PENINGKATAN KAPASITAS KELITBANGAN DALAM MENDUKUNG ... filepeningkatan kapasitas kelitbangan dalam mendukung kebijakan kepala daerah kementerian dalam negeri republik indonesia oleh

PENINGKATAN KAPASITAS KELITBANGAN DALAM

MENDUKUNG KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

OLEH

DODI RIYADMADJI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI

Disampaikan pada Rakorda Kelitbangan Kota Palangka Raya Tahun 2019

Palangka Raya, 2 Mei 2019

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Bangsa/Daerah harus didukung oleh penelitian dan bersifat inovatif dan kreatif.

Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan arah pembangunan yg telah digariskan oleh pemerintah disegala bidang.

Hasil-hasil penelitian harus dapat diaplikasikan oleh masyarakat dan industri.

UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah Psl 209 (1);

Psl 219 (1) dan (2); Psl 374 (4) Psl 386 s.d Psl 390

UU No.18 Tahun 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Psl 6 (1); Psl 18 (1)

dan Psl 21 (2)

DASAR HUKUM

KEGIATAN KELITBANGA

N

Perber Menristek & Mendagri No.03 & 36 thn 2012 ttg Penguatan SIDa Psl 16 (2)

PP No. 8 Tahun 2008 ttg Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan

Permendagri No.17 thn 2016 ttg Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda

PP No. 18 Tahun 2016 ttg Satuan Kerja Perangkat Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Ketentuan Umum dan Lampiran ttg Penyusunan Naskah Akademik)

PP No. 38 Tahun 2017 ttg Inovasi Daerah

FAKTOR PENENTU KEUNGGULAN SUATU NEGARA

Sumber : Evaluasi Bank Dunia terhadap 150 negara

POTRET BIROKRASI DI INDONESIA

/Birokrasional

/Penegakan hukum yang lambat (Tebang Pilih)

POTRET BIROKRASI DI INDONESIA

FUNGSI PEMERINTAH

Fungsi PembangunanFungsi Pelayanan

Fungsi PemberdayaanFungsi Pengaturan

Kesejahteraan Masyarakat Ndraha, 2001

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DI MASA DEPAN“MENGUBAH KEUNGGULAN KOMPARATIF MENJADI KEUNGGULAN KOMPETITIF”

diwarisi diciptakan

Peningkatan Produktifitas

Kekayaan Negara

Kompetitif

Komparatif

Keunggulan

Negara

Peningkatan Kemampuan Ekonomi

• Berbasis sumber daya alam

• Labor Intensive

• Capital Intensive

• Skill labor Intensive• Teknologi Intensive

• Berbasis penguasaan

Ekonomi Berbasis Pertanian Ekonomi Berbasis Industri Ekonomi Berbasis Inovasi

Factor Driven Investement Driven Innovation Driven

1. Penelitian2. Pengkajian3. Pengembangan4. Perekayasaan5. Penerapan6. Pengoperasian7. Evaluasi Kebijakan

No Jenis Kelitbangan Keluaran

1 Penelitian

Rekomendasi

2 Pengkajian

A. Strategis

B. Aktual

C. Kompetitif

3 PengembanganNaskah Akademis dan Rancangan Regulasi

Pemodelan Kebijakan/Program

4 PerekayasaanPedoman Umum/Teknis Pelaksanaan Model

Kebijakan/Program

5 PenerapanUji coba Model Kebijakan/Program pada daerah

percontohan

6 PengoperasianPenerapan Model Kebijakan/Program secara lebih

luas/menyeluruh dan pendampingan

7 Evaluasi KebijakanRekomendasi Lanjut dengan perbaikan

Dicabut/Diberhentikan

TERIMPLEMENTASIDAN MEMILIKI DAMPAK

(IMPACT)

Ou

tpu

t

OUTPUT

No Jenis Kelitbangan Keluaran

1 Penelitian

Rekomendasi

2 Pengkajian

A. Strategis

B. Aktual

C. Kompetitif

3 PengembanganNaskah Akademis dan Rancangan Regulasi

Pemodelan Kebijakan/Program

4 Perekayasaan Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan Model Kebijakan/Program

5 Penerapan Uji coba Model Kebijakan/Program pada daerah percontohan

6 PengoperasianPenerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan

pendampingan

7 Evaluasi KebijakanRekomendasi Lanjut dengan perbaikan

Dicabut/Diberhentikan

Urusanpemerintahanyang menjadikewenangan

daerah

1. Dinas2. Badan3. Sekertariat4. Inspektorat5. Kecamatan

ALUR PENGUATAN KELITBANGAN

Input

Kondisi Eksisting

1. Fokus (tupoksi)

2. Sumber Daya Kelitbangan

Reposisi

1. Cakupan2. Kedalaman3. Sebagai

Sistem dan Subsistem

4. BudayaOrganisasi

5. Perspektif

Proses

A. Landasan Kerja

B. Visi dan Misi

C. Tujuan danSasaran

D. Kebijakan

E. Strategi dan Aksi

F. Waktu

G. Sumber dan Model Pembiyaan

Output

Kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yg based on research

Outcome

TerselenggaraPemerintahanDalam NegeriBerdasarkanKonstitusiPancasila danUU 1945

LANDASAN KONSEPTUAL

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat mutlak bagi

kemandirian suatu bangsa

Penguatan sistem inovasi sangat penting

diterapkan dalam proses pembangunan.

