2/10/2014 1 DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAHAN PAPARAN DIREKTORAT KETAHANAN SENI, BUDAYA AGAMA DAN KEMASYARAKATAN Disampaikan Oleh: BUDI PRASETYO, SH., MM Jakarta, 12 Februari 2014 2 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI ORMAS DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMILU 2014
13
Embed
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI …kesbangpol.kemendagri.go.id/files_uploads/Bahan_Direktur_Ketahanan...2/10/2014 1 direktur ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2/10/2014
1
DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN
KEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAHAN PAPARAN
DIREKTORAT KETAHANAN SENI, BUDAYA
AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
Disampaikan Oleh:
BUDI PRASETYO, SH., MM
Jakarta, 12 Februari 2014
2
PENINGKATAN KAPASITAS DAN
PARTISIPASI ORMAS DALAM RANGKA
MENSUKSESKAN PEMILU 2014
2/10/2014
2
KEMERDEKAAN BERSERIKAT & BER -
KUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN DGN
LISAN & TULISAN & SEBAGAINYA
DITETAPKAN DGN UU.
SETIAP ORG BERHAK ATAS KEBEBASAN
BERSERIKAT,BERKUMPUL & MENGELUARKAN
PENDAPAT.
UUD NRI
1945
Ps 28
Ps 28 E (3)
SETIAP ORG BERHAK UTK MEMAJUKAN
DIRINYA DLM MEMPERJUANGKAN HAKNYA
SECARA KOLEKTIF UTK MEMBANGUN
MASYARAKAT, BANGSA, & NEGARANYA. Ps 28 C (2)
3
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-
Undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
Ps 28 J (2)
ARAH KEBIJAKAN
1. Memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara;
2. Penguatan sistem sosial;
3. Pelembagaan partisipasi masyarakat;
4. Pemberdayaan dan Penguatan kapasitas Ormas;
5. Transparansi dan akuntabilitas Ormas;
6. Membangun relasi intra/antar Ormas yang sehat;
7. Kemandirian dan profesionalisme;
8. Penataan sistem pelayanan dan administrasi;
9. Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas.
2/10/2014
3
TUJUAN ORMAS
► Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
► Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
► Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
► Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
► Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
► Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
► Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
► Mewujudkan tujuan negara. 5
FUNGSI ORMAS
► Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
► Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
► Penyalur aspirasi masyarakat;
► Pemberdayaan masyarakat;
► Pemenuhan pelayanan sosial;
► Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau;
► Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6
2/10/2014
4
HAK
MENGATUR & MENGURUS
RMH TANGGA ORGANISASI SCR MANDIRI
DAN TERBUKA
MEMPEROLEH HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL UTK NAMA DAN
LAMBANG
MEMPERJUANG- KAN CITA2 &
TUJUAN ORGANISASI
MELAKSANAKAN KEGIATAN
UTK MENCAPAI TUJUAN
ORGANISASI
MENDAPAT PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KEBERADAAN & KEGIATAN ORGANISASI
BEKERJASAMA DGN
PEMERINTAH PEMDA,
SWASTA, ORMAS LAIN &
PIHAK LAIN
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
SESUAI TUJUAN
ORGANISASI
MENJAGA
PERSATUAN &
KESATUAN
BANGSA SERTA
KEUTUHAN
NKRI
MEMELIHARA
NILAI AGAMA,
BUDAYA, MORAL,
ETIKA & NORMA
KESUSILAAN
SERTA MEMBERIKAN
MANFAAT UTK
MASYARAKAT
MENJAGA
KETERTIBAN
UMUM &
TERCIPTANYA
KEDAMAIAN
MELAKUKAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN SCR
TRANSPARAN
& AKUNTABEL
PARTISIPASI
DALAM
PENCAPAIAN
TUJUAN
NEGARA
KEWAJIBAN
HAK DAN KEWAJIBAN ORMAS
15
UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 20 & 21
ARAH PENATAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YG
DI LAKUKAN KEMENDAGRI
8
PENATAAN
SISTEM
PENATAAN
ORMAS
PENGEMBANGAN
SISTEM APLIKASI
DATABASE ORMAS
PENATAAN
REGULASI
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
KEMITRAAN
DENGAN ORMAS
(PERMENGARI NO. 44
THN 2009 jo 20/2013)
REVISI UU NO 8
TAHUN 1985
(UU No. 17 Th. 2013)
HIBAH
(PERMENDAGRI
N0. 32/2011 jo 39/2012)
PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH TINDAK
LANJUT UU NO. 17 THN 2013
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
2/10/2014
5
PENINGKATAN KAPASITAS ORMAS
9
PEMERINTAH
PEMERINTAH
DAERAH
PEMBERDAYAAN
ORMAS
PEMBERDAYAAN ORMAS
10
FASILITASI
KEBIJAKAN
PENGUATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
peraturan per-UU-an
yg mendukung
pemberdayaan ormas
penguatan manajemen org.
