BOS, PIP, Tunjangan Guru
Lengkap
Dukungan Dapodik Untuk Program Pendidikan
12
Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Aneka Tunjangan Guru
Ujian Nasional UN 2019
Akreditasi Sekolah
Tugas dan Peran
Sekolah Dinas Pendidikan Setditjen Dikdasmen Unit Kerja PDSPK
1. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik;
2. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester
3. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian;
4. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.
1. Sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis untuk satuan pendidikan
2. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan
3. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/ kota
4. Memanfaatkan data Dapodik dalam program pembangunan pendidikan
1. Mengoordinasikan pengumpulan semua Dapodik dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Ditjen Dikdasmen
2. Membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien
3. Sosialisasi pendataan
4. Layanan Helpdesk
5. Menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.
1. Melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan;
2. Melakukan koordinasi dengan sekretariat Eselon I terkait
3. Mengkontribusikan output sistem transaksional ke dalam Dapodik.
1. Merancang basis data pendidikan relasional
2. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan (Referensi)
3. Pusat integrasi data
Tugas dan Peran berdasarkan Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik 13
3 STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA
Strategi Peningkatan Kualitas Data
1. Pengembangan Aplikasi Dapodik disesuaikan dengan kebijakan dan
kebutuhan, antara lain:
a. Perbaikan dan pembaharuan Aplikasi
b. Pengembangan Aplikasi Validasi
2. Melakukan uji petik langsung ke sekolah
3. Data Dapodik digunakan syarat untuk program prioritas lain al. BOS, PIP,
Tunjangan
4. Pembinaan operator dapodik
5. Melakukan cleansing secara berkala
6. Membangun kerjasama penggunaan data Dapodik dengan pihak terkait
Perbaikan dan Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c
16
1. [Perbaikan] Perubahan data pribadi pada GTK hanya dapat dilakukan oleh individu GTK yang bersangkutan
2. [Perbaikan] Perbaikan validasi pengecekan mata pelajaran yang tidak terdapat di struktur kurikulum
3. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat pemilihan mata pelajaran pada pembelajaran
4. [Perbaikan] Menonaktifkan tombol proses kelulusan bersama pada jenjang SMA dan SMK
5. [Perbaikan] Menonaktifkan tombol Luluskan PD Tingkat Akhir pada menu Rombongan Belajar
6. [Perbaikan] Menonaktifkan tombol Batalkan Registrasi pada menu Peserta Didik Keluar
7. [Perbaikan] Penguncian tombol Tambah Siswa Kelas 1 SD hanya dapat dimapping pada rombel tingkat 1 saja
8. [Perbaikan] Penguncian perubahan variabel jenis_kelamin, tempat_lahir dan NIK pada formulir GTK
9. [Perbaikan] Penguncian perubahan variabel jenis_kelamin dan tempat_lahir pada formulir Peserta Didik
10. [Perbaikan] Mengosongkan isian default pada saat penambahan rombongan belajar
11. [Perbaikan] Menginvalidkan semua referensi yang terkait GTK jika referensi sudah dinonaktifkan dari pusat
12. [Perbaikan] Perubahan validasi variabel NIK, NISN, lintang dan bujur wajib diisi bagi Peserta Didik Kelas 3, 6, 9, 12, dan 13.
13. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat tambah peserta didik untuk SILN
14. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat update pembaruan sinkronisasi
Perbaikan dan Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019.c
17
15. [Perbaikan] Perbaikan menu rombongan belajar untuk mengakomodasi program SKS
16. [Perbaikan] Perbaikan alur pengisian peserta didik yang mengikuti program SKS
17. [Perbaikan] Penguncian jam mengajar per minggu sesuai kurikulum yang berlaku
18. [Perbaikan] Perbaikan dan penyempurnaan pencegahan proses sinkronisasi jika terdeteksi menggunakan prefill yang telah berhasil
sinkronisasi sebelumnya
19. [Perbaikan] Perbaikan dan penyempurnaan pada saat registrasi baik online ataupun offline dengan penambahan persentase status bar
20. [Perbaikan] Perbaikan dan penyempurnaan web service lokal
21. [Pembaruan] Penambahan Menu Nilai UKK (Uji Kompetensi Keahlian) khusus untuk bentuk pendidikan SMK
22. [Pembaruan] Penyesuaian terhadap penambahan bentuk pendidikan baru yaitu SMAK
23. [Pembaruan] Penambahan filtering bagi peserta didik hanya bisa naik kelas satu tingkat di atasnya
24. [Pembaruan] Penambahan pemicu pembatalan perubahan tingkat pendidikan, kurikulum dan program keahlian (untuk jenjang SMA dan
SMK) jika rombongan belajar tersebut sudah terisi anggota rombel dan pembelajaran
25. [Pembaruan] Penambahan filter pada saat mapping anggota rombel, peserta didik tidak bisa turun kelas dan loncat kelas
26. [Pembaruan] Penambahan validasi untuk Penyelenggara Pondok Pesantren
27. [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik tingkat akhir pada jenjang SMK harus sudah pernah mengikuti Prakerin Siswa
28. [Pembaruan] Penambahan validasi bagi peserta didik tingkat akhir harus memiliki NIS/NIPD
Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen
Kelengkapan data Peserta Didik secara bertahap
• Nomor Induk Kependudukan
• NISN
• Titik koordinat tempat tinggal Peserta Didik
Wajib diisi untuk tingkat kelas 3, 6, 9, 12, dan 13 pada periode pendataan semester 2 tahun ajaran 2018/2019
18
19
Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Ditjen Dikdasmen
1. Validasi pada Aplikasi Dapodikdasmen
Verifikasi dan Validasi
2. Verifikasi data tidak wajar ke Satuan Pendidikan
Catatan: • Pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran data • Pencegahan pengiriman data pada aplikasi apabila
terdeteksi terdapat data invalid
3. Deteksi data tidak wajar
4. Uji Petik Verifikasi Data
Contoh: sekolah belum kirim data, data peserta didik ganda, Sekolah negeri status menolak BOS, dsb.
Catatan: Data dikirimkan pada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi ke satuan pendidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 11
Fitur Menu Validasi Dapodikdasmen
Aplikasi Validasi Dapodik
memiliki beberapa menu
utama di antaranya adalah :
• Beranda
• Manajemen Pengguna
• Progress
• Validasi
• Pencarian Data Pokok
Data Validasi Peserta Didik
Surat Edaran Kualitas Data (NOMOR 0993/D/PR/2019)
1. Disdis memantau progress pengiriman data sebelum batas waktu akhir pendataan (cut off) BOS.
2. Disdik melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data. Jika sekolah yang sudah tidak beroperasi dan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik selama 3 Semester berturut-turut akan dilakukan
penghapusan secara otomatis (softdelete) dari sistem Dapodik
3. Untuk mendukung kualitas data, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dap
at melakukan pelatihan, bimbingan teknis, solsialisasi dan layanan teknis Aplikasi Dapodikdasmen, sekaligus memastikan keberadaan sekolah aktif beroperasi
22
Surat Edaran Kualitas Data (NOMOR 0993/D/PR/2019)
4. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau peserta didik, oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang.
a) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peruandang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi).
b) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan ke Kas Negara
c) Penerapan proses hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS.
d) Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS, tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah.
e) Pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok dan/atau golongan.
f) Sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23
Surat Edaran Kualitas Data (NOMOR 0993/D/PR/2019)
5. Dalam hal sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dari 60 (enam puluh), dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka sekolah dimaksud tidak dapat menerima dana BOS reguler. Hal ini dikecualikan untuk
Satap SMP, SLB, sekolah berada pada daerah 3T
Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat ditampung di sekolah lain
Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun serta membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.
6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menegah, mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi satuan pendidikan yang sudah terakreditasi.
24
25
TERIMA KASIH
Timeline Dapodik
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES
Cut off BOS Cut off BOS
Input data Smst Ganjil Input data
Smst Genap
Triwulan I Triwulan II Pembayaran BOS Triwulan III Triwulan IV