Hubungan jejaring antar institusi kelitbangan, perguruan tinggi akan

mempercepat dan memperluas diseminasi

hasil kelitbangan dan Iptek

Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki peran yang

penting dalam meningkatkan peran dan fungsi institusi

kelitbangan

Kegiatan kelitbangan menjadi semakin penting dalam

berkontribusi untuk percepatan reformasi birokrasi dan penguatan

inovasi.

POSISI DAN Peran Strategis Litbang

Kegiatan Litbang sbg Dasar

Pengambilan Kebijakan Daerah

Hasil Kelitbangan didukung data

yang valid

Berperan dlm Proses

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

LITBANG

MANFAAT KEBIJAKAN

1. Terciptanya Efisiensi,

Efektifitas & Sinergi

Pelaks.Litbang di Daerah;

2. Memberikan kontribusi dlm

pelaks.pemerintahan &

pembangunan daerah;

3. Mendorong peningkatan daya

saing & terciptanya inovasi

daerah;

4. Menghindari duplikasi

kegiatan litbang di daerah.

INPUT PENYUSUNAN KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN/KATALISATOR PENCAPAIAN SASARAN

EVALUASI KEBIJAKAN/PROGRAM

1. Sbg “Think Tank” yg kritis

u/menyikapi dinamika &

permasalahan yg

berkembang didaerah;

2. Sbg. Lembaga profesional

yg bersifat akademis dlm

Org. Pemda;

3. Sbg perangkat daerah yg

fleksibel & universal -> dpt

memasuki ruang kerja

lintas sektor/urusan.

Mengidentifikasi permasalahan yg bersifat aktual & prediktif u/jangka menengah/panjang.

Memberikan pertimbangan teknis u/pengambilan langkah & kebijakan strategis jangka pendek/segera.

Kebijakan kelitbangan Pemerintahan Daerah diarahkanuntuk:

Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapanregulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahandaerah;

Mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah;

Meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatankapasitas internal Balitbangda; dan

1

2

3

STRATEGI AKSELERASI PEMERINTAH DAN URGENSINYA

VS

EFEK INOVASI DI SEKTOR PRIVAT

VS

VS

VS

INOVASI MENJADI JALAN AKSELERASI MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH

Inovasi diartikan sbg kegiatan u/memproduksi maupun mengadopsi, melakukan asimilasi, dan eksploitasi dlm berbagai bidang guna menghasilkan modifikasi produk atau jenis produk baru, pengambangan proses produksi, pembenahan sistem manajemen, layanan dan pasar. (Crossan & Apaydin, 2010.

Shumpeter : Inovasi dapat berbentuk produk, proses, maupun perubahan organisasi dan tidak harus muncul dari penemuan-penemuan baru, melainkan dapat menggabungkan ataupun memodifikasi teknologi yang sudah ada menjadi baru.

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI

UU No. 23 /2014

tentang Pemda

Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN

PP No. 18/2016 tentang

Perangkat Daerah

PP No. 38 /2017

tentang Inovasi

“Segala bentuk

pembaharuan dalam

penyelenggaraan

Pemda”

NAWACITA 2 :Inovasi u/Peningkatan Kualitas Pelayanan & RB.

NAWACITA 3 (2) :Inovasi u/Pemerataan Pembangunan antar wilayah

NAWACITA 8 :Meningkatkan Budaya Inovasi di Masyarakat.

NAWACITA 3 (1) :Inovasi u/Peningkatan Kualitas Pemda.

NAWACITA 6 :Inovasi u/Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Penilaian & pembinaan Perangkat Daerah dilakukan a.l melalui Inovasi Organisasi

•Inovasi Tata Kelola Pemda•Inovasi Pelayanan Publik•Inovasi lainnya.

Pelayanan

Publik;

Pemberdayaan

Masy.;

Daya saing

Daerah.

Yang dimaksud dengan“penyederhanaan jenis pelayananpublik” adalah menggabungkanbeberapa jenis pelayanan publik yangdiamanatkan oleh ketentuan peraturanperundang-undangan menjadi 1 (satu)jenis pelayanan yang di dalamnyamenampung/memuat substansipelayanan yang digabungkan

Yang dimaksud dengan“penyederhanaan prosedur pelayananpublik” adalah mengurangi dan/ataumengintegrasikan persyaratan ataulangkah-langkah pemberian layanan,sehingga mempermudah prosespemberian layanan kepada masyarakat.

dapat memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi dalam penyelenggaraanpelayanan.

