Peningkatan Kinerja Riset Dalam Skema Badan Layanan Umun

Peningkatan Kinerja Riset Dalam Skema Badan

Layanan Umun

Pembahasan:

Konsep BHMN dan BLU.

Pengelolaan Dana Penelitian dalam skema BLU.

PT BHMN vs PK BLU

(1). BLU ≠ BHMN – (baca: BLU tidak sama dengan BHMN minus)

(2). BLU = PTN ++ (baca: BLU sama dengan PTN plus plus)

Matrix BHMN, BLU, PTNNo. Uraian PT BHMN PTN BLU Keterangan

1Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP 153 tahun 2000) UGM sebagai PT BHMN

Peraturan Presiden tentang Penetapan UGM menjadi PTP

Dari status Otonomi menjadi Fleksibilitas (otoritas yg diijinkan adalah menyusun, mengusulkan, tapi tidak menetapkan)

2Dasar Operasional

ART; SK Rektor SOTK Statuta

3Status PT Bukan Satker Satker Kementerian ·   UGM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemendikbud (Laporan keuangan harus dikonsolidasi bukan sbg Pelengkap)

·   Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi harus selaras dengan peraturan Kemenkeu

4Dana yang dikelola

DIPA dan Dana Masyarakat

DIPA dan PNBP ·   Perubahan Damas menjadi PNBP mengakibatkan pola pengelolaan keuangan harus mengacu pada peraturan Kemenkeu

·   Diperlakukan sebagai Keuangan Negara

Matrix..lanjutanNo. Uraian PT BHMN PTN BLU Keterangan

5Perencanaan dan Penganggaran

Renstra dapat disusun dengan kegiatan yang disusun sesuai sasaran dan program masing-masing PT

Mengacu pada renstra kemendikbud

Jadwal penyusunan anggaran Damas dapat diatur sendiri dan penetapannya oleh MWA

Jadwal penyusunan anggaran dan penetapannya oleh Kementerian

Mulai pada pertengahan Januari sudah harus menyampaikan usulan Pagu PNBP

Anggaran Damas (RKAT) yangtelah disahkan MWA menjadi dasar pelaksanaan anggaran

Anggaran PNBP dituangkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggran), disahkan oleh DPR melalui Kemenkeu

Dasar acuan pelaksanaan anggaran adalah ketentuan-2 yang diatur dalam lingkup Keuangan Negara (SBU, Standar Akuntansi Pemerintah, dll)

Realisasi anggaran (pendapatan dan belanja) DAMAS (RKAT) tanpa proses pengesahan oleh MWA

Realisasi anggaran (pendapatan dan belanja) PNBP menggunakan mekanisme pengesahan oleh Kemenkeu

Semua realisasi Pendapatan dan Belanja harus disyahkan kepada Ditjen Perbendaharaan setiap Triwulan

Tidak mengatur kelebihanrealisasi Pendapatan danBelanja secara formal, jika terjadi kelebihan akan diakomodasi dalam RKAT-P

Realisasi kelebihan dari ambang batas PNBP dan Belanja dari perencanaannya ditetapkan oleh Kemenkeu

·   Jika ada realisasi PNBP melebihi ambang batas 10% dari perencanaan, maka harus ada Pengesahan atas Revisi pd Kemenkeu

·   Perlu kecermatan dalam melakukan perencanaan

SIKLUS PERENCANAAN BLU

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Dilakukan oleh Satker

Tidak dilakukan oleh Satker

SIKLUS PERENCANAAN

JunPagu Sementara

FebSK Rektor Penerimaan Mahasiswa

Okt - NopPenyesuaian RKA-KL oleh Menkeu

NopPenerbitan SAPSK

Nop - DesPengesahan DIPA

OktPagu Definitif

Jan - JulPenyusunan Anggaran Belanja

Agust - SepPembahasan RKA-KL di DPR

Jan - JanPenyusunan Anggaran Penerimaan

Benchmark Universitas Yang Menerapkan BLU

Matrix Lanjutan...No. Uraian PT BHMN PTN BLU Keterangan

6Standar layanan Ditetapkan oleh Rektor Diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan oleh Kementerian

7Tarif Layanan Tarif dari sumber Damas ditetapkan oleh Rektor

Tarif PNBP diusulkan satker dan ditetapkan oleh Kemenkeu

·   Sedang diupayakan agar Tarif pendapatan dan Belanja dapat ditetapkan oleh Rektor atau minimal Kemendikbud