penyediaan data & informasi
pengembangan kemitraan
penguatan kepemimpinan
& kaderisasi
dukungan keahlian,
program, & pendampingan
pemberian penghargaan
penelitian & pengembangan
pendidikan & pelatihan
pemagangan
kursus
UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 40
2/10/2014
6
UU No. 17 Tahun 2013
Psl 41
1. Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja
sama atau mendapat dukungan dari Ormas
lainnya, masyarakat, dan/atau swasta;
2. Kerja sama atau dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pemberian penghargaan, program, bantuan, dan
dukungan operasional organisasi.
PERAN ORMAS DALAM BERBAGAI
REGULASI/KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
PEMERCEPAT PERUBAHAN ( ENABLER )
PERANTARA ( MEDIATOR )
PENDIDIK ( EDUCATOR )
PERENCANA ( PLANNER )
ADVOKASI ( ADVOCATION )
AKTIVIS ( ACTIVIST )
PELAKSANA TEKNIS ( TECHNICAL ROLES )
VOLUNTEER ( KELOMPOK SUKARELAWAN )
12
2/10/2014
7
BENTUK
PARTISIPASI
ORMAS DALAM
PEMBANGUNAN
NASIONAL
BIDANG EKONOMI
- MENINGKATKAN KETRAMPILAN
MASYARAKAT;
- MENGENTASKAN KEMISKINAN;
- MENGATASI PENGANGGURAN;
- MENGEMBANGKAN
KEWIRAUSAHAAN.
BIDANG KEAMANAN
- MENJAGA KEDAULATAN
BANGSA DAN NEGARA ;
- MEMUPUK JIWA DAN
SEMANGAT BELA
NEGARA
BIDANG KEAGAMAAN
- MENJAGA KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA;
- MENGEMBANGKAN SIKAP
TOLERANSI.
BIDANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
- FASILITATOR
PENYAMPAIAN
ASPIRASI MASY;
- PERUMUSAN
KEBIJAKAN DLM
MUSREMBANG.
BIDANG POLITIK
- MEMBERIKAN
PEMAHAMAN TTG
PENDIDIKAN POLITIK
DAN KESETARAAN
GENDER.
BIDANG SOSIAL & BUDAYA
- MENJAGA KERUKUNAN
SOSIAL, SEMANGAT
GOTONG ROYONG DAN
TOLONG MENOLONG;
- MENDORONG PENGUATAN
KARAKTER BANGSA;
- MELESTARIKAN BUDAYA.
BIDANG TRANTIBMAS
- MEMBANTU APARAT
KEPOLISIAN;
- MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN.