PERAN DAN TUJUAN INOVASI SEKTOR PUBLIK

STRATEGI BADAN LITBANG DALAM AKSELERASI INOVASI PEMERINTAHAN

Program Fasilitasi & pendampingan daerah u/mendorong hasil pengkajian, perekayasaan,pendataan, adopsi & modifikasi serta replikasiberbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasiberskala nasional dlm rangka mendorong inovasitata kelola pemda, inovasi pelayanan publik, danmengintegrasikan inovasi daerah lainnya yg sesuaidgn urusah pemerintahan yg menjadi kewenangandaerah.

PUJA INDAH

Per Maret 2019 tercatat 50 Daerah se- Indonesia menyatakan komitmen Replikasi

Inovasi Daerah melalui Puja Indah, yakni :

8 Provinsi : Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Jambi,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

31 Kabupaten :

11 Kota :

Sementara ini ada 7 Aplikasi

Layanan Publik , yakni :

1. Layanan Adminduk;

2. Layanan Pendidikan;

3. Layanan Kesehatan;

4. Layanan Ketenagakerjaan;

5. Layanan Perizinan;

6. Layanan Perdagangan; dan

7. Layanan Aspirasi DPRD.

FOLLOW-UP

1. Menyempurnakan Sistem

Monitoring kemajuan implementasi

Inovasi Daerah;

2. Menyempurnakan Sistem

Informasi Penilaian Indeks Inovasi

Daerah;

3. Menyelenggarakan Innovation

Government Awards (IGA) setiap

tahun nya;

4. Mempersiapkan Insentiv bagi

daerah yang berhasil menerapkan

Inovasi Daerah;

5. Mendorong K/L u/memanfaatakan

aplikasi Puja Indah guna

menyampaikan pesan-pesan

pembangunan;

6. Menyiapkan ASN u/menunjang

penerapan Inovasi di Daerah

(Pamong Inovasi).

UPAYA PEMERINTAH DAERAH UNTUK OPTIMALISASI HASIL PENELITIAN

• Dimasukkan dlm dokumen Perencanaan Daerah

• Kepemimpinan Daerah > Visioner (Berorientasi pd Kemajuan Daerah)

• Mau Berkolaborasi

•Mengacu Kpd Regulasi Nasional 1. UU 23/2014 ttg Pemda

2. UU 8/2002, ttg Sistem Nasional Litbang Iptek.

3. PP 18/2016 tentang PerangkatDaerah.

4. PP 38/2017 ttg Inovasi Daerah.

5. Perber Menristek & Mendagri No.03 & 36 thn 2012 ttg Penguatan SIDa.

a. Permendagri 17 2016 ttg PedomanPenelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda

b. Permendagri 22/2018 ttg Penyusunan RKP Pemda Tahun 2019;

c. Permendagri 86/2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pemda, Tata Cara Evaluasi Raperda ttg RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemda.

A: Academics

B: Businessmen

G: Government

C: Community

1. RPJPD;

2. RPJMD;

3. Renstra;

4. Renja

1. Kelembagaan Inovasi;

2. Ketersediaan Infrastruktur

3. Anggaran;

4. Menerbitkan Perda/Perkada yg mendukung Hilirisasi Hasil Penelitian;

5. Memangkas regulasi daerah yang menghambat Investasi dan tumbuhnya Kretifitas & Inovasi di Daerah

Penguatan Kelembagaan a. Pemerintah Daerah Membudayakan setiap kebijakan berbasiskelitbangan

b. Melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan secara satu pintu olehperangkat litbang daerah

c. Menempatkan Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan danmendorong penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)

d. Membentuk Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu sesuaiPermendagri 17 Tahun 2016

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Bagi daerah yang belum memiliki/terbatasnya pejabat fungsionalpeneliti dapat memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten

b. Meneyediakan/Mengadakan Pejabat Fungsional Keahlian padaperangkat Litbang Daerah, khusunya Peneliti, Perekayasa, dan AnalisKebijakan Melalui Rekrutmen reguler, alih fungsi atau Inpassing.

c. Memastikan Peneliti, Perekayasa, dan Analis Kebijakan maupun Calonyang sudah tersertifikasi untuk tidak dimutasi keluar dari PerangkatLitbang Daerah

d. Memberikan kesempatan bagi PNS pada Perangkat daerah untukmengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan

Penguatan Program dan Anggaran a. Menyediakan alokasi anggaran secaramemadai guna optimalisasi penyelenggaraantugas dan fungsi Perangkat Daerah

b. Meningkatkan hasil-hasil kelitbangan:1) Penyiapan Naskah Akademis/pokok

pikiran yang bersinergi denganPropemperda (sesuai Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011).

2) Evaluasi kebijkan sebagai input dalampenyusunan rencana pembangunandaerah.

3) Penyiapan rekomendasi kebijakan sebagairespon atas isu-isu strategis dan dinamikapenyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Menumbuhkembangkan program dan kegiatanyang berinovatif melalui adposi, replikasi, danmodifikasi penguatan SIDa

Kantor: Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat - Telp/Fax: (021) 3923445 / 3924628 - Website: http://litbang.kemendagri.go.id

Terima Kasih