8Pengelolaan Kas Pengaturan dan pelaporan rekening bank oleh Unit Kerja kepada Rektor

Pengaturan dan Pelaporan rekening bank oleh Kemenkeu

·   Terdapat pembatasan jenis dan jumlah rekening bank

·   Rekening bank pada level unit kerja hanya berfungsi sebagai rekening penggunaan saja bukan sebagai rekening Penerimaan

9Utang – Piutang Bisa dijalankan sesuai prinsip-prinsip dalam kebijakan akuntansi

Ditentukan melalui adminitrasi oleh Kemenkeu

Ada pembatasan kewenangan dalam penghapusan piutang oleh Rektor

10Investasi Rektor memiliki kewenangan dalam hal investasi jangka pendek dan jangka panjang

Rektor hanya diberi kewenangan dalam pengelolaan kebijakan investasi jangka pendek

Investasi jangka panjang harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu

Tantangan UGM dari BHMN menjadi BLU: Tarif

Tarif Penerimaan Tarif SPP, BOP, SPMA di program sarjana telah dipayungi

oleh SK Rektor dan memiliki karakteristik yang sama di setiap fakultas namun di sisi tarif SPP, BOP, SPMA program internasional tingkat sarjana masih ber-SK- kan di tingkat fakultas.

Tarif layanan untuk mahasiswa profesi dan spesialis juga masih dipayungi oleh SK Fakultas dan nilainya bervariasi.

Tarif layanan penerimaan mahasiswa S2, S3 telah terpayungi dengan SK Rektor namun memiliki variasi yang beragam dari masing – masing prodi.

Tarif layanan laboratorium, baru sebatas tarif yang ada di lingkungan LPPT dimana dokumen awal yang diperoleh adalah standar honorarium atas layanan laboratorium sehingga tarif yang diajukan dalam kajian akademik ini ditentukan atas dasar nilai yang wajar dan perlu dievaluasi kembali.

Tarif BiayaPerlu adanya persamaan persepsi dan

pengkasifikasian pengeluaran ke dalam komponen tridarma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) serta komponen layanan administrasi karena masing-masing unit mempunyai persepsi tersendiri.

Penyusunan standar biaya tidak dapat dipisahkan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai acuan dasar, dan Akuntansi Biaya untuk perhitungan unit cost.

Fakultas dan unit kerja lainnya dalam merealisasikan anggaran belum sepenuhnya merujuk pada SBU Universitas.

Yang perlu disiapkan:

Tarif penerimaan pendidikan (SPP, BOP, SPMA) merujuk pada keputusan Rektor yang sudah dikeluarkan (SIREG).

Tarif Pengeluaran sementara merujuk pada Standar Biaya Universitas (SBU) 2012 yang telah ditetapkan oleh Rektor.

Untuk tarif yang belum dipayungi oleh SK Rektor dan memiliki variasi yang beragam Secara bertahap akan disesuaikan melalui tim sekretariat BLU.

Akan dibentuk tim sekretariat persiapan BLU dengan tugas utama mempersiapkan implementasi PK BLU dan melakukan sosialisasi kepada unit kerja.

Matrix lanjutanNo. Uraian PT BHMN PTN BLU Keterangan

11Pengelolaan Aset

Aturan pengadaan dan penghapusan menggunakan aturan yang berlaku, sedangkan pemanfaatan dapat dijalankan sesuai SOP yang disusun oleh PT

Mengikuti aturan Direktorat Kekayaan Negara - Kemenkeu

Aset perguruan tinggi menjadi Barang Milik Negara, maka penggunaan dan pengelolaannya mengacu pada peraturan dari Ditjen Kekayaan Negara (Pembelian, Penggunaan dan Penghapusan)

12Kerugian negara Untuk damas tidak dikenal istilah kerugian, yang ada adalah analisis efisiensi

Diatur melalui kebijakan Kemenkeu

13Kebijakan akuntansi dan pelaporan

Untuk sumber damas, dapat dikembangkan kebijakan dan model pelaporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi nirlaba (PSAK 45)

PNBP dicatat dan dilaporkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)

·  Laporan keuangan UGM dari dana DIPA dicatat berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan dari PNBP mengacu pada PSAK 45

·  Laporan keuangan UGM akan dikonsolidasikan pada lap. Keuangan Kemendikbud dan harus berbasis SAP

·  Laporan keuangan harus disampaikan lebih awal (pertengahan Januari) karena akan dikonsolidasikan di Kemendikbud.