14
LANGKAH-LANGKAH KEMENDAGRI
DALAM PENINGKATAN PERAN FKUB GUNA
MEWUJUDKAN PEMILU 2014 RUKUN
DAN DAMAI
2/10/2014
8
PEMBENTUKAN FKUB
PROV DAN KABUPATEN/KOTA 2011-2013
NO WILAYAH FKUB
PROV
FKUB
KAB
FKUB
KOTA
KETERAN
GAN
NASIONAL 33 332 92 Kab/Kota
JUMLAH prov/kab/kota 34 410 98 508
33 332 92
MASALAH PENDIRIAN RUMAH IBADAT
1. Gereja Paroki Santo Bernedet di Komplek Perumahan Tarakanita Jl. Matahari RT 07/04 Kelurahan Sudimara
Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. Gereja HKBP Baru Jl. Dokter Wahidin, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Provinsi Sumatera Utara.
3. Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), Gereja Pentakosta, dan Gereja GKRI (Gereja Kristus Rahani
Indonesia), di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
4. Gereja Kristen Sulawesi Selatan/GKSS Klasis Mappatua Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. GKI Taman Yasmin Kota Bogor, HKBP Filadelfia Tambun Kabupaten Bekasi, dan Gereja Pante Kosta Indonesia (GPdI)
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
1. Penyegelan Musholla Assyafiiyah di Kota Denpasar, Provinsi Bali yang hendak dijadikan
Masjid.
2. Penolakan pembangunan Masjid Raudatul Jannah Desa Kaima, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
3. Penolakan pembangunan Masjid di Provinsi Papua Barat.
4. Penolakan pembangunan Masjid di Perumahan di Kota Batam, Provinsi Kepri.
5. Penghentian pembangunan Masjid Nur Musafir Batulapat, Kota Kupang, Provinsi NTT.
6. Kasus lain tidak terkait dengan mayoritas dan minoritas tetapi karena tidak sesuai
perizinan, di Provinsi Sumatera Utara ada 3 masjid yang dibongkar oleh Satpol PP, yaitu
Masjid Al Ikhlas di Jl. Timor Medan, Mushola Al Jihad di Kisaran, Masjid Huddam I BB.
Ini merupakan bentuk ketegasan aparat Pemda setempat terhadap pelanggaran
perizinan.
GEREJA
MASJID
2/10/2014
9
RASIO JUMLAH RUMAH IBADAT
17
NO AGAMA TAHUN 1977 TAHUN 2004 % KENAIKAN
1 Islam 392.044 643.834 64%
2 Kristen 18.977 43.909 131%
3 Katolik 4.934 12.473 153%
4 Hindu 4.247 24.431 475,25%
5 Buddha 1.523 7.129 368%
TABEL PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH RUMAH IBADAT TAHUN 204
NO AGAMA RUMAH IBADAT PEMELUK RASIO
1 Islam 243,091 215,144,5608 1 : 885
2 Protestan 47,106 22,512,326 1 : 331
3 Katolik 12,242 8,274,999 1 : 676
4 Hindu 14,059 4,449,257 1 : 316
5 Budha 2,992 2,280,859 1 : 762
TABEL RASIO PERBANDINGAN JUMLAH RUMAH IBADAT DENGAN JUMLAH PEMELUK AGAMA
1. Masih kurangnya konsistensi dalam mengimplementasikan PBM No 9 dan No 8 tahun 2006.
2. Masih kurangnya sosialisasi PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 di tingkat pejabat daerah,
kecamatan , desa/kelurahan dan masyarakat.
3. Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka pemberdayaan FKUB.
4. Masih munculnya perselisihan pendirian rumah ibadat akibat masih kurangnya pemahaman
terhadap persyaratan pendirian rumah ibadat dan konsistensi dalam melaksanakan PBM No 9 dan
No 8 Tahun 2006.
5. Merebaknya aliran-aliran baru yang dinilai sesat yang susah dipantau dan kesulitan untuk
dilakukan penindakannya.
6. Masih adanya beberapa kabupaten yang belum membentuk FKUB karena ada penolakan dari
tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal (misalnya beberapa kab di Sumbar).
7. Kurang optimalnya pengembangan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam menjaga
kerukunan umat beragama.
8. Masih adanya adanya kecenderungan pemaksaan kehendak terhadap norma yang di masyarakat
sudah mapan dan kurang mengindahkan etika publik dalam kehidupan keagamaan .