Pengelolaan Rekening bank

Rekening bank yang digunakan tidak

dilaporkan ke Universitas.

Rekening bank yang digunakan

belum mengataskamaka

n atau menunjukkan kepemilikan

suatu institusi atau lembaga

Pembukaan dan penutupan

rekening tidak dimintakan

persetujuan atau ijin ke

Universitas.

Penataan Rekening

Temuan BPK: Penerimaan pendidikan dan non pendidikan UGM TA 2010 tidak disetorkan ke rekening Rektor sebesar Rp336.832.693.470,38.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja disebutkan dalam pengelolaan PK BLU terdapat 3 jenis rekening yaitu:

1. Rekening Penerimaan2. Rekening Lainnya Rekening lainnya terdiri atas 3 macam yaitu: Rekening Pengelolaan Kas BLU Rekening Operasional BLU Rekening Dana Kelolaan

3. Rekening Pengeluaran Terdapat pembatasan jenis dan jumlah rekening bank Rekening bank pada level unit kerja hanya berfungsi sebagai rekening

penggunaan saja bukan sebagai rekening Penerimaan

Solusi yang diberikan:Struktur Rekening Perguruan Tinggi

BNI, Bank Lain* BNI

Virtual Account

Definisi

Virtual Account adalah nomor identifikasi mitra perguruan tinggi (Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja) yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perguruan tinggi kepada mitranya (Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja) sebagai nomor Rekening Tujuan.

Setiap setoran atas keuntungan Virtual Account, sistem secara otomatis membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan Nomor dan Nama Rekening Virtual (Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit Kerja).

Virtual Account

Company Virtual ID Yang terhubung dgn A/C No. 1234567890 atas nama PT XYZ

Virtual Account terdiri dari 16 Digit Nomor, 8 Digit terakhir nomor dapat ditentukan bebas oleh customer dengan contoh sbb :

Kode rekeningVirtual Account

Nomor ID dari Pihak Ketiga/Mahasiswa/Unit

Kerja

9 8 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 53 4

KODE COMPANY ID PARTNER ID NAMA PIHAK KETIGA/MAHASISWA/UNIT KERJA

988 00015 10000100 Beasiswa PT A

988 00015 10000110 Mahasiswa B

988 00015 10000120 Koperasi Mahasiswa C

988 Dst Dst.. Dst…

Contoh Data Virtual Account untuk rekening tujuan 1234567890 dengan company id 00015:

Contoh Implementasi

Pooling AccUniv. XYZ

Virtual Acc PT. A988000151000010

0

Virtual Acc Mhs. B988000151000011

0

Virtual Acc KopMa. C

9880001510000120

Statement9880001510000100 PT. A 1009880001510000110 Mhs. B 2009880001510000120 KopMa. C 300

Masing-masing Distributor/Agent/Mitra melakukan pembayaran/ Setoran dengan nomor tujuan virtual account masing-masing, 1 Distributor/Agent/mitra mempunyai 1 nomor virtual yang bisa sekaligus menjadi nomor identitas. Transaksi untuk keuntungan Virtual Account secara online akan dibukukan ke rekening Pooling PT. ABC Indonesia.

Pertanyaan yang sering ditanyakan:No. Pertanyaan Jawaban

1

Bagaimana dengan pengadaan barang? Apakah harus merujuk pada Kepres 80 tahun 2003/PP 54 tahun 2010?

Sesuai dengan PP 23 tahun 2005 Pengadaan boleh dilakukan sebagian atau seluruhnya tidak mengikuti Perpres 54 tahun 2010.

2

Bagaimana dengan pegawai/SDM yang Non PNS?

Sesuai dengan PP 23 tahun 2005 pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa: “Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU”Sehingga pemimpin BLU diberikan pendelegasian wewenang untuk menetapkan dan mengelola pegawai Non-PNS, dalam rangka menutup kekurangan pegawai BLU

3

Apakah ada penyesuaian nama jabatan dan impilikasi pada honorarium?

Nomenklaturnya ada di peraturan pemerintah. Saat ini Menpan dan RB belum menyepakati nomenklatur BHMN dan BLU. Kalau nomenkaltur ditolak, ada potensi UGM akan kembali menggunakan nomenklatur jabatan ala PTN (misal Pembantu Rektor, Pembantu Dekan, Kepala Biro, dll)

4

bagaimana pengelolaan dana dari sumber kerjasama, pd masa transisi dan nantinya dg skema PK-BLU?

dokumentasi kontrak kerjasama melalui persetujuan Rektor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengeluarannya diharapkan bisa ditarik In-Out ke Fakultas (detilnya masih perlu konfirmasi ke Kemenkeu). Selain itu, perlu diestimasi kemungkinan terjadinya kontrak kerjasama pada awal tahun anggaran agar nantinya tidak mempengaruhi realisasi pagu PNBP yang sudah ditetapan.

Aktivitas berbasis layanan

Pasal 8 PP 23/2005 mensyaratkan bahwa BLU harus menyusun standar layanan, sehingga perlu melakukan regrouping terhadap aktivitas akademik dan non akademik dijadikan dalam format layanan

Misalnya: beberapa aktivitas yang terkait dengan perkuliahan dan pembelajaran (yang direncanakan dalam pola PT BHMN) dikelompokkan dalam suatu jenis layanan tertentu

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan adalah kehandalan sistem aplikasi yang dimanfaatkan

Misalnya: dalam penganggaran belanja modal nantinya harus lebih rinci, harus disertai dengan spesifikasi dan rencana pengadaannya, untuk itu diperlukan sistem aplikasi yang dapat mengakomodir proses perencanaan belanja modal

Isu-Isu Terkait Rencana BLU di UGM

PENCAPAIAN TUJUAN PENELITIAN

Paten

Penerapan

Publikasi

Dukungan dana

Kebutuhan

Relevansi

TUJUAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENELITIAN

Menata sistem

pengelolaandana

penelitian

Mempermudah peneliti

dalam pelaksanaan

penelitian

Meningkatkan

akuntabilitas pelaporan Keuangan penelitian

Pengelolaan Dana

Dana Damas (PNBP); Dana Dikti;

Dana Asing (AUSAID, World Bank dll);

dana terikat vs dana bebas

1. Dana Terikatpenggunaannya sudah terbatas sesuai dengan yang ditentukan oleh pemberi dana, donatur atau pemerintah.Penggunaan dana ini harus merujuk pada anggaran dengan tarif biaya yang telah disetujui.

2. Dana BebasSumber dana yang dipertanggungjawabkan harus benar-benar dana yang tidak dibatasi penggunaannya oleh donatur. Penggunaan dana ini harus merujuk pada tarif biaya Universitas.

Mekanisme Penerimaan Dana Penelitian

Sumber Penerimaan

Rek IndukBendahara

Penerimaan/Rek penerima

LPPM

Bendahara Pengeluaran/Rek

pengeluaran

Direktur Keuangan

LAP. OPERASIONAL DAN NERACA

Peneliti

25

ASPEK KEUANGAN

Apakah dana penelitian dibelanjakan sesuai dengan anggaran

Apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai format yang sudah ditetapkanApakah dana penelitian dibelanjakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan donor

Apakah pajak yang timbul akibat kegiatan penelitian sudah disetorkan

RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Penyusunan RAB (Proposal)

Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban

A. PENYUSUNAN RAB

1. Komponen Aloka

si Angga

ran Dana (proposal)

• a. Gaji/Honorarium• b. Barang/bahan Habis

Pakai• c. Peralatan• d. Perjalanan Dinas• e. Pajak• f. Lain-lain

B. ADMINISTRASI KEUANGAN

Semua penerimaan (jumlah grant dan bunga grant) disetor melalui rekening rektor dan semua pengeluaran dikelola sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh donatur/pemerintah dan lainnya.

Peneliti dapat langsung mengajukan dana sesuai dengan anggaran penelitian yang ada.

Presentase tahap pencairan dana sesuai dengan ketentuan (ketentuan akan diatur tersendiri)

Lanjutan…

Peralatan dan aset tetap lain yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, akan menjadi milik lembaga tersebut setelah penelitian selesai

Ketentuan mengenai pengadaan peralatan

Mekanisme perjalanan dinas mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditentukan oleh universitas berdasarkan SBU Pemerintah

Semua SPJ penggunaan dana dicatat, disimpan dan dilaporkan oleh Bag.Keuangan.

Terima kasih