9. Kurang terjalinnya komunikasi intensif dan terbuka antara tokoh agama dan masyarakat dalam
proses pendirian rumah ibadat.
HASIL EVALUASI DAN MONITORING
DI BEBERAPA DAERAH
2/10/2014
10
1. Perlunya penguatan kapasitas dan kelembagaan FKUB provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai tingkat ke
kecamatan melalui reposisi Ketua Dewan Penasihat FKUB agar dipimpin langsung oleh kepala daerah.
2. Agama bukan faktor pemicu konflik sosial, karena secara kultural bangsa Indonesia memiliki akar sejarah dan
budaya yang kuat tentang toleransi kerukunan umat beragama. Kecenderungan yang terjadi, faktor
kesenjangan dan kesejahteraan banyak menjadi pemicu konflik sosial.
3. Perlunya dibentuk FKUB sampai di tingkat kecamatan serta memperbanyak dan memperluas cakupan
sosialisasi sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai desa/kelurahan dan juga kepada kelompok
masyarakat luas dengan metode-metode yang efektif dan optimalisasi media sosial.
4. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan strategi seni,
budaya dan kearifan dalam penanganan masalah kerukunan umat beragama.
5. Pemerintah terus menerus mengingatkan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan
implementasi regulasi dan meningkatkan dukungan anggaran secara signifikan kepada FKUB dengan
mempertimbangkan faktor:
Luas wilayah
Potensi masalah kerukunan umat beragama
Heterogenitas penduduk
Kemampuan dan potensi keuangan daerah
6. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan anggota FKUB provinsi, kabupaten/kota, perlu
ditingkatkan pemahaman wawasan dan komitmen kebangsaan serta kemampuannya untuk melaksanakan
tugas-tugas strategis:
Melakukan deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama.
Meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama.
Mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan lokal yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama.
7. Perlunya peningkatan status PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah dan atau Perpres.
PENGUATAN KELEMBAGAAN FKUB
20
FASILITASI KEMENDAGRI KEPADA TMII DAN
ANJUNGAN DAERAH DALAM RANGKA
PELESTARIAN KEBUDAYAAN
2/10/2014
11
FASILITASI KEMENDAGRI KEPADA TMII DAN
ANJUNGAN DAERAH 21
1. Memberikan dukungan kepada Manajemen TMII dalam memfasilitasi dan
mengkoordinasikan kepada Pemda Provinsi yang memiliki aset anjungan
daerah di TMII, untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan
nilai kearifan lokal serta membangun karakter bangsa;
2. Memberikan fasilitasi dan dukungan dalam pelaksanaan avent-event
kebudayaan yang diselenggarakan oleh TMII;
3. Sejak tahun 2007 telah memfasilitasi TMII dan Pemda Provinsi dalam
rangka pembangunan anjungan daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Banten, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua
Barat.
4. Memfasilitasi TMII dalam pelaksanakan Road Show dan Rapat Koordinasi
ke beberapa Provinsi Yang dilakukan oleh Tim (terdiri dari Manajemen
TMII, Ditjen Kesbangpol Kemendagri dan Ditjen NBSF Kemenbudpar)
secara bersama dalam rangka sosialisasi program TMII serta mendorong
Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk
pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Anjungan Provinsi secara
konsisten dan berkesinambungan.
22
PERAN KEMENDAGRI DALAM
MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS
NARKOBA TAHUN 2015
2/10/2014
12
1. DATA BNN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENGALAMI PENINGKATAN RATA-RATA 26% SETIAP TAHUN
2. DATA PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR MENGALAMI PENINGKATAN, TAHUN 2009 PREVALENSI 1,99% (3,6 JT ORG), TH. 2010 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2,21% (4,02 JT ORG), DAN TH. 2011 PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 2,8% (5 JT ORG)
3. LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR INSTITUSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM ASPEK PERENCANAAN PROG/KEG, IMPLEMENTASI PROG/KEG DAN MONEV